Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Secara khusus dibahas tentang sejarah berdirinya BPD, fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi BPD Desa Sembub
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia. Ia menjelaskan struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Dokumen juga membedakan tiga jenis desa berdasarkan tingkat pembangunannya: desa terbelakang, desa sedang berkembang, dan desa maju.
Perubahan kelembagaan pemerintahan desa berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi di desa. Badan Perwakilan Desa dan sumber pembiayaan desa menjadi permasalahan baru yang menuntut pengembangan kualitas aparatur desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan setempat. Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan pilihan, serta daerah mempunyai sumber pendapatan sendiri seperti pajak daerah.
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMiftah Ridho
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai masalah-masalah hukum dan penyelenggaraan kewenangan dalam konteks otonomi daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dampak positif dan negatif otonomi daerah, serta masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti ketidakteraturan peraturan dan kerunyaman transisional.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Secara khusus dibahas tentang sejarah berdirinya BPD, fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penyalur aspirasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi BPD Desa Sembub
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia. Ia menjelaskan struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Dokumen juga membedakan tiga jenis desa berdasarkan tingkat pembangunannya: desa terbelakang, desa sedang berkembang, dan desa maju.
Perubahan kelembagaan pemerintahan desa berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi di desa. Badan Perwakilan Desa dan sumber pembiayaan desa menjadi permasalahan baru yang menuntut pengembangan kualitas aparatur desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan setempat. Urusan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan pilihan, serta daerah mempunyai sumber pendapatan sendiri seperti pajak daerah.
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMiftah Ridho
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai masalah-masalah hukum dan penyelenggaraan kewenangan dalam konteks otonomi daerah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dampak positif dan negatif otonomi daerah, serta masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti ketidakteraturan peraturan dan kerunyaman transisional.
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin camat yang mewakili bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan desa. Keduanya memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan mengembangkan masyarakat.
ABSTRAK
Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah
Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan
mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar
penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan
oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Lebih jauh, upaya membangun
industrialisasi desa yang berbasiskan padat modal menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai bagaimana
otonomi desa diimplementasikan, khususnya menurut UU No. 32 Tahun 2004.
Selain itu, penulis juga menyoroti tentang bagaimana kiat dan upaya
membangun industrialisasi desa sebagai salah satu langkah mencegah
urbanisasi serta mensejahterakan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia yang diatur berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, struktur pemerintahan daerah, dan hubungan antar pemerintah daerah."
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desaDarul Azis
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya mengatasi kongkalikong antara kepala desa dan BPD yang dapat menyebabkan penyelewengan kekuasaan. Beberapa cara yang disarankan antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, pelatihan untuk kades dan BPD, serta pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.
Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan] edisi 2...ELSAM
Dokumen tersebut merupakan rancangan undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Rancangan undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, fungsi, pembentukan, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta struktur organisasi dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Draft RUU Desa versi pemerintah 8 mei 2012 Yudhi Aldriand
Rancangan Undang-Undang tentang Desa mengatur tentang ketentuan umum desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Tujuan penataan desa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi dan tata kelola keuangan desa, serta proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi desa menurut peraturan pemerintah, yang mencakup buku-buku administrasi untuk penduduk, keuangan, pembangunan, dan badan permusyawaratan desa. Administrasi desa digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa.
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin camat yang mewakili bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan desa. Keduanya memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan mengembangkan masyarakat.
ABSTRAK
Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah
Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan
mampu membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.
Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar
penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan
oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Lebih jauh, upaya membangun
industrialisasi desa yang berbasiskan padat modal menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan. Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai bagaimana
otonomi desa diimplementasikan, khususnya menurut UU No. 32 Tahun 2004.
Selain itu, penulis juga menyoroti tentang bagaimana kiat dan upaya
membangun industrialisasi desa sebagai salah satu langkah mencegah
urbanisasi serta mensejahterakan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia yang diatur berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, struktur pemerintahan daerah, dan hubungan antar pemerintah daerah."
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Mengatasi kongkalikong bpd dan kepala desaDarul Azis
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya mengatasi kongkalikong antara kepala desa dan BPD yang dapat menyebabkan penyelewengan kekuasaan. Beberapa cara yang disarankan antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, pelatihan untuk kades dan BPD, serta pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi.
Draft RUU Ormas [Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan] edisi 2...ELSAM
Dokumen tersebut merupakan rancangan undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Rancangan undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, fungsi, pembentukan, pendaftaran, hak dan kewajiban, serta struktur organisasi dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
Draft RUU Desa versi pemerintah 8 mei 2012 Yudhi Aldriand
Rancangan Undang-Undang tentang Desa mengatur tentang ketentuan umum desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Tujuan penataan desa untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen ini memberikan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dokumen ini menjelaskan tentang peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, struktur organisasi dan tata kelola keuangan desa, serta proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi desa menurut peraturan pemerintah, yang mencakup buku-buku administrasi untuk penduduk, keuangan, pembangunan, dan badan permusyawaratan desa. Administrasi desa digunakan untuk mencatat data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa.
Surat terbuka ini memberikan 5 catatan kritik terkait Undang-Undang Desa, yaitu soal penjelasan pasal terkait pendapatan desa, penghasilan pemerintah desa, BUMDes, pemilihan kepala desa, dan syarat pendidikan kepala desa dan perangkat desa. Surat ini meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki ketidaksesuaian di UU dan peraturan pelaksanaannya.
Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dokumen ini membahas tentang peran Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat ini, peran Kepala Kampung dan aparat pemerintah kampung belum berjalan dengan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini perlu ditangani agar tujuan pemerintahan di tingkat desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPutroe Phang
1) Dokumen tersebut menjelaskan kerangka hukum dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap desa serta masyarakat hukum adat, serta memajukan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. 3) Dokumen ini juga menjelaskan asas-asas dan materi pokok yang diatur dalam und
Peraturan Desa merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala desa dan masyarakat. Pembentukan Perdes harus didasarkan pada partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes penting untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.
Proposal penawaran jasa pembuatan website www.alldesigncorps.com untuk desa...mmasud95
Kami AllDesignCorps.Com melayani jasa pembuatan website professional. Jasa Pembuatan Website yang kami sediakan adalah website profil atau company profile, website portal berita atau web news, website sekolah, website perusahaan, website toko online atau online shop, website aplikasi atau program aplikasi berbasis website dan lain lain. Untuk lebih jelasnya silahkan buka website kami di www.alldesigncorps.com dan kontak kami di 081945532789 | 085755204272
Muhammad Mas'ud AllDesignCorps
Jasa Pembuatan Website Professional
Dalam proposal penawaran jasa pembuatan website ini AllDesign Corps memberikan penawaran jasa pembuatan website untuk anda. Ada pun penawarannya kami tuangkan pada proposal berikut ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa prinsip look professional akan meningkatkan tingkat kredibilitas dan prestige setiap perusahaan, karenanya setiap pembuatan website tersebut akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.
BUM Desa "KRIDABO" didirikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Seboro. BUM Desa ini memiliki berbagai unit usaha seperti jasa dan perdagangan serta desa wisata, dan dikelola secara transparan berdasarkan persetujuan masyarakat melalui musyawarah desa.
This document provides 3 key statistics about digital and social media usage in Indonesia:
1. Indonesia has 130 million active Facebook users as of January 2018, a 23% increase from January 2017. 92% of Facebook users in Indonesia access it via mobile.
2. There are 53 million active Instagram users in Indonesia as of January 2018, representing 20% of the total population. 49% of Instagram users are female and 51% are male.
3. Indonesia has 415.7 million total mobile connections as of Q4 2017, representing 157% of the total population. 54% of mobile connections are broadband (3G/4G).
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pembuatan konten video mulai dari perencanaan, pengambilan gambar, editing hingga publikasi. Termasuk juga tips teknis seperti sudut kamera, gerakan kamera, panjang durasi video yang ideal, serta batasan waktu untuk berbagai platform sosial media.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Tiga kalimat:
Pemerintah pusat dan daerah perlu memahami bahwa Dana Desa bersumber dari APBN bukan hibah, serta UU Desa mengatur hak otonomi dan kewenangan Desa dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Aparat pemerintah harus mendukung pelaksanaan UU Desa secara tepat dan menghindari interpretasi yang menyimpang.
Kesiapan Desa Dalam Mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014
Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Semarang 8 Oktober 2015
Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
MEDIA Center merupakan sarana komunikasi organisasi untuk bertukar informasi dengan anggota dan mitra, membangun hubungan dan kepercayaan melalui komunikasi dua arah, serta mendiseminasi informasi publik secara langsung dan tidak langsung. MEDIA Center berperan menampilkan citra organisasi, meningkatkan kapasitas anggota dan relasi, serta memastikan pemangku kepentingan bekerja sama dem
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian definisi, pengaturan pembentukan Desa khusus, penetapan kewenangan Desa, dan tata cara pemilihan kepala Desa.
1. Dokumen tersebut merangkum visi dan program Jokowi-JK terkait pemberdayaan desa, yang mencakup janji alokasi dana desa Rp1,4 miliar per desa, pengangkatan perangkat desa menjadi PNS, serta delapan prioritas utama untuk memberdayakan desa sesuai UU Desa.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan masalah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Terdapat berbagai peraturan pemerintah dan perda DKI yang mengatur PKL, namun masih banyak tantangan dalam melindungi dan mendukung pengembangan usaha PKL. Diskusi panel menyarankan perlu program partisipatif multi-stakeholder untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.
Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Saya mencoba melihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa.
Disisi lain juga tentang penghasilan pemerintah desa akan menjadi rumit dalam pengaturan di daerah (perda & APBD) dan desa (perdes dan APBDes)
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala desa dan perangkat desa.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
1. Saling Silang UU, PP dan Kebijakan tentang Desa
Suryokoco Suryoputro
Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ( www.rpdn.or.id )
Menaya Semangat UU Desa
1. Ketika UUD 1945 tidak ada amanat tentang pengaturan Desa, maka
berdasarkan tata urutan perundangan ( UU 12 tahun 2011 ) maka kita
perlu mencermati produk Tap MPR yang ada.
Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR-RI/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya rekomendasi nomor 7 yang
menekankan adanya otonomi bertingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa atau
dengan nama lain yang sejenis.
Isi selengkapnya dari rekomendasi nomor 7 yaitu sebagai berikut : Sejalan dengan
semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesetaraan hubungan pusat dan daerah
diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar
terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap
Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap provinsi,
kabupaten/kota, desa / nagari / marga, dan sebagainya.
Ini berarti bahwa Desa seharusnya diatur dalam sistem pemerintaha
daerah sebagai Daerah Tingkat III, ini tidak terjadi pada UU no 6 tahun
2014 tentang Desa bukan sekedar menjadikan desa sebagai local-self
community, atau pelaksana tugas pelayanan birokrasi semata
2. 2. Ketika UU Desa disusun atas dasar semangat UUD 1945 Pasal 18B
ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, maka yang kemudian menjadi
pegangan bersama adlah penghormatan atau pembiaran berlakunya
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Disampaikan dalam penjelan UU Desa dan juga kepada publik bahwa UU Desa
adalah UU dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community
dengan local self government, dengan harapan kesatuan masyarakat hukum
adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa
menjadi Desa dan Desa Adat, namumn kenyataannya UU Desa mengatur Desa dan
Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.
Desa adat hanya memiliki hak untuk melaksanakan hak asal-usul, terutama
menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, mengatur dan mengurus wilayah adat,
sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi
masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan
susunan asli.
Ketika kemudian Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan
Desa, pembangunan Desa, maka dimana sebenarnya posisi Adat yang
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ?
3. Ketika Indonesia ada dalam masa reformasi, diamana salah satu
agenda reformasi adalah pemebatasan masa jabatan politik dengan
hanya dua periode.
Desa yang sejak uu No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah membatasi
masa jabatan kepala desa hanya dua periode seperti halnya kepala daerah, dalam
uu no 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Yang dalam pembatasan periode masa jabatan kepala desa juga diatur dalam UU no
22 tahun 1999 dan 32 tahun 2004, ternyata dalalam UU no 6 tahun 2014, Kepala
Desa berhak menjabat untuk 3 periode masa jabatan.
Kemudian ada apa sebenarnya dalam penetapan masa jabatan kepala
desa bisa 3 periode dengan masa jabatan 6 tahun. Adakah dasar
filosofis. Sosiologis yang dapat menjelasakan ?
4. Ketika Tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia salah satunya
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketika pemerintah sejak
2013 sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, maka pantaskan
seorang kepala hanya dipersyarakat berpendidikan tidak setara dengan
wajib belajar 12 tahun ?
Pasal 33 UU Desa menyebutkan bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi
persyaratan antar alian adalah berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat.
Kemudian ada apa sebenarnya dalam penetapan standart rendah dari
calon kepala desa yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan
desa ?
Inkonsistensi UU Desa
1. Dalam UU Desa disebutkan menimbang bahwa Desa perlu dilindungi
dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera; sementara itu terbaca dalam Batang Tubuh UU Desa :
4. Pasal 1 ketentuan umum, pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa
tidak disebut dengan tegas peran BPD selayaknya pengertian Pemerintahan
Daerah dan Pemerintah Daerah dibedakan tentang adanya DPRD dan tidak
adanya DPRD, Konsepsi Demokratis yang berbeda antara Desa
dengan Daerah ?.
2. Dalam UU Desa pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; sementara itu
terbaca dalam Batang Tubuh UU Desa :
a. Kewenangan Mengatur urusan pemerintahan, tetapi UU Desa mengatur
dengan sangat rinci tentang pemerintah desa sampai pada pemilihan kepala
desa, dan persyaratan persyaratan
b. Disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat,
antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan
hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan
masyarakat Desa. (penjelasan pasal 19), tetapi pasal 72 menyebutkan hasil
usaha desa salah satunaya adlah tanah bengkok (ganjaran) yang jelas
merupakan hak asal usul (penjelasan pasal 72)
3. Dalam Pasal 1 disebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
5. kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,
dimana makna badan usaha adalah Badan Hukum Usaha, ternyata dalam
penjelasan disebutkan :
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum
seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa
merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan
kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga
dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya.
Pesan yang tertangkap dari penjelasan adalah ketidakseriusan
menjadikan Badan Usaha Milik Desa sebagai sebuah kekuatan
Lembaga Bisnis yang dikuasai Desa
4. Dalam Pasal 31 disebutkan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dimana makna kata
serentak seharusnya adalah bersamaan / dalam waktu satu kali ternyata dalam
penjelasan disebutkan :
Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa
dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan
pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota
Maka peluang tidak dilakukan pemilihan kepala desa tidak serentak
semakin diperkuat oleh peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 yang
membuka ruang untuk itu
6. PP No 43 tahun 2014 Ingkari UU Desa
1. Ketika UU Desa mengamanatkan Pengaturan Desa berasaskan antara
lain demokrasi dan partisipasi (pasal 3) maka PP 43 pasal 41 telah
mengikari dengan menyebutkan penetapan calon kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang calon;
Dalam semangat menghidupkan demokrasi dan partisipasi, maka
pembatasan jumlah paling banyak 5 orang calon kepala desa apakah bisa
disebut demokratis dan meningkatkan partisipasi, dan atas dasar rujukan
filosofis, sosiologis dan yuridis apa pembatasan paling banyak 5 calon, bukan
3 atau 7 atau 10 ?
2. Dalam UU Desa pasal 66 menyebutkan Kepala Desa dan perangkat Desa
memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan Penghasilan tetap Kepala
Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP 43 Penghasilan tetap bersumber
dari ADD, sebagamana disebutkan
Pasal 81 PP 43 2014, mengingkari amanat UU Desa dengan
mengatur Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD, bukan
bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
7. 3. Dalam UU Desa pasal 72 menyebutkan pendapatan asli Desa terdiri atas
hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan
lain-lain pendapatan asli Desa yang dalam penjelasan disebutkan Yang
dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” adalah pendapatan yang
berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan skala lokal Desa. Dalam hal penghormatan hak asal usul dan adat
istiadat, maka birokratis administratif tidak boleh dipakasakan.
Pasal 91 PP 43 2014, menyebutkan seluruh pendapatan Desa
diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa, dengan
menghasurskan semua pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui
rekening, maka Pasal 91 PP 43 Ingkar terhadap penghormatan adat istiadat
karena swadaya masyarakat partisipasi dan gotong royong harus diuangkan
dan dimasukkan dalam kas desa terlebih dahulu.
4. Dalam UU Desa penjelan pasal 87 menyebutkan sangat dimungkinkan
pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengaturan
Badan Usaha Milik Desa PP 43 tahun 2014 dari pasal 132 – 142, tidak ada
satu pasal pun yang memberi ruang Badan Usaha Milik Desa memjadi
Badan Hukum Usaha berdasarakan UU yang berlaku
Tidak memberi ruang Badan Usaha Milik desa ber badan hukum usaha yang
diakui dalam dunia usaha, berarti memang tidak ada semangat
menjadikan Badan Usaha Milik Desa mampu berkembang,
bersaing dan bekerjasama dengan Badan Hukum Usaha lainnya
yang diakui UU yaitu Perseroan, Koperasi dan Komanditer
5. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang
8. dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa”
adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Dalam hal penghormatan
hak asal usul dan adat istiadat, maka birokratis administratif tidak boleh dipaksakan.
Pasal 91 PP 43 2014, menyebutkan seluruh pendapatan Desa
diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan
penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa, haruskah swadaya
masyarakat partisipasi dan gotong royong diuangkan dan dimasukkan dalam
kas desa ?
PESAN UNTUK MENTERI DESA
Dalam PP 60 tahun 2014 tentang Dana Deas Bersumber dari APBN, maka
perlu memperhatikan :
1. Pasal 5 menyebutkan Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk
Desa. Mengandung arti tidak boleh penggunaan dana desa digunakan untuk keperluan
diluar keperluan desa, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 90 UU Desa dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong
perkembangan BUM Desa dengan melakukan pendampingan teknis dan akses
ke pasar. (program dari Pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
menggunakan Dana Desa Bersumber APBN)
b. Pelaksanaan Pasal 112 UU Desa dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat
Desa dengan salah satunya meningkatkan kualitas pemerintahan dan
masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dimana
9. pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
2. Pasal 20 menyebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa. Mengandung maksud pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
“memaksakan” agenda program dalam RPJM dan RKP, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 86 UU Desa dimana Desa berhak mendapatkan akses
informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan. Dimana Sistem informasi Desa meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
b. Kementerian Desa diharapkan tidak menggunakan / memaksakan
desa menggunakan Dana Desa bersumber APBN untuk memenuhi
janji Nawa Kerja Kemendesa
3. Pasal 19 menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya
Perlu adanya Peraturan menteri desa tentang proporsi penggunaan Dana
Desa maksimal untuk penyelenggaraan Pmerintahan Desa.
10. pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
2. Pasal 20 menyebutkan Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa. Mengandung maksud pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat
“memaksakan” agenda program dalam RPJM dan RKP, misal :
a. Pelaksanaan Pasal 86 UU Desa dimana Desa berhak mendapatkan akses
informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan
Kawasan Perdesaan. Dimana Sistem informasi Desa meliputi fasilitas
perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
b. Kementerian Desa diharapkan tidak menggunakan / memaksakan
desa menggunakan Dana Desa bersumber APBN untuk memenuhi
janji Nawa Kerja Kemendesa
3. Pasal 19 menyebutkan Dana Desa digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan dan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya
Perlu adanya Peraturan menteri desa tentang proporsi penggunaan Dana
Desa maksimal untuk penyelenggaraan Pmerintahan Desa.