Local Government

1. MASALAH PEMBENTUKAN
DAERAH OTONOM BARU
DEDDY S. BRATAKUSUMAH
KANTOR MENTERI NEGARA PAN
2007

2. TUJUAN PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DAERAH
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
DENGAN:
1. PENINGKATAN PELAYANAN
2. PERTUMBUHAN DEMOKRATISASI
3. PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN
4. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
5. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
6. PENYERASIAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
7. EFISIENSI
8. MEMPERPENDEK RENTANG KENDALI
9. MEMPERPENDEK JARAK MENGADU (COMPLAINT)

3. PEMEKARAN SETELAH
MENCAPAI BATAS MINIMAL
USIA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)}
SUBSTANSI UNDANG-
UNDANG DIMAKSUD
MENCAKUP Psl {4 (2)} :
• NAMA
• CAKUPAN WILAYAH
• BATAS
• IBUKOTA
• KEWENANGAN
• PEJABAT KEPALA DAERAH
• PENGISIAN DPRD
• PENGALIHAN PEGAWAI
• PENDANAAN
• PERALATAN DAN DOKUMEN
• PERANGKAT DAEARAH
PEMBENTUKAN
DAERAH DAPAT
BERUPA {Psl 4 (3)}:
• PENGGABUNGAN
BEBERAPA DAERAH
• PENGGABUNGAN
SEBAGIAN DAERAH
YANG
BERSANDINGAN
• PEMEKARAN DARI SATU
DAERAH MENJADI DUA
DAERAH ATAU LEBIH
PEMBENTUKAN DAERAH
• PROVINSI: 10 TAHUN
• KABUPATEN/KOTA: 7 THN
• KECAMATAN: 5 TAHUN

4. SYARAT ADMINISTRATIF
PEMBENTUKAN PROVINSI
Pasal 5 Ayat (2)
1. ASPIRASI MASYARAKAT.
2. KEP. DPRD KAB/KOTA & PERSETUJUAN
BUPATI/WALIKOTA MASING-2 YG AKAN
MENJADI CAKUPAN PROV.
3. KEP. DPRD PROV/INDUK.
4. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.
5. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
1. ASPIRASI MASYARAKAT.
2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA.
3. PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA.
4. KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK.
5. REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK.
6. REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA
Pasal 5 Ayat (3)

5. SYARAT TEKNIS
1. KEMAMPUAN EKONOMI.
2. POTENSI DAERAH.
3. SOSIAL BUDAYA.
4. SOSIAL POLITIK.
5. KEPENDUDUKAN.
6. LUAS DAERAH.
7. PERTAHANAN.
8. KEAMANAN
9. FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN
TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN
KEUANGAN,TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT, RENTANG KENDALI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

6. SYARAT FISIK
KOTA
PROVINSI
KABUPATEN
• PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN
• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
• PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN
• LOKASI CALON IBUKOTA
• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
• PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA
• LOKASI CALON IBUKOTA
• SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

7. PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DAERAH
• DAERAH DAPAT DIHAPUS DAN DIGABUNG DENGAN
DAERAH LAIN, APABILA TIDAK MAMPU
MENYELENGGARAKAN OTDA {Pasal 6 Ayat (1)} DAN
DILAKUKAN SETELAH PROSES EVALUASI {6 Ayat (2)}
• PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
DITETAPKAN DENGAN UU {7 Ayat (1)}
• PERUBAHAN BATAS DAERAH, PERUBAHAN NAMA
DAERAH, PEMBERIAN NAMA BAGIAN RUPA BUMI, SERTA
PERUBAHAN NAMA, ATAU PEMINDAHAN IBUKOTA YANG
TIDAK MENGAKIBATKAN PENGHAPUSAN SUATU
DAERAH DITETAPKAN DENGAN PP {7 Ayat (2)}
• PERUBAHAN DIMAKSUD DILAKUKAN ATAS USUL DAN
PERSETUJUAN DAERAH YBS {Pasal 7 Ayat(3)}
• TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN
PENGGABUNGAN DAERAH DIATUR DENGAN PP {Pasal 8}

8. EKSES EKSES PEMEKARAN DAERAH
• USULAN PEMEKARAN DAERAH SENANTIASA LEKAT
DENGAN TUDINGAN REKAYASA ELIT POLITIK LOKAL
• BEBERAPA DAERAH HASIL PEMEKARAN TIDAK
MENUNJUKAN PERKEMBANGAN YANG LEBIH BAIK
KETIMBANG KETIKA DAERAH TERSEBUT MASIH
BERSATU DENGAN INDUKNYA
• SECARA FISIK DI LAPANGAN PENENTUAN BATAS
DAERAH MENIMBULKAN KONFLIK TERSENDIRI
DIANTARA DAERAH INDUK DAN DAERAH PEMEKARAN
• INFRASTRUKTUR UNTUK PEMERINTAHAN PADA DAERAH
HASIL PEMEKARAN MEMERLUKAN INVESTASI YANG
AMAT BESAR
• DAERAH OTONOM BARU SEBAGIAN BESAR TIDAK SIAP
MENGHADAPI PERSOALAN YANG MENDASAR

9. PERMASALAHAN PEMEKARAN
DAERAH
• DAERAH BERLOMBA-LOMBA UNTUK MENCIPTAKAN
DAERAH OTONOM BARU
• DAERAH YANG SUDAH DIMEKARKAN TERNYATA
TIDAK MAMPU MENUNJUKAN KEMAMPUANNYA
SEBAGAI DAERAH OTONOM
• KENYATAANNYA PEMEKARAN INI MENJADI BEBAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
(DAERAH INDUK)

10. PERMASALAHAN PEMEKARAN DAERAH
NO MASALAH JUMLAH DOB PERSEN
1 DAERAH INDUK BELUM MENYERAHKAN
PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN
DAN DOKUMEN
50 87,71
2 DAERAH INDUK YANG BELUM MEMBANTU
DOB SESUAI UU PEMBENTUKAN
51 89,48
3 DAERAH YANG BELUM MEMILIKI BATAS
WILAYAH YANG JELAS
45 78,94
4 PNS SULIT PINDAH DARI DAERAH INDUK
ATAU TEMPAT LAIN KE DOB MAUPUN
SEBALIKNYA
48 84,20
5 PENGISIAN JABATAN YANG TIDAK
BERDASARKAN STANDARD KOMPETENSI
13 22,80
6 DOB YANG BELUM MEMILIKI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH
52 91,23
7 DAERAH YANG SUDAH MEMILKI SARANA
DAN PRASARANA MEMADAI
57 100
SUMBER: DEPDAGRI EVALUASI TERHADAP 2 PROP DAN 55 KAB/KOTA, TH 2005

11. DATA PEMEKARAN DAERAH
• SEJAK 1999 – 2006 TERJADI PENAMBAHAN 169 DOB
- 7 PROPINSI
- 161 KABUPATEN / KOTA
• SAMPAI SAAT INI DI INDONESIA TERDAPAT
- 33 PROPINSI
- 472 KABUPATEN / KOTA

12. PENUTUP
• PEMBENTUKAN DAERAH HARUS DILAKUKAN
DENGAN SANGAT TERBATAS DAN HATI-HATI
• DAMPAK NEGATIF DARI PEMBENTUKAN DAERAH
DIRASAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH INDUK DAN MASYARAKAT