Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan industri pelayaran di Indonesia sejak abad ke-19 hingga saat ini. Industri pelayaran Indonesia sangat bergantung pada sektor maritim untuk perdagangan domestik dan internasional. Beberapa perusahaan pelayaran besar didirikan pada masa kolonial dan era kemerdekaan untuk mendukung aktivitas perdagangan antarpulau. Pemerintah terus mengembangkan regulasi untuk mendukung industri pelayaran nasional dan mening

2. 
Indonesia merupakan negara maritim terbesar
didunia. Indonesia sangat bergantung pada sektor
maritim baik dalam perdagangan dalam maupun
luar negeri. Untuk mempelancar roda
perekonomian kita hanya dengan adanya kapalkapal yang cukup, yang dapat memenuhi
kebutuhan kita akan mengangkut barang dari
suatu tempat ke tempat lainnya.

3. 
Perdagangan antar pulau terjadi sejak abad 19
dan semakin ramai, terlebih lagi setelah Hindia
Belanda memberi ijin untuk mempergunakan
kapal-kapal asing dengan tonase yang lebih
besar.

4. Permulaan abad 19 dalam dunia pelayaran
ditandai oleh 2 kegiatan atau peran :
1. Berniaga
2. Mengusahakan atau menyediakan jasa angkutan
barang


5. 
Tahun 1890-1935
Perusahaan pelayaran pertama didirikan di
indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu
perusahaan pelayaran KPM ( Koninkelijke
Paketvaart Maatscappi ) dan merupakan satusatunya perusahaan yang oleh pemerintah
Belanda diberikan hak monopoli dibidang
pelayaran di Indonesia.

6. 
Tahun 1936-1942
Disahkan undang-undang perkapalan ( Indische
Scheepvartet ) dan berkembang pesatnya
perusahaan KPM, mampu menyelenggarakan
pelayaran diseluruh wilayah perairan Indonesia.

7. 
Tahun 1942-1945
Pada tahun 1942 terjadi pendudukan Jepang di
Indonesia sehingga kapal-kapal niaga digunakan
untuk melayani keperluan tentara Jepang, dan
hampir semua pelayaran niaga berhenti
beroperasi.

8. 
Tahun 1945-1956
Pemerintahan Jepang menyerah, dan Belanda
mencoba menghidupkan KPM. Pada tahun 1951
Indonesia mendirikan PELNI dan Jakarta Lloyd
untuk beroperasi sambil bersaing dengan KPM.

9. 
Tahun 1957-1960
Pada tahun 1957 perusahaan pelayaran KPM
dinasionalisasikan dan seluruh kekayaannya
antara lain berupa 79 kapal berkapasitas lebih
dari 135.000 DWT diserahkan kepada
PN.PELNI. Selain itu juga tubuhnya perusahaan
pelayaran swasta nasional, tetapi pada tahun
1960 perusahaan pelayaran swasta nasional
mengalami kepailitan.

10. 
Tahun 1960-1968
Pada periode ini kondisi ekonomi di Indonesia
kurang menguntungkan bagi dunia pelayaran
karena tingkat inflasi yang tinggi (+300%),
sehingga banyak perusahaan pelayaran
mengalami kesulitan dana untuk menambah atau
memperbaharui armada.

11. 
Tahun 1969-1980
Pembinaan pelayaran ditekankan pada
pembinaan pelayaran dalam negeri ( Pelayaran
Nusantara ) yang dimaksudkan untuk
menghidupkan kegiatan pelayaran yang tetap dan
teratur antara pelabuhan-pelabuhan utama
diseluruh Indonesia.

12. Jaringan pelayaran dikelompokkan dalam
beberapa trayek :
1. Trayek pelayaran diwilayah barat
2. Trayek pelayaran diwilayah timur
3. Trayek kapal penumpang dan trayek pelayanan
ke Singapura


13. 
1.
2.
3.
4.
Tahun 1980-1987
Periode tahun ini merupakan program pemantapan
pola angkutan laut nusantara diseluruh Indonesia
melalui program RLS. Program ini dijadikan
penyempurnaan trayek pelayaran Nusantara, yaitu :
Trayek pelayaran Nusantara Barat
Trayek pelayaran Nusantara Timur
Trayek pelayaran Nusantara Timur ke Nusantara
Barat
Trayek pelayaran Nusantara Barat ke Nusantara
Timur

14. 

Tahun 1988-1994
berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 Thun
1988 yang lebih dikenal dengan PAKTO ( paket
Oktober 1988 ), pemerintah melaksanakan
deregulasi dibidang pelayaran yang meliputi :
penyederhanaan dibidang perizinan, antara lain
berupa penyatuan izin usaha pelayaran dan izin
operasi

15. 
pengelompokkan jenis usaha pelayaran sesuai
perizinannya menjadi
 Pelayaran Luar Negeri
 Pelayaran Dalam Negeri
 Pelayaran Rakyat
 Pelayaran Perintis

16. 
Tahun 1994-2005
Selain memperlancar arus barang dan
penumpang PAKTO 88 juga minimbulkan
dampak negatif bagi pertumbuhan pelayaran
Nasional. Deregulasi tersebut memberikan
keleluasaan bagi beroperasi di Indonesia
sehingga mendesak/mempersempit pangsa pasar
pelayaran nasional baik untuk angkutan barang
luar negeri maupun angkutan barang dalam
negeri.

17. 
Tahun 2005 s.d sekarang
Dengan terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2005
tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional,
yang dilanjutkan dengan revisi undang-undang
Pelayaran Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran
menjadi undang-undang Nomor 17 tahun 2008
tentang pelayaran, maka dimulainya era baru dalam
perkembangan industri pelayaran nasional, dimana
pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
mendukung pemberdayaan industri pelayaran
nasional, yaitu :

18. 


penerapan asas cabotage secara konsekuen
menata kembali dan menyempurnakan kebijakan
perpajakan yang ada agar lebih
mendukungtumbuh dan berkembangnya industri
pelayaran nasional
mendorong perbankan nasional untuk berperan
aktif dalam rangka pendannan untuk
mengembangkan industri pelayaran nasioanal

19. 
Terselenggaranya distribusi nasional, dalam arti
memelihara dan menjamin keamanan jalur-jalur
logistik nasional secara efisien dan efektif,
terutama dalam menunjang penyediaan sembilan
bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya,
telah menjadi masalah pokok dari sudut sarana,
prasarana, dan pengusahaan sub sektor
perhubungan laut.

20. Spesifik fasilitas angkatan laut :
1. Kapal sebagai fasilitas operasi yang dilengkapi
dengan mesin penggeraknya.
2. Pelabuhan sebagai terminal.
3. Laut sebagai alur pelayaran.
4. Fasilitas navigasi dan telekomunikasi sebagai
penunjang dipelabuhan dan di alur pelayaran.


21. 
1.
2.
3.
4.
Ciri-ciri khas pengangkutan laut
Untuk muatan yang jumlah dan volumenya besar.
Jaraknya jauh melalui lautan
Proses angkutannya lambat sesuai kecepatan kapal
yang mencapai rata-rata 20 mil per jam ( 1 mil =
1,852km )
Diperlukan lebih banyak penanganan atau handling
hingga barang muatan senantiasa mengalami
pengalihan beberapa kali pada waktu dimuat ke
kapal dan sesudah barang sampai dipelabuhan

22. Kapal Penumpang
Pada tahun 1950 kapal-kapal besar masih
merupakan alat angkutan penumpang utama bagi
negara Eropa (Inggris,Perancis,Italia,Belanda)
dan Amerika.
Inggris : Queen Mary, Queen Elizabeth II, Titanic
Perancis : Ille de France, Normandie
Jerman : Veterland, Bremen
a.

23. b. Kapal Barang
Kapal barang yang kita kenal terdiri atas single
deck atau double deck. Kapal yang cukup besar
biasanya diperlengkapi alat bongkar muat.
Sebelum tahun 1960 kapal barang itu sederhana
perlengkapannya dan ada yang masih
mengandalkan pada tenaga manusia untuk
bongkar muat.

24. Jenis-jenis kapal barang
1. Kapal muatan umum (general cargo vessels)
2. Kapal minyak (tankers)
3. Kapal pengangkut (dry bulk carrier/bulk cargo)
4. Kapal serba guna (multipurpose vessels)


25. Ukuran kapasitas kapal :
1. Gross Registered Tonnage (GRT)
2. Net Registered Tonnage
3. Displacement Tonnage
4. Dead Weight Tonnage (DWT)


26. TERIMAKASIH