3. Kegiatan Ekspor di Pelabuhan
Kapaldi
Dermaga
Pemuatan
BarangEkspor
Administrasi
Pelabuhan
P.T
Pelabuhan
Pengaturan
Penyimpanan
Muatan
Usaha B/M
(Stevedore)
Bea Cukai
Legalisasi
Ekspor
Ekspedisi
Persyaratan
Perusahaan
Jadwal Kapal
Eksportir
Angkutan
Pedalamam
Pemberitahuan Kedatangan Kapal
4. Kegiatan Impor di Pelabuhan
Pemberitahuan Kedatangan Kapal
Perusahaan
Pelayaran
Pemberitahuan
Jadwal Kapal
Pemberitahuan
Kedatangan
Barang
Pemilik Barang
Angkutan
Pendalaman
Ekspedisi
Ijin Pemasukan
Barang
Bea cukai
Legalisasi Impor
Permintaan
Penambahan
Kapal
Administrasi
Pelabuhan
P.T Pelabuhan
Usaha B/M
(Stevedore)
KapalDi
Dermaga
Pembongkran
Muatan
5. Pengelola Pelabuhan
(Port Authority)
• Suatu lembaga negara atau wilayah/kota, publik atau
swasta, yang bertanggung jawab atas tugas-tugas
pembangunan, administrasi, dan jika diperlukan
termasuk operasi fasilitas pelabuhan.
• Tujuan :
Mengupayakan pengembalian seluruh biaya pelabuhan
Menarik investasi dari luar
Mendorong inovasi
Membangkitkan cash-flow internal untuk penggantian dan
pengembangan infrastruktur
Berkompetisi sesuai hukum pasar
Membatasi subsidi silang
Menghindarkan kehilangan aset
6. Peran Pemerintah
Wewenang Pemerintahan :
• Menyetujui proposal investasi
• Menetapkan sasaran finansial pelabuhan
• Regulasi tarif dan biaya
• Kebijakan tenaga kerja
• Menentukan prinsip lisensi
• Fasilitasi pengumpulan data dan penelitian
• Legal advice terhadap pengelola pelabuhan
Peran Paralel :
• Regulasi pelayaran dan operasi pelabuhan
• Pengendalian operasi kelautan
• Pemasaran dan promosi pelabuhan
• Perencanaan strategis
7. Fungsi Tipikal
Administrasi Maritim
• Keselamatan kapal
• Keselamatan lalu lintas dan lingkungan
• Bantuan navigasi
• Pendidikan dan pelatihan kemaritiman
• Search and rescue
• Eksekusi kebijakan kepelabuhanan nasional
8. Port Functions
• Infrastructure landlord
• Regulator of economic activities and
operations
• Planning for future development
• Marketing and promotion of port services
• Operation of nautical services
• Supplier of cargo-handling and storage
services
• Provider of ancillary facilities
9. Sistem Pengelolaan Pelabuhan (1/4)
1. Landlord Port
Suatu sistem pengelolaan pelabuhan dimana pengelola
pelabuhan (port authority) hanya menguasai dan memiliki
infrastruktur, seperti : alur pelayaran, kolam pelabuhan,
dermaga, public utility serta keseluruhan area pelabuhan.
Sedangkan suprastruktur, seperti : gudang/fasilitas
penumpukan, bangunan, jalan lingkungan dan peralatan
bongkar muat serta semua kegiatan operasional dan pelayanan
terhadap kapal dan barang diselenggarakan oleh operator
swasta berdasarkan perjanjian konsesi, atau perjanjian
persewaan jangka panjang dengan pihak pengelola pelabuhan.
Di beberapa pelabuhan tertentu sarana dan pelayanan terhadap
kapal seperti pemanduan dan penundaan, diselenggarakan
sendiri oleh pengelola pelabuhan. Demikian juga keamanan dan
ketertiban umum dalam areal pelabuhan juga menjadi tanggung
jawab pengelola pelabuhan. Pengelola pelabuhan ini merupakan
perpanjangan dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau
pemerintah daerah. Sebagian besar pelabuhan-pelabuhan di
negara maju seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang dan
Australia menerapkan sistem pengelolaan Landlord Port.
10. 2. Tool Port
Sistem Pengelolaan Pelabuhan dimana semua infrastruktur maupun
suprastruktur pelabuhan dan peralatan bongkar muat dimiliki oleh
pengelola pelabuhan untuk disewakan kepada pihak swasta,
sedangkan kegiatan operasional bongkar muat kapal diselenggarakan
oleh pihak swasta baik sebagai stevedoring company maupun sebagai
perusahaan pelayaran atau agen pelayaran. Hampir semua pelabuhan
yang relatif kecil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia
menerapkan sistem Tool Port ini. Kondisi semacam ini terjadi karena
pihak swasta masih lemah untuk berinvestasi dalam kegiatan
kepelabuhan atau karena skala kegiatan dan volume arus barang
masih terlalu rendah.
3. Operating Port
Sistem pengelolaan pelabuhan di mana semua fasilitas (infrastruktur
dan suprastruktur) pelabuhan serta peralatan bongkar muat, dan
semua kegiatan operasional, dimiliki dan diselenggarakan oleh
pengelola pelabuhan sendiri atau disebut Service Port. Contoh yang
sangat berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan sistem
operating port ini adalah Singapura dan Felixstowe (Inggris) dan
beberapa pelabuhan lainnya di Inggris.
Sistem Pengelolaan Pelabuhan (2/4)
11. Sistem Pengelolaan Pelabuhan (3/4)
(ADB, 2000, Developing Best Practices for Promoting Private Sector
Investment in Infrastructures : PORT)
Sistem Pengelolaan
Pelabuhan
Kelebihan Kekurangan
1. Landlord Port
Penyelenggara pelabuhan
membatasi fungsinya pada
penyediaan lahan, perairan &
fasilitas pokok,sedangkan pihak
swasta dapat menyewa fasilitas
pokok tersebut dan membangun
terminal serta mengoperasikan.
• Dana investasi yang
harus disediakan oleh
penyelenggara
pelabuhan tidak besar.
• Tidak terjadi monopoli
dalam penyediaan
pelayanan jasa
kepelabuhan.
• Tidak dapat
diaplikasikan pada
daerah yang belum
berkembang, para
investor tidak tertarik
untuk menanamkan
modalnya
2. Tool Port
Penyelenggara pelabuhan
menyediakan semua fasilitas dan
peralatan pelabuhan sedangkan
pengoperasiannya di lakukan oleh
swasta atas dasar sewa dengan
tarif yang telah ditentukan.
• Memberikan
kesempatan yang
seluas-luasnya kepada
banyak pihak untuk
terlibat dalam
penyediaan jasa
kepalabuhanan
• Karena banyak pihak
yang terlibat akan
sulit mengendalikan
tingkat kinerja
pelabuhan
12. Sistem Pengelolaan Pelabuhan (4/4)
(ADB, 2000)
Sistem Pengelolaan
Pelabuhan
Kelebihan Kekurangan
3. Operating Port
• Penyediaan semua
fasilitas dan operasi
oleh penyelenggara
pelabuhan.
• Pengendalian kinerja
pelabuhan lebih
mudah karena tidak
banyak pihak yang
terlihat dalam
penyelenggaraan jasa
pelabuhan.
• Bersifat monopoli
dalam penyediaan
jasa kepelabuhan,
sehingga kinerja
pelabuhan sulit
dipacu (tidak ada
kompetisi).
• Peluang
investor/swasta
terbatas untuk
terlibat dalam
penyediaan jasa.
14. Dua kategori pihak-pihak yang terkait
menurut fungsinya (PP No.69/2001) :
Fungsi Pemerintahan , terdiri dari :
administratur pelabuhan, bea-cukai,
karantina, imigrasi, dan polisi.
Fungsi Pengusahaan, terdiri dari :
perusahaan pelabuhan, pelayaran,
perusahaan bongkar muat, perusahaan
truk, forwarding, dan bank.
Stakeholders dalam Bisnis Kepelabuhan
15. 1. Port Regulator (Pemerintah), berkewajiban :
Menyediakan dan memelihara sarana navigasi khususnya di alur
pelayaran
Menyediakan pelayanan pemanduan dan manajemen lalulintas kapal
untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Melakukan pembinaan dan menyediakan sertifikasi terhadap buruh
Menyelenggarakan keamanan pelabuhan.
2. Port Landowner (Pengelola Pelabuhan), berkewajiban :
Mengelola dan mengembangkan area pelabuhan (port estate)
Mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengembangan
pelabuhan
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan
Menyediakan dan merawat alur pelayaran, kolam pelabuhan, dam
Menyediakan jalan di lingkungan pelabuhan.
3. Port Operator (Swasta)
Merupakan elemen yang paling mungkin untuk diprivatisasi, elemen
tersebut merupakan elemen yang berperan dalam melakukan
kegiatan fisik transfer barang/penumpang dari laut ke darat atau
sebaliknya atau lebih dikenal dengan stevedoring activity.
3 Elemen Dasar dalam Pengelolaan
Pelabuhan
16. Model Peranserta Swasta
Dalam Pengelolaan Pelabuhan
Model
Pelabuhan
Port
Regulator
Port
Landowner
Port
Operator
I. PUBLIC Public Public Public
II. PUBLIC-private Public Public Private
III. PRIVATE-Public Public Private Private
IV. PRIVATE Private Private Private
17. Kondisi eksisting pembagian wewenang
dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia
Fungsi Port
Regulator
Port
Landowner
Port
Operator
• Perencanaan umum
• Penetapan masterplan
• Sertifikasi alat dan operator
• Keselamatan pelayaran
• Penetapan tarif
x
x
x
x
x
x
x
• Alur, kolam, dam
• Dermaga, gudang, alat
bongkar/muat
• Jalan, lingkungan,
penerangan
x
x
x
x
•Pemanduan
•Penundaan
•Terminal
x
x
x
x
x
18. Intervensi Pihak Swasta (1/2)
(Worldbank, 2000, Port Reform Toolkit : Module 1 - 8)
MODEL Port
Admini-
tration
Nautical
Manage-
ment
Nautical
Infra-
structure
Port
Infra-
structure
Super-
structure
(Equipment)
Super
structure
(Building)
Public
Service
Port
Pu Pu Pu Pu Pu Pu
Tool
Port
Pu Pu Pu Pu Pu Pu
Landlord
Port
Pu Pu Pu Pu Pr Pr
Private
Sector
Port
Pr Pr Pr Pr Pr Pr
19. Intervensi Pihak Swasta (2/2)
(Worldbank, 2000, Port Reform Toolkit : Module 1 - 8)
MODEL Cargo
Handling
Pillotage Towage Mooring
Service
Dredging Other
Function
Public
Service
Port
Pu Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Tool Port Pr Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Landlord
Port
Pr Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Pu
Pr
Private
Sector
Port
Pr Pu
Pr
Pr Pr Pu
Pr
Pu
Pr
20. • Pengelolaan perairan dan kolam pelabuhan untuk kapal
berlabuh
• Pemanduan dan penundaan
• Pengelolaan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, dolphins, dan
bui tambat (mooring buoys) untuk kapal sandar dan melakukan
kegiatan bongkar muat
• Pergudangan dan lapangan penumpukan, serta peralatan
• Terminal petikemas untuk melakukan kegiatan bongkar muat
petikemas
• Terminal konvensional untuk melakukan kegiatan bongkar muat
break bulk cargo.
• Terminal barang curah, untuk kegiatan bongkar muat barang
curah (bulk cargo).
• Pelayanan terminal penumpang
• Pelayanan listrik, air bersih, sambungan telepon di daerah
pelabuhan untuk kapal dan sebagainya.
Beberapa Segmen Usaha Jasa Pelabuhan
yang Terbuka Bagi Swasta, al :
21. • Agar pelabuhan komersial dapat menghadapi persaingan yang
semakin ketat dan mampu menyesuaikandengan perubahan
lingkungan bisnis pelabuhan, maka pelabuhan harus dikelola
dengan professional, salah satunya dengan cara melibatkan
pihak swasta secara luas dalam pengelolaan pelabuhan.
• Program keikutsertaan swasta atau privatisasi dalam
pengelolaan pelabuhan adalah suatu proses hukum
menswastakan suatu kegiatan atau wewenang pengelolaan
suatu segmen kegiatan yang selama ini hanya dilakukan oleh
pemerintah atau badan usaha milik negara sebagai
perpanjangan tangan dari pemerintah, selanjutnya diserahkan
dan dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta.
• Program privatisasi ini membawa implikasi hukum dengan
berubahnya kepemilikan atau status yang semula merupakan
aset pemerintah menjadi swasta, walau tidak secara
permanen (biasanya 20 sampai 30 tahun, sesuai bentuk/jenis
perjanjian konsesinya), tetapi tidak menutup kemungkinan
adanya kepemilikian yang bersifat permanen, seperti bentuk
perjanjian Built-Operate-and-Own (BOO) melalui penjualan
secara utuh atau sebagian besar saham/aset.
Privatisasi Pelabuhan
22. • Penjualan semua aset pelabuhan dengan segala hak, goodwill dan
wewenang/hak (previlege) yang melekat terhadap pelabuhan atau
aset tersebut;
• Mendirikan perusahaan baru dan menjual sebagian besar sahamnya,
lebih dari 50% kepada pihak swasta, dalam bentuk direct placement,
seperti yang telah dilakukan terhadap Terminal Petikemas Tanjung
Priok;
• Perjanjian pembangunan suprastruktur oleh pihak wasta di area
atau di atas infrastruktur milik pelabuhan, dan mengoperasikannya
dengan kontrak atau konsesi jangka panjang dan ini lazim terjadi di
Eropa dan Amerika Serikat, Hongkong, yang dikenal konsep landlord
port;
• Investasi swasta dalam pembangunan infra dan suprastruktur baik
sebagai suatu terminal baru atau pelabuhan baru, dan
mengoperasikannya atas dasar perjanjian konsesi dalam bentuk
Build-Operate-and-Transfer (BOT), atau Build-Operate-and-Own
(BOO);
• Terminal operating system, yaitu infrastruktur milik pelabuhan dan
suprastruktur dibangun dan dioperasikan oleh pihak terminal
operator swasta berdasarkan kontrak operasi atau persewaan secara
lump-sum jangka panjang. Ini banyak terjadi di pelabuhan-
pelabuhan di negara maju maupun negara berkembang
Bentuk Transaksi Privatisasi
23. Dilakukan melalui salah satu atau kombinasi 2
pendekatan berikut :
1. Pendekatan Top-Down : melakukan reformasi
institusi/sistem pengelolaan pelabuhan yang lebih
memberikan peluang bagi pihak swasta dalam
pengelolaan pelabuhan.
2. Pendekatan Bottom-Up : mentransfer penyediaan
pelayanan atau fasilitas yang ada/baru kepada
swasta.
Pendekatan bottom-up lebih diminati karena pada
pendekatan tersebut lebih menyentuh secara
langsung terhadap manajemen operasional di
lapangan, lebih fleksibel terhadap kondisi
karakteristik lokal yang dimiliki pelabuhan serta
tidak menimbulkan perubahan kepemilikan aset.
Proses Privatisasi ( ADB, 2000)
24. • Outsourcing
Pemerintah atau pengelola pelabuhan mentransfer sebagian fungsi
pelabuhan kepada pihak swasta (dalam kondisi sistem operating port).
Adapun bentuk-bentuk outsourcing meliputi : sub-contract, management
contract, dan equipment leasing.
• Restructuring
Pemerintah atau pengelola pelabuhan mentransfer core business
pelabuhan kepada pihak swasta, tanpa menghilangkan kepemilikan
terhadap asset. Bentuk-bentuknya meliputi : capital leasing dan wholly-
owned subsidiaries.
• Partial Divestiture
Transfer aset melalui kepemilikan bersama antara pemerintah dan
swasta pada perioda kontrak tertentu (20-40 tahun) melalui suatu
perjanjian joint venture. Bentuk-bentuknya meliputi : concession dan
joint venture.
• Full Divestiture
Semua aset ditransfer atau dijual seluruhnya ke pihak swasta. Bentuk
privatisasi ini sangat jarang diterapkan, kecuali pelabuhan di Inggris.
Bentuk Privatisasi Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan
(UNCTAD ,1998, Guideline for Port Authority and Government on the
Privatization of Port Facilities)
25. Bentuk Private Sector Participation
dengan Tujuannya (ADB, 2000)
MODEL
PRIVATISASI
TARGET/SASARAN PROGRAM PRIVATISASI
Efisiensi
Oprs
Pertumb.
Pasar
Menarik
Investor
Reduksi
B.Oprs
Reduksi
Defisit
Merampingkan
organisasi
Depolitisasi
Buruh
Kepemilikan
masyarakat
OUTSOURCING
• Sub-con Labor & Service
• Management Contract
• Equipment Leasing
+++
++
++
+
++
+
++
++
++
+
++
+
++
+
+
RESTRUCTURING
• Capital leasing
• Wholly-owned Subs.
++
+
++ ++ ++
++
+ ++
+
++
++
PART. DIVESTITURE
• Concession
• Joint Venture
++
++
+++
++
+++
++
+++
++
++ ++ +++
++
+
+
FULL DIVESTITURE
• Port Privatization +++ ++ +++ +++ +++
+++ : Direct & significant impact
++ : Direct impact
+ : Indirect impact
26. Pembagian Tanggungjawab antara
Sektor Publik dan Swasta
• Public Sector : planner, facilitator and regulator
• Private Sector : service provider, operator and
developer
• Shifting the boundary line : results rather than
ideology
Increased service levels for infrastructure users
Increased efficiency in operations
Improved allocation of limited public funds
27. Port Reform
• Modernization : introduction of more suitable systems,
working practices, etc. within the existing system of
bureaucratic constraints.
• Liberalization/de-regulation : reform or partial elimination
of government rules, enabling private companies to operate in
a previously publicly-operated area.
• Commercialization : the public port is given more autonomy,
made accountable for its decisions and overall performance,
and applies private sector management accounting principles.
• Corporatization : the public port is given the legal status of a
private company, although the public sector sill retains
ownership
• Privatization : transfer of ownership of assets from the
public to the private sector, or the application of private capital
to fund investments in port facilities, equipment and systems.
It can be comprehensive or partial.
28. Modernization
Possible improvements not implying any legal or
policy changes:
• Adoption of corporate planning practices
• Application of Human Resources Development
planning
• Development of tools to improve port administration
and communication, such as…
Computer applications
Management Information Systems
Electronic Data Interchange
Information and Communication Technology
29. Liberalization
• Temporary advantage : the public operator may
continue to exist as a form of insurance against
disruption in service, while unsuccessful private
port operators can be replaced.
• Disadvantages : possibility for remaining internal
and external cross-subsidies, or other unfair
practices from the public sector.
• Solution : clear separation of the regulatory and
commercial roles in the port, all the commercial
activities being transferred to the private sector.
30. Commercialization
Common problems :
• Continuing interference of the government
in port decisions
• Insufficient market pressure, leading to
potential lack of efficiency
Objectives :
• Transform the port organization into a truly autonomous
Port Authority, whose Board will oversee the organization’s
activities
• Give the Port Authority financial independence and
responsibility for the port’s performance
• Enable it to have its own Human Resources
management schemes
31. Usual negative aspects :
• Monopoly of the new corporate entity
• Lack of efficiency when competition is weak
• Possible politicization from the government
• Need for a port sector regulator to create a level-playing
field
Corporatization :
positive and negative aspects
Corporatization allows to…
• Give financial autonomy to the port
• Give time for the management to settle into its new role before
contemplating full privatization
• Overcome the reluctance of private capital suppliers to invest in the
company
• Protect the public interest during the transition period
32. Corporatization : principal steps
• Preparation and enactment of any needed
legislation
• Development of the charter of the corporatized
port enterprise, of a corporate plan, of a
business plan
• Capitalization and vesting of part of the
assets/liabilities in the new corporation
• Creation of a new labor statute and retraining
of management and staff
33. Privatization
Main advantages
• Removal of trade barriers
• Harnessing of the efficiency and know-how of the Private
Sector
• Elimination of political interference
• Reduced demand on the Public Sector budget
• Adjustment of port labor
• Other objectives : raising revenues for State Treasury…
Core features
• Divestiture
• Deregulation / Liberalization
• Competitive tendering
• Private ownership of operational assets with
market-based contractual arrangements
34. Spectrum of Port Reform Tools
Public Management and Operations
Outsourcing
Management Contracts
Lease and Rent Contracts
Full Concession including BOT/BOOT/etc.
Build, Own, Operate (BOO)
Divestiture by Sale
Divestiture by license
Private Supply and Operations
}Concessions
