Manajemen sektor publik membahas konsep dasar dan definisi publik serta administrasi publik. Dokumen ini menjelaskan bahwa manajemen publik merupakan bagian dari administrasi publik yang berfokus pada manajemen lembaga pemerintah. Fungsi-fungsi manajemen publik sama dengan manajemen bisnis yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan controlling. Namun, terdapat perbedaan antara organisasi sektor publik dan perusahaan dalam hal tuju
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiUbaidillah Armok
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ia menjelaskan konsep administrasi pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Dokumen ini juga membahas pentingnya reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tingkat, sistem, proses, peran informasi, agenda setting, dan implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mencakup berbagai jenis, tingkat, serta proses pembuatan dan pelaksanaannya. Informasi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma administrasi publik, mulai dari paradigma administrasi publik lama, baru, manajemen publik baru, hingga layanan publik baru. Paradigma-paradigma tersebut masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap hubungan antara politik dan administrasi serta peran negara.
1. Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. 2. Lokus administrasi publik adalah organisasi publik seperti lembaga pemerintah dan nonpemerintah. 3. Fokus administrasi publik adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.
Secara konseptual, kebijakan public ( public policy ) itu dipelajari oleh 2 ilmu disiplin yaitu ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda-beda terhadap Kebijakan Publik. Hal ini dikarenakan masing-masing disiplin ilmu itu memiliki Locus dan Focus yang berbeda. Locus ilmu administrasi negara adalah organisasi dan manajemen, sedangkan focus ilmu adminiatrasi negara adalah efektifitas dan efisiensi
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanFahrul Azmi
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan publik, termasuk metode evaluasi, aktor yang melakukan evaluasi, tantangan dalam evaluasi kebijakan, dan analisis biaya-manfaat sebagai salah satu metode evaluasi kuantitatif."
Dokumen tersebut membahas enam dimensi dalam administrasi publik yaitu dimensi kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka menjalankan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis, tingkat, sistem, proses, peran informasi, agenda setting, dan implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mencakup berbagai jenis, tingkat, serta proses pembuatan dan pelaksanaannya. Informasi memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik.
Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma administrasi publik, mulai dari paradigma administrasi publik lama, baru, manajemen publik baru, hingga layanan publik baru. Paradigma-paradigma tersebut masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap hubungan antara politik dan administrasi serta peran negara.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Teks tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis teori administrasi negara. Secara ringkas, teks menjelaskan bahwa teori administrasi negara meliputi berbagai teori dari disiplin ilmu lain yang relevan untuk menjelaskan fenomena administrasi negara. Terdapat empat jenis teori yaitu deskriptif-eksplantif, normatif, asumtif, dan instrumental.
Teks tersebut membahas pengertian dan jenis-jenis teori administrasi negara. Secara umum, teks menjelaskan bahwa teori administrasi negara meminjam konsep dari disiplin ilmu lain dan belum memiliki teori khususnya sendiri. Terdapat empat jenis teori yang relevan yaitu deskriptif-eksplantif, normatif, asumtif, dan instrumental.
Analisis kebijakan publik bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah publik. Terdapat informasi mengenai masalah publik dan alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan. Analisis kebijakan merupakan proses mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan untuk mendapatkan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ciri, dan fase kebijakan publik serta pengertian implementasi kebijakan pemekaran daerah. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mencapai kepentingan masyarakat, memiliki ciri sebagai tindakan terarah dan berulang, serta terdiri dari fase formulasi, implementasi, dan evaluasi. Implementasi keb
1. Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma-paradigma dalam administrasi negara, mulai dari paradigma administrasi negara lama hingga paradigma baru seperti new public management dan new public service.
2. Paradigma administrasi negara lama menempatkan administrasi dan politik secara terpisah dan menekankan pada prinsip-prinsip efisiensi. Paradigma baru seperti new public administration mempertimbangkan nilai-nilai sosial selain efisiensi.
3. New public management me
Perencanaan sosial dan kebijakan publik membahas tentang konsep kebijakan publik dan perencanaan sosial. Kebijakan publik didefinisikan sebagai proses yang meliputi identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi untuk mengatasi masalah publik. Perencanaan sosial adalah proses penentuan tindakan masa depan melalui pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma dari administrasi publik ke governance. Governance menekankan pada kolaborasi dan partisipasi aktor publik dan privat dalam pengelolaan negara, berbeda dengan administrasi publik yang lebih menekankan pada birokrasi pemerintah. Dokumen ini juga membahas prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum.
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, termasuk konsep, kerangka hukum dan kebijakan, komponen, tata kelola, dan upaya percepatan penerapannya. SPBE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
The document discusses key aspects of smart cities including definitions, characteristics, components, and enabling technologies. It provides definitions of smart cities from various sources emphasizing the use of technology and data to improve services, optimize resources, and enhance quality of life. The document outlines components of a smart city including transportation, healthcare, education, safety, building management, city administration, and waste management. It also discusses characteristics of smart cities and technologies that support them, highlighting cloud computing.
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fdFrans Dione
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan."
Dokumen tersebut membahas tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, manajemen lebih terfokus pada struktur sedangkan kepemimpinan lebih luas cakupannya, dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dianut anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen perubahan. Perubahan merupakan kondisi alami yang terjadi dalam kehidupan, tetapi perlu dikelola dengan baik agar memberikan manfaat. Manajemen perubahan melibatkan proses diagnosis, inisiasi, implementasi, dan integrasi perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap organisasi publik dan bagaimana organisasi publik dapat menyelaraskan proses birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari perkembangan teknologi, dampaknya terhadap organisasi, e-government, hingga contoh penerapannya di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta."
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdFrans Dione
Teori pembangunan dunia ketiga membahas berbagai pendekatan seperti modernisasi, ketergantungan, pasca-ketergantungan, dan lainnya. Tidak ada resep tunggal yang cocok untuk semua negara, melainkan pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing negara demi mencapai tujuan pembangunan. Studi pembangunan di Indonesia menekankan pentingnya unsur-unsur non-ekonomi seperti h
Teori modernisasi menjelaskan proses perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui peningkatan teknologi dan organisasi sosial. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti pendidikan, lingkungan perkotaan, dan komunikasi massa yang mempengaruhi sikap mental individu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, sumber-sumber, unsur pokok, tipologi, dan cara membangun modal sosial. Modal sosial merupakan varian entitas sosial yang memfasilitasi tindakan pelaku untuk menciptakan kewajiban dan kepercayaan sosial."
2. Defenitions of Public
Kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata
public dalam bahasa Inggris yang berakar pada dua
sumber. Pertama, dari bahasa Yunani yaitu pubes (dalam
bahasa sehari-hari kita mengenal istilah puber) yang
berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat
fisikal, emosional maupun intelektual.
the public menunjuk pada “the co m m unity in g e ne ral”
atau “part o f the co m m unity having a particular inte re st in
co m m o n. ”
“o f, fo r, co nne cte d with, o wne d by, do ne fo r o r do ne by,
kno wn to , pe o ple in g e ne ral. ” (Hornby.dkk dalam
Kartasasmita, 2006:3-6).
“suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
dan hak publik”
3. Definitions of public administration
“Public Administration has to keep the state going and
exercise its public authority” (K. Walter, R. Stillman, 1996)
both an academic discipline and a field of practice
Public administration houses the implementation of
government policy and an academic discipline that studies
this implementation and that prepares civil servants for
this work.
As a "field of inquiry with a diverse scope" its
"fundamental goal... is to advance management and
policies so that government can function.” (Miller dkk,
1989) “
"the management of public programs“(Denhardt) the
"translation of politics into the reality that citizens see
every day“(Donald)
3
4. • Public Management
• Public Administration• Public Administration
The same subject
Or
Different
subject?
5. Manajemen Publik bagian dari Administrasi Publik
Rosenbloom :
•Administrasi Publik = penerapan teori dan proses
manajerial, politik dan hukum guna menjalankan
mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk
melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke
masyarakat.
Ott, Hyde and Shafritzs :
•Manajemen publik = cabang dari bidang ilmu yang lebih
luas yaitu ilmu administrasi negara.
•Manajemen publik = sub bidang administrasi negara yang
bersifat tehnis ( technical sub-field of public
administration)
•Public management focuses on public administration as a
proffession and on the public manager as a practitioner of
that proffession…
6. Manajemen Publik = manajemen instansi pemerintah
• Secara khusus manajemen publik
menunjuk pada manajemen instansi
pemerintah (Keban,2004)
Woodrow Wilson :
1. Pemerintah sbg setting utama
organisasi
2. Fungsi eksekutif sbg fokus utama
3. Prinsip manajemen sbg kunci
pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sbg metode
pengembangan bidang administrasi
7. Pergeseran Paradigma :
Old Public Administration (OPA)
New Public Administration (NPA)
New Public Management (NPM)
New Public Service (NPS)
8. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
Tidak mencari keuntungan finansial
Dimiliki oleh publik
Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk
saham
Keputusan berdasarkan konsensus
9. Kelompok Organisasi Sektor
Publik:
Lembaga Pemeritah
Organisasi Agama
Organisasi Sosial
Yayasan
Institusi Pendidikan
Organisasi Kesehatan
10. Persamaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem
perekonomian nasional
Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk
mencapai tujuannya
Pola manajemen keuangan hampir sama (dlm
arti ekonomis).
Beberapa mempunyai output produk yang sama
Diatur oleh peraturan perundangan
11.
12. Manajemen Publik = pada dasarnya Fungsi-fungsi
Manajemen Publik sama dg Manajemen Bisnis
• Public management, focused on
government and non-profit
administration, contends that private
and public project management are
similar. Therefore, government
officials can learn from the management
methods used in the private sector.
(wisegeek.com)
13. Manajemen Publik dan Manajemen Bisnis
sama-sama menjalankan Fungsi Umum Manajemen
Fungsi Umum Manajemen (Graham T. Allison, 1986)
•Fungsi Strategi
– Menetapkan tujuan dan prioritas organisasi (rencana
jangka panjang)
– Merumuskan rencana operasional
•Fungsi Manajemen Komponen Internal
– Organizing dan staffing
– Menggerakkan pegawai (directing) dan manajemen SDM
– Manajemen sarana dan prasarana
– Kontrol kinerja
•Fungsi Manajemen Komponen Eksternal
– Berurusan dengan unit2 orgn. eksternal
– Berurusan dengan organisasi independen
– Berurusan dengan media massa dan masyarakat umum
14. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
1.Perencanaan
a. menciptakan kebijakan, tujuan dan standard
b. Mengembangkan aturan dan prosedur
c. Mengembangkan rencana
d. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting)
e. Menganalisis lingkungan
f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
2. Pengorganisasian
a. Membagi tugas pada setiap orang
b. Menciptakan struktur
c. Mendelegasikan otoritas
d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses pengorganisasian
15. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
3.Staffing
a. Menentukan tipe orang yg dipekerjakan
b. Merekrut orang
c. Menseleksi pegawai
d. Melakukan training dan pengembangan pegawai
e. Melakukan penilaian kinerja
f. Mengevaluasi program staffing
3.Leading
a. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya
b. Memelihara semangat kerja
c. Memotivasi pegawai
d. Menciptakan iklim organisasi yg kondusif
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses leading
3.Controlling
a. Menetapkan standard
b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
d. Mengevaluasi kinerja
16. Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Tujuan Organisasi
Sumber Pendanaan
Peraturan Perundang-undangan
Kepemilikan
Pertanggungjawaban
Struktur Organisasi
Anggaran
Basis Akuntansi
Tolak Ukur
17. Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham
dan kreditur
Ke Masyarakat dan
Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif
oleh masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan
Bapepam dan BEI
UU, KMK, Peraturan
Mendagri, PP
Peraturan perundang
- undangan
Modal sendiri, utang
bank, obligasi, saham,
dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan
Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor SwastaSektor Publik
18. Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur
Organisasi
Birokratis, kaku, hierarkhis
(Walaupun ada pergeseran
trend)
Fleksibel: datar, piramid,
fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward
accruals
PSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan
dalam memanfaatkan dana
sesuai dgn anggaran atau
efisiensi dan efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam
pengukurannya yaitu
mencari laba
19. Lingkup Organisasi SektorPublik
Bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan variatif
Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
Faktor Ekonomi
Faktor Politik
Faktor Kultural
Faktor Demografi
20. Quote…
Quote…
"Public organizations tend to have goals that
are difficult to quantify, meaning that it is
difficult to measure outcomes. The purpose of a
public organization is to provide something in a
‘good way,’ in a ‘proper way,’ or in an ‘efficient
way.’
Jan-Erik Lane, in Kooiman and Eliassen’s
Manag ing Public O rg anizatio ns, p. 51 .
21. The strategic triangle
A new approach to strategic management in the public sector:
The strategic triangle (adapted from Moore, 1995)
Three three main management dimensions
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
(Managing up)
(Managing outward)
(Managing down)
Key person:
Head of department
responsible for all three
dimensions of strategic
management
Key persons:
Middle management
main responsibility for cooperation and
operations management
Key persons:
Staff
main responsibility for
operations