Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi asimetris yang tidak hanya berkaitan dengan pembagian urusan tetapi juga pemberian wewenang tambahan kepada daerah tertentu, seperti contoh di Aceh, Papua, DKI Jakarta, DIY, serta perlu adanya kriteria dan visi bersama untuk penerapan desentralisasi asimetris berbasis ekonomi.

1. Tri Widodo W. Utomo
Expert Panel on Asymmetrical Decentralization
@ PKP2A I LAN Bandung
Jatinangor, 6 September 2012

2.  Desentralisasi yg mengabaikan fakta obyektif berupa artitektur kekayaan
& warisan budaya (social endowment), atau yg berpikir bahwa masyarakat
bergerak linier dalam satu arah & cara yg sama, bukanlah desentralisasi yg
sesungguhnya.
 Setiap daerah dalam sebuah negara memiliki anatomi politik, sosial,
maupun kultural yg beragam, sehingga desain desentralisasi asimetris
menjadi alternatif strategis untuk menghindari terjadinya kekecewaan
daerah terhadap pemerintah nasional.
 Gagasan tentang desentralisasi asimetris jangan dipersepsi sebagai bentuk
penyimpangan dari ide dasar desentralisasi negara kesatuan, namun
justru dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan
desentralisasi yakni menciptakan efektivitas & efisiensi penyelenggaraan
negara, sekaligus memperkokoh struktur demokrasi di tingkat lokal.
 Desentralisasi asimetris merupakan strategi politik dalam bentuk transfer
wewenang/kekuasaan, strategi ekonomi melalui perimbangan keuangan
& fiskal, serta strategi kultural untuk merealisasikan prinsip diversity in
unity atau unity in diversity.

3.  de facto asymmetry: merujuk pada adanya
perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah,
potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau
perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau
kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan
karakteristik tadi.
 de jure asymmetry: merupakan produk konstitusi yg
didesain secara sadar untuk mencapai tujuan
tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi
kewenangan dalam besaran yg berbeda, atau
pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan
tertentu, kepada daerah tertentu saja.

4.  Asimetri dalam kerangka UU Pemda:
 Variasi urusan pilihan, tipologi besaran OPD yg berbeda, atau variasi
jumlah DAU yg diterima, beragamnya Perda yg diterbitkan.
 Ini hanya perbedaan dalam skala (perbedaan administratif), bukan
perbedaan dalam identitas (perbedaan substantif/prinsip/material).
 Tidak perlu UU khusus, ter-cover langsung dalam UU Pemda.
 Asimetri dalam kerangka NKRI:
 Otonomi luas untuk kab/kota, otonomi terbatas untuk provinsi, Otsus
untuk Papua ( UU No. 21/1999), Otsus NAD (UU No. 18/1999 jo. UU
No. 11/2006), Otsus Jakarta sebagai Ibukota Negara (UU No. 29/2007),
UU Keistimewaan Yogyakarta 2012.
 Ini merupakan sebuah kondisi faktual yg ada di suatu daerah otonom
& tidak ditemukan sama sekali di daerah yg lain.
 Perlu UU tersendiri.

5. ACEH, UU 18/2001 ttg Otsus bagi Prov DIA sbg Prov NAD:
 Pasal 1
▪ Butir 3: “Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga
yg merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan
kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi
NAD”;
▪ Butir 7: “Mahkamah Syar’iyah NAD adalah lembaga peradilan
yg bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah
Provinsi NAD yg berlaku untuk pemeluk agama Islam”;
▪ Butir 12: “Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam
Provinsi NAD yg terdiri atas gabungan beberapa gampong yg
mempunyai batas wilayah tertentu & harta kekayaan sendiri,
berkedudukan di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain,
yg dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain.

6. ACEH, UU 18/2001 ttg Otsus bagi Prov DIA sbg Prov NAD:
 Pasal 23: “Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai
bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah
Syar’iyah yg bebas dari pengaruh pihak manapun”.
 “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah didasarkan atas syariat Islam
dalam sistem hukum nasional, yg diatur lebih lanjut dengan
Qanun Provinsi NAD”.
 Pasal 1 butir 16, UU No. 6/2011 tentang Pemerintahan Aceh:
“Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah majelis yg
anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang
merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.

7. PAPUA, UU 21/2001 ttg Otsus Bagi Provinsi Papua:
 Pasal 5 ayat (2): “Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi
Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yg
merupakan representasi kultural orang asli Papua yg memiliki
kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang
asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan
kerukunan hidup beragama”.
 Pasal 12: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur & Wakil
Gubernur adalah WN RI dengan syarat: a. orang asli Papua”.
 Pasal 18 ayat (1): “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk
partai politik”.
 Pasal 19: “Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-
sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP”.

8. DKI JAKARTA, UU No. 29/2007 ttg Pemprov DKI Jkt sbg
Ibukota NKRI:
 Pasal 1 butir 6: “Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yg mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena
kedudukannya sebagai Ibukota NKRI”.
 Pasal 26: ”Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibukota
NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang:
a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b.
pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d.
industri dan perdagangan; dan e. pariwisata”.
 Pasal 33: “Pendanaan Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggara-
kan urusan pemerintahan yg bersifat khusus dalam kedudukannya
sbg Ibukota NKRI dianggarkan dalam APBN”.
 Kelembagaan: Deputi Gubernur, Walikota/Bupati sbg Perangkat
Pemprov, Dewan Kota, Wakil Kepala Dinas/Badan, Suku Dinas.

9. DIY, UU Keistimewaan DIY 2012:
1. Pasal 1 butir 3: “Kewenangan istimewa adalah wewenang
tambahan tertentu yg dimiliki DIY selain wewenang
sebagaimana ditentukan dalam UU Pemda”.
2. Pasal 7 ayat (2): “kewenangan dalam urusan keistimewan
meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas,
dan wewenang Gubernur dan Wagub; b) kelembagaan
Pemda DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang”.
3. Pasal 18: “Calon Gubernur dan calon Wagub adalah WN-RI yg
harus memenuhi syarat: c. Bertakhta sbg Sultan HB untuk
calon Gubernur dan bertakhta sbg Adipati PA untuk calon
Wagub”.
4. Pasal 25: “Sultan HB yang bertakhta sbg Gubernur dan Adipati
PA yg bertakhta sbg Wagub tidak terikat ketentuan 2 kali
periodisasi masa jabatan sebagaimana diatur dlm UU Pemda”.

10. DIY, UU Keistimewaan DIY 2012:
5. Pasal 30” “Ketentuan mengenai penataan & penetapan
kelembagaan Pemda DIY diatur dalam Perdais”.
6. Pasal 31 : “Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan
kebudayaan diatur dalam Perdais”.
7. Pasal 32 ayat (1) s/d (4): “Kasultanan dan Kadipaten sbg
badan hukum merupakan subjek hak yg mempunyai hak atas
tanah Kasultanan & Kadipaten”. “Tanah Kasultanan/Kadipaten
tsb meliputi Tanah Keprabon dan tanah bukan keprabon”.
8. Pasal 37: “Perdais dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur
untuk melaksanakan kewenangan istimewa”.
9. Pasal 42: “Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka
penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam APBN
sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan
negara”.

11. Desentralisasi Asimetris tidak hanya
berhubungan dengan pembagian
urusan (PP No. 38/2007), namun
lebih pada pemberian
wewenang/urusan tambahan
tertentu.

12. Apakah yg dimaksud DABE (Desentralisasi Asimetris
Berbasis Ekonomi) adalah:
 Market Decentralization?  kawasan otorita, kawasan
ekonomi khusus (KEK), KAPET, regional management
seperti Barlingmascakeb, atau kota-kota mandiri yg
berorientasi profit ekonomis …
 Fiscal Decentralization?  transfer fund, dependent
regions, fiscal capacity gap among regions ...
Keduanya bukan Administrative Decentralization, termasuk di
dalamnya devolusi (Rondinelli). Kuncinya: kebijakan dpt
disebut sebagai desentralisasi administratif jika aktor /
lembaga yg menjalankan wewenang adalah unsur
pemerintah.

13. Apakah fokus DABE sama dengan kasus China?
 Menciptakan kawasan ekonomi khusus, kota-kota pantai
(open coastal cities), dan zona pembangunan.
 Tahun 1978 ditetapkan 4 kawasan ekonomi khusus, yakni
Shenzhen, Zhuhai, Shantou & Xiamen.
 Kebijakan ini diikuti pemberian otonomi sangat luas kepada
provinsi Guangdong & Fujian untuk membangun ekonomi di
wilayahnya, misalnya diberikan kewenangan untuk
menyetujui investasi bernilai lebih dari US $ 30 juta.
 Hingga 1984 telah ditetapkan 14 kota-kota pantai &
beberapa kota di pedalaman (sepanjang DAS Yangtze &
perbatasan dengan Russia) yg diberikan kewenangan luas
serupa dengan kawasan ekonomi khusus (Montinola, Qian
& Weingast, dalam Basuki, 2006).

14. Apakah fokus DABE sama dengan kasus Jepang?
 Transfer kewenangan yg lebih besar dari pusat juga diberikan
kepada 6 kota utama di Jepang, yaitu Tokyo, Osaka, Nagoya,
Yokohama, Kyoto & Kobe. Ini menunjukkan bahwa Jepang
menganut pola multiple gradation of local autonomy.
 Prefektur & kota-kota yg paling padat penduduknya, yg berstatus
sebagai Chukaku-shi atau Kota Inti (core cities), memiliki derajat
otonomi yg paling tinggi. Selain Kota Inti, juga diperkenalkan
adanya Tokurei-shi atau Kota dengan Kasus Istimewa (Special Case
Cities).
 Penetapan Chukaku-shi & Tokurei-shi menyimpulkan bahwa
derajat otonomi di Jepang dipengaruh oleh faktor penduduk
(population factor). Selain itu, faktor lain adalah perkembangan
ekonomi yg diindikasikan oleh basis lapangan kerja yg tersedia
dan/atau tenaga kerja yg terserap (employment factor).

15.  Hampir mustahil DABE diberikan secara individual
kepada daerah tertentu, karena aktivitas ekonomi selalu
bergerak lintas daerah.
 Harus ada kriteria economic sensitivity (entrepreneurial
spirit) di kalangan elit lokal. Tanpa ini, wewenang luas di
bidang ekonomi atau dana perimbangan yg besar justru
akan dikorup (elite capture) dan menjadi kutukan bagi
penduduk lokal (economic curse).
 Harus ada visi “aglomerasi” atau amalgamasi fungsi2
ekonomi dalam skala yg lebih luas (greater region).
Selfish local government akan menjadi ganjalan utama
gagasan desentralisasi asimetris ini.