Untuk konsultasi dan komunikasi lebih lanjut, silahkan email di rustanamarullah8@gmail.com

3. SIAPA DIA..??
NAMA
RUSTAN AMARULLAH, SP, MA, M.S.E
JABATAN
TTL
PENDIDIKAN
PENELITI PERTAMA
MAROS, 27 AGUSTUS 1984
S1 UNIVERSITAS HASANUDDIN
S2 UNIVERSITAS INDONESIA
S2 INTERNATIONAL UNIVERSITY OF JAPAN
rustanamarullah8@gmail.com
081355271421
EMAIL
HP

4. MENU
Kewenangan Desa
Perencanaan Desa (Tinjauan legal-formal)
Perencanaan Partisipatif
Penyusunan Profil Desa
Tabulasi Rencana Pembangunan Desa

5. Perencanaan ?
Pembangunan ?
DESA

6. TAHAPAN
DESENTRALISASI
PUSAT
2
1
Kab / Kota
Tahap I:
Desentralisasi Politik
 “Penyerahan Urusan”

Tahap II:

2
DESA
Cam / Lur

Desentralisasi
Administratif via
Pendelegasian Urusan kpd
Camat & Lurah.
Desentralisasi Politik
via Penyerahan Urusan
kpd DESA.

7. Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal
206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7
• Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul desa (hak autochtoon)
• Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa
• Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
• Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan diserahkan kepada desa.
7

8. Permendagri 30/ 2006
31 Bidang Urusan Pemkab yang dapat
diserahkan pengaturannya kepada Desa
Dirinci lagi menjadi 223 urusan
pemerintahan yang dapat diserahkan
kepada desa
8

9. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Bidang Penanaman Modal;
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Bidang Kesehatan;
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
Bidang Sosial;
Bidang Penataan Ruang;
Bidang Pemukiman/Perumahan;
Bidang Pekerjaan Umum;
Bidang Perhubungan;
Bidang Lingkungan Hidup;
16. Bidang ...
9

10. 16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
Bidang Otonomi Desa;
Bidang Perimbangan Keuangan;
Bidang Tugas Pembantuan;
Bidang Pariwisata;
Bidang Pertanahan;
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan
Pemerintahan Umum;
Bidang Perencanaan;
Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
Bidang Pemuda dan Olahraga;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Bidang Statistik; dan
Bidang Arsip dan Perpustakaan.
10

11. Pengawasan
Perencanaan
Pelaksanaan
Penganggaran

12. Kerangka Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa
Visi dan Misi
Kepala Desa
RPJM-Desa
MUSRENBANG
DESA
RKP-Desa

13. MUATAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
-- Permendagri No. 66/ 2007 --
RPJM-Desa
Arah Kebijakan Keuangan Desa,
Strategi Pembangunan Desa, dan
Program Kerja Desa
RKP-Desa
Kerangka Ekonomi Desa,
Prioritas Pembangunan Desa,
Rencana Kerja dan Pendanaannya
DU-RKP-Desa
APB-Desa

14. PESERTA FORUM MUSRENBANG DESA
Badan Permusyawaratan Desa
Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPM-Desa)
Tokoh Masyarakat dan Tokoh
Agama
Rukun Warga/Rukun Tetangga,
Kepala Dusun, Kepala Kampung,
dan lain-lain
Warga masyarakat

15. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN
RKP-DESA
Masukan
Profil Desa
POTRET DESA
KALENDER
MUSIM
BAGAN
KELEMBAGAAN
Proses
Pemilihan
Tindakan
Hasil
Penyusunan
Rencana
Dampak
PERDES RPJMDESA
DU-RKP-DESA
PENGELOMPOKKAN
MASALAH
PENENTUAN
PERINGKAT MASALAH
TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH
PENENTUAN PERINGKAT
RPJM-DESA
RKP-DESA
KEP-KADES
RKP-DESA

16. PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
DESA
RURAL DEVELOPMENT
RD
CD
COMMUNITY
DEVELOPMENT
CE
COMMUNITY
EMPOWERMENT
MEMBANGUN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
MEMBANGUN

17. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
DALAM MUSRENBANG-DESA

18. Terlepas dari segalanya, perencanaan merupakan
rahasia kesuksesan
Henry Ford.

19. 4 (empat) Unsur Dasar Perencanaan
Pemilihan
Kegiatan
Waktu
Perencanaan
Tujuan
Sumberdaya

20. Bagaimana Wujud Strategi Perencanaan yang
Sistematis dan Komprehensif ? ... (1)
UU 25/ 2004 ttg SPPN;
“melengkapi setiap tahapan
perencanaan dengan DATA
YANG AKURAT”
PP 8/ 2008
Permendagri 54/ 2010
Misalnya : Indikator pendapatan
per kapita, target-target
pengurangan pengangguran,
penurunan angka kemiskinan,
tingkat kesejahteraan dsb.

21. Bagaimana Wujud Strategi Perencanaan yang
Sistematis dan Komprehensif ? ... (2)
Cara hidup masyarakat yang
telah lama berakar budaya di
wilayah Indonesia
Pembangunan partisipatif
adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa
bersama-sama secara
musyawarah, mufakat, dan
gotong royong

22. Metode dan Teknik Pendekatan Perencanaan
Partisipatif Planning
Technokratic Planning
Mana Yang Terbaik??
Top Down Planning
Bottom Up Planning
Mengoptimalkan peran aktif atau keterlibatan langsung
masyarakat dalam proses pembangunan serta mampu
memberikan ruang bagi kepentingan, aspirasi dan inisiatif
pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri,
karena sebenarnya merekalah yang mengerti dan memahami
apa yang dibutuhkan serta memahami permasalahan apa
yang mereka dihadapi.

23. SIKLUS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
2. PELAKSANAAN
a. Pola Swakelola;
2. PELAKSANAAN
b. Pola Kerjasama Operasional;
c. Pola Swadaya
PEMANFAATAN
PENGEMBANGAN TINDAK
LANJUT
1. PERENCANAAN
1.
PERENCANAAN
3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN
3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN
Musrenbang
Dusun/RW/Kampung;
a.
Monitoring dan Evaluasi;
b.
Penguatan Kelembagaan;
b.
Musrenbang Desa/Kel;
c.
Pelestarian;
c.
Musrenbang Kecamatan;
d.
Musyawarah Pertanggungjawaban;
d.
Pembiayaan.
e.
Musyawarah Serah Terima.
a.

24. Pengorganisasian Pengendalian
 Di tingkat Dusun/RW, Pemerintah Desa
bertanggung jawab atas keberhasilan semua
proses pembangunan partisipatif;
 Di tingkat Kecamatan, Camat bertanggung jawab
atas keberhasilan semua proses pembangunan
partisipatif;
 Di tingkat
Kab/Kota,
Bupati/Walikota
bertanggung jawab atas keberhasilan semua
proses pembangunan partisipatif.

25. Metode P3MD ( Perencanaan Partisipatif
Pembangunan masyarakat Desa )
Masyarakat
merencanakan
pembangunan desanya
bersama-sama secara
musyawarah mufakat
dan gotong royong yang
merupakan cara hidup
yang telah lama berakar
budaya pada
masyarakat pedesaan
Indonesia dengan
sentuhan teknologi dan
inovasi baru

26. ALUR METODE P3MD
F1
Sketsa Desa
Daftar Masalah dan
Potensi Masalah
F2
Kalender
Musim
Daftar Masalah dan
Potensi Masalah
Pengelompokan
masalah
Penentuan
Peringkat
masalah
Penyusunan
Rencana
F3
Bagan
kelembagaaan
Daftar Masalah dan
Potensi Masalah
Pengkajian
tindakan
pemecahan
masalah
Penentuan
Peringkat
Tindakan
RPJMD
RKPDesa

27. Tujuan Metode P3MD
• Menyusun rencana pembangunan yang lebih
bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan keadaan setempat
• Agar masyarakat merasa memiliki
program/kegiatan pembangunan di desanya
sehingga lebih bersungguh-sungguh dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan
pembangunan serta
pemeliharaan/pengembangan hasil-hasil
pembangunan desanya
• Menumbuhkan dan mendorong peran serta
masyarakat dalam pengelolaan pembangunan
yang telah disepakati bersama.

28. Langkah –Langkah Pelaksanaan P3MD
a. Pengkajian Keadaan Desa ini terdiri dari 3 Kegiatan :
1. Sketsa Desa, Untuk menggali masalah-masalah
yang berhubungan dengan keadaan sumber
daya pembangunan dan potensi yang tersedia
untuk mengatasi masalah
2. Kalender Musim, untuk menggali masalahmasalah yang berhubungan dengan dengan
masa-masa kritis yang bersifat musiman
(berulang dalam pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat dan potensi yang tersedia untuk
mengatasi masalah
3. Bagan Kelembagaan,untuk menggali masalahmasalah yang berhubungan dengan peranan
(manfaat) lembaga-lembaga di desa bagi
masyarakat dan potensi yang tersedia untuk
mengatasi masalah

29. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN P3MD ..(2)
b. Pemilihan Tindakan
Langkah kedua ini terdiri atas kegiatan :
1. Pengelompokan masalah
2. Penentuan peringkat masalah
3. Pengkajian tindakan pemecahan masalah
4. Penentuan peringkat tindakan
c. Penyusunan Rencana
Langkah ini merupakan muara terakhir dari
keseluruhan proses P3MD yang merinci lebih lanjut
tindakan

30. Masalah
Perbedaan antara yang seharusnya dengan yang
sesungguhnya
Kebutuhan
Sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan
masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup
Keinginan
Sesuatu yang jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan
masalah
Potensi
 Sumberdaya yang tersedia yang mungkin dapat
digunakan untuk mengatasi masalah

31. SKETSA DESA
Pengertian : Gambaran desa secara umum
mengenai keadaan sumberdaya fisik (alam atau
buatan)
TUJUAN :
1. Memahami jenis, jumlah dan sumberdaya di desa
2. Alat untuk menggali masalah yang ada ditingkat
dusun (permasalahan pengembangan wilayah, sosial
budaya, dan ekonomi)
3. Alat untuk menggali potensi yang ada ditingkat
dusun
4. Menyamakan persepsi tentang masalah dan potensi

33. Menuliskan Pernyataan Masalah dan
Potensi
“Tanggul sungai longsor sepanjang 50 meter,
tinggi 3 meter di RW 01 RT 01”
Adakah masalah (pengembangan wilayah, sosial budaya,
ekonomi)?
Jika ada, bagaimana kapasitas masalahnya (berapa banyak,
panjang, luas, dsb)
Apakah ada potensi (SDA, Sosial, Fiskal, Lembaga) yang ada
pada mereka dan lingkungannya yang dapat digunakan
untuk mengatasi masalah tersebut?

35. Kalender Musim
Alat untuk mengetahui kejadian/ Kegiatan dalam
kehidupan masyarakat berkaitan dengan
perubahan waktu

36. Kalender Musim

38. Diagram Kelembagaan
Gambaran keadaan lembaga yang ada serta
peran dan pola hubungan dengan masyarakat
Jenis-Jenis Lembaga di Desa
Formal :
-Pemerintah Desa
Tujuan : Mengkaji
-BPD
masalah dan potensi
-LKMD
yang berkaitan
dengan kelembagaan
Non-Formal:
-Kelompok arisan
-Paguyuban

40. KPD
♀♂
Kelompok Tani
♀♂
Krg Taruna
♀♂
LKMD
♀♂
Masyakat.
Simpan
Pinjam
♀♂
PKK
♀
RT
♂
PEM.KAMPUNG
♀♂
Puskesmas
♀♂
KUD
♀♂

41. Diagram
Kelembagaan

42. Pengelompokkan Masalah
Menghimpun/ mendaftar, memeriksa kebenaran,
menggabungkan dan mengelompokkan masalah dalam
sektor dan bidang
Dasar-Dasar Pengelompokkan Masalah
-
Faktual dan Kekinian;
Jujur;
Obyektif;
Menampung Aspirasi Masyarakat

44. Penentuan Tingkat Masalah
Peringkat Masalah : Kegiatan mengkaji berat ringannya
masalah yang sedang dihadapi
Prioritas Masalah  Kesepakatan bersama (partisipatif)

45. Penentuan Kriteria Tingkat Masalah
Contoh :
1. Bidang Pengembangan Wilayah
- Tingkat kerusakan
- Dampak
- Pengaruh terhadap kemiskinan
2. Bidang Ekonomi
- Menghambat peningkatan pendapatan
- Dampak
- Pengaruh terhadap kemiskinan
3. Bidang Sosial Budaya
- Menghambat pemenuhan hak dasar
- Dampak
- Pengaruh terhadap kemiskinan

46. Penentuan
Peringkat
Masalah

47. Alternatif Tindakan Pemecahan
Masalah
Penyebab mendasar dari setiap masalah
Potensi yang tepat untuk memecahkan
masalah Alternatif tindakan yang dapat
dilakukan

51. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
Pengertian
Penentuan peringkat tindakan merupakan suatu kegiatan
untuk menetapkan urutan peringkat tindakan melalui
skoring. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian
terhadap pemecahan masalah
Pengkajian tindakan pemecahan masalah merupakan
kegiatan menganalisis masalah dengan berbagai penyebab
yang dibandingkan dengan potensi pendukungnya

52. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
Tujuan
 Mengetahui penyebab masalah serta
potensi yang dapat memecahkan penyebab
masalah secara tepat.
 Mengkaji lebih lanjut tindakan pemecahan
masalah pada kegiatan sebelum ini.
 Diperolehnya urutan tindakan yang layak
(dapat) dilaksanakan di kampung/ desa.
 Terpilihnya jenis kegiatan yang akan
dijadikan dasar penyusunan rencana
pembangunan.

53. Ukuran Penentuan Peringkat Tindakan
Untuk menentukan urutan peringkat tindakan
tidak cukup dengan kesepakatan–kesepakatan
tetapi perlu didukung dengan kriteria–
kriteria/ukuran yang dapat membantu
memperkuat kesepakatan yang partisipatif.
Bobot skor masing -masing kriteria dapat
ditentukan sebagai berikut:
Contoh :
Pembobotan 1 – 5
Pembobotan 1 – 10
Pembobotan 1 – 20

54. CONTOH FORMULIR PENENTUAN
PERINGKAT TINDAKAN
KriterIa
No
Masalah
Penyebab
Potensi
Tindakan
yang layak
Pemenuhan
Kebutuhan
orang
Banyak
1
2
3
4
5
6
Dukungan
Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat
7
Dukungan
Potensi
Mengatasi
Masalah
8
Jumlah
Nilai
Peringkat
Tindakan
9
10

55. Matriks Program dan Kegiatan RPJMDes/
RKPDes
Sumber Pembiayaan :
1. Kewenangan Desa
2. Kemampuan pembiayaan
3. Kemampuan teknis pelaksanaan kegiatan
Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka
sumber pembiayaan berasal dari APBD/N

62. SEMOGA BERMANFAAT