SlideShare a Scribd company logo
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD DALAM
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan
demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat
yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD
(Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)
Kewajiban Anggota DPRD
a. ....................
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen
melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masyarakat; dan
k. ....................
Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014
RESES
Menjaring Aspirasi
pada Dapil
Menyiapkan
Laporan Reses
Disampaikan
Dalam Paripurna
Prinsip ”Money Follows Programs”
Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah
A P B N A P B D
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan
pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
PERENCANAAN
 PERPRES 18/2020
 PERPRES RKP 2021
 PMDN 86/2017
 PMDN 40/2020
PENGANGGARAN
 PP 12/2019
 PMDN 64/2020
 PMDN 77/2020
 PERDA POKOK-POKOK
KEUDA
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
PMDN NO
90/2019 jo.
KEPMEN NO
050-3708/2020
RPJMD RKPD
KUA &
PPAS
APBD
DASAR HUKUM SINKRONISASI
RKPD-KUA - PPAS & RAPBD
Pasal 17 ayat (2)
UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Pasal 18 ayat (1)
UU 17/2003
Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran
berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan
penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya
pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3)
UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,
Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk
dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2)
UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 23 ayat (2)
PP 12/2019
APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang
didasarkan pada RKPD.
Penelaahan pokok-pokok pikiran
DPRD yaitu penelaahan kajian
permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD MEMUAT
 pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas
pembangunan
 rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber
dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun
sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan
 agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
Hasil rapat dengan DPRD,
seperti rapat dengar pendapat
dan/atau rapat hasil
penyerapan aspirasi melalui
reses.
masukan dalam perumusan kebutuhan program dan
kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas
pembangunan daerah. Pasal 178
PMDN 86/2017
Inventarisasi jenis program/
kegiatan yang diusulkan
DPRD dalam dokumen
rumusan hasil penelaahan
Pokir DPRD tahun lalu dan
dikelompokkan kedalam
urusan SKPD.
Kaji pandangan dan
pertimbangan yang
disampaikan berkaitan
dengan usulan program/
kegiatan hasil penelaahan
tersebut.
Indikator kinerja yang
diusulkan serta lokasi
yang diusulkan.
Lakukan pengecekan dan
validasi oleh tim penyusun
RKPD yang berasal dari
SKPD terkait terhadap
kebutuhan lapangan dengan
mempertimbangkan asas
manfaat, kemendesakan,
efisiensi dan efektivitas.
Rumuskan usulan program
dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam
rancangan awal RKPD.
DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD,
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:
1 2 3
4 5
TABEL TB-57
RUMUSAN USULAN PRORGAM/KEGIATAN
HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI
PROV/KAB/KOTA…
No. Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Volume Lokasi Perangkat
Daerah Terkait
Validasi/
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dst.
Badan Anggaran memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada kepala daerah dalam
mempersiapkan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebelum
peraturan Kepala Daerah tentang rencana
kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
Pasal 54 huruf a PP 12/2018
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK
PIKIRAN DPRD DALAM SIPD
FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN
DALAM SIPD
PEMBUATAN AKUN DEWAN
Oleh akun Sekretaris Daerah
LANGKAH PERTAMA
 AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN
BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.
 DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR
USERNAME, DAPIL, NOMOR HP
, EMAIL, ALAMT DST. (USERNAME
ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).
 NOMOR DAPIL TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN
POKIR HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.
LANGKAH KEDUA
 SETELAH AKUN DEWAN
DIBUAT, ANGGOTA DEWAN
YBS MELAKUKAN LOGIN
DENGAN MENGGUNAKAN
USERNAME YANG SUDAH
DIDAFTARKAN.
 LALU PILIH TAHUN
ANGGARAN BERKENAAN,
DAN PILIH MENU USULAN
RESES/POKIR.
 KLIK + USULAN BARU
UNTUK MENAMBAHKAN
POKOK PIKIRAN.
LANGKAH KETIGA
SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM,
LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN
 SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG
POKIT TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN
USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN
POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT
DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI
POKIR KELEMBAGAAN.
LANGKAH KEEMPAT
 SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN
DAPAT MEMONITOR PROSES
PENYAMPAIAN POKIR MELALUI
MENU MONITOR.
 PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT
DILIHAT PROGRESSNYA.
 PROSES PENYAMPAIAN POKIR
DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN.
LANGKAH KELIMA
DPRD ZAMAN OLD
MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN
TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA
REAL-TIME YANG BISA MENDUKUNG FUNGSI
LEGISLASI
FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN
METODE MANUAL
DPRD ZAMAN NOW
MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN
DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN
MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT MENDUKUNG
PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN
KOMPREHENSIF
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN
MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
hoyin rizmu
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
Alma'Arif Pangulu
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
Dadang Solihin
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
93220872
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
suryokoco suryoputro
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Dadang Solihin
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Jamaludin ..
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
Musnanda Satar
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
 
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptxPengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
asna9
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Rusman R. Manik
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
Irwin Sopyanudin
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Rusman R. Manik
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dadang Solihin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
noldy HP
 
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
aliyudhi_h
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
aliyudhi_h
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Joy Irman
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
Pemdes Seboro Sadang
 

What's hot (20)

Penganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan iiPenganggaran dana kelurahan ii
Penganggaran dana kelurahan ii
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan DesaPeran Camat Dalam Pemerintahan Desa
Peran Camat Dalam Pemerintahan Desa
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & InovasiKonsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
Konsep Reformasi Birokrasi & Inovasi
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
 
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptxPengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
Pengembangan kompetensi ASN Menuju Smart ASN.pptx
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZRingkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
Ringkasan Evaluasi RPJP-D Kabupaten XYZ
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIPresentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Presentasi Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 

Similar to Pokir dewan dalam sipd edit 002

Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Kantor Desa Junwangi
 
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptxPENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
AlmiraNgastiti1
 
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Joko Risdiyanto
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
raminatha
 
Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3
Sungonlegowo
 
Tatib baru
Tatib baruTatib baru
Tatib baru
apotek agam farma
 
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdfPeraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
cucuncunayah958
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
YogieNovri
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
jiwamulyapoegoeh9
 
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
nurhadi471133
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
TV Desa
 
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdfPerautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
istiqomah110
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
wonokertod
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Penataan Ruang
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
KholidVan
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
YunusAfandi7
 
Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007
reslian
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
hoyin rizmu
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
Teguh Kristyanto
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
A Harisman
 

Similar to Pokir dewan dalam sipd edit 002 (20)

Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptxPENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
PENGAWASAN, ASPIRASI DAN ADVOKASI DPRD.pptx
 
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
 
Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3
 
Tatib baru
Tatib baruTatib baru
Tatib baru
 
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdfPeraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
Permendes nomor 3_tahun-2021-tentang-pendaftaran-pendataan_bumdes_dan_bumdes_...
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdfPerautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
Perautaran kemterian Desa PDTT 3 tahun 2021.pdf
 
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdfPeraturan_Daerah_5_2021.pdf
Peraturan_Daerah_5_2021.pdf
 
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasam...
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
 
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdfRegulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
Regulasi_Perencanaan_dan_Penganggaran_-perbaikan_KR.pdf
 
Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007Pp no 50_th_2007
Pp no 50_th_2007
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMATATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
TATA CARA PENDAFTARAN BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 

Recently uploaded

Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantaraPengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
rafardhanarkananta1
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Deputi KKIAN LAN RI
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Yuzarsif2
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Suwarso2
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
BontzkyDantzky
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
sittisufyani04021974
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
KuswoyoAlTamiran
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .pptpresentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
SyahrullahHamzah2
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
yustina11
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Deputi KKIAN LAN RI
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Deputi KKIAN LAN RI
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
BontzkyDantzky
 
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
pandu335381
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Deputi KKIAN LAN RI
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
nahjargenki
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Irwan Dharmawan
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Deputi KKIAN LAN RI
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
ssuseraf42c3
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
FadhilReaganHarahap
 

Recently uploaded (20)

Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantaraPengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
Pengantar Filsafat budaya dalam budaya nusantara
 
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan InovasiPengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan Inovasi
 
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptxMateri Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
Materi Data Pemilih Pilkada Serentak.pptx
 
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung UtaraPedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
Pedoman Teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa Lampung Utara
 
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
yang perlu diketahui mengenai hal-hal dan yang lain-lain yang dapat menjadi p...
 
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdfBimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
Bimtek Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah dan Aplikasi (1).pdf
 
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3KTahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
Tahapan Sinkro PMM ke E kinerja BKN bagi ASN dan P3K
 
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses TransformasiRwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
Rwanda, Sebuah Kisah Sukses Transformasi
 
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .pptpresentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
presentasi Hukum Waris dalam agama islam .ppt
 
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptxppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
ppt Tata Cara Perizinan Kosmetik ringkas(3).pptx
 
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdfManajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
Manajemen Talenta untuk JF Analis Kebijakan.pdf
 
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
Bahan DKKIAN untuk Rapim LAN, 17-04-2024
 
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami olehpresentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
presentasi mengenai tugas tugas yang penting untuk dipahami oleh
 
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal P...
 
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAKButir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
Butir Kegiatan & Satuan Hasil Kerja JFAK
 
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdfIndeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
Indeks Kualitas Keluarga Nasional Provinsi dan Kab Kota 2021 2022.pdf
 
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
Timeline Penyusunan Renstra K/L 2025-2029
 
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
Kegiatan Inovasi Administrasi Negara 2023
 
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdfPengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
Pengumuman Hasil Udin PI 2024 padang city.pdf
 
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptxPERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
PERATURAN MENTERI RB NOMOR 1 TAHUN 2023.pptx
 

Pokir dewan dalam sipd edit 002

  • 1. PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Email:djkd@kemendagri.go.id http://keuda.kemendagri.go.id Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri KeudaGoDigital
  • 2. “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD (Pasal 104 & Pasal 157 UU 23/2014)
  • 3. Kewajiban Anggota DPRD a. .................... i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. .................... Pasal 108 dan Pasal 161 UU 23/2014 RESES Menjaring Aspirasi pada Dapil Menyiapkan Laporan Reses Disampaikan Dalam Paripurna
  • 4. Prinsip ”Money Follows Programs” Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah A P B N A P B D didanai dari didanai dari Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  • 5. PERENCANAAN  PERPRES 18/2020  PERPRES RKP 2021  PMDN 86/2017  PMDN 40/2020 PENGANGGARAN  PP 12/2019  PMDN 64/2020  PMDN 77/2020  PERDA POKOK-POKOK KEUDA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PMDN NO 90/2019 jo. KEPMEN NO 050-3708/2020 RPJMD RKPD KUA & PPAS APBD
  • 6. DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003 Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003 Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003 Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004 RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Pasal 23 ayat (2) PP 12/2019 APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
  • 7. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD MEMUAT  pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan  rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam Musrenbang dan  agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Pasal 178 PMDN 86/2017
  • 8. Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD. DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIPEROLEH DARI HASIL SIDANG PARIPURNA DPRD, LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT: 1 2 3 4 5
  • 9. TABEL TB-57 RUMUSAN USULAN PRORGAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN VALIDASI PROV/KAB/KOTA… No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Volume Lokasi Perangkat Daerah Terkait Validasi/ Ket. 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dst.
  • 10. Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; Pasal 54 huruf a PP 12/2018
  • 12. FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN DALAM SIPD PEMBUATAN AKUN DEWAN Oleh akun Sekretaris Daerah
  • 13. LANGKAH PERTAMA  AKUN SEKRETARIS DAERAH MEMBUAT AKUN ANGGOTA DEWAN BERDASARKAN INFORMASI SEKRETARIAT DEWAN.  DETAIL YANG DIINPUT MELIPUTI INFORMASI NIK, NAMA, NOMOR USERNAME, DAPIL, NOMOR HP , EMAIL, ALAMT DST. (USERNAME ADALAH ID USER YANG DIPERLUKAN UNTUK LOGIN).  NOMOR DAPIL TIDAK AKAN MEMBATASI WILAYAH PENYAMPAIAN POKIR HANYA UNTUK ADMINISTRASI REGISTRASI AKUN SAJA.
  • 14. LANGKAH KEDUA  SETELAH AKUN DEWAN DIBUAT, ANGGOTA DEWAN YBS MELAKUKAN LOGIN DENGAN MENGGUNAKAN USERNAME YANG SUDAH DIDAFTARKAN.  LALU PILIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN, DAN PILIH MENU USULAN RESES/POKIR.  KLIK + USULAN BARU UNTUK MENAMBAHKAN POKOK PIKIRAN.
  • 15. LANGKAH KETIGA SETELAH DI KLIK +USULAN BARU AKAN MUNCUL FORM, LENGKAPI SEMUA DETIL YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENGUSULAN POKOK PIKIRAN. JIKA SUDAH KLIK SIMPAN
  • 16.  SETELAH POKIR DISUSUN, CENTANG POKIT TERSEBUT. LALU KLIK AJUKAN USULAN UNTUK MENYAMPAIKAN POKIR TERSEBUT KE SEKRETARIAT DEWAN UNTUK DISUSUN MENJADI POKIR KELEMBAGAAN. LANGKAH KEEMPAT
  • 17.  SELANJUTNYA ANGGOTA DEWAN DAPAT MEMONITOR PROSES PENYAMPAIAN POKIR MELALUI MENU MONITOR.  PROSES POKIR TERSEBUT DAPAT DILIHAT PROGRESSNYA.  PROSES PENYAMPAIAN POKIR DEWAN SELESAI DILAKSANAKAN. LANGKAH KELIMA
  • 18. DPRD ZAMAN OLD MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA REAL-TIME YANG BISA MENDUKUNG FUNGSI LEGISLASI FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN METODE MANUAL DPRD ZAMAN NOW MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT MENDUKUNG PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN KOMPREHENSIF MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA