Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mencapai target 100-0-100 dan menangani kawasan kumuh di perkotaan antara 2015-2019. P2KP menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat, penanganan kumuh secara komprehensif, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

1. Kenapa ,Bagaimana dan Apa ?
Program Peningkatan Kualitas
Permukiman Perkotaan (P2KP)
Oleh :
Konsultan Menejemen Wilayah 3 P2KP Provinsi DKI Jakarta
Disampaikan pada acara :
Pelatihan Penguatan P2KP bagi ASKOT dan FASKEL P2KP DKI Jakarta , 11 Agustus 2015

2. a. LATAR BELAKANG
Kenapa
1. Fakta Kekinian Terkait Perumahan dan Permukiman
2. Arah Kebijakan Nasional Peningkatan Kualitas Perumahan
dan Permukiman
3. Fakta Kekinian Implementasi Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perumahan dan Permukiman

3. Pertumbuhan Penduduk Kota vs Daya
Dukung Kota (Urbanisasi)
• 50% Jumlah penduduk di dunia ada di kota
• Di Indonesia : 66%
Sumber : Paparan Bappenas dalam Launching Penangan Kawasan Kumuh, 22 Desember di Jakarta

5. 5
Realisasi
Proses Perencanaan Partisipatif 2013
Pengalaman di Kelurahan
Kamal Muara
Pengalaman di Kelurahan
Kamal Muara

6. 6
Amanat Penataan
Ruang/Spasial:
-UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang
-RTRW Nasional/KSN
-RTR Pulau
-RTRW Provinsi/
Kota/Kabupaten
Rencana dan Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Permukiman
Isu-isu Strategis
Capaian Eksisting
Pembangunan Bidang
Permukiman
Permasalahan dan Potensi Daerah
(termasuk luas dan sebaran kawasan
kumuh
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK:
-UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
-UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun
-UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
-UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan
Persampahan
-UU No.7/2004 tetang SDA
-PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM
-PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
-PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU
Bangunan Gedung
-Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan
Penataan Ruang
-RPI2JM
Amanat Pembangunan Nasional:
-RPJPN 2005-2025
-RPJMN
-UU/PP (UU 32/2004,
PP 38/2007, dll.)
-MP3EI
-MP3KI
-KEK
Amanat Internasional:
-Agenda Habitat
-RIO + 20
-MDGs
-SDG
Dukungan Stakeholder
-Daerah (Prov/Kota/Kab)
-Dunia Usaha
-Masyarakat
-PHLN
Permukiman yang
Layak Huni dan
Berkelanjutan
Permukiman yang
Layak Huni dan
Berkelanjutan
Arah Kebijakan Bidang Permukiman

7. Visi vs Kondisi Kekinian Penanganan Kawasan Kumuh
• Inisiatif Daerah:
Berskala kecil dan sebagian besar
cukup efektif namun cenderung
terpencar
• Inisiatif Pusat:
Berskala besar namun tidak terpadu
antar sektor dan daerah
Pemda harus mampu
memobilisasi sumber daya
Pemda harus mampu
memobilisasi sumber daya
Penanganan belum efektif karena
belum adanya sinergi antar sektor
dan sumber daya
Memiliki Data Base dan
Rencana penanganan
kumuh yang
komprehensif
Memiliki Data Base dan
Rencana penanganan
kumuh yang
komprehensif
Kolaborasi Pusat dan
Daerah yang
menempatkan PEMDA
sebagai “Panglima”
Kolaborasi Pusat dan
Daerah yang
menempatkan PEMDA
sebagai “Panglima”
Kondisi Penanganan Saat IniKondisi Penanganan Saat Ini Harapan Penanganan
Ideal
Harapan Penanganan
Ideal
VISI
Kota Tanpa
Permukiman Kumuh
VISI
Kota Tanpa
Permukiman Kumuh

9. MAPPING & PERENCANAAN
Penanganan
Kumuh
AirMinum
Sanitasi
Ekonom
i
SosialPerumahanDan Lain-lain
P2KP-Kota 2015-2019
1.Perubahan Sikap & Prilaku
2.Penguatan kapasitas BKM, KSM,
relawan & Masyarakat,
3.Pemetaan Swadaya dan
Perencanaan Partisipatif terkait 100-
0-100, termasuk Kumuh,
4.Swakelola, O & P, SIM, dll
AKSES PROGRAM MASYARAKAT:
1.Kemitraan Penanganan Kumuh;
2.Kemitraan Program Sektoral DJCK-
Kementerian PUPR untuk Pencapaian
Target 100-0-100;
3.Channelling Program kegiatan
Livelihood, ekonomi dan sosial
Bagaimana Peran P2KP dalam Pencapaian Target
100-0-100 ?: Fokus Penguatan “Mangkuk
Masyarakat”
100-0-100
KSM KSMKSM KSM KSM Klpk
Bangunan
Livelihood

10. Pendekatan33
1. Pemberdayaan Masyarakat-PLPBK, dalam rangka Perubahan
sikap dan perilaku masyarakat, termasuk Perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS), yang mendukung partisipasi aktif
masyarakat dalam pencapaian target ‘100-0-100’ melalui
pencegahan serta penanganan kumuh di wilayahnya;
2. Tridaya, kegiatan dukungan penanganan kumuh maupun
pencapaian target '100-0-100' untuk pencegahan meluasnya
kumuh di perkotaan dilakukan secara komprehensif, melalui
sinergi penanganan fisik dengan penanganan sosial (aturan
bersama, perubahan sikap & perilaku dan PHBS) dan
channelling penanganan ekonomi;
3. Kemitraan dan Kolaborasi Sinergis, terutama membangun
kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dengan pemda
dan swasta (CSR), termasuk penguatan City Changer dan
Pokja Permukiman Kota.

11. 1. Terwujudnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih, sehat dan produktif, termasuk Perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), yang mendukung partisipasi masyarakat dalam mencapai target
'100-0-100' di Perkotaan pada tahun 2019;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan
kumuh di Perkotaan, prioritas tahun 2015-2019, sesuai hasil identifikasi
Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen CK ;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian target 100-0-
100 dalam upaya pencegahan perluasan wilayah kumuh di perkotaan di
seluruh lokasi P2KP/PNPM Perkotaan pada tahun 2015-2019 ;
4. Meningkatnya kapasitas, peran dan kontribusi pemda untuk menjalin
kemitraan dan kolaborasi sinergis seluruh stakeholders pembangunan
permukiman kota, termasuk penguatan City Changers dan pembentukan
Pokja Permukiman Kota, dalam rangka pencapaian target 100-0-100 di
wilayahnya;
a. LATAR BELAKANGTujuan55

12. Target66
1. Target Kemitraan Penanganan Kumuh di Perkotaan Tahun 2015-2019:
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan keterpaduan
penanganan kumuh tahun 2015 (246 Kel/ds di 57 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 208 kel/desa di 50 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 38 kel/desa di 9 kota/kab (2 kota/kab beririsan dengan kab/kota lokasi P2KP,
dan 7 kota/kab adalah kota/kab non P2KP)
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan penanganan
kumuh reguler tahun 2015 (304 Kel/ds di 103 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 284 kel/desa, di 98 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 20 kel/desa, di 12 kota/kab (beririsan dengan kota/kab lokasi P2KP)
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kontribusi pemda pada pelaksanaan prioritas
penanganan kumuh tahun 2016-2019 (2.972 Kel/ds di 393 kota/kab) , sbb:
i. Di lokasi P2KP, yakni 1.569 kel/desa di 248 kota/kab;
ii. Di non-lokasi P2KP, yakni 1.403 kel/desa yang berada di 245 kota/kab (100 kota/kabupaten beririsan
dengan kota/kab lokasi P2KP dan 145 kota/kab non P2KP)
2. Target Pencegahan Kumuh di Perkotaan melalui Prakarsa 100-0-100 Tahun 2015-
2019:
a. Tercapainya Kinerja BKM Mandiri di seluruh lokasi (100%) pada tahun 2015;
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekumuhan melalui pencapaian target 100-0-100 di
seluruh lokasi sasaran P2KP 2015-2019;

13. a. LATAR BELAKANG
Apa
Program Peningkatan Kualitas Permukiman
di Perkotaan (P2KP) sebagai upaya
strategis memberdayakan masyarakat dan
memperkuat peran pemda dalam rangka
pencapaian target 100-0-100 dan
penanganan kawasan kumuh di perkotaan
pada tahun 2015-2019.

14. Konsep Penanganan Permukiman Kumuh
(UU RI No. 1/ Tahun 2011)
Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
Pemugaran
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan
keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal
bagi masyarakat
Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi
barang ataupun manusia (co: penyediaan Rusunawa)
POLA
PENANGANAN
KUMUH