Dokumen tersebut membahas perkembangan paradigma administrasi publik, mulai dari paradigma administrasi publik lama, baru, manajemen publik baru, hingga layanan publik baru. Paradigma-paradigma tersebut masing-masing memiliki pendekatan berbeda terhadap hubungan antara politik dan administrasi serta peran negara.

1. 1
PERKEMBANGAN
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
(PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK)
Kariono
kariono.mapuma@gmail.com
HP. 081397717913
Magister Administrasi Publik
Universits Medan Area
2015

2. TOPIK :
• Administrasi Publik Sebelum Menjadi
Disiplin Ilmu (Administrasi Publik
Sebelum Tahun 1887 )
• Administrasi Publik Sebagai Disiplin
Ilmu (Paradigma Administrasi Publik)
• Definisi Paradigma
• Paradigma Old Public
Administration
• Paradigma New Public
Administration
• Paradigma New Public Management
• Paradigma New Public Service

3.  Administrasi Publik Sebelum Menjadi Disiplin
Ilmu (Administrasi Publik Sebelum sebelum
Tahun 1887)
• Administrasi Publik Sebagai
Disiplin Ilmu (Paradigma
Administrasi Publik)

4.  PIMIKIRAN CONFUCIUS ( Plato, Aristoteles,
Marchiavelli, Montesquieu, Rousseu,
Bonnin, Hegel,Vivien,Mil ) sudah mengenal
administrasi publik dimana salah satu
prinsip yang disampaikan pelayanan publik
harus memiliki moralitas yang baik ( Pihak
yang memerintah harus memberi contoh
yang baik pada pihak yang diperintah
4

5.  Plato (The Laws ) masa yunani Kuno 
membagi administrasi kedalam tiga
cabang Pengawas Kota, Pengawas
agora, dan Pengawas tempat ibadah
serta menggambarkan tugas dan
kewajiban, bagaimana menentukan
jumlah serta proses seleksinya
 Aristoteles ( Politics ) / ( On Athennian
Constituon )  menambahkan satu
jenis pengawasan lagi pengawas daerah
pedalaman
5

6.  Marchiavelli( The Prince )  Administrasi sebagai pelayan
publikyang membantunegara
 Montesquieui ( The Spirit of Laws)  Administrasi sistem
regulasi dalampenerapanhukum melalui pedoman-pedoman
operasional
 Rosseau( The Sosial Contract )  bahwaketikanegarasemakin
besar beban administrasi akan menjadi besardalammendukung
berlangsungnyanegara
6

7.  Vivien( Etudesadministratives) ada dikotomi antaraadministrsi
dan politik, Fungsi eksekutif dibagi duayaitufungsi politik(
membuat kebijakan / aturan) dan administrasi ( yang menjalankan
aturan/kebijakan )
 Hegel ( the Philosophy Of Rights ) Administrasi sebagai pelayan
publikfungsi sebagai “ buffer “ dalam melawan tirani
7
KESIMPULAN :
 Bahwa BerdasarkanTulisan Kuno ( Jauh Sebelum Wilson )
Administrasi Publik Sudah Gencar Dipersoalkan

8.  Pada perkembangan Administrasi sebagai
disiplin Ilmu mengalami beberapa proses
pergantian cara pandang (paradigma).
 Menurut Nicholas Henry ( Public Administration
And Public Affairs ) menyatakan terdapat krisis
definisi administrasi dalam administrasi publik
dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa
pemahaman administrasi bisa dipahami lewat
paradigma
 Henry mengutip pendapat RobertT.
Golembiewski Bahwa standart disiplin ilmu
mencakup Locus dan Focus
8

10. Etymology :
The word paradigm comes from the Greek
word “paradeigma” which means “pattern”
or “example”, from the word “paradeiknunai”
meaning “to demonstrate”.
Oxford English Dictionary :
defines paradigm as “ a pattern or model, an
exemplar”

11. American Heritage
Dictionary..Paradigm.pps
• Paradigm : A set of
assumptions, concepts, and
values, and practices that
constitutes a way of viewing
reality for the community that
shares them

12. • Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat
ditelusuri dari perubahan paradigmanya
• THOMAS S KUHN (1970), Paradigma
merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai,
metode-metode, prinsip dasar atau cara
memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh
suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa
tertentu
• Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau
mengalami krisis (anomalies), kepercayaan terhadap cara pandang
tersebut menjadi luntur, dan cara pandang yang demikian menjadi
kurang berwibawa. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih
sesuai, atau dengan kata lain muncul suatu paradigma baru
• Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik,
“anomalies” pernah terjadi beberapa kali, dan terlihat pada pergantian
cara pandang yang lama dengan yang baru oleh sekelompok pakar

13. • Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu
administrasi publik, “anomalies” pernah terjadi
beberapa kali, dan terlihat pada pergantian cara
pandang yang lama dengan yang baru oleh
sekelompok pakar, yaitu :
• Paradigma Old Public Administration
• Paradigma New Public Administration
• Paradigma New Public Management
• Paradigma New Public Service

15. Paradigma Administrasi Publik Lama
• Istilah lain : Administrasi Publik Klasik/
Tradisional
• Pelopor :
– Woodrow Wilson - “The Study of
Administration”(1887)
– F.W. Taylor – “Principles of Scientific
Management”
• Ide pokok :
– Dikotomi Politik-Administrasi
– Prinsip-Prinsip Manajemen(manajemen
ilmiah)

16. Woodrow Wilson:
• Untuk mengembangkan kapasitas birokrasi
diperlukan pembaharuan administrasi publik untuk
meningkatkan profesionalisme administrasi birokrasi
• Kinerja birokrasi buruk krn spoils system  politized
bureaucracy.
– Administrasi publik yg profesional hanya dapat terwujud
bila birokrasi lepas dr kepentingan politik.
• Untuk itu diperlukan ilmu yang diarahkan untuk
melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak
aparatur publik yang profesional  Ilmu
Administrasi Publik

17. Ada 2 pokok pikiran Wilson yang
menjadi focus studi adm. publik
saat itu:
1. Pembedaan antara politik dan
administrasi (Dikotomi Politik –
Administrasi )
2. Perlunya pengembangan struktur
dan strategi manajemen
administrasi yang dapat
membuat organisasi publik dan
manajernya bertindak dengan
cara seefisien mungkin.

18. Dictum :
• Administration lies outside the
propersphere of politics.
• Administrative questions are not
political questions.
• Although politics sets the tasks
for administration, it should not
be suffered to manipulate its
offices.

19. POLITIK ADMINISTRASI
fokus pada kebijakan atau
ekspresi (formulasi) dari
kehendak rakyat
mempelajari masalah
pemerintahan, politik, dan
pengambilan keputusan /
kebijakan publik.
Badan legislatif
pelaksanaan atau
implementasi dari kebijakan
atau kehendak rakyat
mempelajari masalah-
masalah organisasi dan
manajemen internal
organisasi birokrasi
pemerintah
Badan eksekutif/birokrasi

20. Ide-ide Pokok Adm. Publik Lama
• Administrasi publik tdk banyak
berperan dalam perumusan kebijakan
publik; adm. publik lebih berkenaan
dgn fungsi implementasi kebijakan 
organisasi dan manajemen  Neutral
expertise
• Program publik dilaksanakan melalui
organisasi hirarkis- birokratis
• Nilai utama : nilai/rasionalitas
ekonomi (efisiensi dan efektivitas)

21. Hubungan Administrasi Publik Dengan Ilmu Politik
21
PROSES PEMERINTAHAN
TAHAP I TAHAP II
PENENTUAN
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
ILMU POLITIK ADMINISTRASI
PUBLIK

22. Prinsip-Prinsip Administrasi
• Bidang administrasi = bidang
bisnis
•Prinsip-prinsip manajemen
“businesslike” = pedoman
kerja birokrasi publik 
efisiensi dan efektivitas

23. Prinsip-Prinsip Administrasi
Efisiensi dan efektivitas terwujud melalui
organisasi yg berstruktur hirarkis  Birokrasi :
- unity of command
- hierarchical authority
- strict division of labour
.
The work of the executive was POSDCORB
bureaucratic

25. Paradigma New Public Administration
• Berkembang mulai awal tahun 1970
• Tokoh : Frank Marini, George Frederickson -
“Toward A New Public Administration ; The
Minnowbrook Perspective“ :
• Kinerja administrasi publik tidak hanya
dinilai dari pencapaian nilai ekonomi
,efisiensi, dan efektivitas ,tapi juga pada nilai
“social equity” (disebut sebagai pilar ketiga
setelah nilai efisiensi dan efektivitas)

26. • Public administration is not merely the instrument
for executing public policy.The public bureaucracies
in modern society impact political system in any way
• Not only are important issues decided within the
bureaucracy,, public organizations direct the
attention of the public and play a significnt role in
setting the public agenda
• The study of public dministration must be drawn
away from narrow studies of administrative
procedures to broders concern for the way in which
policies are shaped, confirmed, and managed in a
democratic society.
 Kontinuum Politik Administrasi

27. Orientasi Tujuan - Orientasi internal
- Pengutamaan pada
tujuan organisasi
- Manusia sbg makhluk
mekanistik
- Orientasi eksternal
-Pengutamaan pada
tujuan individu dan sosial
- Manusia sbg mahkluk
yg humanistik
Nilai Rasionalitas ekonomis:
Efisiensi
Ekonomi
Efektivitas
Humanism :
Relevansi
Social equity
Orientasi pada klien
Struktur organisasi Birokratis
Hirarkis
Non Birokratis
Partisipatif
Proses Manajemen tradisional Distributif
Integratif
Boundary-exchange
Socio-emotional
Old Public Administration New Public Administration

29. • Mulai muncul tahun 1980-an dan menguat
tahun 1990-an sampai sekarang
• Istilah lain : managerialism, reinventing
government, administrasi publik sbg
governance, public-private partnership, dsb
Prinsip :
Run government like a business
Market as solution to the ills in public sector

30. Karakteristik New Public Management
• Lebih terfokus pada hasil (kinerja, output, outcome)
• Perubahan dari birokrasi klasik ke birokrasi yang lebih
fleksibel dan berorientasi pasar (market-based)
• Tujuan organisasi dan individu ditetapkan secara jelas
sehingga menjadi dasar penilaian hasil dan indikator kinerja
• Fungsi pemerintah lebih ramah pada pasar (market-
friendly state), lebih bersifat mengarahkan dan
menfasilitasi (steering) daripada menjalankan atau
melaksanakan pelayanan publik secara langsung (rowing)
• kecenderungan mengurangi fungsi-
fungsi pemerintah melalui privatisasi

31. Old Public Administration
• Administrasi publik sebagai
penyedia layanan. Pelayanan
publik secara langsung melalui
badan-badan pemerintah -negara
sebagai aktor utama  Rowing
• Publik dianggap sebagai ‘client”
atau pihak yang tergantung pada
layanan negara
• Manusia sbg makhluk mekanistik
yang perlu diarahkan,
dikendalikan dan dilayani
New Public Management
• Steer not Row, birokrasi tidak
mesti menjalankan sendiri tugas
pelayanan publik, tetapi dapat
melimpahkan tugas tersebut ke
pihak lain melalui sistem kontrak
atau swastanisasi.
• Publik sebagai “customer”. Relasi
birokrasi dan pengguna jasa
dipahami sebagaimana transaksi
bisnis.
• Publik pengguna layanan publik
sebagai “customer” (konsep
ekonomi liberal “economic
man”)yang tindakannya
dimotivasi dorongan utk
memaksimalkan pemenuhan
kebutuhan material

33. New Public Service
• Konsep yang dimunculkan dalam tulisan Janet
V. Dernhart dan Robert B. Dernhart berjudul “
The New Public Service : Serving ,not Steering.
• Tujuan :
Meng’counter’ paradigma administrasi yang
menjadi arus utama (mainstream) saat ini -
New Public Management
• Prinsip :
Government shouldn’t be run like a business, it
should be run like a democracy

34. New Public Service
• Serve citizen,not customer
• Seek the public interest
• Value citizen over
entrepreneurship
• Think strategically act
democratically
• The focal point of public management is
to best serve the citizenry rather than
meet the need of the customer
• The greater good of public management
is pursuit of public interest
• Citizenship rather than entrepreneurship
is rooted in democratic pluralism which
is a key feature of public service
• Democratic principles and processes
rather than business purposes is the key
to sound strategic thinking.

35. New Public Service
• Recognize that
accountability is not
simple
• Serve rather than
steer
• Value people not just
productivity
• Accountability is difficult to
attain because it requires hard
work and commitment on the
part of the servant and on the
served.
• The best public manager is the
servant manager
• The ultimate end of of a public
manager is respect the people
who he serves rather than
focusing on output and
productivity measures.

36. New Public Management New Public Service
Publik pengguna layanan publik
sebagai “customer” (konsep
ekonomi liberal “economic
man”)yang tindakannya
dimotivasi dorongan utk
memaksimalkan pemenuhan
kebutuhan material.
Publik sebagai “citizen” atau
warga negara yang mempunyai
hak dan kewajiban publik yang
sama.
Citizen adalah pengguna layan-
an publik dan juga subyek
berbagai kewajiban publik.
Karena itu, adm. Publik
tidak hanya responsif pada
“customer”, tapi juga pada
pemenuhan hak-hak publik

37. Relasi Birokrasi dan Publik/Masyarakat
Old Public Administration
New Public Management
New Public Service
Publik sbg “client” =
dependent/follower yang
menerima layanan
Publik sbg “customer” =
individu yg otonom Relasi :
sukarela; rational choice
Publik sbg “citizen” = warga
negara dgn hak dan
kewajiban yg sama ; Relasi :
tidak semata sukarela tapi
juga “coercive”

38. Bagaimana kepentingan publik dirumuskan ?
Old Public Administration
New Public Management
New Public Service
Formulasi kebijakan monopoli
dari legislatif/politisi- Dikotomi
Politik dan Administrasi.
Pilihan/keputusan individu
(customer) lebih diutamakan drpd
keputusan/pilihan kolektif
Peran negara membantu
warganegara mengartikulasikan
kepentingan publik; menyediakan
forum bagi dialog publik

39. EMPAT FASE
ADMINISTRASI PUBLIK
• G. Shabbir Cheema (2007) mengungkapkan empat fase
administrasi pulik yang juga menggambarkan perkembangan
paradigma administrasi publik, yaitu :
1. Traditional Public Management, yang berorientasi pada hirarkhi,
kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-rational,otoritas
dan profesionalitas
2. Public Management, yang memusatkan perhatian pada penerapan
prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian
sumberdaya, efektivitas, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih
sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan
juga peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran
sektor publik, dan memperkecil domain dari traditional public
administrastion.
39

40. 3. New Public Management, yang diarahkan pada prinsip
fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil,
out-sourching, dan contacting-out, serta promosi etika profesi
dan majemen dan anggaran berbasis kinerja.
4. Governance, yaitu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan,
dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola
melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor
swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses
dimana para warga masyarakat dan kelompok dapat
mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai
perbedaan-perbedaannya dan menjalankan hak dan
kewajibannnya.
• Pemerintah diharapkan dapat memainkan peranannya dalam
menciptakan lingkungan politik dan hukum yang sehat,
sementara sektor swasta memainkan peranannya dalam
menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapata, sedangkan
masyarakat madani (civil society) menyelenggarakan interaksi
sosial dan politik secara sehat.
40

41. PERKEMBANGAN ILMU DAN PRAKTEK SEKTOR PUBLIK,
DARI ADMINISTRASI KE MANAJEMEN
PARADIGMA I (<1900)
Pengelolaan negara
secara primitif,
kemudian berkembang
menjadi monarki
danperlahan mulai
mengenal administrasi
pra modern dan
birokrasi. Munculnya
cameralis di Prusia dan
Austria abad 18 dan
sistem perwakilan di
Inggris dan AS
41
PARADIGMA II (1900 - 1926): Paradigma dikotomi Administrasi dan Politik. Politik membuat kebijakan atau
melahirkan kehendak negara dan administrasi melaksanakan kebijakan atau keinginan tersebut.
• Politik tidak boleh mengganggu administrasi
• Manajemen memberikan symbangan keilmiahannya pada administrasi
• Administrasi Publik ilmu yang bebas nilai
• Misi ilmu Administrasi Publik adalah ekonomis dan efisiensi. Tokoh : FJ. Goodnow, LD White.
PARADIGMA III (1927 - 1937: Paradigma Prinsip Administrasi. Lebih fokus pada administrasinya.
Fokus pada universalitas Administrasi Publik. Titik berat pada organisasi dan eselon tertinggi
administrasi publik. POSDCORB. Tokoh : LH Gullick & L UrwickCI Bernard, H. Simon.
PARADIGMA IV (1950 - 1970: Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik
Kegiatan dari Administrasi Publik juga adalah kegiatan dari ilmu politik. Tokoh. D. Waldo
PARADIGMA V (1956 - 1970: Paradigma Administrasi Publik sebagai ilmu, yaitu
ilmu tentang organisasi dan manajemen klasik. Masalah : bagaimana
membedakan manajemen swasta dengan negara karena keduanya
disamakan. Tokoh : H. Simon, R. Cyert. JC March, JD Thomson.
PARADIGMA VI (> 1970) : Paradigma Administrasi Publik sebagai
Administrasi Publik. Fokus kepada organisasi, kebijakan publik dan
manajemen. Tokoh : G. Frederickson, Frank Marini, Ostorm,
Buchanan
PARADIGMA VII(> 1970) : Paradigma Administrasi Publik sebagai
Manajemen Publik. Administrasi digantikan oleh manajemen
Tokoh : PF Drucker, D. Osborne, T. Gaebler, P. Plastrick, G. Rainey,
Norman Hyn, GE Caiden, Owen E. Hughen.
1900 1927 1950 1956 1970

42. PARADIGMA BARU ADMINISTRASI PUBLIK
Dari “Public Management” Menuju “Public Governance”
42
Tony Bovaird dan Elke Loffler (ed.). Public Management and Governance.
London: Routledge, 2003.
Perkembangan manajemen publik dalam pelayanan publik
menghadapi tantangan berat terutama dalam memposisikan
masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Dalam konsep manajemen
publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan, atau sekedar
pengguna layanan. Tentu hal ini merupakan cara pandang yang dapat
memunculkan masalah karena pada hakekatnya masyarat tidak
sekedar pengguna tapi justeru stakeholder utama layanan publik
sebagai konsekuensi posisi masyarakat sebagai warga (citizen).

43. • Dengan demikian pada dasarnya terdapat
perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap
masyarakat dalam pelayanan publik. Jika dalam
manajemen publik masyarakat dianggap sebagai
klien sehingga ia merupakan bagian dari market
contract maka dalam kepemerintahan publik
masyarakat dipangdang sebagai warga yang
merupakan bagian dari social contract.
• Dalam kondisi inilah, terjadi perubahan dari
manajemen publik menuju kepemerintahan publik
(public governance).
43

44. • Mengenali kepemerintahan publik pada dasarnya tidak sesulit
mendefinisikannya dalam wacana akademik.
Secara praktek, telah banyak praktisi yang telah melakukannya sehingga
kepemerintahan publik akan dengan mudah diterima dalam
implementasinya. Namun dalam mendefinisikannya tentu akan
menghadapi kesulitan dan perdebatan sengit.
• Kepemerintahan publik jelas merupakan konsep positivistik
karena jelas berusaha mengarahkan apa yang seharusnya
dilakukan oleh organisai-organisasi publik.
• Sekedar sebagai sandaran, perlu diketahui beragam isu yang
dilontarkan oleh berbagai organisasi internasional tentang
kepemerintahan yang baik (good governance).
• Isu-isu tersebut adalah: partisipasi publik, tranparansi, kesetaraan
(gender, ras, agama, usia, kelompok, dll), perilaku yang jujur dan
etis, akuntabilitas, dan keberlangsungan.
44

45. • Implementasi isu tersebut tentu memerlukan
kesepakatan di antara stakeholder. Kesepakatan
tersebut bisa saja berbeda antar tempat dan antar
waktu.
• Untuk itu, Bovaird menawarkan definisi
kepemerintahan publik sebagai landasan berpijak
bagi pengembangan konsep dan praktika
kepemerintahan publik.
• Konsep tersebut dimaknai sebagai “the way in
which stakeholders interact with each other in order
to influence the outcomes of public policies.”
45

46. Konsep Good Governance
• Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu
sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi public dewasa ini.
• Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada
pemerintah yang baik adalah sejalan dengan
meningkatkannya tingkat pengetahuan dan pendidikan
masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.
• Pola lama penyelenggaraan pemerintah, kinii sudah tidak
sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah.
• Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan
sudah seharusnya direspons oleh pemerintahan dengan
melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
46

47. • Dari segi fungsional, aspek : governance dapat ditinjau dari apakah
pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan efesien dalam upaya
mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana
pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi dan terjadi inefisiensi.
• Governance menurut defenisi dari World Bank adalah adalah cara bagaimana
kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dan
sosial guna pembangunan masyarakat (the way state power is used in
managing economic and social resources for development and society).
• Sementara UNDP mendefinisikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik,
ekonomi,dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada
semua tingkatan (the exercise of political, economic, and administrative
authority to manage a nation’s affair at all levels).
• Berdasarkan defenisi terakhir ini, governance mempunyai tiga kaki (three
legs), yaitu :
1. Economicgovernancemeliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes)yang memfasilitasi terhadap
eguity, poverty dan quality of live.
2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3. Administrasi governance adalah system implementasi proses kebijakan.
Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu:
 state (Negara atau pemerintaha),
 private sector (sector swasta atau dunia usaha), dan
 society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya
masing-masing.
47

48. 48
THE THREE LEGS OF GOVERNANCE
ECONOMI C
GOVERNMENT
a. AKTIVITAS EKON.
b. DLM NEGERI
c. INTERAKSI PENYEL.
KONOMI
d. IMPLEMENTASI
(EQUITY, QUALITY,
POVERTY OF LIFE
ADMINISTRATIVE
GOVERNMENT
SISTEM PROSES
KEBIJAKAN
POLITICAL GOV
PROSESPEMBUATANKEPUTUSAN
UNTUKFORMULASIKEBIJAKAN

49. Perbandingan Istilah Government
dengan Governance
No Urusan
perbandingn
Kata Government Kata Governance
1 Pengertian Dapat berarti badan lembaga atau fungsi
yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi
dalam suatu Negara
Dapat berarti cara, penggunaan atau
pelaksanaan
2 Sifat hubungan Hirarkis, dalam arti yang memerintah
berada di atas sedangka warga
Negara yang diperitah ada di bawah.
Hiterarkhis, dalam arti ada keseteraan
kedudukan dan hanya berada dalam
fungsi
3 Komponen yang
terlibat
Sebagai subyek hanya ada satu yaitu
instansi pemerintah.
Ada tiga komponen yang terlibat yaitu :
1) sector public;
2) sector swasta;
3) masyarakat.
4 Pemegang
Peran
Domonan
Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan
fungsinya masing-masing
5 Efek yang
diharapkan
Kepatuhan warga Negara Partisipasi warga Negara.
6 Haisil akhir yang
diharapkan
Pencapaian tujuan Negara melalui
kepatuhan warga Negara
Penciptaan tujuan Negara dan tujuan
masyarakat melalu partisipasi sebagai
warga Negara maupun sebagai warga
masyarakat
49

50. GOOD GOVERNANCE
50
STATE SOCIETY
PRIVATE
SEKTOR

51. 51
HUBUNGAN ANTARA KETIGA PILAR GOOD GOVERNANCE

52. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)
1. Participation. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik
secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili
kepentingannya. Partisipasi dan berbicara serta berpartisipasi secara kunstruktif.
2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hak
asaasi manusia.
3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. Consensus orientation. Good governance menjadi peran kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihn terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan
maupun prosedur.
6. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang
telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan
masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga stakeholders.
Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan staf keputusan yang dibuat, apakah
keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
8. Strategic vsion. Para pemimpin dan public harus mempunyai prespektif good governance
dan pembangunan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang
diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
52

53. Tugas 2
• Lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good
governance di Indonesia. Menurut Saudara prinsip mana yang sudah
dapat diterapkan dan prinsip mana yang belum dapat dilaksanakan.
Berikan alasan Saudara
• Ketentuan Penulisan tugas :
• Tugas diketik dalam MS Office dan diberi nama file sesuai dengan nama
Saudara dan ditambah angka tugas ke berapa ( Mis: Andi
Hakim_2A.doxc)
• Tugas dikirim melalui e-mail ke : kariono.mapuma@gmail.com
• Subject : Tugas 2A Prinsip Adm Publik MAP UMA
• Bagi yang belum mengirim, lampirkan paspoto dan diberi nama Saudara
(Mis: Andi Hakim.jpg}
53

54. 54