SlideShare a Scribd company logo
Stelsel Pemidanaan
(Pengertian, Pidana Mati, Pidana
Penjara dan Pidana Bersyarat)
Bagus H. Kusuma
Pidana
• Strafsoort (Jenis Pidana)
• Strafmaat (lamanya pidana)
• Strafmodus (cara pelaksanaan pidana)
Pidana
• Pidana Pokok : Pasal 10 WvS
Pidana Pokok
Mati
Penjara
Kurungan
Denda
Tutupan (UU
20/1946)
Pidana
• Pidana Tambahan : Pasal 10 KUHP
Pidana
Tambahan
Pencabutan
Hak2 tertentu
Perampasan
Barang2
Tertentu
Pengumuman
Putusan Hakim
Perbedaan
• Pidana Pokok dan Tambahan
Pidana Pokok Pidana Tambahan
1. Mandiri
2. Imperatif
1. Accessoir, dikenakan
bersama pidana pokok
2. Fakultatif, kecuali pada
kejahatan pemalsuan mata
uang, alat2 pembuat uang
palsu dirampas utk
dimusnahkn
PIDANA POKOK
• Pidana Mati
Pasal 11
Pidana mati dijalankan oleh algojo di
tempat gantungan dengan
menjeratkan tali
yang terikat di tiang gantungan pada
leher terpidana kemudian
menjatuhkan
papan tempat terpidana berdiri.
Penpres No. 2/1964
LN 1964 No. 38 kmdn
jd UU No. 5/1969
Pidana mati
dilaksanakan
dengan ditembak
oleh regu tembak
Pidana Penjara
• Pidana Penjara
Pidana
Penjara
Seumur
Hidup
Waktu
tertentu
Maksimal
Umum :
15 tahun
Khusus : 20
tahun
Minimal
Umum
: 1 Hari
Khusus :
tidak ada
Pidana Penjara
• Syarat :
• Pasal 12 WvS
Pidana Penjara
selama waktu
tertentu (20th)
antara pidana penjara seumur
hidup dan pidana
penjara selama waktu tertentu;
hal kejahatan yang pidananya hakim boleh
memilih antara pidana mati, pidana seumur
hidup, dan pidana penjara
selama waktu tertentu,
dalam hal batas lima belas tahun
dilampaui sebab tambahanan
pidana karena
perbarengan, pengulangan atau krn
ditentukan pasal 52 dan 52a
tidak boleh melebihi dua
puluh tahun.
Pidana Bersyarat (voorwardelijk
veroordeling/probation)
• Diatur dalam Pasal 14a-f
Pasal 14 a
• Pidana bersyarat adalah pidana dimana terdakwa tidak perlu menjalani pidana
penjara/kurungan/denda apabila memenuhi syarat2 sebagai berikut :
• Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahundisini bukan
ancaman pidana pd delik ybs, tetapi pidana yang akan dijatuhkan hakim pada
terdakwa
• Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dg adanya pidana kurungan
dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda
• Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan
batasan hakim hrs yakin bahwa pembayaran denda benar2 akan memberatkan
terdakwa
• maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah
dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa
percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si
terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin
ditentukan lain dalam perintah itu.
Pasal 14 b
• Masa percobaan bagi kejahatan dan
pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505,
506, dan 536 paling lama tiga tahun bagi
pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
Pasal 14 c
• Mengatur tentang syarat2 umum dan khusus dalam pidana
bersyarat
• Syarat umum : terdakwa tidak akan melakukan tindak
pidana
• Syarat khusus :
• bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa
percobaannya , harus mengganti semua atau sebagian
kerugian yang timbul akibat perbuatannya
• Tingkah laku yang harus dipenuhi selama masa percobaan
atau sebagian dari masa percobaan
• Catatan : syarat2 tersebut tidak boleh mengurangi
kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi
terpidana
Pasal 14 d
• Mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas
untuk mengawasi supaya syarat2 tsb dipenuhi
• Pasal 14 d ayat (2) ditentukan utk memberikan
pertolongan atau membantu terpidana dalam
memenuhi syarat2 khusus, hakim dapat
mewajibkannya kepada lembaga yang
berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu
rumah penampung atau pejabat tertentu
Pasal 14e
• Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas
permintaan terpidana, hakim yangmemutus perkara
dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat
• mengubah syarat-syarat khusus dalam masa
percobaan.
• Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada
orang yang diperintahkan semula, supaya :
1. memberi bantuan kepada terpidana dan juga
2. boleh memperpanjang masa percobaan satu
kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang
paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
Pasal 14 f
• Mengatur apabila syarat umum dan khusus
tidak dipenuhi :
• Berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul
pejabat yang berwenang, menyuruh
menjalankan putusan, dapat memerintahkan
supaya pidananya dijalankan atau
memerintahkan supaya atas
namanya, diberikan peringatan kpd terpidana

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
Taufikkurrahman Taufikkurrahman
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Idik Saeful Bahri
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
زكي عليا إبن محمد
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
Dian Oktavia
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
Fachrul Kardiman
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
Muhammad Qoyim
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kardoman Tumangger
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
dichasenja
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pencucian Uang
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 

Similar to Stelsel pemidanaan

Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)aanpalisury
 
KUHP
KUHPKUHP
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
jimsoktovianus
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuSei Enim
 
KUHP.pdf
KUHP.pdfKUHP.pdf
KUHP.pdf
Adrianus Henok
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidanaAdi Kuntarto
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Imam Prastio
 
Kuh+pidana
Kuh+pidanaKuh+pidana
Kuh+pidana
LBHASTRANAWA
 
Kitab undang
Kitab undangKitab undang
Kitab undang
Yeminus Kogoya
 
Meti makalah
Meti makalahMeti makalah
Meti makalahAcoed
 
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
npr6q8k5pj
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
yudikrismen1
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Sigit Riono
 
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
YovanIristian
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
GradeAlfonso
 

Similar to Stelsel pemidanaan (20)

Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
 
KUHP
KUHPKUHP
KUHP
 
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
Codigo penal indonesio_(bahasa_indonesia)
 
Kuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatuKuhp buku kesatu
Kuhp buku kesatu
 
KUHP.pdf
KUHP.pdfKUHP.pdf
KUHP.pdf
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana2. kitab undang undang hukum pidana
2. kitab undang undang hukum pidana
 
Kuhp
KuhpKuhp
Kuhp
 
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaUU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 
Kuh+pidana
Kuh+pidanaKuh+pidana
Kuh+pidana
 
Kitab undang
Kitab undangKitab undang
Kitab undang
 
Meti makalah
Meti makalahMeti makalah
Meti makalah
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
Alasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikanAlasan penghentian penyidikan
Alasan penghentian penyidikan
 
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
3. Prof Topo - Pidana dan Pemidanaan 2023 rev.pdf
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
(Bp. Y Ambeg) Pidana dan Pemidanaan 2023[1][1].pptx.pdf
 
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);
 

More from Sigit Riono

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiSigit Riono
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sigit Riono
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
Sigit Riono
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Sigit Riono
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
Sigit Riono
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesia
Sigit Riono
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
Sigit Riono
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
Sigit Riono
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
Sigit Riono
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
Sigit Riono
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
Sigit Riono
 

More from Sigit Riono (11)

Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
Sistematika proposal skripsi FH unnes -2013
 
Hukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusiHukum acara mahkamah konstitusi
Hukum acara mahkamah konstitusi
 
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
Terorisme untuk mahasiswa UNNES 2013
 
3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom3 diagram matriks baris dan kolom
3 diagram matriks baris dan kolom
 
Perkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesiaPerkawinan di luar indonesia
Perkawinan di luar indonesia
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Kemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan HukumKemahiran Bantan Hukum
Kemahiran Bantan Hukum
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 

Recently uploaded (17)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 

Stelsel pemidanaan

  • 1. Stelsel Pemidanaan (Pengertian, Pidana Mati, Pidana Penjara dan Pidana Bersyarat) Bagus H. Kusuma
  • 2. Pidana • Strafsoort (Jenis Pidana) • Strafmaat (lamanya pidana) • Strafmodus (cara pelaksanaan pidana)
  • 3. Pidana • Pidana Pokok : Pasal 10 WvS Pidana Pokok Mati Penjara Kurungan Denda Tutupan (UU 20/1946)
  • 4. Pidana • Pidana Tambahan : Pasal 10 KUHP Pidana Tambahan Pencabutan Hak2 tertentu Perampasan Barang2 Tertentu Pengumuman Putusan Hakim
  • 5. Perbedaan • Pidana Pokok dan Tambahan Pidana Pokok Pidana Tambahan 1. Mandiri 2. Imperatif 1. Accessoir, dikenakan bersama pidana pokok 2. Fakultatif, kecuali pada kejahatan pemalsuan mata uang, alat2 pembuat uang palsu dirampas utk dimusnahkn
  • 6. PIDANA POKOK • Pidana Mati Pasal 11 Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Penpres No. 2/1964 LN 1964 No. 38 kmdn jd UU No. 5/1969 Pidana mati dilaksanakan dengan ditembak oleh regu tembak
  • 7. Pidana Penjara • Pidana Penjara Pidana Penjara Seumur Hidup Waktu tertentu Maksimal Umum : 15 tahun Khusus : 20 tahun Minimal Umum : 1 Hari Khusus : tidak ada
  • 8. Pidana Penjara • Syarat : • Pasal 12 WvS Pidana Penjara selama waktu tertentu (20th) antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana karena perbarengan, pengulangan atau krn ditentukan pasal 52 dan 52a tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
  • 10. Pasal 14 a • Pidana bersyarat adalah pidana dimana terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara/kurungan/denda apabila memenuhi syarat2 sebagai berikut : • Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahundisini bukan ancaman pidana pd delik ybs, tetapi pidana yang akan dijatuhkan hakim pada terdakwa • Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dg adanya pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda • Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan hakim hrs yakin bahwa pembayaran denda benar2 akan memberatkan terdakwa • maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
  • 11. Pasal 14 b • Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
  • 12. Pasal 14 c • Mengatur tentang syarat2 umum dan khusus dalam pidana bersyarat • Syarat umum : terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana • Syarat khusus : • bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya , harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang timbul akibat perbuatannya • Tingkah laku yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau sebagian dari masa percobaan • Catatan : syarat2 tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana
  • 13. Pasal 14 d • Mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat2 tsb dipenuhi • Pasal 14 d ayat (2) ditentukan utk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat2 khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu
  • 14. Pasal 14e • Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yangmemutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat • mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. • Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya : 1. memberi bantuan kepada terpidana dan juga 2. boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.
  • 15. Pasal 14 f • Mengatur apabila syarat umum dan khusus tidak dipenuhi : • Berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang, menyuruh menjalankan putusan, dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya, diberikan peringatan kpd terpidana