SlideShare a Scribd company logo
KONSEP DASAR
MANAJEMEN SEKTOR
PUBLIK
PERTEMUAN 1 (Kuliah Pengantar)
Dosen :
Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si
Defenitions of Public
 Kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata
public dalam bahasa Inggris yang berakar pada dua
sumber. Pertama, dari bahasa Yunani yaitu pubes (dalam
bahasa sehari-hari kita mengenal istilah puber) yang
berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat
fisikal, emosional maupun intelektual.
 the public menunjuk pada “the co m m unity in g e ne ral”
atau “part o f the co m m unity having a particular inte re st in
co m m o n. ”
 “o f, fo r, co nne cte d with, o wne d by, do ne fo r o r do ne by,
kno wn to , pe o ple in g e ne ral. ” (Hornby.dkk dalam
Kartasasmita, 2006:3-6).
 “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
dan hak publik”
Definitions of public administration

“Public Administration has to keep the state going and
exercise its public authority” (K. Walter, R. Stillman, 1996)
 both an academic discipline and a field of practice
 Public administration houses the implementation of
government policy and an academic discipline that studies
this implementation and that prepares civil servants for
this work.
 As a "field of inquiry with a diverse scope" its
"fundamental goal... is to advance management and
policies so that government can function.” (Miller dkk,
1989) “
 "the management of public programs“(Denhardt) the
"translation of politics into the reality that citizens see
every day“(Donald)
3
• Public Management
• Public Administration• Public Administration
The same subject
Or
Different
subject?
Manajemen Publik bagian dari Administrasi Publik
Rosenbloom :
•Administrasi Publik = penerapan teori dan proses
manajerial, politik dan hukum guna menjalankan
mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk
melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke
masyarakat.
Ott, Hyde and Shafritzs :
•Manajemen publik = cabang dari bidang ilmu yang lebih
luas yaitu ilmu administrasi negara.
•Manajemen publik = sub bidang administrasi negara yang
bersifat tehnis ( technical sub-field of public
administration)
•Public management focuses on public administration as a
proffession and on the public manager as a practitioner of
that proffession…
Manajemen Publik = manajemen instansi pemerintah
• Secara khusus manajemen publik
menunjuk pada manajemen instansi
pemerintah (Keban,2004)
Woodrow Wilson :
1. Pemerintah sbg setting utama
organisasi
2. Fungsi eksekutif sbg fokus utama
3. Prinsip manajemen sbg kunci
pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sbg metode
pengembangan bidang administrasi
Pergeseran Paradigma :
 Old Public Administration (OPA)
 New Public Administration (NPA)
 New Public Management (NPM)
 New Public Service (NPS)
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
 Tidak mencari keuntungan finansial
 Dimiliki oleh publik
 Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk
saham
 Keputusan berdasarkan konsensus
Kelompok Organisasi Sektor
Publik:
 Lembaga Pemeritah
 Organisasi Agama
 Organisasi Sosial
 Yayasan
 Institusi Pendidikan
 Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem
perekonomian nasional
 Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk
mencapai tujuannya
 Pola manajemen keuangan hampir sama (dlm
arti ekonomis).
 Beberapa mempunyai output produk yang sama
 Diatur oleh peraturan perundangan
Manajemen Publik = pada dasarnya Fungsi-fungsi
Manajemen Publik sama dg Manajemen Bisnis
• Public management, focused on
government and non-profit
administration, contends that private
and public project management are
similar. Therefore, government
officials can learn from the management
methods used in the private sector.
(wisegeek.com)
Manajemen Publik dan Manajemen Bisnis
sama-sama menjalankan Fungsi Umum Manajemen
Fungsi Umum Manajemen (Graham T. Allison, 1986)
•Fungsi Strategi
– Menetapkan tujuan dan prioritas organisasi (rencana
jangka panjang)
– Merumuskan rencana operasional
•Fungsi Manajemen Komponen Internal
– Organizing dan staffing
– Menggerakkan pegawai (directing) dan manajemen SDM
– Manajemen sarana dan prasarana
– Kontrol kinerja
•Fungsi Manajemen Komponen Eksternal
– Berurusan dengan unit2 orgn. eksternal
– Berurusan dengan organisasi independen
– Berurusan dengan media massa dan masyarakat umum
Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
1.Perencanaan
a. menciptakan kebijakan, tujuan dan standard
b. Mengembangkan aturan dan prosedur
c. Mengembangkan rencana
d. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting)
e. Menganalisis lingkungan
f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan
2. Pengorganisasian
a. Membagi tugas pada setiap orang
b. Menciptakan struktur
c. Mendelegasikan otoritas
d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses pengorganisasian
Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen
Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004)
3.Staffing
a. Menentukan tipe orang yg dipekerjakan
b. Merekrut orang
c. Menseleksi pegawai
d. Melakukan training dan pengembangan pegawai
e. Melakukan penilaian kinerja
f. Mengevaluasi program staffing
3.Leading
a. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya
b. Memelihara semangat kerja
c. Memotivasi pegawai
d. Menciptakan iklim organisasi yg kondusif
e. Koordinasi pekerjaan bawahan
f. Mengevaluasi proses leading
3.Controlling
a. Menetapkan standard
b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan
c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas
d. Mengevaluasi kinerja
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Tujuan Organisasi
 Sumber Pendanaan
 Peraturan Perundang-undangan
 Kepemilikan
 Pertanggungjawaban
 Struktur Organisasi
 Anggaran
 Basis Akuntansi
 Tolak Ukur
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham
dan kreditur
Ke Masyarakat dan
Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif
oleh masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan
Bapepam dan BEI
UU, KMK, Peraturan
Mendagri, PP
Peraturan perundang
- undangan
Modal sendiri, utang
bank, obligasi, saham,
dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan
Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor SwastaSektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur
Organisasi
Birokratis, kaku, hierarkhis
(Walaupun ada pergeseran
trend)
Fleksibel: datar, piramid,
fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward
accruals
PSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan
dalam memanfaatkan dana
sesuai dgn anggaran atau
efisiensi dan efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam
pengukurannya yaitu
mencari laba
Lingkup Organisasi SektorPublik
 Bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan variatif
 Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
 Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
 Faktor Ekonomi
 Faktor Politik
 Faktor Kultural
 Faktor Demografi
Quote…
 Quote…
 "Public organizations tend to have goals that
are difficult to quantify, meaning that it is
difficult to measure outcomes. The purpose of a
public organization is to provide something in a
‘good way,’ in a ‘proper way,’ or in an ‘efficient
way.’
 Jan-Erik Lane, in Kooiman and Eliassen’s
Manag ing Public O rg anizatio ns, p. 51 .
The strategic triangle
A new approach to strategic management in the public sector:
The strategic triangle (adapted from Moore, 1995)
Three three main management dimensions
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Political management
Political support as “… an axiomatic principle of
public sector management.”
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Cooperation management
Collaboration,
coproduction and networking
between social actors
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
Operations Management
Maximizing efficiency
and effectiveness
(Managing up)
(Managing outward)
(Managing down)
Key person:
Head of department
responsible for all three
dimensions of strategic
management
Key persons:
Middle management
main responsibility for cooperation and
operations management
Key persons:
Staff
main responsibility for
operations

More Related Content

What's hot

Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
93220872
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
Kasmiah Ali
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
Fajar Dolly
 
Penilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawaiPenilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawai
Abdul Alfiansyah
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PLUR
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Fahrul Azmi
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
National Resilience Institute of Republic Indonesia
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
Steelyana Indriasari
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
93220872
 
Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
Ary Ajo
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Siti Sahati
 

What's hot (20)

Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Penilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawaiPenilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawai
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan KebijakanDampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
Dampak, Evaluasi, dan Perubahan Kebijakan
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1Analisis kebijakan-publik1
Analisis kebijakan-publik1
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 

Similar to Konsep Dasar msp fd

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
MAP551
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
renijuliati
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
Kasmiah Ali
 
Humasqhu
HumasqhuHumasqhu
Humasqhulolii12
 
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptxManajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
LindaBambungan
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
djayenggunade
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-anMateri 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Operator Warnet Vast Raha
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Operator Warnet Vast Raha
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
walfie
 
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptxBab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
zulaikha zubir
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
RastriKusumaningrum
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
Operator Warnet Vast Raha
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Frans Dione
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
janeskawidia
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktklailashare
 
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governancePergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
trio Saputra
 
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.pptKEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
RastikaLiaran1
 

Similar to Konsep Dasar msp fd (20)

pertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptxpertemuan 2.pptx
pertemuan 2.pptx
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy Administrasi Negara &Public Policy
Administrasi Negara &Public Policy
 
Humasqhu
HumasqhuHumasqhu
Humasqhu
 
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptxManajemen Keuangan Kesehatan.pptx
Manajemen Keuangan Kesehatan.pptx
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
2. Reformasi_Administrasi_Publik EDIT.pptx
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-anMateri 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an
 
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
Materi 1-pengertian-dan-tipe-teori-an (1)
 
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
Edit bahan pert-ii-pengantar-akp-2011
 
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptxBab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
Bab 1 Pengenalan Perhubungan Awam.pptx
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Kebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaranKebijakan pemekaran
Kebijakan pemekaran
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
Materi  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptxMateri  2 - PARADIGMA AN-   2020 .pptx
Materi 2 - PARADIGMA AN- 2020 .pptx
 
kebijakan dan perencanaan sosial
 kebijakan dan perencanaan sosial kebijakan dan perencanaan sosial
kebijakan dan perencanaan sosial
 
Perumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktkPerumusan kebijakanpubliktk
Perumusan kebijakanpubliktk
 
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governancePergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
Pergeseran paradigma-adm-publik-ke-governance
 
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.pptKEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
KEBIJAKAN_PUBLIK-Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan.ppt
 

More from Frans Dione

Metodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptxMetodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptx
Frans Dione
 
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptxAdministrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
Frans Dione
 
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fdKekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
Frans Dione
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
Frans Dione
 
Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020
Frans Dione
 
Smartcity and information system fd
Smartcity and information system fdSmartcity and information system fd
Smartcity and information system fd
Frans Dione
 
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fdDinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Frans Dione
 
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
Frans Dione
 
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
Frans Dione
 
08 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-201908 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-2019
Frans Dione
 
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
Frans Dione
 
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem  akuntabilitas kinerja kinerja fdSistem  akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Frans Dione
 
Kepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fdKepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fd
Frans Dione
 
Manajemen perubahan
Manajemen perubahan Manajemen perubahan
Manajemen perubahan
Frans Dione
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Frans Dione
 
Konflik keorganisasian fd
Konflik keorganisasian   fdKonflik keorganisasian   fd
Konflik keorganisasian fd
Frans Dione
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Frans Dione
 
Teori modernisasi fd
Teori modernisasi fdTeori modernisasi fd
Teori modernisasi fd
Frans Dione
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fd
Frans Dione
 
Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan
Frans Dione
 

More from Frans Dione (20)

Metodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptxMetodologi Penelitian - FD.pptx
Metodologi Penelitian - FD.pptx
 
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptxAdministrasi Perkantoran-FD.pptx
Administrasi Perkantoran-FD.pptx
 
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fdKekuasaan dan kepemimpinan fd
Kekuasaan dan kepemimpinan fd
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020Evaluasi spbe fd-2020
Evaluasi spbe fd-2020
 
Smartcity and information system fd
Smartcity and information system fdSmartcity and information system fd
Smartcity and information system fd
 
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fdDinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
Dinamika politik-dan pemerintahan lokal-fd
 
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd10 metode mengukur kinerja organisasi fd
10 metode mengukur kinerja organisasi fd
 
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
09 faktor pengaruh dan masalah kinerja
 
08 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-201908 penilaian-kinerja-pns-2019
08 penilaian-kinerja-pns-2019
 
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
07 kesalahan dan meode-metode penilaian kinerja - fd
 
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem  akuntabilitas kinerja kinerja fdSistem  akuntabilitas kinerja kinerja fd
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fd
 
Kepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fdKepemimpinan dalam konteks fd
Kepemimpinan dalam konteks fd
 
Manajemen perubahan
Manajemen perubahan Manajemen perubahan
Manajemen perubahan
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
Konflik keorganisasian fd
Konflik keorganisasian   fdKonflik keorganisasian   fd
Konflik keorganisasian fd
 
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdPerkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fd
 
Teori modernisasi fd
Teori modernisasi fdTeori modernisasi fd
Teori modernisasi fd
 
Modal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fdModal sosial dalam pembangunan fd
Modal sosial dalam pembangunan fd
 
Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan Teori ketergantungan lanjutan
Teori ketergantungan lanjutan
 

Recently uploaded

Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
bkpsdmkamparkab
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
firlanarahmania
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 

Recently uploaded (10)

Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNSPeraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2017 Tentang Manajemen PNS
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air MinumInpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
Inpres No 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 

Konsep Dasar msp fd

  • 1. KONSEP DASAR MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK PERTEMUAN 1 (Kuliah Pengantar) Dosen : Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si
  • 2. Defenitions of Public  Kata publik merupakan terjemahan langsung dari kata public dalam bahasa Inggris yang berakar pada dua sumber. Pertama, dari bahasa Yunani yaitu pubes (dalam bahasa sehari-hari kita mengenal istilah puber) yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan yang bersifat fisikal, emosional maupun intelektual.  the public menunjuk pada “the co m m unity in g e ne ral” atau “part o f the co m m unity having a particular inte re st in co m m o n. ”  “o f, fo r, co nne cte d with, o wne d by, do ne fo r o r do ne by, kno wn to , pe o ple in g e ne ral. ” (Hornby.dkk dalam Kartasasmita, 2006:3-6).  “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”
  • 3. Definitions of public administration  “Public Administration has to keep the state going and exercise its public authority” (K. Walter, R. Stillman, 1996)  both an academic discipline and a field of practice  Public administration houses the implementation of government policy and an academic discipline that studies this implementation and that prepares civil servants for this work.  As a "field of inquiry with a diverse scope" its "fundamental goal... is to advance management and policies so that government can function.” (Miller dkk, 1989) “  "the management of public programs“(Denhardt) the "translation of politics into the reality that citizens see every day“(Donald) 3
  • 4. • Public Management • Public Administration• Public Administration The same subject Or Different subject?
  • 5. Manajemen Publik bagian dari Administrasi Publik Rosenbloom : •Administrasi Publik = penerapan teori dan proses manajerial, politik dan hukum guna menjalankan mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke masyarakat. Ott, Hyde and Shafritzs : •Manajemen publik = cabang dari bidang ilmu yang lebih luas yaitu ilmu administrasi negara. •Manajemen publik = sub bidang administrasi negara yang bersifat tehnis ( technical sub-field of public administration) •Public management focuses on public administration as a proffession and on the public manager as a practitioner of that proffession…
  • 6. Manajemen Publik = manajemen instansi pemerintah • Secara khusus manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi pemerintah (Keban,2004) Woodrow Wilson : 1. Pemerintah sbg setting utama organisasi 2. Fungsi eksekutif sbg fokus utama 3. Prinsip manajemen sbg kunci pengembangan kompetensi administrasi 4. Metode perbandingan sbg metode pengembangan bidang administrasi
  • 7. Pergeseran Paradigma :  Old Public Administration (OPA)  New Public Administration (NPA)  New Public Management (NPM)  New Public Service (NPS)
  • 8. Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:  Tidak mencari keuntungan finansial  Dimiliki oleh publik  Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham  Keputusan berdasarkan konsensus
  • 9. Kelompok Organisasi Sektor Publik:  Lembaga Pemeritah  Organisasi Agama  Organisasi Sosial  Yayasan  Institusi Pendidikan  Organisasi Kesehatan
  • 10. Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional  Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya  Pola manajemen keuangan hampir sama (dlm arti ekonomis).  Beberapa mempunyai output produk yang sama  Diatur oleh peraturan perundangan
  • 11.
  • 12. Manajemen Publik = pada dasarnya Fungsi-fungsi Manajemen Publik sama dg Manajemen Bisnis • Public management, focused on government and non-profit administration, contends that private and public project management are similar. Therefore, government officials can learn from the management methods used in the private sector. (wisegeek.com)
  • 13. Manajemen Publik dan Manajemen Bisnis sama-sama menjalankan Fungsi Umum Manajemen Fungsi Umum Manajemen (Graham T. Allison, 1986) •Fungsi Strategi – Menetapkan tujuan dan prioritas organisasi (rencana jangka panjang) – Merumuskan rencana operasional •Fungsi Manajemen Komponen Internal – Organizing dan staffing – Menggerakkan pegawai (directing) dan manajemen SDM – Manajemen sarana dan prasarana – Kontrol kinerja •Fungsi Manajemen Komponen Eksternal – Berurusan dengan unit2 orgn. eksternal – Berurusan dengan organisasi independen – Berurusan dengan media massa dan masyarakat umum
  • 14. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004) 1.Perencanaan a. menciptakan kebijakan, tujuan dan standard b. Mengembangkan aturan dan prosedur c. Mengembangkan rencana d. Melakukan ramalan (prediksi, forecasting) e. Menganalisis lingkungan f. Mengevaluasi efektivitas proses perencanaan 2. Pengorganisasian a. Membagi tugas pada setiap orang b. Menciptakan struktur c. Mendelegasikan otoritas d. Menciptakan garis otoritas dan komunikasi e. Koordinasi pekerjaan bawahan f. Mengevaluasi proses pengorganisasian
  • 15. Manajemen Publik = Fungsi Umum Manajemen Donovan dan Jackson (dalam Keban,2004) 3.Staffing a. Menentukan tipe orang yg dipekerjakan b. Merekrut orang c. Menseleksi pegawai d. Melakukan training dan pengembangan pegawai e. Melakukan penilaian kinerja f. Mengevaluasi program staffing 3.Leading a. Mendorong pegawai melakukan pekerjaannya b. Memelihara semangat kerja c. Memotivasi pegawai d. Menciptakan iklim organisasi yg kondusif e. Koordinasi pekerjaan bawahan f. Mengevaluasi proses leading 3.Controlling a. Menetapkan standard b. Menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan c. Mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas d. Mengevaluasi kinerja
  • 16. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:  Tujuan Organisasi  Sumber Pendanaan  Peraturan Perundang-undangan  Kepemilikan  Pertanggungjawaban  Struktur Organisasi  Anggaran  Basis Akuntansi  Tolak Ukur
  • 17. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi Sektor SwastaSektor Publik
  • 18. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan: Sektor Publik Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis (Walaupun ada pergeseran trend) Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
  • 19. Lingkup Organisasi SektorPublik  Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif  Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja  Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:  Faktor Ekonomi  Faktor Politik  Faktor Kultural  Faktor Demografi
  • 20. Quote…  Quote…  "Public organizations tend to have goals that are difficult to quantify, meaning that it is difficult to measure outcomes. The purpose of a public organization is to provide something in a ‘good way,’ in a ‘proper way,’ or in an ‘efficient way.’  Jan-Erik Lane, in Kooiman and Eliassen’s Manag ing Public O rg anizatio ns, p. 51 .
  • 21. The strategic triangle A new approach to strategic management in the public sector: The strategic triangle (adapted from Moore, 1995) Three three main management dimensions Political management Political support as “… an axiomatic principle of public sector management.” Political management Political support as “… an axiomatic principle of public sector management.” Cooperation management Collaboration, coproduction and networking between social actors Cooperation management Collaboration, coproduction and networking between social actors Operations Management Maximizing efficiency and effectiveness Operations Management Maximizing efficiency and effectiveness (Managing up) (Managing outward) (Managing down) Key person: Head of department responsible for all three dimensions of strategic management Key persons: Middle management main responsibility for cooperation and operations management Key persons: Staff main responsibility for operations