Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara perdata Indonesia yang mencakup pengertian, sejarah, asas-asas, dan bab-bab pokok seperti gugatan, penyitaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan.
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan Malaysia. Sistem peradilan pidana masing-masing negara memiliki ciri khas berdasarkan sumber hukum dan peran jaksa, hakim, saksi, dan juri dalam proses persidangan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Filsafat hukum positivisme menekankan pemisahan antara hukum dan moral, dimana hukum hanya terdiri dari perintah penguasa yang dapat diverifikasi secara objektif. Teori-teori utama meliputi pandangan Bentham dan Austin bahwa hukum adalah perintah, Hart yang melihat hukum sebagai aturan-aturan sosial, dan Kelsen yang mendefinisikan hukum sebagai norma.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..PT PINUS MERAH ABADI
Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan Malaysia. Sistem peradilan pidana masing-masing negara memiliki ciri khas berdasarkan sumber hukum dan peran jaksa, hakim, saksi, dan juri dalam proses persidangan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Filsafat hukum positivisme menekankan pemisahan antara hukum dan moral, dimana hukum hanya terdiri dari perintah penguasa yang dapat diverifikasi secara objektif. Teori-teori utama meliputi pandangan Bentham dan Austin bahwa hukum adalah perintah, Hart yang melihat hukum sebagai aturan-aturan sosial, dan Kelsen yang mendefinisikan hukum sebagai norma.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Modul 2 kb 1 perumusan masalah dan tujuan penelitianUwes Chaeruman
Dokumen ini membahas langkah-langkah dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian, meliputi mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan judul penelitian, merumuskan masalah penelitian, dan merumuskan tujuan penelitian. Langkah penting lainnya adalah menentukan hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah dan membedakan tujuan umum dan khusus sesuai dengan variabel penelitian.
Dokumen tersebut merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang membahas tentang syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur antara lain: hanya diizinkan satu suami/istri sekaligus, batas usia minimal menikah, larangan menikah antara kerabat darah dan ipar, serta perlu izin orang tua bagi anak di bawah umur. Dokumen ini juga mengatur
Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tentang penyusunan peraturan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Proses penyusunannya melibatkan DPRD dan pemerintah daerah melalui beberapa tahapan pembahasan guna mendapatkan persetujuan bersama.
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
UU Narkotika mengatur tentang pengaturan dan pengendalian narkotika di Indonesia. UU ini terdiri dari 155 pasal dan memiliki 32 peraturan pelaksanaan. UU ini memperluas definisi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta menambahkan tujuan baru mengenai pengaturan rehabilitasi. Namun, proporsi pasal yang mengatur hukum lebih besar daripada kesehatan.
PELATIHAN BA SAR PERAIRAN;Kemampuan berenang dilaut; AKBP DADANG DK MHDadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai berbagai teori dan teknik dasar renang, mulai dari pengenalan air, meluncur, pernafasan, macam-macam gaya renang, teknik membawa korban, kemampuan penyelamat di air, gaya terbaik untuk bertahan hidup, teknik mengapung, serta cara berenang yang inspiratif.
Dokumen tersebut membahas tentang perjuangan penegakan HAM di Indonesia, kendala dan tantangan dalam penegakan HAM, pelanggaran HAM di masa lalu, prosedur penyelesaian pelanggaran HAM, ketentuan pidana, konsekuensi dari peradilan HAM, perlindungan saksi, dan penangkapan serta penahanan terkait peradilan HAM.
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Dadang DjokoKaryanto
Tiga faktor penting untuk kesuksesan pemilu yang aman dan damai adalah proses penyelenggaraan, aturan hukum, dan penegakan hukum. Peran polisi, masyarakat, dan stakeholder lain sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pemilu secara demokratis. Komitmen bersama untuk mengamankan pemilu menjadi kunci utama penyelenggaraan pemilu yang aman, damai
1. Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan bintara SAR perairan oleh Sekolah Polisi Negara Jambi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para bintara dalam melaksanakan pencarian dan pertolongan korban di perairan.
2. Materi pelatihan meliputi berenang di laut, menyelam, pertolongan darurat di laut, dan teknik pencarian korban. Standar kompet
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Merupakan power point yang berisi terkait materi tentang pemerintahan di salah satu negara anggota ASEAN yaitu SINGAPURA. Dalam ppt tersebut terdapat sumber hukum, pengadilan, sistem pemerintahan hingga pengaturan agama yang ada di Negara Singapura. Ppt tersebut tentu sangat berguna bagi mahasiswa/pelajar yang tertarik untuk mempelajari sistem pemerintahan Singapura, sehingga dapat mempelajarinya dengan mudah melalui ppt tersebut karna banyak point-point penting dan ringkas yang mudah dipahami sehingga ppt tersebut sangat bermanfaat apabila ada kekurangan bisa kita telaah lebih lanjut pada artikel maupun jurnal terkait.
Dokumen tersebut membahas sejarah, pengertian, tujuan, asas-asas, dan ruang lingkup hukum pidana di Indonesia. Secara ringkas, hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum adat lokal namun kemudian dikodifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda dan masih berlaku hingga saat ini. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai kemanusiaan serta mendidik pelanggarnya.
Modul ini membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Terdapat pengertian hukum menurut para ahli, konsep negara hukum, ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum, serta lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Modul ini juga menjelaskan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum seperti pencurian uang melalui ATM dan perampokan yang
Berdasarkan dokumen tersebut, hukum dapat digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti:
1. Isi (hukum publik dan privat)
2. Sifat (memaksa dan melengkapi)
3. Bentuk (tertulis dan tidak tertulis)
4. Waktu berlakunya (positif, antarwaktu, universal)
5. Tempat berlakunya (nasional, internasional, lokal, asing)
6. Wujud (objektif dan subjek
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pengertian dan penggolongan hukum. Hukum dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya.
Materi praktik yg disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan I atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dengan PERADI "Rumah Bersama Advokat" tahun 2021
Pengertian demokrasi, Prinsip demokrasi, Karakter bangsa Indonesia yang Demokratis, Nilai Nilai Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi Menurut harrison, yaitu mewujudkan Demokrasi Pancasila
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANIDadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Dibahas mengenai pengertian pemerataan pendidikan, dasar-dasar pemerataan pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan, dan masalah serta pemecahan masalah pemerataan pendidikan."
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
Teori kognitivisme menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses kognitif yang terjadi di dalam pikiran manusia. Tokoh utamanya adalah Piaget yang membagi tahapan perkembangan kognitif anak. Kognitivisme melihat pembelajaran sebagai interaksi antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori ini memberikan penekanan pada proses berfikir dalam pembelajaran.
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan antara pembelajaran, kognisi, dan motivasi belajar. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa teori pembelajaran harus mempertimbangkan gaya belajar siswa dan struktur pengetahuan, kognitivisme lebih menekankan pada proses berpikir, dan motivasi sangat penting dalam pembelajaran karena menggerakkan siswa untuk belajar.
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...Dadang DjokoKaryanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang teori pembelajaran, kognitivisme, dan motivasi belajar.
2. Tokoh-tokoh teori kognitivisme seperti Piaget, Bruner, Ausubel, dan Gagne dijelaskan sumbangannya dalam pembelajaran.
3. Motivasi belajar penting untuk mendorong siswa dan berbagai strategi untuk meningkatkan motivasi dijelaskan.
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTODadang DjokoKaryanto
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dengan meningkatkan kualitas tenaga pengajar, mengembangkan kurikulum yang fleksibel, dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dokumen ini juga menyebutkan peringkat mutu pendidikan Indonesia pada 2011 berdasarkan data internasional.
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang DjokoKaryanto
Teks tersebut membahas tentang pemahaman konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin dan intradisiplin. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pendidikan bukan hanya dikaji oleh ilmu pendidikan sendiri tetapi juga oleh ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi, sehingga merupakan kajian interdisiplin, (2) pendekatan interdisiplin berbeda dengan intradisiplin dimana intradisiplin hanya melihat d
Dokumen tersebut membahas tiga aspek perkembangan yaitu kognitif, moral, dan sosial. Perkembangan kognitif adalah proses belajar dan berpikir individu tentang lingkungannya. Perkembangan moral melibatkan perubahan pemikiran tentang benar dan salah dalam berinteraksi sosial. Perkembangan sosial meliputi tahapan sepanjang siklus hidup manusia dalam berinteraksi dengan orang lain.
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Dadang DjokoKaryanto
Makalah ini membahas tentang reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah. Pembahasan meliputi kebijakan pendidikan pada era otonomi daerah yang menekankan pendidikan karakter, perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan pentingnya pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan."
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, mencakup kebijakan pendidikan, institusi pendidikan, dan profesionalisme tenaga pendidik pada era otonomi daerah serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
Dokumen tersebut membahas reformasi pendidikan di beberapa negara maju seperti Perancis, Finlandia, dan Inggris. Isu-isu yang mendorong reformasi antara lain ketidaksetaraan akses pendidikan, kebutuhan akan tenaga kerja terampil, dan peningkatan kualitas pendidikan. Bentuk reformasinya meliputi penyediaan pendidikan wajib dan gratis, penguatan kurikulum, serta peningkatan kualitas guru.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. BAB IV PSL 36 UNCLOS
2
Pengertian Norma Hukum
Seperti kita ketahui dan alami bersama bahwa manusia
tidak bisa hidup sendiri / menyendiri, ini berarti
kehidupannya tergantung dengan makhluk / manusia
lainnya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri maka
manusia hidup membentuk kelompok yang disebut
masyarakat.
Di dalam masyarakat tersebut terdapat kepentingan-
kepentingan individu yang satu sama lainnya berbeda /
tidak sama yang berakibat sering timbul pertentangan
sehingga diperlukan tata tertib untuk mengaturnya yang
disebut norma.
Norma, adalah suatu peraturan tata tertib yang perlu
ditaati oleh setiap orang yang apabila dilanggar akan
menimbulkan sanksi.
PENGERTIAN
01/11/2016 2COPYRIGHT 2016.
3. MANUSIA MAKLUK INDIVIDU &
MAKLUK SOSIAL
PERLU
KELOMPOK/
MASYARAKAT
AKOMODIR
BANYAK
KEPENTINGAN
ANCAMAN
TIMBUL
KONFLIK
AMAN DAN DAMAI
NORMA
KETERTIBAN DAN
KETERATURAN01/11/2016 3COPYRIGHT 2016.
5. 1. Norma Susila
Norma susila merupakan norma yang asli karena timbul dari hati
sanubari manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral tanpa
melihat Suku, Golongan, Bangsa, Agama. Pelanggaran terhadap
norna susila adalah rasa menyesal dan berbuatan tersebut disebut
Asusila, sedangkan pelakunya disebut orang yang tidak bermoral.
Jadi Norma susila adalah peraturan tata tertib / kaidah-kaidah yang
berhubungan / berkaitan dengan susila. Norma susila bersumber
pada moral. Contoh:
Seorang suami menghianati isterinya dan sebaliknya. Jadi pelakunya
dikatakan tidak bermoral pada saat melakukan perbuatan asusila
tersebut, maka ybs sepanjang umurnya ia mendapatkan predikat
tidak bermoral.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 5COPYRIGHT 2016.
6. 2. Norma Agama
Norma Agama ini timbul karena adanya kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ketentuan-
ketentuan dalam agama adalah perintah Tuhan.
Pelanggaran terhadap norma agama berarti melanggar
perintah Tuhan dan akibatnya akan mendapat hukuman di
akhirat nanti.
Jadi Norma Agama adalah Peraturan tatatertib / kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan agama. Norma Agama
bersumber pada kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Contoh:
Seorang Muslim wajib melakukan Sholat 5 waktu dalam
sehari semalam.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 6COPYRIGHT 2016.
7. 3. Norma Kesopanan
Norma kesopanan ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu
sendiri, oleh sebab itu kesopanan berbeda-beda antar daerah
satu dengan daerah yang lain. Norma Kesopanan bersumber pada
keyakinan masyarakat yang bersangkutan.
Pelanggaran terhadap Norma Kesopanan akibatnya akan
dikucilkan/diasingkan oleh masyarakat tempat pelakunya berada.
Jadi Norma Kesopanan adalah Peraturan tata tertib / kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan masalah kesopanan. Contoh:
Masyarakat Irian Jaya sebagian masih ada yang menggunakan
koteka hal tersebut tidak melanggar kesopanan di lingkungannya,
tetapi apabila hal tersebut diterapkan / digunakan di tempat /
daerah lain maka ia akan dikucilkan karena melanggar kesopanan.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 7COPYRIGHT 2016.
8. 4.Norma Hukum
Norma Hukum ini timbul karena banyak hal / permasalahan yang
belum diatur dalam norma-norma lainnya. Dalam Norma Hukum
ada sanksinya yang mengikat dan bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Norma hukum bersumber pada Peraturan dan
Perundang-undangan.
Jadi Norma Hukum adalah Peraturan tata tertib / kaidah-kaidah
yang berkaitan dengan hukum. Contoh:
Orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja akan
dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP.
Keempat norma tersebut saling mengait dan tidak dapat
dipisahkan tetapi hanya dapat dibedakan karena masing-masing
norma sumbernya berbeda satu dengan lainnya.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 8COPYRIGHT 2016.
9. PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA LAINNYA
Norma Hukum
Norma Susila, Agama,
Kesopanan
1)Sanksi jelas / tegas
sehingga langsung
dapat dirasakan
1)Sanksi kurang tegas
sehingga
dapat dirasakan
1)Negara turut campur
karena menjamin
kepentingan masyrakat.
1)Negara tidak ikut
campur karena
menyangkut
kepentingan pribadi.
01/11/2016 9COPYRIGHT 2016.
10. MAKSUD DAN TUJUAN NORMA ADALAH :
Maksud Norma: untuk melindungi kepentingan
orang lain.
Tujuan Norma :
Norma Susila, Agama, Kesopanan tujuannya
adalah individunya sebagai pelaku.
Norma Hukum tujuannya untuk kepentingan
orang lain tetapi bukan pelaku melainkan orang
lain yang perlu dilindungi yaitu orang yang
dirugikan.
01/11/2016 10COPYRIGHT 2016.
11. Kedudukan KUHP
Tata urut Perundang-undangan RI
Adapun Tata urut Perundang-undangan RI yang
berlaku menurut TAP MPR No. 3 Tahun 2000 dan
diubah dengan UU RI No. 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-
undangan sebagai berikut :
1.UUD 1945.
2.Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
3.Undang-undang.
4.Peraturan Pemerintah.
5.Peraturan Presiden.
6.Peraturan daerah.
01/11/2016 11COPYRIGHT 2016.
12. Kedudukan KUHP
Tata urut Perundang-undangan RI
Dari urut-urutan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. Contoh:
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Presiden.
Dari tata urut Perundang-undangan tersebut di atas,
KUHP termasuk urutan ke 2(dua) (UU / PERPU), karena
KUHP dibuat oleh badan resmi dan berlaku bagi seluruh
warga negara yang sifatnya tertulis.
01/11/2016 12COPYRIGHT 2016.
13. Pembagian Hukum di Indonesia
Apabila kita lihat dari pembagian Hukum, letak dari Hukum Pidana itu, adalah sebagai berikut :
A. Hukum Publik terdiri dari :
1.Hukum Pidana.
2.Hukum Tata negara.
3.Hukum Administrasi Negara.
4.Hukum Antar Negara.
Dari pembagian tersebut di atas jelas bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari Hukum
Publik, yang mengatur hubungan yang bersifat umum (kepentingan orang banyak).
Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
Hukum Pidana Materiil adalah azas dari Hukum Pidana itu sendiri yang memuat uraian dari
perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat
dijatuhkan.
Contoh: KUHP, UU Narkotika, UU Lalu-Lintas.
Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya
melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana (tatacara / prosedur).
B. Hukum Privat terdiri dari:
1.Hukum Perdata.
2.Hukum Acara Perdata.
01/11/2016 13COPYRIGHT 2016.
14. Hukum di IndonesiaPEMBAGIAN
HUKUM PUBLIK :
1.HUKUM PIDANA
2.HUKUM TATA NEGARA
3.HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
4.HUKUM ANTAR NEGARA
HUKUM PRIVAT :
1.HUKUM PERDATA
2.HUKUM ACARA PERDATA
01/11/2016 14COPYRIGHT 2016.
15. Hukum PidanaPEMBAGIAN
1.HUKUM PIDANA OBJEKTIF (IUS
PUNALE)
a.HUKUM PIDANA MATERIIL
b.HUKUM PIDANA FORMIL/
HUKUM ACARA PIDANA
.
2.HUKUM PIDANA SUBJEKTIF(IUS
PUNIENDI
a.Hak Negara atau alat2 utk
menghukum, berdasarkan
Hukum Pidana Objektif
b.Hukum Pidana Subjektif ini
baru ada setelah ada peraturan2
dari Hkm Pidana Objektif
3.HUKUM PIDANA UMUM
Hkm Pidana yg berlaku thdp
setiap penduduk (thdp siapapun
diseluruh NKRI) kecuali anggota
Ketentaraan.
1.HUKUM PIDANA KHUSUS
a.Hkm Pid Militer
b.Hkm Pid Pajak :Berlaku khusus
utk Perseroan &mereka yg wajib
membayar Pajak.01/11/2016 15COPYRIGHT 2016.
16. Sejarah KUHP
Seperti kita ketahui bersama bahwa negara
kita pernah dijajah Belanda selama kurang
lebih 350 tahun, kemudian dijajah oleh
Jepang 3,5 tahun dan sejak tanggal 17
Agustus 1945 Indonesia merdeka.
Perkembangan hukum pun dibagi menjadi 3,
yakni: zaman Belanda, zaman Jepang dan
zaman kemerdekaan.
01/11/2016 16COPYRIGHT 2016.
17. Sejarah KUHP
Hukum pidana itu ada setelah Belanda masuk di Indonesia dan
sebelumnya tidak ada, yang ada hanya hukum adat yang sifatnya ke
daerahan. Hukum pidana yang ada pada waktu itu disebut hukum
kapal dengan azas hukum Romawi kuno, akan tetapi hukum kapal
tersebut tidak bisa menyelesaikan semua perkara atau kasus-kasus
yang terjadi.
Oleh sebab itu pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan
yang oleh penguasa di bursa dagang (Betawi) dikeluarkan dalam
bentuk plakat-plakat dan dihimpun serta dinamakan STATUTA
BETAWI. Plakat-plakat tersebut maksudnya diberlakukan kepada
semua golongan akan tetapi tidak bisa berjalan karena golongan
pribumi menggunakan hukum adat, di negeri Belanda sendiri
menggunakan / berlaku KUHP Prancis yang disebut Code Penal,
baru tahun 1866 Belanda membuat hukum pidana sendiri yakni
“Nederlanch Wet Boek Van Starf Recht”.
Zaman Belanda
01/11/2016 17COPYRIGHT 2016.
18. Sejarah KUHP
Karena Indonesia dijajah Belanda, maka hukum pidana yang berlaku
di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia, hanya dalam
pelaksanaannya dibagi menjadi 4(Empat), yaitu:
1.Zaman Belanda
1.Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi
kejahatan saja yang berlaku untuk orang Eropa) ordonansi
10-02-1866;
2.Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi
kejahatan saja yang berlaku untuk orang Indonesia dan
timur asing) ordonansi 5 Mei 1872;
3.Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran
saja untuk orang Eropa ditetapkan) ordonansi 15 Juni 1872;
4.Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran
saja untuk penduduk Indonesia dan Timur asing ) ordonansi
15 Juni 1872.01/11/2016 18COPYRIGHT 2016.
19. Sejarah KUHP
Pada zaman Jepang, semua Undang-Undang dan
peraturan-peraturan dari peninggalan Belanda
masih tetap berlaku terus sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Jepang,
hanya namanya dirubah menjadi “TO INDOO
KEIHO“.
2.Zaman Jepang
Selain Undang-Undang tersebut di atas
juga berlaku Undang-Undang pidana
buatan Jepang yang disebut “GUN SEI
KEIJIRIE“.
01/11/2016 19COPYRIGHT 2016.
20. Sejarah KUHP
Pada zaman Kemerdekaan, hukum yang berlaku
adalah hukum pidana yang nota bene adalah
hukum yang berlaku pada zaman Belanda, hanya
diganti namanya menjadi KUHP.
3.Zaman Kemerdekaan
Perubahan tersebut dilakukan dengan Undang-
undang R.I. Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26
Februari 1946 dengan beberapa perubahan,
antara lain :
1.Rodi dihapus.
2.Denda diganti dengan rupiah (bukan Golden).
01/11/2016 20COPYRIGHT 2016.
21. Sejarah KUHP
Karena waktu itu masih ada daerah-daerah yang
dikuasai Belanda yaitu negara bagian timur
Sumatera, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat,
untuk daerah-daerah tersebut masih
menggunakan “WET BOEK VAN STRAF RECHT
VOOR NEDERLANDS INDIE”.
3. Zaman Kemerdekaan
Jadi pada waktu itu ada 2(dua) KUHP yang berlaku
di Indonesia sehingga dirasakan ganjil oleh sebab
itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 73 tahun 1958 yang diundangkan melalui L.N
No. 127/1958 tanggal 29 September 195801/11/2016 21COPYRIGHT 2016.
22. Sejarah KUHP
Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang
diundangkan melalui L.N No. 127/1958 tanggal 29
September 1958 isinya :
Bahwa KUHP kita sekarang adalah warisan
Belanda, akan tetapi hal tersebut sepanjang tidak
bertentangan dengan UUD 45 pasal 2, aturan
peralihan yang isinya: “Segala badan Negara dan
peraturan negara yang ada masih langsung berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang ini”.
3. Zaman Kemerdekaan
01/11/2016 22COPYRIGHT 2016.