1. Dokumen ini membahas fungsi camat sebagai koordinator pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Banggai Kepulauan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengkoordinasian camat dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan juga dianalisis. 3. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan teknik wawancara, kuesioner, studi d

1. FUNGSI CAMAT SEBAGAI
KOORDINATOR DALAM BIDANG
PEMERINTAHAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.32
TAHUN 2004 DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
Oleh : Moh. Karmein Moidady
NIM : 0001.02.32.2010

2. LATAR BELAKANG MASALAH
Camat sebagai perangkat daerah yang membantu bupati/walikota
dalam pnyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang wilayah kerjanya
tingkat kecamatan. Kedudukan, wewenang, dan tugas camat adalah
merupakan aparatur pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan serta membina kemasyarakatan
dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional
tergantung dari koordinasi dan kerja sama antara aparat itu sendiri
dan aparat instansi lainnya. Camat sebagai koordinator dalam hal
memimpin penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan
penentu berhasil tidaknya dalam upaya mencapai tujuan
pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna. Kenyataan
secara umum masih ada camat yang belum sepenuhnya dapat
mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tersebut.

3. LATAR BELAKANG MASALAH

4. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana fungsi camat sebagai koordinator
di bidang pemerintahan menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten
Banggai Kepulauan;
2. Faktor- faktor apa yang berpengaruh
terhadap pengkoodinasian camat sebagai
koordinator bidang pemerintahan di
Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan mengalisis
funsi camat sebagai koordinator di bidang
pemerinthan menurut Undang- Undang Nomor
32 Tahun 2004 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi camat
sebagai koordinator pemerintahan dalam
mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di
Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. MANFAAT PENELITIAN
MANFAAT PENELITIAN
 Kegunaan Teoritis :
• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pemerintah daerah kabupaten dan
kecamatan dalam rangka penyusunan regulasi baru
yang bernuansa ilmu pengetahuan hukum khususnya
hukum tata negara.
 Kegunaan Praktis :
• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan sumbangan pemikiran bagi
Pemerintahan daerah Kabupaten dan kecamatan
penataan dan penyusunan kelembagaan kecamatan
hingga tingkat desa.

7. TINJAUAN PUSTAKA
• PP RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menjelaskan bahwa
camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau
kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa dan atau kelurahan.

8. DIAGRAM KONSEPTUAL

9. Metode Penelitian
Tipologi penelitian Metode Eksploratif
Teknik
Pengumpulan
data
Purposive sample
Wawancara
Kuesioner
Teknik dokumentasi
Studi kepustakaan
Populasi
Teknik
sampling
Seluruh Aparatur Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Banggai Kepulauan
Sampel
10 Kecamatan: 5 Responden
dan Instansi Vertikal (SKPD) yang
berhubungan langsung dengan
Kecamatan. Total 100 orang