Download to read offline
More Related Content
Similar to Nilai pancasila
Nilai pancasila
- 1. PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAMKEHIDUPAN SMP Disusun oleh : NAMA : SELLA MEGA MENTARI KELAS : IX - 1
- 2. PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAMKEHIDUPAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN Politik Pasal : 26,27,28,1 Budaya Sosial Ekonomi Pasal : 21,33,34,221,33,34,2 Pertahanan
- 3. BIDANG POLITIKBIDANG POLITIK PASAL26 PASAL 28PASAL 27 Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang. 1. ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga 2. ayat 2, syarat -syarat mengenai kewarganegaraanditetap kan dengan undang- undang. ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu: 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
- 4. BIDANG EKONOMIBIDANG EKONOMI Hukumtertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi : 1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan 2.Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3.Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 4.Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- 5. BIDANG SOSIALBIDANG SOSIAL Peraturanyang berkaitan dengan masalah Sosial UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Warga Negara berhak atas pengembangan diri untuk menjadi manusia yang bermartabat. Pasal 28 F yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” Warga negara berhak untuk memperoleh informasi dan menyebarkan informasi itu melalui berbagai jenis media.
- 6. BIDANG BUDAYABIDANG BUDAYA UUD1945 Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi :· “Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Warga Indonesia berhak atas kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Peraturan yang berkaitan dengan masalah Budaya Peraturan yang berkaitan dengan masalah Budaya
- 7. BIDANGPERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARAPasal 30 (1) Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta halhal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undangundang.
- 8. POLITIK SOSIAL BUDAYA MPRMPRMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYARMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAR DPRDDPRD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DPRDPR DEWAN PERWAKILAN RAKYATDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DPDDPD DEWAN PERWAKILAN DAERAHDEWAN PERWAKILAN DAERAH
- 9. Sidang Istimewa MPR Sidang Istimewa MPR Sidang Istimewa MPR adalahsidang yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau Sidang Tahunan Majelis untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksaan putusan Majelis. Sidang ini diadakan jika presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan menyimpang dari GBHN, yang kemudian pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam Sidang Istimewa, yang biasanya mengarah kepada upaya pemakzulan. Setelah berlakunya UU 27 Tahun 2009 pasal 184 ayat 4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemakzulan baru sah jika disetujui tigaperempat anggota MPR, namun kemudian syarat tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang Istimewa MPR adalah sidang yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau Sidang Tahunan Majelis untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas pelaksaan putusan Majelis. Sidang ini diadakan jika presiden dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan menyimpang dari GBHN, yang kemudian pertanggungjawabannya akan dilakukan dalam Sidang Istimewa, yang biasanya mengarah kepada upaya pemakzulan. Setelah berlakunya UU 27 Tahun 2009 pasal 184 ayat 4 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemakzulan baru sah jika disetujui tigaperempat anggota MPR, namun kemudian syarat tersebut dibatalkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.
- 10. EKONOMI Pengertian BUMN (Badan UsahaMilik Negara) adalah Badan Usaha yang permodalannya baik itu sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Status dari pekerja BUMN bukan sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi sebagai pegawai BUMN. BUMN BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar- besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. BUMS
- 11. SOSIAL Gotong royong merupakansuatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama- sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Katanya berasal dari gotong = bekerja, royong = bersama Bersama-sama dengan musyawarah , pantun,Pancasila, hukum adat, ketuhanan, dan kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar Filsafat Indonesia seperti yang dikemukakan oleh M. Nasroen 1. Gotong Royong
- 12. Pengertian Posyandu adalah kegiatankesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. (Cessnasari. 2005) judul artikel (Pengertian Posyandu, Kegiatan, Definisi, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Pelaksanaan Posyandu. KMS) 2. Posyandu
- 13. UU RI No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RIUU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 4: fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 14. UU RI No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang, tentara nasional, tentara rakyat dan tentara professional 1. tentara rakyat adalah tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia 2. tentara pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan negara Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. 3. Tentara nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negra dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, golongan dan agama 4. Tentara professional adalah tentara yang terlatih, terdidik dan dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahterannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil dan hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 15. E. SISTEM KELEMBAGAANNEGARA REPUBLIK INDONESIA E. SISTEM KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 16.
- 17. F. HUBUNGAN ANTARLEMBAGA- LEMBAGA NEGARA RI F. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA RI
- 18.