Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana. UU ini mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pembinaan setelah menjalani pidana dengan memperhatikan perlindungan, kepentingan terbais,
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaI Gede Auditta
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan hukum dan penemuan hukum oleh hakim. Terdapat tiga unsur utama dalam penerapan hukum yaitu kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan. Hukum dan keadilan memiliki sifat yang berbeda, di mana hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat subyektif. Dalam menghadapi ketidaksempurnaan undang-undang, hakim melakukan penafs
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Juga dibahas mengenai jenis-jenis perjanjian internasional beserta proses pembentukannya."
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum by I Gede AudittaI Gede Auditta
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan hukum dan penemuan hukum oleh hakim. Terdapat tiga unsur utama dalam penerapan hukum yaitu kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan. Hukum dan keadilan memiliki sifat yang berbeda, di mana hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat subyektif. Dalam menghadapi ketidaksempurnaan undang-undang, hakim melakukan penafs
Hukum pidana mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan hak-hak individu. Hukum pidana membedakan pelanggaran dan kejahatan berdasarkan tingkat keseriusannya, di mana pelanggaran dihukum dengan denda dan kejahatan dihukum dengan pidana pokok seperti penjara. Unsur-unsur pokok hukum pidana antara lain perbuatan, akibat, dan unsur subjektif seperti niat atau kelalaian
Undang-undang KUHAP mengatur tentang penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, terdakwa, dan prosedur peradilan pidana. Penyidik berwenang melakukan penyidikan dan penuntut umum bertugas mewakili negara dalam persidangan. KUHAP juga mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam proses peradilan pidana.
Hukum administrasi adalah instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengontrol masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengontrolan tersebut. Hukum administrasi berada di antara hukum privat dan publik, dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara.
UU Narkotika mengatur tentang pengaturan dan pengendalian narkotika di Indonesia. UU ini terdiri dari 155 pasal dan memiliki 32 peraturan pelaksanaan. UU ini memperluas definisi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta menambahkan tujuan baru mengenai pengaturan rehabilitasi. Namun, proporsi pasal yang mengatur hukum lebih besar daripada kesehatan.
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tiga cara merumuskan tindak pidana menurut hukum, yaitu (1) menentukan unsur pokok tanpa kualifikasi, (2) menentukan kualifikasi umum, dan (3) menentukan unsur dan kualifikasi. Metode ketiga dianggap paling sempurna karena mencantumkan unsur objektif dan subjektif serta kualifikasi dan sanksi.
Makalah ini membahas tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu materiil dan formil. Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar hukum secara luas, sedangkan formil hanya melanggar hukum tertulis. Pertang
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tahun 2015. TP4D dibentuk berdasarkan beberapa peraturan dan instruksi presiden untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan nasional melalui upaya pencegahan korupsi, memberikan bimbingan hukum, dan memantau pelaksanaan proyek pemerintah.
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia, terutama KUHP. Secara ringkas:
1. Hukum pidana di Indonesia semula berasal dari hukum Belanda, kemudian Jepang.
2. Setelah kemerdekaan, hukum pidana yang berlaku adalah KUHP dengan beberapa perubahan.
3. Pada awal kemerdekaan, masih terdapat 2 KUHP yang berlaku di wilayah yang berbeda hingga dikelu
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang eksepsi dan keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) eksepsi berbeda dengan keberatan meskipun dianggap sama dalam praktik, (2) Pasal 156 ayat (1) KUHAP mengatur tentang keberatan, dan (3) jenis-jenis eksepsi yang dapat diajukan antara lain eksepsi kewenangan, eksepsi kadaluarsa, dan eksepsi cacat form
Strategi Penanganan Perkara Pidana memberikan informasi mengenai strategi yang dapat digunakan dalam menangani perkara pidana, mulai dari mempelajari ketentuan hukum pidana materiil dan formil, memahami hak dan kewajiban para pihak, menganalisis tahapan proses pemidanaan, serta menyusun rencana pembelaan sesuai dengan kondisi kasus. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai eksepsi dan pleidoi yang dapat diajuk
Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait hukum acara di Indonesia, meliputi hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lainnya. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian hukum acara, landasan hukum, asas-asas, dan alur-alur prosesnya pada berbagai bidang hukum acara.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, termasuk pengertian, asas-asas, pihak yang terlibat, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengertian, sifat, sumber hukum, fungsi, asas-asas, pengajuan gugatan dan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan gugur, verstek, perdamaian, jawaban, dan pembuktian.
Portal ANJANI dirancang oleh Kemenristekdikti untuk mempromosikan integritas akademik melalui pembinaan, evaluasi, klasifikasi pelanggaran dan sanksi. ANJANI dapat mengintegrasikan data dari SINTA, RAMA dan GARUDA untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya ilmiah. Portal ini juga menyediakan informasi mengenai kasus retraksi dan simulasi sanksi pelanggaran integritas akademik.
Hadits merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Ilmu hadits berkembang sejak awal untuk memvalidasi sanad dan matan hadits. Perkembangannya meliputi penghimpunan hadits, pembukuan, penyaringan, dan sistematisasi hadits. Ilmu hadits dirayah membahas validitas hadits sementara riwayah membahas isi hadits.
1. UPAYA HUKUMUPAYA HUKUM
Bahan AjarBahan Ajar
Mata Kuliah Hukum Acara PidanaMata Kuliah Hukum Acara Pidana
Fakultas Syari’ah dan HukumFakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
YogyakartaYogyakarta
2. Macam-macam Upaya HukumMacam-macam Upaya Hukum
Upaya Hukum BiasaUpaya Hukum Biasa
1. Banding1. Banding
2. Kasasi2. Kasasi
Upaya Hukum Luar Biasa:Upaya Hukum Luar Biasa:
1. Kasasi demi hukum1. Kasasi demi hukum
2. Peninjauan kembali2. Peninjauan kembali
3. Pemeriksaan Tingkat BandingPemeriksaan Tingkat Banding
Diajukan oleh Terdakwa atau penuntut umum;Diajukan oleh Terdakwa atau penuntut umum;
Waktu : 7 hari setelah putusan dijatuhkan atauWaktu : 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau
diberitahukan kepada Terdakwa;diberitahukan kepada Terdakwa;
Jika dipandang perlu PT dapat mendengarJika dipandang perlu PT dapat mendengar
sendiri keterangan Terdakwa, saksi atausendiri keterangan Terdakwa, saksi atau
penuntut umum;penuntut umum;
4. Pemeriksaan sendiri oleh PT atauPemeriksaan sendiri oleh PT atau
Memerintahkan PN untuk mengulangiMemerintahkan PN untuk mengulangi
pemeriksaan jika:pemeriksaan jika:
Ada kelalaian dalam penerapan hukumAda kelalaian dalam penerapan hukum
acara;acara;
Atau kekeliruan;Atau kekeliruan;
Ada yang kurang lengkap;Ada yang kurang lengkap;
(Psl. 240 KUHAP)(Psl. 240 KUHAP)
5. Putusan Pengadilan TinggiPutusan Pengadilan Tinggi
MenguatkanMenguatkan
MengubahMengubah
Membatalkan dengan mengadili sendiriMembatalkan dengan mengadili sendiri
6. Kekecualiaan putusan yang tidakKekecualiaan putusan yang tidak
dapat di Banding;dapat di Banding;
Putusan bebas;Putusan bebas;
Lepas dari segala tuntutan hukum yangLepas dari segala tuntutan hukum yang
menyangkut kurang tepatnya penerapanmenyangkut kurang tepatnya penerapan
hukum;hukum;
7. KASASIKASASI
Diajukan oleh TERDAKWA atau PenuntutDiajukan oleh TERDAKWA atau Penuntut
UmumUmum
Tenggang waktu 14 hari setelahTenggang waktu 14 hari setelah
diberitahukan kepada Terdakwadiberitahukan kepada Terdakwa
WAJIB mengajukan Memori Kasasi 14WAJIB mengajukan Memori Kasasi 14
hari setelah permohonan Kasasi.hari setelah permohonan Kasasi.
Memori Kasasi yang melampaui waktuMemori Kasasi yang melampaui waktu
berakibat Permohonan Kasasi GUGUR.berakibat Permohonan Kasasi GUGUR.
8. Kewenangan PemeriksaanKewenangan Pemeriksaan
KasasiKasasi
Apakah benar suatu peraturan hukumApakah benar suatu peraturan hukum
tidak diterapkan ? Atau diterapkan tidaktidak diterapkan ? Atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya.sebagaimana mestinya.
Apakah benar cara mengadili tidakApakah benar cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan UU?dilaksanakan menurut ketentuan UU?
Apakah benar Pengadilan telahApakah benar Pengadilan telah
melampaui batas kewenangannya?melampaui batas kewenangannya?
(Pasal 253 KUHAP)(Pasal 253 KUHAP)
9. Kasasi Demi Kepentingan HukumKasasi Demi Kepentingan Hukum
Diajukan thd semua putusan yang telahDiajukan thd semua putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.mempunyai kekuatan hukum tetap.
Diajukan 1 kali permohonan kasasi olehDiajukan 1 kali permohonan kasasi oleh
Jaksa AgungJaksa Agung
Tidak dibatasi jangka waktu Psl 264 (3)Tidak dibatasi jangka waktu Psl 264 (3)
10. Peninjauan Kembali (PK)Peninjauan Kembali (PK)
Diajukan terhadap putusan PengadilanDiajukan terhadap putusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukumyang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.tetap.
KEKECUALIAN : Putusan bebas, lepasKEKECUALIAN : Putusan bebas, lepas
dari segala tuntutan hukum.dari segala tuntutan hukum.
Yang berhak mengajukan :Yang berhak mengajukan :
1. TERPIDANA1. TERPIDANA
2. AHLI WARISNYA2. AHLI WARISNYA
11. DASAR PKDASAR PK
Terdapat keadaan baruTerdapat keadaan baru
Sesuatu telah terbukti, akan tetapiSesuatu telah terbukti, akan tetapi
putusan yg dinyatakan telah terbukti ituputusan yg dinyatakan telah terbukti itu
bertentangan satu dengan yang lain.bertentangan satu dengan yang lain.
Terdapat kekhilafan hakim atau suatuTerdapat kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.kekeliruan yang nyata.
Psl 263 ayat (2)Psl 263 ayat (2)
12. Putusan Majelis Hakim PKPutusan Majelis Hakim PK
BebasBebas
Lepas dari segala tuntutanLepas dari segala tuntutan
Tidak menerima tuntutan Penuntut UmumTidak menerima tuntutan Penuntut Umum
Menerapkan ketentuan pidana yang lebihMenerapkan ketentuan pidana yang lebih
ringan.ringan.
