Dokumen tersebut membahas tentang masa depan pembinaan dan pengawasan desa di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah musyawarah desa sebagai forum demokrasi tertinggi di desa, pembinaan dan pengawasan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berdasarkan tujuan SDGs Desa, restrukturisasi pendampingan desa, serta prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi dan program-program nasional sesuai kewenangan desa.

1. MASA DEPAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN DESA
BUDI ARIE SETIADI
WAKIL MENTERI DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

2. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
2
• Musyawarah desa (PP 47/2015 pasal 80 ayat 5)
• Pembangunan desa (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Pembangunan Kawasan perdesaan (PP 47/2015 pasal 131
ayat 1)
• Pemberdayaan masyarakat (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Pendampingan desa (PP 47/2015 pasal 131 ayat 1)
• Bumdes dan Bumdesa Bersama (PP 47/2015 pasal 142)
• Penetapan prioritas penggunaan dana desa (PP 22/2015
pasal 21)

3. MUSYAWARAH DESA SEBAGAI FORUM
DEMOKRASI TERTINGGI DI DESA
3
• Musyawarah desa menjadi forum pengambilan
keputusan yang paling representatif
• Musyawarah desa merefleksikan kebutuhan, kemauan,
dan keputusan desa
• Pembinaan diarahkan untuk memposisikan musdes
sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di desa
• Pengawasan diarahkan kepada kasus-kasus musdes
yang tidak merefleksikan demokrasi desa

4. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
DAN KAWASAN PERDESAAN
4
• Pembangunan desa bertujuan mencapai SDGs Desa
• Desa bebas berkreasi melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan SDGs Desa
• Pembinaan diarahkan pada
• Pendataan SDGs Desa sebagai basis data dan informasi desa
• Rekomendasi SDGs Desa untuk melaksankan pembangunan
berbasis data
• Pengawasan diarahkan untuk menangani aduan warga
atas pembangunan desa

5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENDAMPINGAN DESA
5
• Rstrukturisasi pendampingan desa
• Satu satker di Kemendesa PDTT, satu jalur kewenangan dari
Kemendesa PDTT kepada pendamping nasional, provinsi,
kab/kota, kecamatan, dan desa
• Pelatihan ulang pendamping desa
• Aplikasi sistem informasi untuk merekam kegiatan
pendamping, sehingga tidak direpotkan oleh administrasi
laporan
• Pendamping fokus pada pemberdayaan masyarakat

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BUMDES DAN BUMDES BERSAMA
6
• PP No 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; lebih
memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, juga
berkaitan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja lainnya
• Transformasi 5.000 UPK eks PNPM yang beromset 12,7 triliun
menjadi lembaga keuangan desa, sehingga menambah lembaga
permodalan mikro bagi golongan miskin dan lapisan terbawah di
kecamatan
• Protokol adaptasi kebiasaan baru (normal baru) untuk memberi
kesempatan bekerja dan berusaha, sambil menjaga kesehatan
warga di tengah pandemi Covid-19
• Digitalisasi BUMDES, yang mengatasi masalah pemasaran dan
distribusi barang/jasa, sehingga tetap tumbuh selama pandemi
Covid-19

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
7
• Setiap tahun ada Permendesa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa tahun
berikutnya, sebagai satu-satunya panduan pengeluaran dana desa
• Prioritas penggunaan dana desa 2021
• Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
• pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/BUMDesma (SDGs Desa 8)
• penyediaan listrik Desa (SDGs Desa 7)
• pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma (SDGs
Desa 12)
• Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
• pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi (SDGs Desa 17)
• Pengembangan Desa wisata (SDGs Desa 8)
• penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa (SDGs Desa 2)
• Desa inklusif (SDGs Desa 5, 16, 18)
• Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 (SDGs Desa 1 dan 3)

8. 0811-1953-5201
0811-1953-5202
8