Dokumen tersebut merangkum tentang transportasi laut di Indonesia. Transportasi laut memiliki peranan penting dalam mempersatukan pulau-pulau Indonesia dan mempercepat pembangunan melalui berbagai usaha seperti bongkar muat barang dan jasa pengangkutan. Namun, transportasi laut Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti kurang kompetitifnya perusahaan pelayaran nasional, ketergantungan pada kapal sewa asing, dan kendala pendana

1. TRANSPORTASI LAUT
Disusun OLEH:
KELOMPOK III
MUHAMMAD ISFAN UMAR ( D1C114108 )
MISHARTINA ( D1C114106 )
NAJAR ( D1C114111 )
MUSTIKA RANGGAWATI ( D1C114110 )
NURUL CAHYATASWIN ( D1C114115 )
MUSRIN T ( D1C114109 )
MISRAMIRANTI ( D1C114107 )
GABRIEL GOMES ( D1C113113 )
WAHIDIN ( D1C112039 )
MADERIKA PURNAMASARI ( D1C114104 )
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2015

2. Indonesia negara kepulauan terbesar di
dunia dengan wilayah laut seluas 5,8
juta km2, 17.504 buah pulau, garis
pantai sepanjang 81.000 km2.
Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung
melalui laut-laut di antara pulau-pulaunya. Laut bukan
pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan
kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar
pulau , antar pantai, kesatuan Indonesia dapat
terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-
pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu
bangsa dan sebagai sarana mempercepat. Pembangunan
di indonesia.

3. TRANSPORTASI
LAUT
Beberapa contoh peranan transportasi dalam
memprcepat pembangunan di Indonesia
Masalah – Masalah yang timbul atau yang
dihadapi olehTrasportasi laut di Indonesia
Kronologi Ringkas Kebijakan Transportasi
Maritim Indonesia
Peta Penyebaran Transportasi Laut
Di Indonesia
1
2
3
4

4. Beberapa contoh peranan transportasi dalam memprcepat
pembangunan di Indonesia yaitu:
 Usaha bongkar muat barang, yaitu kegiatan usaha pembongkaran barang atau hewan dari dan ke kapal.
 Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), yaitu kegiatan usaha untuk pengiriman dan
penerimaan barang dan hewan melalui angkutan darat, laut, dan udara.
 Usaha ekspedisi muatan kapal laut, yaitu kegiatan usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan yang
berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut
 Usaha angkutan di perairan pelabuha, yaitu kegiatan usaha pemindahan penumpang dan atau barang
atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan.
 Usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau alat apung, yaitu kegiatan usaha menyediakan dan
penyewaan peralatan penunjang angkutan laut dan atau alat apung untuk pelayanan kapal.
 Usaha tally, yaitu kegiatan usaha perhitungan, pengukuran, penimbangan, dan pencatatan muatan
kepentingan pemilik muatan atau pengangkut
 Usaha depo peti kemas, yaitu kegiatan usaha penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perbaikan, dan
kegiatan lain yang terkait dengan pengurusan peti kemas.

5. Peta Penyebaran Transportasi Laut Di Indonesia

6. Kronologi Ringkas Kebijakan Transportasi Maritim
Indonesia
Pada tahun 1985 diterbitkan Instruksi Presiden nomor 4 yang bertujuan
meningkatkan ekspor nonmigas menekan biaya pelayaran dan pelabuhan. Pelabuhan yang
melayani perdagangan luar negeri ditingkatkan jumlahnya secara drastis, dari hanya 4
menjadi 127. Untuk pertamakalinya pengusaha pelayaran Indonesia harus berhadapan
dengan pesaing seperti feeder operator yang mampu menyewakan biaya lebih rendah.
Liberasi berlanjut pada tahun 1988 ketika pemerintah melongarkan proteksi pasar domestic.
Sejak itu, pendirian perusahaan pelayaran tidak lagi disyaratkan memiliki kapal berbendera
Indonesia. Jenis ijin pelayaran dipangkas, dari lima hanya menjadi dua. Perusahaan pelayaran
memiliki fleksibilitas lebih besar dalam rute pelayaran dan penggunaan kapal (bahka
penggunaan kapal berbendera asing untuk pelayaran domestic). Secara de facto , prinsip
cabotage tidak lagi diberlakukan.

7. Kronologi Ringkas Kebijakan Transportasi Maritim
Indonesia
Pada tahun ini pula diberlakukan keharusan men-scrap kapal tua dan pengadaan kapal dari
galangan dalam negeri. Undang-undang pelayaran nomor 21 tahun 1992, semakin memperkuat
pelonggaran perlindungan tersebut. Berdasarkan UU 21/92 perusahaan asing dapat melakukan usaha
patungan dengan perusahaan pelayaran nasional untuk pelayaran domestic. Melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 82 tahun 1999, pemerintah berupaya mengubah kebijakan yang terlalu longgar,
dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Perusahanaan pelayaran nasional Indonesia harus memiliki minimal satu kapal berbendera
Indonesia, berukuran 175 GT.
2. Kapal berbendera asing diperbolehkan beroperasi pada pelayaran domestic hanya dalam
jangka waktu terbatas (3 bulan).
3. Agen perusahaan pelayaran asing kapal harus memiliki satu kapal berbendera Indonesia,
berukuran 5,000 GT.

8. Kronologi Ringkas Kebijakan Transportasi Maritim
Indonesia
4. Di dalam perusahaan patungan, perusahaan nasional harus memiliki minimal satu
kapal berbendera Indonesia, berukuran 5,000 GT (berlipat dua dari syarat
deregulasi 1988 yang 2,500). Pengusaha agen kapal asing memprotes keras,
sehingga pemberlakuan ketentuan ini diundur hingga Oktober 2003.
5. Jaringan pelayaran domestic dibagi menjadi 3 jenis trayek, yaitu utama (main route),
pengumpan (feeder route) dan perintis (pioneer route). Jenis ijin operasi
pelayaran dibagi menurut jenis trayek tersebut dan jenis muatan
(penumpang, kargo umum, dan kontener).
Rangkaian regulasi dan deregulasi tersebut di atas menjadi salah satu faktor terhadap kondisi
dan masalah yang dihadapi sector transportasi maritim Indonesia, dari waktu ke waktu.

9. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
1. Masalah Transportasi Laut Di Indonesia
Perusahaan pelayaran nasional kalah bersaing di pasar pelayaran
nasional dan internasional, karena kelemahan di semua aspek, seperti
ukuran, umur, teknologi, dan kecepatan kapal. Di bidang muatan
internasional (ekspor/import) pangsa perusahaan pelayaran nasional hanya
sekitar 3% to 5%, dengan kecenderungan menurun. Proporsi ini sangat
tidak seimbang dan tidak sehat bagi pertumbuhan kekuatan armada
pelayaran nasional.

10. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
Data tahun 2002 menunjukan bahwa pelayaran armada nasional Indonesia semakin
terpuruk dipasar muatan domestic. Penguasaan pangsanya menciut 19% menjadi
hanya 50% (2000:69%). Sementara untuk muatan internasional tetap dikisaran 5%.
Dari sisi financial, Indonesia kehilangan kesempatan meraih devisa sebesar US$10.4
Milyar, hanya dari transportasi laut untuk muatan ekspor/ import saja.
Situasi pelayaran sangat pelik, karena ketergantungan pada kapal sewa asing
terjadi bersamaan dengan kelebihan kapasitas armada domestic. Situasi bagai
lingkaran tak berujung itu disebabkan lingkungan investasi perkapalan yang tidak
kondusif. Banyak perusahaan pelayaran ingin meremajakan armadanya, tapi sulit
memperoleh pinjaman di pasar uang domestic. Dan disisi lain lebih mudah memperoleh
pinjaman dari sumber-sumber luar negeri.

11. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
2. Masalah Investasi Transportasi Laut
Di Indonesia terdapat dua kelompok besar penyelenggara transportasi
Laut, yaitu oleh pemerintah (termasuk BUMN) dan swasta. Masing-masing
kelompok terbagi dua. Di pihak pemerintah terbagi menjadi BUMN pelayaran yang
menyelenggarakan transportasi umum dan BUMN non pelayaran yang hanya
menyelenggarakan pelayaran khusus untuk melayani kepentingan sendiri. Pihak
swasta terbagi menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil (termasuk pelayaran
rakyat). Ragam mekanisme penyaluran dana investasi pengadaan kapal ternyata
sejalan dengan pembagian tersebut. Masing-masing pihak di tiap-tiap kelompok
memiliki mekanisme pembiayaan tersendiri.

12. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
3. Hambatan dalam Pendanaan Kapal
Dunia pelayaran Indonesia menghadapi banyak hambatan structural dan
sistematis di bidang financial, seperti Keterbatasan lingkup dan skala sumber dana,
Tingkat suku bunga pinjaman domestic 15-17% p.a untuk jangka waktu pinjaman 5
tahun, Jangka waktu pinjaman yang hanya 5 tahun terlalu singkat untuk industri
pelayaran, Saat ini kapal yang dibeli tidak bisa dijadikan sebagai kolateral, Tidak
ada program kredit untuk kapal feeder termasuk pelayaran rakyat, kecuali pinjaman
jangka pendek berjumlah sangat kecil dari bank nasional, Tidak ada kebijakan
pendukung,serta Prosedur peminjaman (appraisal, penyaluran, angsuran) kurang
ringkas.

13. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
4. Tata kelola pelabuhan amburadu
Bagai katak dalam tempurung. Itulah PerumPamaan kondisi
pembangunan pelabuhan di lndonesia. Negara lain sudah ekspansi membangun
pelabuhan intemasional hub port, Indonesia malah masih berjibaku dalam
perebutan hak pengelolaan pelabuhan. Kondisi ini diperparah denganbelum
profesionalnya operator pelabuhan nasional dalam hat ini Pelindo.
Selain perebutan pengelolaan pelabuhan masalah teknis yang perlu
dibenahi adalah amburadulnya pelayanan operator pelabuhan, Seperti kasus
antrean ribuan truk pengangkut bahan pangan di

14. Masalah – Masalah yang timbul atau yang dihadapi
oleh Trasportasi laut di Indonesia
Pelabuhan Merak, Banten, pemerintah telah gagal melakukan pembenahan di
bidang transportasi laut. Tidak dikelolanya pelabuhan dengan baik
mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan menyebabkan perekonomian
mandul alias tidak produktif.
Antrearr ribuan truk pengangkut bahan pangan dan sembako dari pulau
jawa menuju Sumatera, baru-baru ini, telah menimbulkan inflasi. Hal ini akibat
barang yang dibutuhkan masyarakat terlambat, sehingga harga barang
melambung tinggi.

15. KELOMPOK III
TPG C
TRIMAKASIH