Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO KARYANTO
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•521 views
Dokumen tersebut membahas tentang reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, mencakup kebijakan pendidikan, institusi pendidikan, dan profesionalisme tenaga pendidik pada era otonomi daerah serta strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO KARYANTO
Similar to Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO KARYANTO (20)
More from Dadang DjokoKaryanto
More from Dadang DjokoKaryanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO KARYANTO
- 1. Dosen Pengampu : Prof. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo, M.Pd. Prof. Dr. Rahmad Murbojono, M.Pd.
- 2. Tujuan Pembahasan Topik Untuk mengetahui: • Kebijakan pendidikan • Institusi pendidikan • Profesionalisme tenaga pendidik • Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah
- 3. Latar Belakang Perubahan pendidikan secara umum identik kepada permasalahan yang dihadapi oleh berbagai lapisan masyarakat Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk memanusiakan manusia (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) Perubahan-perubahan pendidikan di Indonesia • Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013 Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 4. Latar Belakang Kurikulum 1968 (Akhir orde lama awal orde baru) Tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan Karena kurikulum yang sedang berlangsung sebelumnya terkesan masih diwarnai oleh kepentingan- kepentingan tertentu Cenderung mengakomodasi sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa UUD 1945 Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 5. Latar Belakang Kurikulum 1968 (Akhir orde lama awal orde baru) Perubahan: • menentukan tujuan, materi, didaktik metodik dan evaluasi dengan mengambangkan dan mendorong kreativitas dan kompetitif antar daerah dengan guru mengembangkan kurikulum Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 6. Latar Belakang Kurikulum 1975 penekanan terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik bersifat merata dan berkeadilan model pengajaran PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional) Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 7. Latar Belakang Kurikulum 1984 Berorientasi kepada proses dan menekankan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar Model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 8. Latar Belakang Otonomi Daerah (berakhirnya Orde Baru dan masuk Reformasi) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 9. Rumusan Masalah 1.Bagaimanakah kebijakan pendidikan pada otonomi daerah? 1.Bagaimanakah institusi pendidikan pada era otonomi daerah? 1.Bagaimanakah profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah? Bagaimanakah strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah? Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 10. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi pendidikan dapat dipahami sebagai suatu perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang pendidikan dalam suatu masyarakat atau negara Reformasi pendidikan dalam era otonomi daerah adalah pendidikan karakter untuk membangun manusia sebagai makhluk yang manusiawi dan berkeadaban Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 11. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Reformasi 1998 Akhir masa orde baru yang mengindikasikan bahwa karakter manusia Indonesia perlu diadakan perubahan secara drastis • Temuan-temuan korupsi yang semakin meningkat dan masif serta masalah lainnya
- 12. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Reformasi 1998 Akhir masa orde baru yang mengindikasikan bahwa karakter manusia Indonesia perlu diadakan perubahan secara drastis • Temuan-temuan korupsi yang semakin meningkat dan masif serta masalah lainnya
- 13. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Dipercaya dan diyakini bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu daya pengubah manusia secara umum. Menurut Nasution bahwa pendidikan berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau mentrafornasi kebudayaan, di antaranya nilai-nilai nenek moyang, kepada generasi muda, disebut dengan “agent of change”
- 14. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah • Kemerosotan moralitas berbagai lini • Kemerosotan rasa kebangsaan dan nasionalisme • Melunturnya rasa kemanusiaan, • Mengecilnya semangat solidaritas • Tercerabutnya rasa tanggung jawab dan percaya diri Indikator kegagalan pendidikan sebelumnya,
- 15. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Pendidikan karakter, • Sudah saatnya diagendakan kembali pendidikan akhlak dengan kurikulum yang jelas. Pendekatan-pendekatan kearifan lokal, • mampu dan telah berhasil membangun moralitas anak bangsa dan karakteristik kebangsaan. Contoh pendidikan Ki Hajar Dewantara • Falsafah pendidikan “tut wuri handayani”. • Bimbingan moralitas sehingga peserta didik merasa bertanggung jawab, memiliki keberanian, kejujuran dan lain sebagainya
- 16. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Sistem Pendidikan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Strategi Pengajaran Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 17. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Sistem Pendidikan • Pendidikan moral menjadi bagian terpenting dalam rancang bangunan pendidikan multikultural Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Ajaran/Nilai/ Norma Sosialisasi Pendidikan Internalisasi Sikap/Watak Tingkat Pengalaman dan Aplikatif Tingkat Pengenalan Keseimbangan Dimensi Kemanusiaan TERWUJUD AKHLAKUL KARIMAH Implikasi
- 18. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Masalah dasar dalam hidup manusia Orientasi Nilai-Budya Hakikat hidup Hidup itu buruk Hidup itu baik Hidup itu buruk menjadi wajib Hakikat Karya Karya itu untuk nafkah hidup Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya Karya itu untuk menambah karya Persepsi manusia tentang waktu Orientasi ke masa depan Orientasi ke mas lalu Orientasi ke masa depan Pandangan manusia terhadap alam Manusia tunduk kepada alam dahsyat Manusia berusaha menjaga kelestarian hubungannya dengan alam Manusia berhasrat menguasai alam Hakikat hubungan manusia dengan sesama Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan pada sesamanya Orientasi vertikal, rasa tergantung kepada tokoh-tokoh atas Individualisme nilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri
- 19. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Hakikat Hidup Hakikat Karya Persepsi Waktu Panda. thp alam Hub manusia Pendidikan Akhlak Hidup baik Prinsip tangguh Etika pada alam Membg ms depan Mengh. sesama Nilai/norma lokal Sosialisasi Interpertatif Realita dasar hidup internalisasi Wujud perilaku
- 20. Pembahasan kebijakan pendidikan pada otonomi daerah Strategi Pengajaran • A-G-I-L (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah No. Dimensi sistem Deskripsi pelaksanaan pendidikan akhlak 1 Adaptation Membangun pendidikan dengan kurikulum dan cara-cara yang dapat dimaknai dan dipahami oleh anak didik. Pendidikan akhlak memperkenalkan sikap baik dan buruk, humanis yang semuanya digali dari budaya, agama, dan proses pendidikan 2 Goal attainment Melakukan pendidikan akhlak dengan tujuan untuk membangun sikap dan paradigma anak didik yang tidak skeptis, ekslusivisme, prejudis, egois, individualis, tetapi membangun ke arah yang bertanggung jawab, sikap yang tidak humanis, manusiawi, jujur, dan dapat memberikan anutan. Di samping itu anak didik harus mampu menghargai di luar yang dimilikinya bukan sebagai musuh. Harus mampu memaknainya sebagai sesuatu yang harus dihargai dan dijaga 3 Integration Pengajaran pendidikan akhlak harus diajarkan secara bersama, tidak memisah- misahkan satu sama lain. Anak didik harus belajar budaya lain dan diberi pengetahuan budaya, agama, nilai-nilai lokal dan ajaran-ajaran yang kental dalam lokal di mana anak didik itu berada 4 Latent pattern maintenance Pendidikan akhlak harus dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya, dan harus mampu membangun bangsa yang bermoral dan berbudaya yang tidak berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak harus banyak bersumber atau banyak ajaran oleh orang-orang yang memiliki karisma yang teruji dalam lingkungan sosial budaya tempat mereka berada. Materi pendidikan akhlak tidak hanya diadopsi belaka dari negara-negara maju, tetapi dikembangkan dari budaya lokal yang ada karena budaya lokal telah menjadi world view masyarakat setempat
- 21. Pembahasan Institusi pendidikan pada otonomi daerah Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Upaya yang dilakukan adalah • meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri Disadari • Kualitas pendidikan yang rendah tidak akan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi, • Kualitas pendidikan yang tinggi merupakan suatu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Giddens injeksi yang paling utama untuk mentransformasi adalah • meningkatkan human capital dengan salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional. Penyelenggaraan pendidikan itu tertumpu pada guru termasuk juga dosen di Perguruan Tinggi
- 22. Pembahasan profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah • Pendidikan tenaga pendidik masih rendah, dari 2,7 juta orang guru di Indonesia hanya sepertiga atau 3,5% yang berpendidikan Strata Satu/S1 • Tenaga pendidik di Sekolah Dasar berpendidikan S1 baru sekitar 10% • Tuntutan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru harus memiliki pendidikan serendah- rendahnya Strata Satu (S1). Pada masa otonomi daerah, Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 23. Pembahasan profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah • Untuk meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik atau kualitas pendidikan di era global, • profesionalitas dan pendidikan guru tidak dapat diabaikan, • Karena pendidikan harus diolah dan disajikan dengan profesional • sehingga dapat menjawab permasalahan dan tuntutan zaman Pada masa otonomi daerah, Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 24. Pembahasan Strategi meningkatkan profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dengan diundangkannya: • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, • Kebijakan tentang Sertifikasi untuk tenaga pendidik, • 8 standar pendidikan, dan lain sebagainya. Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah
- 25. Kesimpulan dan Saran Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Kebijakan pendidikan pada otonomi daerah di antaranya adalah: • Pendidikan akhlak dalam sistem pendidikan, • Kurikulum berbasis kearifan lokal, dan • Strategi pengajaran. Institusi pendidikan pada era otonomi daerah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan profesionalitas dalam institusi pendidikan itu sendiri, Profesionalisme tenaga pendidik pada otonomi daerah harus disesuai dengan standar-standar tertentu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendidik anak bangsa, serta meningkatkan kreativitas dalam mendidik, Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan profesional tenaga pendidik pada otonomi daerah melalui kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara. Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah