SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI NASIONAL
Pemikiran Tentang sistem Ekonomi apa yang sebaiknya di digunakan oleh suatu
perekonomian atau negara adalah peroses yang tidak pernah terhenti. Demikian halnya
dengan indonesia Seperti yang telah di ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem
ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria
adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau
realisasi falsafah tersebut."pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya
di diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya.
Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari
perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila " menurut Sri-Edi Suwasono
1985 ( pergulatan pemikiran tentang ESP" pada hakikatnya merupakan dinamika pena!siran
tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.9pratama raharja hal 447)
1. Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945
"pasal 33 UUD 1945 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. yang dimaksud dengan
cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa
yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan
terhadap vital tidaknya suatu barang dan jasa tertentu terus mengalami perubahan
sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan tarap hidup dan
peningkatan permintaan.barang yang sebelumnya tidak di kenal sama sekali,dan karenanya
tidak di butuhkan,sudah barang tentu tidak vital.barang tersebut akan menjadi vital apabila
orang akan biasa memakainy.Namun barang vital belum tenru merupakan barang yang
menguasai hajat hidup orang banyak.(UUD 1945 pasal 3 ayat 2)
Dengan demikian penapsiran pasal-pasal di atas yang banyak mendominasi
pemikiran SEP". "pemikiran tentang SEP", sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu
dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh-tokoh
ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya.
a. Pemikiran Mohammad Hatta
Bung Hatta selain sebagai tokoh proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai
perumus pasal 33 UUD 1945. Hal yang mendasari bung Hatta dalam menyusun pasal 33
adalah didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah
oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di
Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung
Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan
kekeluargaan.Sedangkan Orientasi utama nya adalah masyarakat pedesaan yang merupakan
porsi terbesar rakyat Indonesia.namun orientasi pedesaan tidak membuat melupakan
Perkembangan Ekonomi Dunia sebab supaia menjadi makmur Indonesia harus menjalin
kerjasama dengan bangsa-bangsa lain,Jembatan penghubung perekonomian desa dengan
perekonomian dunia,menurut bung hata adalah dengan membangun usaha koprasi.
b. Pemikiran Wilopo
Pemikiran Wilopo disampaikan pada perdebatan dengan Widjojo Nitisastro tentang
pasal 38 UUDS (identik dengan pasal 33 UUD 1945).Menurut Wilopo Pasal 33 memiliki arti
SEP sangat menolak sistem liberal. Karena itu SEP juga menolak sektor swasta yang
merupakan penggerak utama sistem ekonomi Kapitalis-Liberal.penolakan ini berakar pada
kekhawatiran bahwa sektor swasta akan memunculkan masalah eksploitasi kaum
kaya/pemilik modal terhadap kaum lemah/buruh.
c. Pemikiran Widjojo Nitisastro
Pemikiran Widjojo merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo.Menurut
widjojo Pasal 33 UUD 1945 jangan di tapsirkan sebagai penolakan terhadap sektor
swasta.Justru dalam SEP sektor swasta di berikan kesempatan berkembang sesuai dengan
pasal 27.Dengan demikian sektor swasta berperan dalam proses pertumbuhan dan
pemerataan.agar sektor swasta tidak menjadi eksploitatif,peran negara amat penting dalam
pemimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi.
d. Pemikiran Mubyanto
Menurut Mubyanto,SEP adalah sistem yang bukan kapitalis dan juga bukan sistem
sosialis ,salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis dan sosialis adalah pandangan tentang
manusia Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional
yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja asumsi ini tidak
cocok untuk membangun SEP.karena itu Mubyanto menyusun sebuah konsep ideal tentang
manusia pancasila.Menurutnya manusia Pancasila adalah manusia yang selalu
menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani baik dengan dorongan rasional maupun
moralitas.
e. Pemikiran Emll Salim
Konsep pemikiran Emll salim tentang SEP sangat sederhana,yaitu sistem Ekonomi
pasar dengan perencanaan. menurut emll salim,di dalam sistem tersebutlah tercapai
keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar.
“Lajimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham ideologi yang di anut
suatu negara.Maka orang bicara sistem ekonomi liberal yang banyak terdapat di negara-
negara yang berideologi liberalisme.begitu juga orang yang berbicara tentang sistem ekonomi
komunis bagi negara-negara yang menganut paham komunisme sejalan dengan ini maka
sistem ekonomi indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuatu dengan
paham ideologiyang di anutnya”
Dalam pidato nya di hadapan school of advanced International studies di
Washington, Amerika serikat. Prof.Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa yang di
cita-citakan bangsa Indonesia ialah suatu macam ekonomi campuran.Lapangan-lapangan
tertentu akan di nasionalisasi dan di jalankan oleh pemerintah sedangkan yang lain akan terus
terletak dalam lingkungan usaha swasta.Lingkungan usaha swasta harus tunduk kepada
politik pemerintah yang berkaitan dengan syarat kerja upah dan Gaji,serta politik pegawai.
Sistem ekonomi Indonesia sudah cukup jelas di rumuskan oleh tokoh pemerintahan
pada awal Republik Indonesia berdiri.dalam perkembangan nya,pembicaraan tentang sistem
ekonomi indonesia tidak hanya berkisar pada system ekonomi campuran pembicaran
mengarah pada suatu bentuk baru yang di sebut sistem ekonomi pancasila. Dan diskusi
tentang sistem ekonomi pancasilapun masih berlangsung hingga sekarang.
2. Konsep Demokrasi Ekonomi (KDE)
Konsep demokrasi ekonomi adalah merupakan kelanjutan penafsiran pasal 33 UUD
1945. Menurut konsep ini, pasal 33 tersebut dapat ditafsirkan bahwa SEP adalah demokrasi
ekonomi yang mempunyai tujuan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur.
3. Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT)
KEPT merupakan perkembangan baru tentang pemikiran SEP. KEPT memberikan
penekanan pada peningkatan daya saing dan perwujudan fairness. Peningkatan daya saing
dapat dicapai dengan: (1) memanfaatkan mekanisme harga. (2) perbaikan, penyempurnaan
maupun pembubaran dan pembentukan institusi yang ada dalam perekonomian Indonesia
dapat mendukung proses kemajuan ekonomi. (3) privatisasi danrestrukturisasi (4)
pengembangan sumber daya manusia dan Iptek. (5) pelayanan jasa ekonomi, khususnya oleh
birokrasi yang cepat dan efisien (6) berbagai bentuk kerjasama.
KEPT merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dengan
memanfaatkan mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar memiliki kelemahan, yaitu berupa
terjadinya kegagalan pasar, maka peran pemerintah tetap dibutuhkan. Namun demikian,
campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin. Campur tangan pemerintah tersebut
bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat
secara demokratis.
Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan secara umum dapat
diartikan sebagai sistem ekonomi yang memadukan ideologi ideologi konstitusional bangsa
Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi
ekonomi,secar garis besar ada empat bagian sebagai berikut.
a. Peranan negara penting,tetapi tidak dominan maksudnya agar dapat di cegah
tumbuhnya sistem ekonomi komando.peranan swasta penting tetapi tidak
dominan.Maksudnya agar dapat di cegah tumbuhnya sistem ekonomi liberal.dalam
sistem ekonomi pancasila,usaha Negara dan swasta tumbuh berdampingan secara
seimbang.
b. Sistem ekonomi tidak di dominasi oleh modal dan tidak di dominasi oleh buruh
sistem ekonomi di dasarkan atas asas kekeluargaan menurut ke akraban hubungan
antar manusia.
c. Masyarakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi produksi di kerjakan
oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.
d. Negara menguasi bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya.
Sistem ekonomi pancasila juga Sistem Ekonomi berdasarkan atas sila-sila dalam pancasila
dalam sistem ekonomi inilah koprasi di kembangkan,sekaligus berfungsi mengarahkan
perkembangan ekonomi Indonesia ke arah Sistem Ekonomi Pancasila.
Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus di hindarkan ciri-ciri negatif
seperti berikut:
a. Sistem Ekonomi Liberal yang bebas Artinya sistem ekonomi yang menumbuhkan
eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain.dalam sejarahnya sistem
ekonomi liberal yang bebas di indonesia telah menimbulkan kelemahan posisi
Indonesia dalam ekonomi dunia.
b. Sistem ekonomi komando. Artinya negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat
dominan,mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi
swasta.
c. Persaingan tidak sehat,serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau
monopoli yang merugikan masyarakat.
Reformasi menuju sistem ekonomi pancasila
Pada massa Pemerintah Orde Baru, yang “bersumpah” melaksanakan pancasila dan
UUD 1945 “secara murni dan konsekuen”, bertekad untuk mewujudkan kemerataan
pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud karena strategi
pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulang-ulang dikritik oleh Bung Hatta,
didasrkan pada liberalisme
Pada saat itu Ekonomi Indonesia kelihatannya sehat dari luar tetapi pemeriksaan yang
mendalam menunjukkan ia sedang sakit kanker, dus penyakit yang sangat berbahaya, obatnya
hampir tidak ada. Dalam bahasa ekonomi kelompok ini mengatakan sistem ekonomi
Indonesia sekarang ini salah. Ia harus diubah secara fundamental dengan menerapkan sistem
ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalis liberal.Pada massa Krisis moneter kita
merupakan ulangan kedua krisis serupa demasa lalu yang semuanya semua yang
mengingatkan betapa kita bangsa Indonesia selalu kembali ke pancasila sebagai pegangan
dasar sistem dan moral ekonomi Indonesia.
Reformasi ekonomi Indonesia baik yang sudah dimulai sejak awal repelita VI
memulai program pengembangan ekonomi rakyat, maupun gerakan pemecahan krisis
moneter, merupakan topik yang penting menjelang dimulainya repelitaVII. Repormasi
ekonomi, tanpa reformasi politik dan hukum, merupakan dambaan masyarakat luas untuk
mengurangi ketimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sudah mencapai tahap sangat
memperhatinkan pada akhir Repelita V (1993).
Reformasi ekonomi mempunyai tujuan yaitu meningkatkan efesiensi ekonomi nasional
sekaligus mengapus berbagai ketidak adilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Sistem ekonomi pancasila yang telah diterima dan masuk GBHN 1998 adalah sistem
ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsep etik yang secara lengkap berisi 7 petir
“paradikma” sebagai berikut
1. Harus menyumbang pada terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan
tangguh
2. Harus mengandung sikap dan tekat kemandirian dalam diri manusia,keluarga dan
masyarakat Indonesia
3. Perekonomian nasional harus dikembangkan kearah perekonomian yang berkeadilan
dan berdaya saing tinggi
4. Demokrasi ekonomi harus diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasinal
5. Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah
kegiatan ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada kepentingan
dan peluasan basis usaha
Reformasi ekonomi Indonesia yang akan kita wujudkan adalah pembaruan aturan main
aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. “Aturan-aturan main
ini secara keseluruhan dibakukan dalam sistem ekonomi pancasila.1[6]
Pelaku Ekonomi di Indonesia
a. Latar Belakang Pelaku Ekonomi
Di dalam sistem perekonomian Indonesia di kenal ada tiga pilar utama yang
menyangga perekonomian.Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha milik Negara (BUMN),badan
usaha milik swasta (BUMS),dan koprasi atau dapat di katakan bahwa di dalam perekonomian
nasional ada dua kelompok pelaku ekonomi yakni swasta dan oemerintah. Kelompok swasta
dapat dibagi menjadi dua sub kelompok yakni Koprasi dan perusahaan-perusahaan non-
Koprasi.sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN.Menurut jumlah unit usaha
Jumlah BUMN jauh lebih kecil di bandingkan perusahaan jumlah unit usaha,namun
kelompok BUMN tersebut beroprasi di sektor-sektor atau sub-sektor ekonomi yang sangat
strategis seperti pertambangaan,energi dan di jumlah industri manufaktur. Adanya BUMN
yang mencerminkan keterlibatan langsung pemerintah di dalam ekonomi praktis tersebut
tidak lepas dari UUD 1945 pasal 33 mengenai sistem perekonomian Indonesia.
Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam perekonomian Indonesia selama
ini dapat di lihat dari sejumlah indikator,terutama dalam sumbangan nya terhadap
pembentukan atau pertumbuhan PDB (pangan PDB) Kesempatan kerja dan peningkatan
cadangan valuta asing (devisa) terutama lewat ekspor (pangan ekspor) dan sumbangan
terhadap keuangan pemerintah terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak
lainnya.2[7]
b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki pemerintah
yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan
undang-undang.Menurut Yustika (2004) sebelum pemerintah muali dengan kebijakan
privatisasi BUMN jumlah BUMN di perkirakan mencapai lebih dari 300 unit sedangkan
dalam hal kesempatan kerja data yang tersedia mengenai jumlah pekerja di semua BUMN
hanya untuk tahun 2004 hingga tahun 2006.
Sejak kerisis ekonomi 1997-1998 BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik
dan akademis karena di satu sisi citra BUMN yang selama ini buruk antara lain karena di
anggap sebagai serang KKN,sumber pemerasan dari birokrat tidak membawa manfaat bagi
masyarakat banyak maupun sekitarnya sedangkan si didi lain upaya pemerintah perivatisasi
BUMN yang banyak kalangan masyarakat di anggap tidak sejalan dengan UUD 45 pasal 33
c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali,
dikelola beberapa orang swasta secara individu atau kelompok, dan seluruh modalnya
diperoleh dari swasta
d. Koprasi
Pengertian Koprasi sendiri yaitu Sbb :
1) Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan
usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
2) Ada 2 konsep pokok dalam pengertian koperasi yaitu :
a) koperasi sebagai badan usaha
b) koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama atas asas kekeluargaan”, maka bentuk badan usaha paling sesuai kepribadian
bangsa Indonesia adalah koperasi.
Peranan aparatur Perekonomian Indonesia
Seperti yang telah di ketahui bahwa Dalam sistem perekonomian Indonesia ada bebrapa
peranan aparatur perekonimuan Indonesia ada tiga pilar utama yang menyangga
perekonomian yakni BUMN,BUMS,dan koprasi Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai
peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya seperti
yang di ungkapkan oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar itu koprasi sering di sebut
sebagai soko guru perekonomian,secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalan
nyapaling terseok”di bandingkan dengan BUMN dan apalgi BUMS.Padahal,koprasi selama
ini sudah di dukung oleh pemerintah(bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari
koprasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.
Sebagai soko guru perekonomian ide dasar pembentukan koprasi sering di kaitkan
dengan pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 1 yang menyebutnya bahwa “Perekonomian di
susun sebagi usaha bersama berdsarkan atas asas kekeluargaan” di perjelas bahwa usaha yang
paling cocok dengan asa atas kekeluargaan itu adalah koprasi tafsiran itu sering di sebut
sebagi perumus pasal tersebut.
Kata asas kekeluargaan ini walau dapat di perdebatkan sering di kaitkan dengan koprasi
sebab asas pelaksannaan usaha koprasi juga termasuk dalam kekeluargaan untuk lebih
menata ogganisasi koprasi pada tahun 1967 pemerintah Indonesia (presiden dan DPR)
mengeluarka UU No.12 dan pada tahun 1992 UU tersebut di revisi menjadi UU No.25 yang
lebih konfrehensif tetapi juga lebih berorientasi ke pemahaman “kapitalis”
a. Peranan BUMN dalam perekonomian negara
Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 1983, tentang pembinaan dan
pengawasan BUMN, menetapkan bahwa tujuan BUMN sebagai aparatur perekonomian
negara adalah :
1) Memberikan sumbangan perkembangan ekonomi negara penerimaan negara
2) Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan
3) Menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup
orang banyak
4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan
koperasi
5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melangkah kegiatan swasta dan
koperasi
6) Membimbing sektor swasta, khususnya penyusaha golongan ekonomi lemah dan sektor
koperasi
7) Melaksanakan dan menunjuang pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dan bidang
ekonomi dan pembangunan
b. Peranan sektor swasta dalam perekonomian (BUMS)
1) membantu pemerintah memperbesar penerimaan negara melalui pembayaran pajak
2) sebagai partner atau mitra pemerintah dalam mengusahakan SDA dan mendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia
3) membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan
kerja baru
4) membantu pemerintah mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan
konsumsi yang tidak ditangani pemerintah
5) membantu pemerintah meningkatkan devisa nonmigas melalui kegiatan pariwisata, ekspor-
impor, jasa transportasi, dll.
6) membantu meningkatkan produksi nasional.
7) membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan
8) membantu pemerintah memakmurkan bangsa
9) Ikut mendatangkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, impor, dan penyelenggaraan
jasa.
Bentuk perusahaan swasta (BUMS) yaitu Perusahaan Perseorangan, Perseroan
Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Firma (Fa).
c. Adapun Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu :
koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia
koperasi sesuai golongan ekonomi lemah yang mayoritas penduduk Indonesia.
berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah :
1) sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat
2) sebagai sarana meningkatkan penghasilan rakyat
3) sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja
4) berperan dalam upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa
SISTEM EKONOMI KAPITALIS
Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam
sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam
perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang
saham.
Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor
produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama
kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan
kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan
kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-
besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas
Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith. Bukunya yang
terkenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam
Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya
diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal
dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi Kapitalis merupakan suatu tata cara
pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu
interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada
kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu.
Lahirnya Ekonomi Kapitalis
Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik menarik
untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan
pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein
merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori depensasinya.Pendapat Frank,
Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yaang dikenal oleh Adam Smith.
Menurut A Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja, pembagian
kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan pembedaan mode produksi menjadi sektor
pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya
pembedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda.
Inti pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari
campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan
melalui tangan- tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi
kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang
bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi
hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya pemerintah harus menjadi penoton
tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang
tak lagi punya kekayaan. Tangan- tangan tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua
bekerja secara adil, secara fair.
Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa
pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi
tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud
dalam bentuk peningkatan produktivitas yang dikenal dengan konsep maksimalisasi
keuntungan dan kompetisi pasar
Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu
menguasai sumber daya vital dan menggunakannya untuk keuntungan
maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena
tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan
tanah.
Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah,
melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil
barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem
perdagangan yang tidak adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan
harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem perdagangan
menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk
eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan
industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja.
Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi
membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit
terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada
negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat.
Ketidakberdayaan tenaga kerja padaa negara pinggiran merupakan keuntugan bagi negara
pusat untuk melakukan eksploitasi. Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan
teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah
Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di
negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara
terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalisme ini didukung
oleh sistem kekerabatan antar mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat
memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia,
asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas
oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi.
Dari uraian diatas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan
cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk diujal, telah merambah jauh
menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak- banyaknya, bersama- sama juga
mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas.
Kapitalisme tidak hanya merubah cara- cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun
bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari
hubungan antar negara bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita mengenal tidak
hanya perusahaan- perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.
Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan
kemandirian ekonomi dan swasembada.
Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalisme
A. Ciri- ciri Sistem Ekonomi Kapitalisme
Ada beberapa ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan kerap muncul di sekitar kita
tanpa disadari, diantaranya :
1. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
2. Pengakuan yang luas atas hak- hak pribadi dimana Pemilikan alat- alat produksi
ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik
bagi dirinya.
3. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, dimana pasar berfungsi memberikan
signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga- harga. Campur tangan
pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The invisible hand” yang mengatur
perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba
4. Manusia dipandang sebagaai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar
kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman
yunani kuno (disebut hedonisme)
5. Peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk
menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; Pemilik
modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan
maksimal, dengan mendayagunakan sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga
modal kapitalis seringkali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk
menghasilkan laba
6. Peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil. Pengawasan atau campur
tangan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan,
negara sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya
pelaksanaan sistem kapitalisme.
7. Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan
yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.
8. Kegiatan perekonomian selalu berdasarkan keadaan pasar. Aktivitas ekonomi secara
bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian.
9. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya
produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
B. Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan, diantaranya :
1. Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab
masyarakat diberi kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam
menentukan kegiatan perekonomian;
2. Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang
ketat
3. Efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab
tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan
yang sebesar-besarnya.
C. Kelemahan Sistem Kapitalisme
Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan, diantaranya :
1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan
tidak sehat.
2. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terapat
kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang
kaya lebih kaya dan yang miskin bertambah miskin.
3. Tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat
4. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber
daya oleh individu.
5. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya
melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang belaku adalah free fight
liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal;
D. Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme
Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan
bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah : adanya spesialisasi, adanya produksi massa,
adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian.
Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain :
 Benua Amerika : AS, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dll.
 Benua Eropa : Austria, Belgia, Kroasia, Cekoslavia, dll.
 Benua Asia : India, Iran, Thailand, Jepang, Filipina, dll.
 Benua Afrika : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.
 Kepulauan Oceania : Australia dan Selandia baru.
E. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalis
Studi Kasus: “Krisis Finansial Global”
Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, membuat ‘efek domino’ krisis yang
berbasis di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di
seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis
subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama
Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank
terbesar di AS. Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di
bursa-bursa utama dunia pun rontok.
Menurut Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip
AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia menaksir akan
terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem perbankan global akibat kredit
macet di sektor perumahan AS. “Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 945
miliar dolar AS,”. Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan
dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil
analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan
memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan
setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi.
Sederet bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus turun
tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia,
Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan modal 11,2 miliar
euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya. Fortis,
bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000
pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah
itu memiliki 49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO
yang dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium
perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar pemberi
kredit kepemilikan rumah di Jerman. Pemerintah Jerman menyiapkan dana 35 miliar euro
atau sekitar Rp486,4 triliun berupa garansi kredit. Inggris juga tak kalah sibuk. Kementerian
Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia KPR, Bradford & Bingley, dengan
menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus
membayar 18 miliar poundsterling untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford
& Bingley kepada Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa.
Bradford & Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial AS
setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang dilego pemiliknya
kepada Lloyds TSB Group.
Dengan menggunakan analisis “stakeholder”, kita dapat melihat bahwa krisis finansial global
yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan
pembangunan ekonomi yang berlebihan di SEKTOR FINANSIAL dibandingkan SEKTOR
RIIL yang berakar dari system moneter buatan The Fed. Padahal secara inheren sektor
finansial ini sudah bersifat inflatif, karena mengandalkan keuntungannya pada system riba
dan bukan karena produktivitas yang riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan
pemikiran).
Cara populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang
lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden AS Roosevelt
bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk membangun
secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi besar di AS, di tahun 1930-an.
Secara implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak krisis
finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh peran dari masing-
masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi. Pemerintah di luar AS bisa saja
meminimalisir dampak krisis bila melakukan “imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta
mengantisipasinya dengan melakukan pembangunan sector riil dan peningkatan
kesejahteraan publik secara massif.

More Related Content

What's hot

Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)
Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)
Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)Puspita Ningtiyas
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
 
Kriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di IndonesiaKriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di IndonesiaAnnisa Pangestu
 
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Syaiful Ahdan
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan][EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]Melly Chairul
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianBadrotuz Zahro
 
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRetna Rindayani
 
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan AbsolutKetimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan AbsolutDadang Solihin
 
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAI
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAIMAKALAH BAHASA INDONESIA ESAI
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAIavandiliakireina
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...CATUR FEBRI
 
Pembangunan pertanian 3
Pembangunan pertanian 3Pembangunan pertanian 3
Pembangunan pertanian 3sagantujuh
 
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)SMAN 2 Genteng
 
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianPpt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianalexmendrofa
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikAchmad Ridha
 

What's hot (20)

281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)
Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)
Teori ekonomi klasik vs teori ekonomi keynesian (1)
 
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...
 
Kriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di IndonesiaKriminalitas di Indonesia
Kriminalitas di Indonesia
 
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
Bab vi hakikat,instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia berlandaskan pac...
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
 
Historis
HistorisHistoris
Historis
 
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan][EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]
[EM-Fajri] Ekonomi Kesejahteraan]
 
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
 
ekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxianekonomi politik pendekatan marxian
ekonomi politik pendekatan marxian
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikroRangkuman kesimpulan ekonomi mikro
Rangkuman kesimpulan ekonomi mikro
 
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan AbsolutKetimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut
Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut
 
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAI
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAIMAKALAH BAHASA INDONESIA ESAI
MAKALAH BAHASA INDONESIA ESAI
 
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
Makalah PASAR TENAGA KERJA DIMANA TERJADI PROSES PERTEMUAN LOWONGAN KERJA DAN...
 
Pembangunan pertanian 3
Pembangunan pertanian 3Pembangunan pertanian 3
Pembangunan pertanian 3
 
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
Contoh Makalah (Orde Baru dan Reformasi)
 
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomianPpt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
Ppt masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publik
 
SIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 SektorSIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 Sektor
 

Similar to SEJARAH SEP

114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia
114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia
114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesiaOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)Sistem ekonomi indonesia (bab 24)
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)hidsaljamil
 
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Nur Rachmaniar
 
Sistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaSistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaAida Mudjib
 
Sistem perekonomian
Sistem perekonomianSistem perekonomian
Sistem perekonomianinayahmadani
 
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahli
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahliPengertian sistem secara umum dan menurut para ahli
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahlialdun1
 
Ekonomi kerakyatan sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4
Ekonomi kerakyatan  sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4Ekonomi kerakyatan  sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4
Ekonomi kerakyatan sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4aliffya_irlandha
 
Pendidikan Pancasila
Pendidikan  PancasilaPendidikan  Pancasila
Pendidikan PancasilaSiti Chotimah
 
Sukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma Wijaya
 
Sukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma Wijaya
 
Pi (sistem ekonomi indonesia)
Pi (sistem ekonomi indonesia)Pi (sistem ekonomi indonesia)
Pi (sistem ekonomi indonesia)mona munawaroh
 
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesia
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di IndonesiaSistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesia
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesiatrisafdha
 
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan MasyarakatImplikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan MasyarakatAhmad Bustan Djatmadipura
 
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptx
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptxPRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptx
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptxarsipyysdu
 
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIASISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIAArini Nurmala Sari
 
Pengertian sistem ekonomi
Pengertian sistem ekonomiPengertian sistem ekonomi
Pengertian sistem ekonomiRisou Kun
 

Similar to SEJARAH SEP (20)

114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia
114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia
114359026 makalah-sistem-ekonomi-indonesia-perekonomian-indonesia
 
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)Sistem ekonomi indonesia (bab 24)
Sistem ekonomi indonesia (bab 24)
 
Sistem ekonomi-indonesia
Sistem ekonomi-indonesiaSistem ekonomi-indonesia
Sistem ekonomi-indonesia
 
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
Falsafah dan ideologi ekonomi kerakyatan (nur rachmaniar)
 
Sistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasilaSistem ekonomi pancasila
Sistem ekonomi pancasila
 
Sistem perekonomian
Sistem perekonomianSistem perekonomian
Sistem perekonomian
 
Ekonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatanEkonomi kerakyatan
Ekonomi kerakyatan
 
3.sistem ekonomi indonesia
3.sistem ekonomi indonesia3.sistem ekonomi indonesia
3.sistem ekonomi indonesia
 
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahli
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahliPengertian sistem secara umum dan menurut para ahli
Pengertian sistem secara umum dan menurut para ahli
 
Ekonomi kerakyatan sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4
Ekonomi kerakyatan  sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4Ekonomi kerakyatan  sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4
Ekonomi kerakyatan sebagai pelawanan terhadap perekonomian liberalisme_tugas 4
 
Pendidikan Pancasila
Pendidikan  PancasilaPendidikan  Pancasila
Pendidikan Pancasila
 
Definisi sistem ekonomi pancasila
Definisi sistem ekonomi pancasilaDefinisi sistem ekonomi pancasila
Definisi sistem ekonomi pancasila
 
Sukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesia
 
Sukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesiaSukma, sistem ekonomi indonesia
Sukma, sistem ekonomi indonesia
 
Pi (sistem ekonomi indonesia)
Pi (sistem ekonomi indonesia)Pi (sistem ekonomi indonesia)
Pi (sistem ekonomi indonesia)
 
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesia
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di IndonesiaSistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesia
Sistem Ekonomi dan Sejarah Sistem Perekonomi di Indonesia
 
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan MasyarakatImplikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Implikasi Praktek Ekonomi Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat
 
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptx
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptxPRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptx
PRESENTASI IRZEQ-EKONOMI KERAKYATAN.pptx
 
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIASISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
SISTEM EKONOMI KERAKYATAN MELALUI WADAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA
 
Pengertian sistem ekonomi
Pengertian sistem ekonomiPengertian sistem ekonomi
Pengertian sistem ekonomi
 

More from Arly Hidayat

More from Arly Hidayat (20)

10 batik
10 batik10 batik
10 batik
 
Jenis
JenisJenis
Jenis
 
Anggota bpupki
Anggota bpupkiAnggota bpupki
Anggota bpupki
 
Microsoft access
Microsoft accessMicrosoft access
Microsoft access
 
8 etnis propinsi sumatera utara
8 etnis propinsi sumatera utara8 etnis propinsi sumatera utara
8 etnis propinsi sumatera utara
 
Iklan produk shampo head
Iklan produk shampo headIklan produk shampo head
Iklan produk shampo head
 
Transmisi manual
Transmisi manualTransmisi manual
Transmisi manual
 
Sistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi kapitalisSistem ekonomi kapitalis
Sistem ekonomi kapitalis
 
Teori tujuan negara republik indonesia
Teori tujuan negara republik indonesiaTeori tujuan negara republik indonesia
Teori tujuan negara republik indonesia
 
Paruh pipit
Paruh pipitParuh pipit
Paruh pipit
 
Teori tujuan negara republik indonesia
Teori tujuan negara republik indonesiaTeori tujuan negara republik indonesia
Teori tujuan negara republik indonesia
 
Nilai pancasila
Nilai  pancasilaNilai  pancasila
Nilai pancasila
 
Teori atom
Teori atomTeori atom
Teori atom
 
Ppt agama winda
Ppt agama windaPpt agama winda
Ppt agama winda
 
Planet uranus 1
Planet uranus 1Planet uranus 1
Planet uranus 1
 
3 powerpoint free_com_islamic
3 powerpoint free_com_islamic3 powerpoint free_com_islamic
3 powerpoint free_com_islamic
 
Cabang olahraga
Cabang olahragaCabang olahraga
Cabang olahraga
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
028
028028
028
 
Medan
MedanMedan
Medan
 

Recently uploaded

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (16)

5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 

SEJARAH SEP

  • 1. PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI NASIONAL Pemikiran Tentang sistem Ekonomi apa yang sebaiknya di digunakan oleh suatu perekonomian atau negara adalah peroses yang tidak pernah terhenti. Demikian halnya dengan indonesia Seperti yang telah di ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut."pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila " menurut Sri-Edi Suwasono 1985 ( pergulatan pemikiran tentang ESP" pada hakikatnya merupakan dinamika pena!siran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.9pratama raharja hal 447) 1. Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945 "pasal 33 UUD 1945 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang dan jasa tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan tarap hidup dan peningkatan permintaan.barang yang sebelumnya tidak di kenal sama sekali,dan karenanya tidak di butuhkan,sudah barang tentu tidak vital.barang tersebut akan menjadi vital apabila orang akan biasa memakainy.Namun barang vital belum tenru merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.(UUD 1945 pasal 3 ayat 2) Dengan demikian penapsiran pasal-pasal di atas yang banyak mendominasi pemikiran SEP". "pemikiran tentang SEP", sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya. a. Pemikiran Mohammad Hatta Bung Hatta selain sebagai tokoh proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Hal yang mendasari bung Hatta dalam menyusun pasal 33 adalah didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung
  • 2. Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berasakan kekeluargaan.Sedangkan Orientasi utama nya adalah masyarakat pedesaan yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia.namun orientasi pedesaan tidak membuat melupakan Perkembangan Ekonomi Dunia sebab supaia menjadi makmur Indonesia harus menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain,Jembatan penghubung perekonomian desa dengan perekonomian dunia,menurut bung hata adalah dengan membangun usaha koprasi. b. Pemikiran Wilopo Pemikiran Wilopo disampaikan pada perdebatan dengan Widjojo Nitisastro tentang pasal 38 UUDS (identik dengan pasal 33 UUD 1945).Menurut Wilopo Pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal. Karena itu SEP juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi Kapitalis-Liberal.penolakan ini berakar pada kekhawatiran bahwa sektor swasta akan memunculkan masalah eksploitasi kaum kaya/pemilik modal terhadap kaum lemah/buruh. c. Pemikiran Widjojo Nitisastro Pemikiran Widjojo merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo.Menurut widjojo Pasal 33 UUD 1945 jangan di tapsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta.Justru dalam SEP sektor swasta di berikan kesempatan berkembang sesuai dengan pasal 27.Dengan demikian sektor swasta berperan dalam proses pertumbuhan dan pemerataan.agar sektor swasta tidak menjadi eksploitatif,peran negara amat penting dalam pemimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi. d. Pemikiran Mubyanto Menurut Mubyanto,SEP adalah sistem yang bukan kapitalis dan juga bukan sistem sosialis ,salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis dan sosialis adalah pandangan tentang manusia Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja asumsi ini tidak cocok untuk membangun SEP.karena itu Mubyanto menyusun sebuah konsep ideal tentang manusia pancasila.Menurutnya manusia Pancasila adalah manusia yang selalu menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani baik dengan dorongan rasional maupun moralitas. e. Pemikiran Emll Salim Konsep pemikiran Emll salim tentang SEP sangat sederhana,yaitu sistem Ekonomi pasar dengan perencanaan. menurut emll salim,di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar.
  • 3. “Lajimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham ideologi yang di anut suatu negara.Maka orang bicara sistem ekonomi liberal yang banyak terdapat di negara- negara yang berideologi liberalisme.begitu juga orang yang berbicara tentang sistem ekonomi komunis bagi negara-negara yang menganut paham komunisme sejalan dengan ini maka sistem ekonomi indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuatu dengan paham ideologiyang di anutnya” Dalam pidato nya di hadapan school of advanced International studies di Washington, Amerika serikat. Prof.Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa yang di cita-citakan bangsa Indonesia ialah suatu macam ekonomi campuran.Lapangan-lapangan tertentu akan di nasionalisasi dan di jalankan oleh pemerintah sedangkan yang lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.Lingkungan usaha swasta harus tunduk kepada politik pemerintah yang berkaitan dengan syarat kerja upah dan Gaji,serta politik pegawai. Sistem ekonomi Indonesia sudah cukup jelas di rumuskan oleh tokoh pemerintahan pada awal Republik Indonesia berdiri.dalam perkembangan nya,pembicaraan tentang sistem ekonomi indonesia tidak hanya berkisar pada system ekonomi campuran pembicaran mengarah pada suatu bentuk baru yang di sebut sistem ekonomi pancasila. Dan diskusi tentang sistem ekonomi pancasilapun masih berlangsung hingga sekarang. 2. Konsep Demokrasi Ekonomi (KDE) Konsep demokrasi ekonomi adalah merupakan kelanjutan penafsiran pasal 33 UUD 1945. Menurut konsep ini, pasal 33 tersebut dapat ditafsirkan bahwa SEP adalah demokrasi ekonomi yang mempunyai tujuan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 3. Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) KEPT merupakan perkembangan baru tentang pemikiran SEP. KEPT memberikan penekanan pada peningkatan daya saing dan perwujudan fairness. Peningkatan daya saing dapat dicapai dengan: (1) memanfaatkan mekanisme harga. (2) perbaikan, penyempurnaan maupun pembubaran dan pembentukan institusi yang ada dalam perekonomian Indonesia dapat mendukung proses kemajuan ekonomi. (3) privatisasi danrestrukturisasi (4) pengembangan sumber daya manusia dan Iptek. (5) pelayanan jasa ekonomi, khususnya oleh birokrasi yang cepat dan efisien (6) berbagai bentuk kerjasama. KEPT merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Karena mekanisme pasar memiliki kelemahan, yaitu berupa
  • 4. terjadinya kegagalan pasar, maka peran pemerintah tetap dibutuhkan. Namun demikian, campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin. Campur tangan pemerintah tersebut bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat secara demokratis. Sistem Ekonomi Pancasila Sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi kerakyatan secara umum dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang memadukan ideologi ideologi konstitusional bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi,secar garis besar ada empat bagian sebagai berikut. a. Peranan negara penting,tetapi tidak dominan maksudnya agar dapat di cegah tumbuhnya sistem ekonomi komando.peranan swasta penting tetapi tidak dominan.Maksudnya agar dapat di cegah tumbuhnya sistem ekonomi liberal.dalam sistem ekonomi pancasila,usaha Negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. b. Sistem ekonomi tidak di dominasi oleh modal dan tidak di dominasi oleh buruh sistem ekonomi di dasarkan atas asas kekeluargaan menurut ke akraban hubungan antar manusia. c. Masyarakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi produksi di kerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. d. Negara menguasi bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya. Sistem ekonomi pancasila juga Sistem Ekonomi berdasarkan atas sila-sila dalam pancasila dalam sistem ekonomi inilah koprasi di kembangkan,sekaligus berfungsi mengarahkan perkembangan ekonomi Indonesia ke arah Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus di hindarkan ciri-ciri negatif seperti berikut: a. Sistem Ekonomi Liberal yang bebas Artinya sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain.dalam sejarahnya sistem ekonomi liberal yang bebas di indonesia telah menimbulkan kelemahan posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. b. Sistem ekonomi komando. Artinya negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan,mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi swasta.
  • 5. c. Persaingan tidak sehat,serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat. Reformasi menuju sistem ekonomi pancasila Pada massa Pemerintah Orde Baru, yang “bersumpah” melaksanakan pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan konsekuen”, bertekad untuk mewujudkan kemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulang-ulang dikritik oleh Bung Hatta, didasrkan pada liberalisme Pada saat itu Ekonomi Indonesia kelihatannya sehat dari luar tetapi pemeriksaan yang mendalam menunjukkan ia sedang sakit kanker, dus penyakit yang sangat berbahaya, obatnya hampir tidak ada. Dalam bahasa ekonomi kelompok ini mengatakan sistem ekonomi Indonesia sekarang ini salah. Ia harus diubah secara fundamental dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalis liberal.Pada massa Krisis moneter kita merupakan ulangan kedua krisis serupa demasa lalu yang semuanya semua yang mengingatkan betapa kita bangsa Indonesia selalu kembali ke pancasila sebagai pegangan dasar sistem dan moral ekonomi Indonesia. Reformasi ekonomi Indonesia baik yang sudah dimulai sejak awal repelita VI memulai program pengembangan ekonomi rakyat, maupun gerakan pemecahan krisis moneter, merupakan topik yang penting menjelang dimulainya repelitaVII. Repormasi ekonomi, tanpa reformasi politik dan hukum, merupakan dambaan masyarakat luas untuk mengurangi ketimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang sudah mencapai tahap sangat memperhatinkan pada akhir Repelita V (1993). Reformasi ekonomi mempunyai tujuan yaitu meningkatkan efesiensi ekonomi nasional sekaligus mengapus berbagai ketidak adilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Sistem ekonomi pancasila yang telah diterima dan masuk GBHN 1998 adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsep etik yang secara lengkap berisi 7 petir “paradikma” sebagai berikut 1. Harus menyumbang pada terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang kukuh dan tangguh 2. Harus mengandung sikap dan tekat kemandirian dalam diri manusia,keluarga dan masyarakat Indonesia
  • 6. 3. Perekonomian nasional harus dikembangkan kearah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi 4. Demokrasi ekonomi harus diwujudkan untuk memperkukuh struktur usaha nasinal 5. Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah kegiatan ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada kepentingan dan peluasan basis usaha Reformasi ekonomi Indonesia yang akan kita wujudkan adalah pembaruan aturan main aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. “Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam sistem ekonomi pancasila.1[6] Pelaku Ekonomi di Indonesia a. Latar Belakang Pelaku Ekonomi Di dalam sistem perekonomian Indonesia di kenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian.Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha milik Negara (BUMN),badan usaha milik swasta (BUMS),dan koprasi atau dapat di katakan bahwa di dalam perekonomian nasional ada dua kelompok pelaku ekonomi yakni swasta dan oemerintah. Kelompok swasta dapat dibagi menjadi dua sub kelompok yakni Koprasi dan perusahaan-perusahaan non- Koprasi.sedangkan kelompok pemerintahan adalah BUMN.Menurut jumlah unit usaha Jumlah BUMN jauh lebih kecil di bandingkan perusahaan jumlah unit usaha,namun kelompok BUMN tersebut beroprasi di sektor-sektor atau sub-sektor ekonomi yang sangat strategis seperti pertambangaan,energi dan di jumlah industri manufaktur. Adanya BUMN yang mencerminkan keterlibatan langsung pemerintah di dalam ekonomi praktis tersebut tidak lepas dari UUD 1945 pasal 33 mengenai sistem perekonomian Indonesia. Peran dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut di dalam perekonomian Indonesia selama ini dapat di lihat dari sejumlah indikator,terutama dalam sumbangan nya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB (pangan PDB) Kesempatan kerja dan peningkatan cadangan valuta asing (devisa) terutama lewat ekspor (pangan ekspor) dan sumbangan terhadap keuangan pemerintah terhadap keuangan pemerintah lewat pembayaran pajak lainnya.2[7] b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • 7. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki pemerintah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang.Menurut Yustika (2004) sebelum pemerintah muali dengan kebijakan privatisasi BUMN jumlah BUMN di perkirakan mencapai lebih dari 300 unit sedangkan dalam hal kesempatan kerja data yang tersedia mengenai jumlah pekerja di semua BUMN hanya untuk tahun 2004 hingga tahun 2006. Sejak kerisis ekonomi 1997-1998 BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik dan akademis karena di satu sisi citra BUMN yang selama ini buruk antara lain karena di anggap sebagai serang KKN,sumber pemerasan dari birokrat tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya sedangkan si didi lain upaya pemerintah perivatisasi BUMN yang banyak kalangan masyarakat di anggap tidak sejalan dengan UUD 45 pasal 33 c. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dikelola beberapa orang swasta secara individu atau kelompok, dan seluruh modalnya diperoleh dari swasta d. Koprasi Pengertian Koprasi sendiri yaitu Sbb : 1) Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. 2) Ada 2 konsep pokok dalam pengertian koperasi yaitu : a) koperasi sebagai badan usaha b) koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”, maka bentuk badan usaha paling sesuai kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Peranan aparatur Perekonomian Indonesia Seperti yang telah di ketahui bahwa Dalam sistem perekonomian Indonesia ada bebrapa peranan aparatur perekonimuan Indonesia ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian yakni BUMN,BUMS,dan koprasi Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya seperti yang di ungkapkan oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar itu koprasi sering di sebut
  • 8. sebagai soko guru perekonomian,secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalan nyapaling terseok”di bandingkan dengan BUMN dan apalgi BUMS.Padahal,koprasi selama ini sudah di dukung oleh pemerintah(bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koprasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian ide dasar pembentukan koprasi sering di kaitkan dengan pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 1 yang menyebutnya bahwa “Perekonomian di susun sebagi usaha bersama berdsarkan atas asas kekeluargaan” di perjelas bahwa usaha yang paling cocok dengan asa atas kekeluargaan itu adalah koprasi tafsiran itu sering di sebut sebagi perumus pasal tersebut. Kata asas kekeluargaan ini walau dapat di perdebatkan sering di kaitkan dengan koprasi sebab asas pelaksannaan usaha koprasi juga termasuk dalam kekeluargaan untuk lebih menata ogganisasi koprasi pada tahun 1967 pemerintah Indonesia (presiden dan DPR) mengeluarka UU No.12 dan pada tahun 1992 UU tersebut di revisi menjadi UU No.25 yang lebih konfrehensif tetapi juga lebih berorientasi ke pemahaman “kapitalis” a. Peranan BUMN dalam perekonomian negara Berdasarkan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 1983, tentang pembinaan dan pengawasan BUMN, menetapkan bahwa tujuan BUMN sebagai aparatur perekonomian negara adalah : 1) Memberikan sumbangan perkembangan ekonomi negara penerimaan negara 2) Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan 3) Menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan koperasi 5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melangkah kegiatan swasta dan koperasi 6) Membimbing sektor swasta, khususnya penyusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi 7) Melaksanakan dan menunjuang pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dan bidang ekonomi dan pembangunan b. Peranan sektor swasta dalam perekonomian (BUMS) 1) membantu pemerintah memperbesar penerimaan negara melalui pembayaran pajak 2) sebagai partner atau mitra pemerintah dalam mengusahakan SDA dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
  • 9. 3) membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru 4) membantu pemerintah mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak ditangani pemerintah 5) membantu pemerintah meningkatkan devisa nonmigas melalui kegiatan pariwisata, ekspor- impor, jasa transportasi, dll. 6) membantu meningkatkan produksi nasional. 7) membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan 8) membantu pemerintah memakmurkan bangsa 9) Ikut mendatangkan devisa negara melalui kegiatan ekspor, impor, dan penyelenggaraan jasa. Bentuk perusahaan swasta (BUMS) yaitu Perusahaan Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Firma (Fa). c. Adapun Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu : koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia koperasi sesuai golongan ekonomi lemah yang mayoritas penduduk Indonesia. berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah : 1) sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat 2) sebagai sarana meningkatkan penghasilan rakyat 3) sebagai badan usaha ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja 4) berperan dalam upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa
  • 10. SISTEM EKONOMI KAPITALIS Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba. Sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi Kapitalis merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada Mekanisme pasar yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu. Lahirnya Ekonomi Kapitalis Perkembangan kapitalisme pada negara terbelakang menjadi sebuah topik menarik untuk dikaji. Gejala kapitalisme dianggap sebagai sebuah solusi untuk melakukan pembangunan di negara terbelakang. Teori sistem dunia yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan keberlanjutan pemikiran Frank dengan teori depensasinya.Pendapat Frank, Sweezy dan Wallerstein mengacu pada model yaang dikenal oleh Adam Smith. Menurut A Smith, pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan dengan pembangunan produktivitas tenaga kerja, pembagian kerja. Konsep inilah yang kemudian memunculkan pembedaan mode produksi menjadi sektor pertanian dan manufaktur. Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan munculnya pembedaan desa dan kota sebagai sebuah mode produksi yang berbeda.
  • 11. Inti pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan perdagangan bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan- tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biarkan para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri. Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil. Karenanya pemerintah harus menjadi penoton tak berpihak. Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan. Tangan- tangan tak kelihatan akan menunjukkan bagaimana semua bekerja secara adil, secara fair. Kenyataan yang terjadi dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang dikenal dengan konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah. Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil. Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sektor pertanian. Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani. Masuknya sistem perdagangan menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung. Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja. Kapitalisme yang menitikberatkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan menguasai teknologi. Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja padaa negara pinggiran merupakan keuntugan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi. Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah
  • 12. Kapitalisme yang menjalar hingga negara terbelakang menjadikan struktur sosial di negara terbelakang juga berubah. Kapitalisme memunculkan kelas sosial baru di negara terbelakang yaitu kelas pemilik modal. Berkembangnya ekonomi kapitalisme ini didukung oleh sistem kekerabatan antar mereka. Kelas borjuis di negara terbelakang juga dapat memanfaatkan dukungan politik dari pemerintah. Sebagai sebuah kesatuan ekonomi dunia, asumsi Wallerstein akan adanya perlawanan dari negara terbelakang sebagai kelas tertindas oleh negara pusat menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Dari uraian diatas terlihat bahwa kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk diujal, telah merambah jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak- banyaknya, bersama- sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya merubah cara- cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita mengenal tidak hanya perusahaan- perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara. Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi dan swasembada. Perspektif Sistem Ekonomi Kapitalisme A. Ciri- ciri Sistem Ekonomi Kapitalisme Ada beberapa ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan kerap muncul di sekitar kita tanpa disadari, diantaranya : 1. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi. 2. Pengakuan yang luas atas hak- hak pribadi dimana Pemilikan alat- alat produksi ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya. 3. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, dimana pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga- harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The invisible hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba 4. Manusia dipandang sebagaai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman yunani kuno (disebut hedonisme) 5. Peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; Pemilik
  • 13. modal bebas untuk menggunakan cara apa saja untuk meningkatkan keuntungan maksimal, dengan mendayagunakan sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga modal kapitalis seringkali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba 6. Peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil. Pengawasan atau campur tangan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara sewaktu-waktu dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan sistem kapitalisme. 7. Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara. 8. Kegiatan perekonomian selalu berdasarkan keadaan pasar. Aktivitas ekonomi secara bebas hanya ditentukan oleh penjualan dan pembelian. 9. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh). B. Kelebihan Sistem Ekonomi Kapitalis Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan, diantaranya : 1. Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan kegiatan perekonomian; 2. Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, sebab terjadinya persaingan yang ketat 3. Efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik, sebab tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. C. Kelemahan Sistem Kapitalisme Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan, diantaranya : 1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan tidak sehat. 2. Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan yang miskin bertambah miskin. 3. Tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat 4. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
  • 14. 5. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang belaku adalah free fight liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal; D. Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah : adanya spesialisasi, adanya produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis antara lain :  Benua Amerika : AS, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dll.  Benua Eropa : Austria, Belgia, Kroasia, Cekoslavia, dll.  Benua Asia : India, Iran, Thailand, Jepang, Filipina, dll.  Benua Afrika : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.  Kepulauan Oceania : Australia dan Selandia baru. E. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalis Studi Kasus: “Krisis Finansial Global” Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, membuat ‘efek domino’ krisis yang berbasis di Amerika Serikat ini, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Tak terkecualikan Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis subprime mortgage itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank terbesar di AS. Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok. Menurut Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn di Washington, seperti dikutip AFP belum lama ini, resesi sekarang dipicu pengeringan aliran modal. Ia menaksir akan terdapat kerugian sekitar 1,4 triliun dolar AS pada sistem perbankan global akibat kredit macet di sektor perumahan AS. “Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 945 miliar dolar AS,”. Hal ini menyebabkan sistem perbankan dunia saling enggan mengucurkan dana, sehingga aliran dana perbankan, urat nadi perekonomian global, menjadi macet. Hasil analisis Dana Moneter Internasional (IMF) pekan lalu mengingatkan, krisis perbankan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menyebabkan resesi. Penurunan pertumbuhan setidaknya dua kuartal berturut-turut sudah bisa disebut sebagai resesi. Sederet bank di Eropa juga telah menjadi korban, sehingga pemerintah di Eropa harus turun tangan menolong dan mengatasi masalah perbankan mereka. Pemerintah Belgia,
  • 15. Luksemburg, dan Belanda menstabilkan Fortis Group dengan menyediakan modal 11,2 miliar euro atau sekitar Rp155,8 triliun untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditasnya. Fortis, bank terbesar kedua di Belanda dan perusahaan swasta terbesar di Belgia, memiliki 85.000 pegawai di seluruh dunia dan beroperasi di 31 negara, termasuk Indonesia. Ketiga pemerintah itu memiliki 49 persen saham Fortis. Fortis akan menjual kepemilikannya di ABN AMRO yang dibelinya tahun lalu kepada pesaingnya, ING. Pemerintah Jerman dan konsorsium perbankan, juga berupaya menyelamatkan Bank Hypo Real Estate, bank terbesar pemberi kredit kepemilikan rumah di Jerman. Pemerintah Jerman menyiapkan dana 35 miliar euro atau sekitar Rp486,4 triliun berupa garansi kredit. Inggris juga tak kalah sibuk. Kementerian Keuangan Inggris, menasionalisasi bank penyedia KPR, Bradford & Bingley, dengan menyuntikkan dana 50 miliar poundsterling atau Rp864 triliun. Pemerintah juga harus membayar 18 miliar poundsterling untuk memfasilitasi penjualan jaringan cabang Bradford & Bingley kepada Santander, bank Spanyol yang merupakan bank terbesar kedua di Eropa. Bradford & Bingley merupakan bank Inggris ketiga yang terkena dampak krisis finansial AS setelah Northern Rock dinasionalisasi Februari lalu dan HBOS yang dilego pemiliknya kepada Lloyds TSB Group. Dengan menggunakan analisis “stakeholder”, kita dapat melihat bahwa krisis finansial global yang dimulai dari AS, sesungguhnya merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembangunan ekonomi yang berlebihan di SEKTOR FINANSIAL dibandingkan SEKTOR RIIL yang berakar dari system moneter buatan The Fed. Padahal secara inheren sektor finansial ini sudah bersifat inflatif, karena mengandalkan keuntungannya pada system riba dan bukan karena produktivitas yang riil (yang disebabkan karena kerja, kreativitas dan pemikiran). Cara populer untuk mengatasi krisis ini, karenanya, jelas dengan memberikan energi yang lebih besar pada sektor riil sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden AS Roosevelt bersama penasihat ekonominya yang terkenal John Maynard Keynes untuk membangun secara massif infrastruktur sektor riil pasca terjadinya depresi besar di AS, di tahun 1930-an. Secara implisit, gambaran di atas juga menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya dampak krisis finansial yang terjadi di AS maupun di luar AS, sangat ditentukan oleh peran dari masing- masing pemangku kepentingan atau “stakeholders” tadi. Pemerintah di luar AS bisa saja meminimalisir dampak krisis bila melakukan “imunisasi” atau “proteksi” yang perlu serta mengantisipasinya dengan melakukan pembangunan sector riil dan peningkatan kesejahteraan publik secara massif.