KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO

1. 01/11/2016 1COPYRIGHT 2016.
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

2. BAB IV PSL 36 UNCLOS
2
Pengertian Norma Hukum
Seperti kita ketahui dan alami bersama bahwa manusia
tidak bisa hidup sendiri / menyendiri, ini berarti
kehidupannya tergantung dengan makhluk / manusia
lainnya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri maka
manusia hidup membentuk kelompok yang disebut
masyarakat.
Di dalam masyarakat tersebut terdapat kepentingan-
kepentingan individu yang satu sama lainnya berbeda /
tidak sama yang berakibat sering timbul pertentangan
sehingga diperlukan tata tertib untuk mengaturnya yang
disebut norma.
Norma, adalah suatu peraturan tata tertib yang perlu
ditaati oleh setiap orang yang apabila dilanggar akan
menimbulkan sanksi.
PENGERTIAN
01/11/2016 2COPYRIGHT 2016.

3. MANUSIA MAKLUK INDIVIDU &
MAKLUK SOSIAL
PERLU
KELOMPOK/
MASYARAKAT
AKOMODIR
BANYAK
KEPENTINGAN
ANCAMAN
TIMBUL
KONFLIK
AMAN DAN DAMAI
NORMA
KETERTIBAN DAN
KETERATURAN01/11/2016 3COPYRIGHT 2016.

4. NORMA
SANKSI
01/11/2016 4
NORMA SUSILA NORMA AGAMA NORMA
KESOPANAN
NORMA HUKUM
PERATURAN TATA TERTIB YG WAJIB DI TAATI
DILANGGAR

5. 1. Norma Susila
Norma susila merupakan norma yang asli karena timbul dari hati
sanubari manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral tanpa
melihat Suku, Golongan, Bangsa, Agama. Pelanggaran terhadap
norna susila adalah rasa menyesal dan berbuatan tersebut disebut
Asusila, sedangkan pelakunya disebut orang yang tidak bermoral.
Jadi Norma susila adalah peraturan tata tertib / kaidah-kaidah yang
berhubungan / berkaitan dengan susila. Norma susila bersumber
pada moral. Contoh:
Seorang suami menghianati isterinya dan sebaliknya. Jadi pelakunya
dikatakan tidak bermoral pada saat melakukan perbuatan asusila
tersebut, maka ybs sepanjang umurnya ia mendapatkan predikat
tidak bermoral.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 5COPYRIGHT 2016.

6. 2. Norma Agama
Norma Agama ini timbul karena adanya kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ketentuan-
ketentuan dalam agama adalah perintah Tuhan.
Pelanggaran terhadap norma agama berarti melanggar
perintah Tuhan dan akibatnya akan mendapat hukuman di
akhirat nanti.
Jadi Norma Agama adalah Peraturan tatatertib / kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan agama. Norma Agama
bersumber pada kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Contoh:
Seorang Muslim wajib melakukan Sholat 5 waktu dalam
sehari semalam.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 6COPYRIGHT 2016.

7. 3. Norma Kesopanan
Norma kesopanan ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu
sendiri, oleh sebab itu kesopanan berbeda-beda antar daerah
satu dengan daerah yang lain. Norma Kesopanan bersumber pada
keyakinan masyarakat yang bersangkutan.
Pelanggaran terhadap Norma Kesopanan akibatnya akan
dikucilkan/diasingkan oleh masyarakat tempat pelakunya berada.
Jadi Norma Kesopanan adalah Peraturan tata tertib / kaidah-
kaidah yang berkaitan dengan masalah kesopanan. Contoh:
Masyarakat Irian Jaya sebagian masih ada yang menggunakan
koteka hal tersebut tidak melanggar kesopanan di lingkungannya,
tetapi apabila hal tersebut diterapkan / digunakan di tempat /
daerah lain maka ia akan dikucilkan karena melanggar kesopanan.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 7COPYRIGHT 2016.

8. 4.Norma Hukum
Norma Hukum ini timbul karena banyak hal / permasalahan yang
belum diatur dalam norma-norma lainnya. Dalam Norma Hukum
ada sanksinya yang mengikat dan bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Norma hukum bersumber pada Peraturan dan
Perundang-undangan.
Jadi Norma Hukum adalah Peraturan tata tertib / kaidah-kaidah
yang berkaitan dengan hukum. Contoh:
Orang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja akan
dihukum berdasarkan pasal 338 KUHP.
Keempat norma tersebut saling mengait dan tidak dapat
dipisahkan tetapi hanya dapat dibedakan karena masing-masing
norma sumbernya berbeda satu dengan lainnya.
MACAM-MACAM NORMA DIBAGI EMPAT MACAM, YAITU :
01/11/2016 8COPYRIGHT 2016.

9. PERBEDAAN NORMA HUKUM DENGAN NORMA LAINNYA
Norma Hukum
Norma Susila, Agama,
Kesopanan
1)Sanksi jelas / tegas
sehingga langsung
dapat dirasakan
1)Sanksi kurang tegas
sehingga
dapat dirasakan
1)Negara turut campur
karena menjamin
kepentingan masyrakat.
1)Negara tidak ikut
campur karena
menyangkut
kepentingan pribadi.
01/11/2016 9COPYRIGHT 2016.

10. MAKSUD DAN TUJUAN NORMA ADALAH :
Maksud Norma: untuk melindungi kepentingan
orang lain.
Tujuan Norma :
Norma Susila, Agama, Kesopanan tujuannya
adalah individunya sebagai pelaku.
Norma Hukum tujuannya untuk kepentingan
orang lain tetapi bukan pelaku melainkan orang
lain yang perlu dilindungi yaitu orang yang
dirugikan.
01/11/2016 10COPYRIGHT 2016.

11. Kedudukan KUHP
Tata urut Perundang-undangan RI
Adapun Tata urut Perundang-undangan RI yang
berlaku menurut TAP MPR No. 3 Tahun 2000 dan
diubah dengan UU RI No. 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-
undangan sebagai berikut :
1.UUD 1945.
2.Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
3.Undang-undang.
4.Peraturan Pemerintah.
5.Peraturan Presiden.
6.Peraturan daerah.
01/11/2016 11COPYRIGHT 2016.

12. Kedudukan KUHP
Tata urut Perundang-undangan RI
Dari urut-urutan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. Contoh:
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Presiden.
Dari tata urut Perundang-undangan tersebut di atas,
KUHP termasuk urutan ke 2(dua) (UU / PERPU), karena
KUHP dibuat oleh badan resmi dan berlaku bagi seluruh
warga negara yang sifatnya tertulis.
01/11/2016 12COPYRIGHT 2016.

13. Pembagian Hukum di Indonesia
Apabila kita lihat dari pembagian Hukum, letak dari Hukum Pidana itu, adalah sebagai berikut :
A. Hukum Publik terdiri dari :
1.Hukum Pidana.
2.Hukum Tata negara.
3.Hukum Administrasi Negara.
4.Hukum Antar Negara.
Dari pembagian tersebut di atas jelas bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari Hukum
Publik, yang mengatur hubungan yang bersifat umum (kepentingan orang banyak).
Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
Hukum Pidana Materiil adalah azas dari Hukum Pidana itu sendiri yang memuat uraian dari
perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat
dijatuhkan.
Contoh: KUHP, UU Narkotika, UU Lalu-Lintas.
Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya
melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana (tatacara / prosedur).
B. Hukum Privat terdiri dari:
1.Hukum Perdata.
2.Hukum Acara Perdata.
01/11/2016 13COPYRIGHT 2016.

14. Hukum di IndonesiaPEMBAGIAN
HUKUM PUBLIK :
1.HUKUM PIDANA
2.HUKUM TATA NEGARA
3.HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA
4.HUKUM ANTAR NEGARA
HUKUM PRIVAT :
1.HUKUM PERDATA
2.HUKUM ACARA PERDATA
01/11/2016 14COPYRIGHT 2016.

15. Hukum PidanaPEMBAGIAN
1.HUKUM PIDANA OBJEKTIF (IUS
PUNALE)
a.HUKUM PIDANA MATERIIL
b.HUKUM PIDANA FORMIL/
HUKUM ACARA PIDANA
.
2.HUKUM PIDANA SUBJEKTIF(IUS
PUNIENDI
a.Hak Negara atau alat2 utk
menghukum, berdasarkan
Hukum Pidana Objektif
b.Hukum Pidana Subjektif ini
baru ada setelah ada peraturan2
dari Hkm Pidana Objektif
3.HUKUM PIDANA UMUM
Hkm Pidana yg berlaku thdp
setiap penduduk (thdp siapapun
diseluruh NKRI) kecuali anggota
Ketentaraan.
1.HUKUM PIDANA KHUSUS
a.Hkm Pid Militer
b.Hkm Pid Pajak :Berlaku khusus
utk Perseroan &mereka yg wajib
membayar Pajak.01/11/2016 15COPYRIGHT 2016.

16. Sejarah KUHP
Seperti kita ketahui bersama bahwa negara
kita pernah dijajah Belanda selama kurang
lebih 350 tahun, kemudian dijajah oleh
Jepang 3,5 tahun dan sejak tanggal 17
Agustus 1945 Indonesia merdeka.
Perkembangan hukum pun dibagi menjadi 3,
yakni: zaman Belanda, zaman Jepang dan
zaman kemerdekaan.
01/11/2016 16COPYRIGHT 2016.

17. Sejarah KUHP
Hukum pidana itu ada setelah Belanda masuk di Indonesia dan
sebelumnya tidak ada, yang ada hanya hukum adat yang sifatnya ke
daerahan. Hukum pidana yang ada pada waktu itu disebut hukum
kapal dengan azas hukum Romawi kuno, akan tetapi hukum kapal
tersebut tidak bisa menyelesaikan semua perkara atau kasus-kasus
yang terjadi.
Oleh sebab itu pemerintah Belanda membuat peraturan-peraturan
yang oleh penguasa di bursa dagang (Betawi) dikeluarkan dalam
bentuk plakat-plakat dan dihimpun serta dinamakan STATUTA
BETAWI. Plakat-plakat tersebut maksudnya diberlakukan kepada
semua golongan akan tetapi tidak bisa berjalan karena golongan
pribumi menggunakan hukum adat, di negeri Belanda sendiri
menggunakan / berlaku KUHP Prancis yang disebut Code Penal,
baru tahun 1866 Belanda membuat hukum pidana sendiri yakni
“Nederlanch Wet Boek Van Starf Recht”.
Zaman Belanda
01/11/2016 17COPYRIGHT 2016.

18. Sejarah KUHP
Karena Indonesia dijajah Belanda, maka hukum pidana yang berlaku
di negeri Belanda juga berlaku di Indonesia, hanya dalam
pelaksanaannya dibagi menjadi 4(Empat), yaitu:
1.Zaman Belanda
1.Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi
kejahatan saja yang berlaku untuk orang Eropa) ordonansi
10-02-1866;
2.Wet Boek Van Straf Recht Voor Nederlandsch Indie (berisi
kejahatan saja yang berlaku untuk orang Indonesia dan
timur asing) ordonansi 5 Mei 1872;
3.Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran
saja untuk orang Eropa ditetapkan) ordonansi 15 Juni 1872;
4.Algemeene Politie Straf Reglement (berisi pelanggaran
saja untuk penduduk Indonesia dan Timur asing ) ordonansi
15 Juni 1872.01/11/2016 18COPYRIGHT 2016.

19. Sejarah KUHP
Pada zaman Jepang, semua Undang-Undang dan
peraturan-peraturan dari peninggalan Belanda
masih tetap berlaku terus sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Jepang,
hanya namanya dirubah menjadi “TO INDOO
KEIHO“.
2.Zaman Jepang
Selain Undang-Undang tersebut di atas
juga berlaku Undang-Undang pidana
buatan Jepang yang disebut “GUN SEI
KEIJIRIE“.
01/11/2016 19COPYRIGHT 2016.

20. Sejarah KUHP
Pada zaman Kemerdekaan, hukum yang berlaku
adalah hukum pidana yang nota bene adalah
hukum yang berlaku pada zaman Belanda, hanya
diganti namanya menjadi KUHP.
3.Zaman Kemerdekaan
Perubahan tersebut dilakukan dengan Undang-
undang R.I. Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26
Februari 1946 dengan beberapa perubahan,
antara lain :
1.Rodi dihapus.
2.Denda diganti dengan rupiah (bukan Golden).
01/11/2016 20COPYRIGHT 2016.

21. Sejarah KUHP
Karena waktu itu masih ada daerah-daerah yang
dikuasai Belanda yaitu negara bagian timur
Sumatera, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat,
untuk daerah-daerah tersebut masih
menggunakan “WET BOEK VAN STRAF RECHT
VOOR NEDERLANDS INDIE”.
3. Zaman Kemerdekaan
Jadi pada waktu itu ada 2(dua) KUHP yang berlaku
di Indonesia sehingga dirasakan ganjil oleh sebab
itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang
No. 73 tahun 1958 yang diundangkan melalui L.N
No. 127/1958 tanggal 29 September 195801/11/2016 21COPYRIGHT 2016.

22. Sejarah KUHP
Undang-Undang No. 73 tahun 1958 yang
diundangkan melalui L.N No. 127/1958 tanggal 29
September 1958 isinya :
Bahwa KUHP kita sekarang adalah warisan
Belanda, akan tetapi hal tersebut sepanjang tidak
bertentangan dengan UUD 45 pasal 2, aturan
peralihan yang isinya: “Segala badan Negara dan
peraturan negara yang ada masih langsung berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang ini”.
3. Zaman Kemerdekaan
01/11/2016 22COPYRIGHT 2016.

23. 01/11/2016 23COPYRIGHT 2016.
DADANG DJOKO KARYANTO
COPYRIGHT.2016