Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk pengertian otonomi daerah, daerah yang diberi otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Provinsi Papua, serta daerah istimewa seperti Aceh dan DIY. Juga dibahas mengenai perangkat daerah, DPRD, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, keuangan daerah, dan hubungan
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
Materi ini mempelajari mengenai tatanan organisasi pemerintahan negara yang meliputi tatanan organisasi kenegaraan, tatanan organisasi pemerintahan beserta dengan prinsip-prinsipnya.
Makalah Hakikat Otonomi Daerah disusun sebagai bahan acuan dan referensi bagi adik-adik SMP, SMP atau mungkin bagi kawan-kawan saya di tingkat Universitas. Makalah ini membahas bagaimana seluk beluk otonomi daerah, pelakasaannya, sejarah dan sebagainya sehingga akan memperluas pengetahuan pembaca, khususnya pelajar sekalian.
Perubahan sosial adalah suatu hal yang wajar terjadi pada masyarakat. Hal ini terjadi diakibatkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Sekian terima kasih
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
Kekerasan Sosial merupakan salah satu dari bentuk masalah sosial, konflik sosial dan hubungan disosiatif dalam masyarakat.
kekerasan sosial terjadi didahului oleh konflik sosial yang terjadi antara pihak yang berkonflik.
Terima kasih
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial
merupakan materi dari pelajaran Sosiologi tingkat Sekolah Menengah Atas.
Lembaga sosial adalah kumpulan norma yang mengatur masyarakat demi membuat kondisi masyarakat menjadi tertib.
Sedangkan penyimpangan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat namun tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada saat tersebut sehingga tindakan tersebut menjadi meresahkan masyarakat.
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
Indonesia adalah tanah airku. sebagai negara indonesia, sudah layaknya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik mengenal, memahami dengan pasti negaranya, memiliki jiwa nasionalis dan mencintainya negaranya dengan sepenuh hati.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XII Semester Genap k13
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XII Semester Ganjil k13
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XI Semester Genap k13
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh pengajar sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dan ini RPP PPKN kelas XI semester Ganjil k13 1 lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu perangkat pembelajaran yang harus disediakan guru pengampu mata pelajaran sebelum memberikan pelajaran kepada peserta didik di kelas. Dan ini RPP PPKN Kelas X semester Genap
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran PPKN kelas X dengan judul "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia". Membahas mengenai kebebasan memeluk agama, hak jaminan melaksanakan ibadah, dan kewajiban bertoleransi beragama menurut UUD45 dan Pancasila
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang
diberi otonom khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Papua.
Daerah Istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah
3. A. DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
UU No. 29 Tahun 2007, menjelaskan bahwa DKI
Jakarta adalah satuan pemerintahan yang bersifat
khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan, sebagai daerah
otonom, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Keistimewaan DIY, meliputi:
Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas
dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
1
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
2
Kebudayaan
3
Pertanahan
4
Tata Ruang
5
B. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5. C. PROVINSI ACEH
Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959 melalui
Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang berisi
keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan Pendidikan.
Kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syariat Islam bagi pemeluknya, penyelenggaraan adat bersendikan
agama Islam, penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan
menambah materi muatan local bersyariat Islam, serta peran ulama
dan penetapan kebijakan kabupaten/kota.
6. D. OTONOMI KHUSUS PAPUA
UU RI No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua:
1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan
kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara
strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berciri:
a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil
adat, agama, dan kaum perempuan;
b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar
penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan
berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan,
berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan
bertanggungjawab kepada masyarakat
7. PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA
OTONOMI DAERAH
Membentuk organisasi perangkat daerah perlu
pertimbangan antara lain: mempertimbangkan faktor
kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan
kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas. Maka kebutuhan
organisasi perangkat daerah bagi yiap daerah berbeda dan
seragam.
8. DAERAH PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD)
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Hak DPRD: Hak interpelasi, angket dan
menyatakan pendapat. Hubungan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
9. PROSES PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
Kepala daerah dan wakil daerah dipilih dalam satu pasangan
calon secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%
atau suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
⁻ Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama presiden dalam siding DPRD Provinsi.
⁻ Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil walikota dilantik
oleh gubernur atas nama presiden dalam siding DPRD kabupaten
atau kota
10. PERATURAN DAERAH (PERDA)
Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapatkan
persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas bantuan yang
lebih memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-
undangan lebih tinggi.
Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh
pemerintah Pusat. Dalam membantu menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
11. KEUANGAN DAERAH
Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana
secara optimal abapila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian Sumber-sumber penerimaan yang cukup pada
daerah, mengacu pada UU yang mengatur perimbangan keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Derah diberikan hak sumber keuangan antara lain:
1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan
urusan pemerintah yang diserahkan
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi
daerah
12. Sumber Pendapatan Daerah:
1. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll
2. Dana perimbangan yang meliputi bagi hasil, dana
alokaso umum dan dana alokasi khusus
3. Pendapatan daerah lain yang sah
13. HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
Tujuan antar hubungan tersebut yaitu melayani
masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek
kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai
pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat.
Urusan pemerintahan daerah provinsi antara lain
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan