Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaImam Prastio
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif tahun 2026). Merubah UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia & Mengubah KUHP.
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
Pertemuan ke-7 membahas tentang Upaya Paksa Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
3. Pidana
• Pidana Pokok : Pasal 10 WvS
Pidana Pokok
Mati
Penjara
Kurungan
Denda
Tutupan (UU
20/1946)
4. Pidana
• Pidana Tambahan : Pasal 10 KUHP
Pidana
Tambahan
Pencabutan
Hak2 tertentu
Perampasan
Barang2
Tertentu
Pengumuman
Putusan Hakim
5. Perbedaan
• Pidana Pokok dan Tambahan
Pidana Pokok Pidana Tambahan
1. Mandiri
2. Imperatif
1. Accessoir, dikenakan
bersama pidana pokok
2. Fakultatif, kecuali pada
kejahatan pemalsuan mata
uang, alat2 pembuat uang
palsu dirampas utk
dimusnahkn
6. PIDANA POKOK
• Pidana Mati
Pasal 11
Pidana mati dijalankan oleh algojo di
tempat gantungan dengan
menjeratkan tali
yang terikat di tiang gantungan pada
leher terpidana kemudian
menjatuhkan
papan tempat terpidana berdiri.
Penpres No. 2/1964
LN 1964 No. 38 kmdn
jd UU No. 5/1969
Pidana mati
dilaksanakan
dengan ditembak
oleh regu tembak
7. Pidana Penjara
• Pidana Penjara
Pidana
Penjara
Seumur
Hidup
Waktu
tertentu
Maksimal
Umum :
15 tahun
Khusus : 20
tahun
Minimal
Umum
: 1 Hari
Khusus :
tidak ada
8. Pidana Penjara
• Syarat :
• Pasal 12 WvS
Pidana Penjara
selama waktu
tertentu (20th)
antara pidana penjara seumur
hidup dan pidana
penjara selama waktu tertentu;
hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur
hidup, dan pidana penjara
selama waktu tertentu,
dalam hal batas lima belas tahun
dilampaui sebab tambahanan
pidana karena
perbarengan, pengulangan atau krn
ditentukan pasal 52 dan 52a
tidak boleh melebihi dua
puluh tahun.
10. Pasal 14 a
• Pidana bersyarat adalah pidana dimana terdakwa tidak perlu menjalani pidana
penjara/kurungan/denda apabila memenuhi syarat2 sebagai berikut :
• Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahundisini bukan
ancaman pidana pd delik ybs, tetapi pidana yang akan dijatuhkan hakim pada
terdakwa
• Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dg adanya pidana kurungan
dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda
• Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan
batasan hakim hrs yakin bahwa pembayaran denda benar2 akan memberatkan
terdakwa
• maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah
dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si
terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin
ditentukan lain dalam perintah itu.
11. Pasal 14 b
• Masa percobaan bagi kejahatan dan
pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505,
506, dan 536 paling lama tiga tahun bagi
pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
12. Pasal 14 c
• Mengatur tentang syarat2 umum dan khusus dalam pidana
bersyarat
• Syarat umum : terdakwa tidak akan melakukan tindak
pidana
• Syarat khusus :
• bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa
percobaannya , harus mengganti semua atau sebagian
kerugian yang timbul akibat perbuatannya
• Tingkah laku yang harus dipenuhi selama masa percobaan
atau sebagian dari masa percobaan
• Catatan : syarat2 tersebut tidak boleh mengurangi
kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi
terpidana
13. Pasal 14 d
• Mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas
untuk mengawasi supaya syarat2 tsb dipenuhi
• Pasal 14 d ayat (2) ditentukan utk memberikan
pertolongan atau membantu terpidana dalam
memenuhi syarat2 khusus, hakim dapat
mewajibkannya kepada lembaga yang
berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu
rumah penampung atau pejabat tertentu
14. Pasal 14e
• Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas
permintaan terpidana, hakim yangmemutus perkara
dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat
• mengubah syarat-syarat khusus dalam masa
percobaan.
• Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada
orang yang diperintahkan semula, supaya :
1. memberi bantuan kepada terpidana dan juga
2. boleh memperpanjang masa percobaan satu
kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang
paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
15. Pasal 14 f
• Mengatur apabila syarat umum dan khusus
tidak dipenuhi :
• Berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul
pejabat yang berwenang, menyuruh
menjalankan putusan, dapat memerintahkan
supaya pidananya dijalankan atau
memerintahkan supaya atas
namanya, diberikan peringatan kpd terpidana