Makalah ini membahas tentang genosida, termasuk definisi genosida, kasus-kasus genosida di Indonesia dan internasional, serta upaya pengendalian dan pencegahan genosida. Beberapa kasus genosida di Indonesia meliputi tragedi Bandanaira, pembantaian oleh Jepang di Kalimantan, dan kerusuhan Sampit. Sedangkan upaya pengendalian dan pencegahan genosida dilakukan melalui hukum dan pengadilan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keanekaragaman pada hakikatnya merupakan suatu kelebihan yang dimiliki umat
manusia. Perbedaan itu bisa berupa apa saja. Baik perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur,
tempat tinggal, warna kulit, bahasa ataupun budaya.Masingmasing perbedaan tersebut
memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Namun justru perbedaan inilah yang
menjadi bibit perselisihan.
Sepanjang sejarah dunia pada umunya dan Indonesia pada khususnya, perselisihan
kerap kali terjadi pada dua kelompok yang memiliki perbedaan. Banyak sekali perbedaan
yang menjadi cikal bakal perselisihan ataupun permusuhan besar-besaran, tetapi dalam
banyak kasus, perbedaan etnis atau budaya merupakan salah satu yang paling sering menjadi
sorotan. Perbedaan ini sering menjadi awal pertikaian yang sangat sulit untuk dihentikan
bahkan hingga turun temurun.
Indonesia yang dikenal dengan keanearagamannya yang luar biasa tentu saja tidak
dapat luput dari berbagai kasus perselisihan antar dua kelompok budaya. Perselisihan
semacam ini kerap terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari perebutan hak milik atas suatu
benda, tanah hingga perkelahian fisik yang menyebabkan korban dari di dua belah pihak.
Namun terkadang perselisihan semacam ini bisa berkembang terlalu jauh dan
menyimpang dari apa yang biasanya terjadi. Perselisihan antar etnis atau budaya ternyata
mampu berkembang menjadi suatu tindakan agresif yang membuat pelakunya bertindak
diluar batas bahkan dikategorikan kriminal berat. Kategori criminal tertinggi dari perselisihan
macam ini adalah pembantaian besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu. Hal ini pernah
beberapa kali terjadi di masa silam baik di Indonesia ataupun negara lain. Pembantaian ini tak
urung yang menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerugian materil maupun immateril.
Pembantaian semacam ini biasa juga dikenal dengan istilah Genosida
1 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
2. Pada makalah ini akan dibahas lebih lanjut tentang apa pengertian Genosida dari segi
sosiologi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Genosida terkait isu etnis, contoh-
contoh kasus Genosida dan tindakan apa yang dilakukan sebagai pengendalian dan
pencegahan atas perilaku tersebut dalam masyarakat.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah adalah agar kita dapat mengetahui apa itu Genosida antar
etnis, beberapa faktor yang menyebabkannya, tindakan pengendalian serta bagaimana
pencegahannya dalam masyarakat.
1.3 Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan makalah ini agar kita mampu memahami mengapa kasus Genosida bisa
terjadi dan dapat ikut serta melakukan pencegahan tindakan tersebut mulai dari sekarang.
1.4 Perumusan Masalah
1. Definisi Genosida
2. Kasus Genosida yang terjadi di Indonesia dan Dunia
3. Pengendalian serta Pencegahan Genosida
2 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Genosida
Genosida dalam ilmu sosiologi termasuk sebagai bagian pola hubungan antar
kelompok. Kontak antar dua kelompok ras dapat diikuti proses akulturasi (perpaduan
budaya), dominasi (satu ras menguasai ras yang lain), paternalism (dominasi ras pendatang),
atau integrasi (pengakuan perbedaan).
Genosida secara umum didefinisikan sebagai sebuah pembantaian besarbesaran secara
sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan
(membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum
Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe
yang diterbitkan di Amerika Serika. Kata ini diambil dari bahasa Yunani γένος genos ('ras',
'bangsa' atau 'rakyat') dan bahasa Latin caedere ('pembunuhan').
Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam
yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan
terhadap kemanusiaan,kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.
Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM, genosida ialah “ Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan
mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam
kelompok ke kelompok lain. “
3 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
4. 2.2 Kasus Genosida dan Faktor-Faktor Penyebabnya
2.2.1. Kasus genosida di Indonesia
Indonesia sebagai Negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dan wilayah yang
cukup besar memiliki banyak sekali budaya yang terdapat didalamnya. Bahkan di satu pulau
dapat memiliki ratusan kebudayaan yang berbeda. Keanekaragaman ini merupakan suatu
kelebihan namun tidak menutup adanya konflik antar kelompok etnis yang tumbuh tersebar
di seluruh kawasan Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari berbagai kasus Genosida yang terjadi
sejauh sejarah berdirinya Indonesia.
• Pembunuhan masal di Bandanaira (Pulau Banda) tahun 1621 oleh Belanda pada
zaman Jan Pietersz Coen. Penduduk dipaksa untuk bekerja. Akibat pembunuhan
tersebut belanda terpaksa mendatangkan budak dr Negara dan daerah lain. Jumlah
pasti tidak diketahui. Dalam kesaksian disebut hamper semua penduduk meninggal,
sebagian kecil melarikan diri.
1. Tragedi pembantaian Jepang di Kalimantan. Tidak hanya kaum prokemerdekaan yg
dibunuh tetapi juga para pemuka agama, pemuka golongan dan para Raja di zaman
itu.
2. Westerling di Sulawesi Selatan. Menurut mantan Diplomat RI, Manai Sophian,
tercatat 40.000 orang meninggal meski Belanda mengklaim hanya 5000 orang yang
meninggal.
3. Tragedi 1965. Setelah gerakan G30SPKI terjadi, gerakan ‘membersihkan’ komunis
menggelora dimana-mana. Militer dikerahkan ke seluruh negri, Mereka yang
dianggap pendukung komunis, dibantai, ditangkap, disiksa dan dibuang tanpa pernah
ada pengadilan yang adil dan bukti yang jelas. Kebanyakan dari mereka yang
ditangkap adalah buruh dan petani.
4. Tragedi mei 1998 dimana etnis tionghoa mengalami pembantaian, pengrusakan
properti, pemerkosaan dan penculikan.
5. Kerusuhan Sampit, (Februari 2001) Kalimantan Barat antara suku Dayak dan Suku
Madura.
4 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
5. Kebanyakan kasus Genosida yang terjadi sebelum masa kemerdekaan memiliki motif atau
latar belakang kepentingan politik para penjajah di masa itu. Sedangkan kasus Genosida yang
terjadi setelah kemerdekaan Indonesia seperti kasus G30SPKI,dimana pembantaian dilakukan
terhadap mereka yang menganut paham dan termasuk golongan komunis merupakan kasus
Genosida dengan latar belakang faham atau golongan. Kasus Genosida yang disebut terakhir,
yaitu kerusuhan Sampit merupakan salah satu kasus Genosida yang memiliki latar belakang
pertikaian SARA.
2.2.2. Kasus Genosida Internasional
Selain di Indonesia, dunia memiliki sejarah sendiri tentang terjadinya Genosida. Sebagian
kasus di antaranya adalah :
• Pembantaian bangsa Kanaan oleh bangsa Yahudi pada milenium pertama sebelum
Masehi.
• Pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM.
• Pembantaian suku bangsa Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia
sejak abad ke-7.
• Pembantaian bangsa-bangsa Indian di benua Amerika oleh para penjajah Eropa
semenjak tahun 1492.
• Pembantaian bangsa Aborigin Australia oleh Britania Raya semenjak tahun 1788.
• Pembantaian Bangsa Armenia oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang
Dunia I.
• Pembantaian Orang Yahudi, orang Gipsi (Sinti dan Roma) dan suku bangsa Slavia
oleh kaum Nazi Jerman pada Perang Dunia II.
• Pembantaian suku bangsa Jerman di Eropa Timur pada akhir Perang Dunia II oleh
suku-suku bangsa Ceko, Polandia dan Uni Soviet di sebelah timur garis perbatasan
Oder-Neisse.
• Pembantaian lebih dari dua juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah pada akhir
tahun 1970-an.
• Pembantaian bangsa Kurdi oleh rezim Saddam Hussein Irak pada tahun 1980-an.
• Pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed di Sudan pada
2004. Pembantaian ini dianggap Genosida oleh pemerintah Amerika Serikat namun
dianggap tidak oleh PBB.
5 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
6. 2.3 Pengendalian dan Pencegahan Genosida dalam Masyarakat
Telah dibahas sebelumnya bahwa Genosida merupakan bagian dari pola hubungan
antar kelompok, dalam pokok bahasan disini, Genosida menjadi salah satu pola hubungan
antar kelompok etnis. Berdasarkan uraian kasus kasus diatas, dapat terlihat bahwa genosida
yang terjadi, berkembang dan pecah bukan hanya karena perilaku menyimpang dari kedua
belah pihak yang memanfaatkan rasa etnosentris pada diri mereka untuk melakukan hal yang
tidak manusiawi, tetapi ada juga faktor dari luar kelompok yang menyebabkan itu bisa
terjadi. Salah satu yang dibahas diatas adalah ketidakpuasan kelompok atas kinerja
pemerintah yang tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah antar dua belah pihak sehingga
menyebabkan kelompok bersangkutan mencari cara lain untuk menyelesaikan. Atas dasar
solidaritas terhadap sesama kelompok satu etnis, maka mereka melakukan tindakan yang
melanggar hukum dan tidak manusiawi.
Tindakan ini bisa dikategorikan tindakan yang menyimpang atau tidak sesuai harapan
masyarakat. Selain itu adanya diversifikasi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berujung pada dendam yang
mengakar.
Sehubungan dengan penyimpangan yang dilakukan kelompok tentunya ada
pengendalian sosial yang dilakukan. Menurut Berger, cara pengendalian terakhir dan tertua
adalah dengan paksaan fisik.
Pada kasus kerusuhan Sampit, bentuk pengendalian yang dilakukan adalah dalam
bentuk fisik. Hal ini dilakukan karena kategori penyimpangan yang dilakukan masyarakat
sudah memasuki kategori criminal berat yang direncanakan oleh kolektif. Bentuk
pengendalian yang diambil pun lebih kuat yaitu melalui militer pemerintahan yang turun
langsung dan menghentikan tindakan Genosida secara langsung dan fisik.
Disamping itu, baik di Indonesia maupun internasional telah ditetapkan hukum-
hukum tentang keberlangsungan hidup (HAM) pada umumnya dan perlindungan terhadap
kelompok masyarakat dan golongan baik etnis atau bukan. Di Indonesia Pengadilan HAM
berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah
hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hakasasi manusia yang berat. Pengadilan HAM
berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara
Indonesia.
6 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
7. Akan tetapi Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di
bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Berdasarkan UU no. 26 tahun
2000, pelanggaran HAM meliputi kejahatan Genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7A :
“ adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok
agama, dengan cara: Membunuh anggota kelompok; Mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; Menciptakan kondisi kehidupan
kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya; Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain; Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok; “
Dunia internasional sendiri merujuk peraturan HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
yang merupakan organisasi dunia dan dibentuk dengan alasan utama hak asasi manusia.
Kekejaman dan Genosida setelah Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus
bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang.
Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak
atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa hak 370 juta masyarakat adat
di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini
menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas,
pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat
selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan
mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang
diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal
yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Meski bisa dilakukan tindakan pengendalian, perlu juga dipahami bahwa tindakan
pencegahan akan jauh lebih baik jika tindakan pencegahan juga dilakukan sejak awal. Jika
menilik kasus genosida bernuansa etnis diatas, dapt terlihat bahwa masalah antar dua
kelompok bertikai dimulai dari ketidakcocokan dan prasangka yang berkembang menjadi
streotip negatif tertentu. Diversifikasi etnis yang dilakukan pihak luar ataupun pemerintah
7 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
8. juga menjadi salah satu penyebabnya. Dan yang paling utama adalah tidak terselesaikannya
urusan hukum secara tuntas antara kedua belah pihak yang berseteri sehingga salah satu
pihak atau keduanya memilih untuk bertindak secara agresif untuk mendapat keinginannya.
Karena itu tindakan pencegahan yang paling penting adalah berasal dari pemerintah sebagai
pihak yang memiliki kuasa lebih.
Tindakan pencegahan yang paling utama adalah memastikan apabila ada kasus antar
dua kempompok etnis, proses hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan
yang berlaku dan tanpa memihak salah satunya. Dengan berjalannya proses hukum yang
baik, akan menimbulkan kepercayaan terhadap hukum sehingga jika ada suatu pertikain baik
bernuansa etnis ataupun tidak, kelompok-kelompok tersebut akan mempercayakan
penyelesaiannya kepada hokum pemerintah bukannya malah bertindak agresif dan
menyimpang.
Tindakan pencegahan berikutnya adalah memastikan peraturan-peraturan yang ada
sudah cukup meng-cover segala hak dan kewajiban serta perlindungan bagi masyarakat etnis
tanpa mendahulukan atau menkhususkan etnis manapun. Dengan adanya peraturan tersebut,
masyrakat etnis akan merasa aman dan tidak akan terpicu untuk membuat tindakan sendiri
tapi menjadikan peraturan pemerintah sebagai rujukan pertama.
Kedua pencegahan diatas sangat penting untuk menghindari eskalasi konflik yang
mungkin terjadi antar dua kelompok etnis terutama di Negara Indonesia yang terdiri dari
ribuan suku bangsa berbeda. Penting bagi Indonesia untuk memliki peraturan dengan status
hukum yang kuat tentang keberadaan ettnis-etnis yang berbeda dalam kawasaanya. Tugas
pemerintahlah untuk memastikan semua peraturan dijalankan dengan semestinya.
Selain pencegahan dari pihak luar, anggota kelompok etnis sendiri pun perlu
menumbuhkan rasa toleransi terhadap etnis lain sebagai salah satu langkah merubah pola
pikir atas prasangka maupun stereotip etnis tertentu yang kerap kali menjadi awal
permusuhan antar etnis. Stereotip-stereotip yang berkembang seperti suku Minang yang
perhitungan, suku Batak yang kasar ataupu suku Jawa yang kaku dan konservatif sebenarnya
bisa dihapuskan. Harus ada pemahaman di kalangan semua masyarakat terutama masyarakat
yang masih menganut nilai-nilai etnis tertentu bahwa stereotip bukanlah penilaian mutlak
untuk keseluruhan mayarakat etnis tertentu. Sehingga tidak ada anggapan bahwa etnis
tertentu adalah lebih baik dari etnis lainnya. Sikap saling toleran dan terbuka dengan
perbedaan tentunya mampu menumbuhkan sikap saling menghormati antar etnis sehingga
tidak akan terjadi pertikaian hingga tindakan seperti Genosida.
8 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan
9. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Genosida yaitu pembunuhan massal terhadap suatu etnis tertentu merupakan tindakan
menyimpang yang tidak manusiawi yang seringkali diikuti dengan perilaku menyimpang
lainnya seperti penculikan, pemerkosaan dan penyiksaan.
Banyak hal yang melatarbelakangi tindakan Genosida seperti adanya kepentingan
politik, ekonomi dan juga rasa etnosentrisme berlebihan sehingga membuat suatu etnis pantas
memusnahkan etnis lainnya.
Rasa etnosentrisme negatif dapat dicegah mulai dari pemerintah yang harus
memastikan adanya peraturan hukum yang kuat tentang masyarakat etnis, pelaksanaanya
hingga tuntas dan tanpa memihak, serta harus adanya pemahaman dari masyrakat sendiri
tentang toleransi antar etnis. Pengendalian Genosida apabila sudah terjadi adalah berupa
pengendalian fisik melibatkan pihak berwajib baik dari dalam negeri maupun luar negeri jika
dibutuhkan.
9 Makalah Genosida | SMAN 16 Medan