Modul ini membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Terdapat pengertian hukum menurut para ahli, konsep negara hukum, ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum, serta lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Modul ini juga menjelaskan tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum seperti pencurian uang melalui ATM dan perampokan yang

1. MODUL 6
KONSEP PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA
Di Susun Oleh : Kelompok 6
1. Tiara Nurbaeti
2. Ai Nuni Yuliani
3. Siti Aisyah
S1-PGSD MASUKAN SARJANA POKJAR CIAMIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
TERBUKA
UPBJJ BANDUNG 2023
Tutor Pembimbing : Ika Juliatiningsih, M.Pd

2. Kegiatan Belajar 1
Pengertian Hukum
A. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
1. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn hukum adalah suatu gejala
dalam pergaulan hidup yg tejadi secara terus-menerus dalam keadaan
bentur membentur tanpa henti-hentinya dgn gejala lainnya
2. Menurut Kisch Sudiran hukum itu tidak dapat dilihat/ditangkap oleh
pancaindera.
3. Menurut Grotius hukum adalah pikiran/tanggapan orang tentang adil dan
tidak adil mengenai hubungan antarmanusia.
4. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo hukum aalah anggapan atau
pikiran orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antar manusia

3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat
memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata
tertib dalam kehidupan masyarakat.
Hukum adalah peraturan-peraturan hidup=peraturan-peraturan yang
mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam
masyarakat.

4. B. Konsep Negara Hukum
Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi
warganya. Segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara dan
penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum.negara
hukum secara umum kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti segala
sikap, tingkahlaku dan perbuatan baik dilakukan oleh seluruh warga Negara
harus berdasarkan atas hukum.
Ciri-ciri negara hukum
 Terdapat pembatasan kekuatan terhadap perorangan
 Asas legalitas
 Pemisahan kekuasaan

5. C. Ciri-ciri Dan Macam-Macam Pembagian Hukum
Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu
sebagai berikut :
a. Adanya perintah dan/atau larangan
b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati semua orang
Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut asas pembagian :
1. Hukum menurut sumbernya
- Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraaturan
perundang-undangan.
- Hukum kebiasaan, hukum yang teletak dalam peraturan-peraturan kebiasaaan
(adat)
- Hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara didalam suatu
perjanjian antarnegara.
- Hukum yurisprodensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

6. 2. Hukum menurut bentuknya
- Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.
- Hukum tak tertuli, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat,
tetapi tidak tertulis (hukum kebiasaan)
3. Hukum menurut tempat berlakunya
- Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara
- Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hukum dslm dunia
internasional
- Hukum asing, yaitu hukum yang belaku dalam negara lain
- Hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk
para anggotanya.

7. 4. Hukum menurut waktu berlakunya
- Ius constitum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan
datang.
- Ius constituendum(hukum berlaku pada waktu yang datang)
- Hukum asasi(hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala
waktu dan untuk segala bangsa didunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu
melainkan berlaku untuk selama-lamanya(abadi) terhadap siapapun juga di seluruh
tempat.
5. Hukum cara mempertahankannya, menurut fungsinya
- Hukum material, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang jadi yang menentukan hak-hak dan kewajiban memerintahkan
dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat contoh
hukum perdata hukum pidana huku tata usaha
- Hukum formil= recht=hukum proses = adjective law yaitu aturan hukum yang
mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum meteriil

8. 6. Hukum menurut sifat atau daya kerjanya atau sanksinya
- Hukum yang memaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadan kongkret tidak dapat
dikesampingkan olwh perjanjin yang adakan para pihak.
- Hukum mengatur=hukum pelengkap=hukum penambah, hukum yang dalam keadaan kongkret
dapat di kesampikan oleh perjanjian yang di buat oleh kedua pelapihan dapat menyelesaikan
soal mereka dengan membuat sendiri satu peraturan maka peraturan hukum yang tercantum
dalam pasal yang bersang kutaan tidak perlu di jalankan.
7. Hukum menurut isinya
- Hukum publik(publik law) yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau aturan
hukum yang mengatur hubungan hukum antara lain :
a. negara dengan orang
b. negara dengan alat alat perlengkapanya
c. negara yang satu dengan Negara lain
- Hukum privat(private law), yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau
dapat di katakana sebagai atuaran hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang
satu dengan orang lainya.

9. D. Hukum Normatif-hukum Ideal-hukum Wajar
1. Hukum normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundangan
serta juga hukum yang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi ditaati oleh
masyarakat
2. Hukum ideal adalah hukum yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua
bangsa di seluruh dunia
3. Hukum wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari. Tidak
jarang hukum yang nampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif
(yang tercantum dalam peraturan perundang undangan) karena tidak diambil
tindakan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah.

10. KEGIATAN BELAJAR 2
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah : Keputusan Presiden, Peraturan Daerah

11. Konsep Penting Berkenaan Dengan Peraturan Hukum
a) Norma
b) Sanksi
c) Delik (tindak pidana)
d) Kewajiban dan hak hukum
e) Tanggung jawab
Sumber hukum kita dapat digolongkan kedalam klasifikasi berikut
1. Hukum undang-undang
2. Hukum Persetujuan
3. Hukum Traktat (perjanjian antar negara)
4. Hukum kebiasaan dan hukum adat
5. Hukum Yurisprudensi

12. Dua jenis hukuman
1. Hukuman pokok
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
c. Hukuman kurungan
d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan
a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
b. Pensitaan dari benda-benda tertentu
c. Pengumuman dari putusan hakim
Lembaga Penegak Hukum
1. Kepolisian
Kepolisian negara adalah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara
keamanan di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara
pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

13. 2. Kejaksaan
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum
serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di
bidang penuntutan.
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke
pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di
siding pengadilan.

14. 3. Kehakiman
Kehakiman merupak suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili.
Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili.
Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim
tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan
perkara.
Empat badan pengadilan
1. Peradilan umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan tata usaha negara

15. KEGIATAN BELAJAR 3
KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM
1. Kasus Pencurian Uang melalui ATM , Pasal yang mengatur tentang pencurian uang
adalah pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, denda pidana penjara atau denda
2. kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan serta
pembakaran rumah korban yang bernama nyonya sylvia, tujuan dari pada pelaku
dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak, terhadap
pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana
perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

16. Sekian Rangkuman Dari Kelompok 6
Atas Perhatiannya Kami ucapkan
Terima Kasih