Keuangan publik dan kebijakan fiskal

1. KEUANGAN PUBLIK
DAN KEBIJAKAN FISKAL
(APBN DAN APBD)

2. A n g g a r a n
P e n d a p a t a n
m e m i l i k i
f u n g s i
O t o r i s a s i
P e r e n c a n a a n
P e n g a w a s a n
D is t r i b u s i
S t a b i l i t a s
d i b a g i
m e n j a d i
P u s a t
D a e r a h
d a s a r
h u k u m
P a s a l 2 3 B a b V I I U U D 1 9 4 5
U U N o . 1 7 T a h u n 2 0 0 3
p e n y u s u n a n n y a
m e m p e r t i m b a n g k a n
b e r k a i t a n
d e n g a n
K e b i ja k a n
F i s k a l
H a r g a M i n y a k I n t e r n a s i o n a l
K u o t a P r o d u k s i M i n y a k
M e n t a h T a n a h O P E C
P e r t u m b u h a n E k o n o m i
I n f l a s i
S u k u B u n g a
N il a i T u k a r R u p i a h t e r h a d a p
D o l l a r
d ib e d a k a n
a t a s
P e n s t a b il
O t o m a t i k
K e b i j a k a n F i s k a l
D i s k r e s i o n e r
b e r d a s a r k a n s i s t e m
a n g g a r a n d i b e d a k a n
A n g g a r a n
S u r p l u s
A n g g a r a n
D e f i s i t
A n g g a r a n
S e i m b a n g

3. PENGERTIAN APBN DAN APBD
• APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci
yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran
negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang bersangkutan.
• APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci
yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran
daerah selama satu tahun.
• Periode APBN dan APBD di Indonesia adalah dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

4. RAPBN di susun oleh pemerintah dan DPR
dimulai dengan pembicaraan yang bersifat
kualitatif, yaitu pembahasan mengenai kebijakan
fiskal, skala prioritas dan penekanan-penekanan
diberbagai sektor. Sesudah itu pemerintah akan
menyusun RAPBN secara kuantitatif dan
kemudian dalam bentuk Nota Keuangan Presiden
akan mengajukan RAPBN iu kepada DPR untuk
disetujui dan di sahkan. Setelah disahkan, RAPBN
menjadi APBN yang berlaku selama satu tahun.
.

5. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 dinyatakan
bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan
undang-undang”. Pada penjelasan UUD 1945
Pasal 23 ayat 1 disebutkan apabila DPR tidak
menyetujui/menolak APBN yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah akan memakai atau
melaksanakan APBN tahun yang lalu. Ini berarti
hak anggaran ada di tangan DPR, sehingga APBN
ditetapkan dengan undang-undang oleh DPR.

6. FUNGSI APBN DAN APBD
1. Fungsi Otorasi. Mengandung arti bahwa anggaran
negara atau daerah menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan. Mengandung arti bahwa
anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara
untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan. Berarti anggaran negara harus
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

7. 4. Fungsi Alokasi. Berarti bahwa anggaran negara
harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi. Berarti kebijakan anggaran negara
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Fungsi Stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran
pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.

8. Tujuan penyusunan APBN dan APBD
• Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai
pedoman untuk mengatur penerimaan
dan pengeluaran negara dalam
pelaksanaan kegiatan produksi, perluasan
kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan kemakmuran
masyarakat.

9. Tujuan penyusunan APBN dan APBD
• Tujuan penyusunan APBD untuk
mengatur penerimaan dan pengeluaran
daerah agar dapat mencapai sasaran
yang telah di tetapkan, yaitu pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan masyarakat di
daerah.

10. Sumber Pendapatan Negara
a. Penerimaan Perpajakan
1). Penerimaan pajak dalam negeri
Pajak dalam negeri terdiri atas
PPh,
PPN, dan PPnBm, PBB BPHTB,
cukai, serta pajak lainnya.
2). Pajak perdagangan internasional
terdiri atas bea masuk dan pajak
eksport.

11. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1). Penerimaan sumber daya alam (SDA)
2). Penerimaan bagian pemerintah atas
laba ditahan
3). Hibah
4). Penerimaan Negara bukan pajak
lainnya

12. Pembelanjaan Negara
• Pengeluran negara dibedakan menjadi 2
a.Pengeluaran Rutin adalah pembelanjaan yang
diperlukan untuk kelangsungan tugas
pemerintah sehari-hari.
unsur-unsur pengeluaran rutin :
- belanja pegawai
- belanja barang
- subsidi daerah otonom
- bunga dan cicilan utang
- pengeluaran rutin lainnya

13. b. Pengeluaran Pembangunan
adalah pengeluaran untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan untuk memajukan tingkat
perekonomian masyarakat antara lain berupa :
royek fisik dan proyek non fisik.
Pengeluaran Pembangunan terdiri atas :
- pembiayaan departemen/lembaga
- pembiayaan bagi daerah
- Bantuan proyek yang biayanya berasal dari
kredit luar negeri

14. Penyusunan APBN
• APBN disusun setidaknya terdapat 6 sumber ketidakpastian yang
berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, baik sisi
pendapatan maupun belanja.
• Sumber ketidakpastian itu antara lain harga minyak bumi di pasar
internasional, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan
OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar
Rupiah terhadap Dollar Amerika.
• Penetapan angka asumsi dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri
dari wakil-wakil Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri
Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik.
• Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi atau sumber
ketidakpastian tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN.

15. ASUMSI APBN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
Asumsi APBN Faktor yang Mempengaruhi
Pertumbuhan ekonomi
Indonesia
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun sebelumnya.
• Perkembangan ekonomi global dalam tahun berjalan
• Kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun
berjalan.
• Kebijakan ekonomi makro yang dilaksanakan pada tahun
berjalan.
• Kebijakan restrkturisasi di berbagai bidang yang akan
dilaksanakan dalam tahun berjalan.
• Pertumbuhan ekonom : konsumsi swasta, investasi, ekspor,
• Inflasi : kenaikan TDL, menguatnya rupiah, lancaranya distribusi
barang, kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati.
Nilai tukar rupiah • Koreksi undervalued, membaiknya kondisi keamanan, sosial,
politik.
Suku bunga SBI 3 bulan • Menguat / melemahnya nilai tukar rupiah.
Harga minyak mentah
internasional
• Permintaan dan penawaran minyak dunia
Tingkat produksi minyak
mentah Indonesia
• Kuota OPEC, kapasitas sumur yang semakin menurun
sementara penemuan sumur baru relatif kecil, gangguan
keamanan.

16. Perubahan angka asumsi RAPBN masih sangat mungkin terjadi selama
berlangsungnya proses pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Perubahan ini mencerminkan sejumlah hal antara lain sebagai berikut:
1.Pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap keputusan
penetapan angka-angka asumsi dalam APBN.
2.Angka asumsi ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan
politik.
3.Terjadi pergeseran secara riil status APBN dari “milik pemerintah”
menjadi “milik publik”

17. TUJUAN PERUBAHAN FORMAT DAN FORMAT BARU APBN
Sejak tahun 2003, APBN Indonesia tidak menggunakan konsep anggaran
berimbang tetapi menggunakan konsep anggaran surplus/defisit. Hal ini antara
lain bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
belanja negara melalui:
a. Minimalisai duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja
negara.
b. Meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes)
sebagaimana dicapai melalui penganggaran organisasi.
Perubahan format anggaran juga untuk menyesuaikan dengan klasifikasi yang
digunakan secara internasional.

18. Perubahan Format APBN
Format Lama (Tahun Anggaran 2000-2004) Format Baru (Tahun Anggaran 2005)
1. Klasifikasi Jenis Belanja
• Dual budgeting
• Belanja pusat terdiri dari 6 jenis belanja
(termasuk belanja pembangunan)
1. Klasifikasi Jenis Barang
• Unified budgeting
• Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja
2. Klasifikasi Organisasi
• Tidak tercantum dalam Nota Keuangan dan
UU APBN tetapi hanya tercantum dalam
buku satuan 3 yang ditetapkan dengan
Kepres.
2. Klasifikasi Organisasi
• Daftar organisasi pengguna anggaran belanja
tercantum dalam UU APBN. Jumlah
kementerian negara / lembaga yang ada
disesuaikan dengan yang ada.
3. Klasifikasi Sektor
• Terdiri atas 20 sektor dan 50 sub sektor
• Program merupakan rincian dari sektor pada
pengeluaran rutin dan pembangunan.
• Nama-nama program antara pengeluaran
rutin dan pengeluaran pembangunan agak
berbeda.
3. Klasifikasi Fungsi
• Terdiri dari 11 fungsi dan 79 sub fungsi.
• Program pada masing-masing kementerian
negara / lembaga dikompilasi sesuai dengan
fungsinya
• Nama-nama program telah disesuaikan
dengan unified budget.
4. Dasar Alokasi
• Alokasi anggaran berdasarkan sektor,
subsektor dan program.
4. Dasar Alokasi
• Alokasi anggaran berdasarkan program
kementerian negara / lembaga

19. Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja dalam I-Account
Format Lama Format baru
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan dalam Negeri
1. Penerimaan perpajakan
2. Penerimaan negara bukan pajak
II. Penerimaan Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran rutin
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya
2. Pengeluaran Pembangunan
II. Belanja untuk Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus / Defisit Anggaran
E. Pembiayaan
A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan dalam Negeri
1 . Penerimaan perpajakan
2. Penerimaan negara bukan pajak
II. Penerimaan Hibah
B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Berang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja lain-lain
II. Belanja untuk Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusu dan
Penyesuaian
C. Keseimbangan Pasar
D. Surplus / Defisit Anggaran
E. Pembiayaan

20. • Pendapatan Negara dan Hibah
Dalam rangka menerapkan langkah-langkah konsoldasi fiskal,
optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah
mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam meingkatkan
kapasitas fiskal, baik untuk membiayai belanja negara maupun
mengendalikan anggaran.
1. Penerimaan Dalam Negerii
Dapat berasal dari penjualan minyak dan gas (peneri,aan gas), atau
bisa juga berasal dari penerimaan non migas. Penerimaan non migas
terdiri dari:
a. Pajak
b. Bea Masuk.
c. Cukai.
d. Retribusi
KOMPOSISI APBN

21. Selain pajak, ada pula penerimaan pemerintah yang
berasal dari :
a. Keuntungan Perusahaan Negara.
b. Denda atau Sita.
c. Pencetakan Uang.
d. Pinjaman.
e. Sumbangan dan Hibah.
f. Penyelenggaraan Undian Berhadiah.

22. 2. Penerimaan Hibah
Penerimaan hibah merupakan salah satu penerimaan negara namun
bukan merupakan penerimaan yang pasti. Lembaga-lembaga
internasional yanng memberikan komitmen hibah kepada Indonesia
dalam kerangka kerja sama multilateral antara lain:
• Multidonor Trust Fund (MDTF) yang dikelola World Bank.
• Asian Development Bank (ADB).
• Islamic Development Bank (IDB).
• United Nation Development Program (UNDP).

23. Jenis Belanja Negara dalam APBN
A
P
B
N
B e la n ja
P e m e r in t a h P u s a t
B e la n ja P e g a w a i
B e la n ja B a r a n g
B e la n ja M o d a l
P e m b a y a r a n
B u n g a U t a n g
S u b s id i
B e la n ja H ib a h
B a n t u a n S o s ia l
B e la n ja L a in n y a
B e la n ja u n t u k
D a e r a h
D a n a P e r im b a n g a n
D a n a O t o n o m i K h u s u s
D a n a P e n y e s u a ia n
A
P
B
D

24. BELANJA NEGARA
 Belanja Pemerintah Pusat
Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (5) tentang Keuangan
Negara, anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut klasifikasi jenis
belanja, organisasi dan fungsi.
1. Menurut Jenis. Belanja pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran
negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, belanja
sosial, belanja lain-lain.
2. Menurut Organisasi. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah
semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian /
lembaga sesuai dengan program-program yang dijalankan.
3. Menurut Fungsi. Rincian belanja negara menurut fungsi dalam APBN dirinci
ke dalam 11 fungsi, antara lain fungsi pelayanan umum, pertahanan,
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan
fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan
perlindungan sosial.

25. 1 . B e l a n j a P e g a w a i
G a j i d a n T u n j a n g a n
H o n o r a r i u m , L e m b u r ,
V a k a s i
K o n t r i b u s i S o s i a l
2 . B e l a n j a B a r a n g
B e l a n j a B a r a n g
B e l a n j a J a s a
B e l a n j a P e m e l i h a r a a n
B e l a n j a P e r j a l a n a n
3 . B e l a n j a M o d a l
B e k e r j a M o d a l F i s i k L a i n n y a
B e l a n j a M o d a l J a l a n ,
J a r i n g a n d a n I r i g a s i
B e l a n j a M o d a l G e d u n g d a n
B a n g u n a n
B e l a n j a M o d a l P e r a l a t a n d a n
M e s i n
B e l a n j a M o d a l T a n a h
4 . P e m b a y a r a n
B u n g a U t a n g
U t a n g D a l a m N e g e r i
U t a n g L u a r N e g e r i
5 . S u b s i d i S u b s i d i P e r u s a h a a n S w a s t a
S u b s i d i P e r u s a h a a n N e g a r a
S u b s i d i P a j a k
L e m b a g a K e u a n g a n
L e m b a g a N o n K e u a n g a n
L e m b a g a N o n K e u a n g a n
L e m b a g a K e u a n g a n
6 . B e l a n j a H i b a h
K p d P e m e r i n t a h L u a r N e g e r i
K p d O r g a n i s a s i I n t e r n a s i o n a l
K p d P e m e r i n t a h D a e r a h
7 . B a n t u a n S o s i a l
B a n t u a n K o m p e n s a s i S o s i a l
L e m b a g a P e n d i d i k a n d a n
P e r i b a d a t a n
L e m b a g a S o s i a l L a i n n y a
B a n t u a n K o m p e n s a s i
K e n a i k a n B B M
B a n t u a n P e n a n g g u l a n g a n
B e n c a n a
B l o c k G r a n d S e k o l a h /
L e m b a g a / G u r u
B a n t u a n I m b a l S w a d a y a
S e k o l a h / L e m b a g a
B a n t u a n B e a s i s w a
L e m b a g a P e r i b a d a t a n
B E L A N J A P E M E R I T A H P U S A T

26.  Belanja Untuk Daerah.
a. Anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan.
b. Pada tahun 2001, alokasi anggaran belanja daerah baru mencakup
dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU).
c. Seiring diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua, maka sejak 2002 alokasi anggaran
belanja daerah juga mencakup dana otonomi khusus untuk Propinsi
papua, dan dana penyeimbang/penyesuaian untuk daerah-daerah
yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.
d. Selain itu, sejak tahun 2003, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga
diperluas cakupannya menjadi DAK dana reboisasi (DAK DR) dan
DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR). .

27. Belanja Untuk Daerah
1 . D A N A P E R I M B A N G A N
2 . D A N A O T O N O M I
K H U S U S
3 . D A N A P E N Y E S U A I A N
D B H
D A U
D A K
P a ja k
P a ja k B u m i d a n B a n g u n a n
B e a P e r o le h a n H a k A t a s
T a n a h d a n B a n g u n a n
P P h W P O P D N d a n P P h P s 2 1
S D A
K e h u t a n a n
P e r t a m b a n g a n U m u m
P e r ik a n a n
P e r t a m b a n g a n M in y a k B u m i
P e r t a m b a n g a n G a s B u m i
P e r t a m b a n g a n P a n a s B u m i
N o n D a n a R e b o is a s i
D a n a R e b o is a s i

28. Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana perimbangan terdiri atas:
a. Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil berasal dari :
 Pajak. Sumber Dana Bagi Hasil dari pajak terdiri dari:
1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

29.  Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sumber Dana Bagi Hasil dari
pemanfaatan sumber daya alam berasal dari:
1) Kehutanan
2) Pertambangan umum
3) Perikanan
4) Pertambangan minyak bumi
5) Pertambangan gas bumi
6) Pertambangan panas bumi

30. b. Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

31. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian
• Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Propinsi Papua,
sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Propinsi Papua, yaitu setara 2% dari alokasi DAU Nasional,
yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan
pendidikan.
• Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah mencakup dana
penyesuaian murni dan ad-hoc.
• Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai pelaksanaan
kebijakan agar penerapan formula DAU lebih kecil dari DAU tahun
sebelumnya ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya
(hold harmless).
• Dana penyesuaian ad-hoc dialokasikan apabila ada kebijakan
Pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pos anggaran
tertentu dalam belanja daerah.

32. Surplus / Defisit Anggaran
Sejalan dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal yang dilakukan
melalui peningkatan disiplin anggaran, tentunya ada dua hal yang
perlu diperhatikan:
1. Jika terjadi surplus anggaran, maka alokasi dana akan
diarahkan ke mana?
2. Jika terjadi defisit anggaran, bagaimana cara mengatasinya?

33. Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri
atas:
a. Sisi lebih perhitungan anggaran daerah.
b. Penerimaan pinjaman daerah.
c. Dana cadangan daerah.
d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

34. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Perubahan Format APBD
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Perhitungan APBD, format umum APBD 2003 dan
seterusnya akan berbeda dengan format sebelumnya.
FORMAT LAMA FORMAT BARU
• Penerimaan berasal dari PAD, bantuan dari
pemerintah yang lebih tinggi, pinjaman.
• Pos belanja dibagi ke dalam belanja rutin dan
pembangunan sehingga biaya keseluruhan unit
tidak terlihat.
• Kriteria belanja rutin dn belanja pembangunan
tidak jelas, sehingga mudah dimanipulasi.
• Berbasis input yang sulit dihubungkan dengan
tujuan unit terkait.
• Pendapatan terdiri dari PAD dan penerimaan
dirinci menurut obyeknya.
• Pos belanja dibagi atas dasar aktivitas dan jenis
biaya di masing-masing dinas dan sumber
dananya. Belanja terdiri dari belanja Aparatur
Daerah, Pelayanan Publik, Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan. Selain itu belanja dirinci ke
dalam 21 bidang.
• Belanja rutin berpeluang setiap tahun,
sementara belanja pembangunan adalah
belanja barang modal.
• Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah
• Berbasis output yaitu sesuai dengan sasaran
dan standar pelayanan yang diharapkan.

35. KOMPOSISI APBD
Sumber Penerimaan Daerah
 Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendaatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi
hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)

36. 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Terdiri atas
pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak
mengikat.
b. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri
dilakukan melalui pemerintah.
c. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian
antara pemerintah daerah dan pemberi hibah.
d. Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

37.  Pembiayaan
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
terdiri atas:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 Pos Belanja
1. Pos belanja dibagi atas dasar aktivitas dan jenis belanja di masing-masing
dinas dan sumber dananya.
2. Belanja terdiri dari belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik/Non-
Aparatur, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Tersangka.
3. Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah.

38. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah
• Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengamanatkan bahwa setiap penyerahan, pelimpahan, dan
penugasan urusan pemerintahan kepala daerah, harus diikuti
dengan pendanaannya (money follows function) artinya jika
kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola
kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah.
• Hubungan antara pusat dan daerah sejak Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak pada tiga asas
desentralisasi, antara lain dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas
pembantuan.
• Ketiga pengertian di atas pada dasarnya memiliki makna yang
sama yaitu adanya ‘pelimpahan wewenang’.

39. Beberapa tujuan alokasi dana dari pusat ke daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut :
1.Pembelanjaan seluruhnya atau sebagian atas kepentingan yang
bersifat nasional atau lebih dari satu daerah.
2.Mendorong upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan program-
program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan
nasional.
3.Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.
4.Mengendalian pengeluaran ekonomi daerah.
5.Menetapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil.
6.Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah.
7.Membantu wilayah atau daerah untuk mengatasi keadaan darurat.

40. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
• Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk
membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam
pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi maslah-
masalah ekonomi yang dihadapi.
• Berdasakan kepada jenis-jenisnya, kebijakan fiskal dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu penstabil otomatik dan
kebijakan fiskal diskresioner.

41. Penstabil Otomatik
 Tarif Pajak. Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah
sebagai berikut:
1. Tarif Pajak Proporsional.Tarif pajak proporsional adalah tarif
pemungutan pajak menggunakan persentase (%) yang tetap (tidak
berubah-ubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar
pemungutan pajak.
Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
10%
10%
10%
10%
10%
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000

42. 2. Tarif Pajak Progresif. Tarif pajak progresif atau tarif pajak
meningkat adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%)
yang meningkat.
3. Tarif pajak Regresif. Tarif pajakregresif (menurun) adalah tarif
pemungutan pajak dengan persentase (%) yang semakin kecil
(menurun).
Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
10%
11%
12%
13%
14%
100.000
220.000
360.000
520.000
700.000
Jumlah Kena Pajak %Pajak Beban Pajak
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
10%
9%
8%
7%
6%
100.000
180.000
240.000
280.000
300.000

43. 4. Tarif Pajak Tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif
pemungutan pajak yang tidak berdasarkan persentase
tetapi berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak
berubah-ubah berapapun jumlah kena pajaknya. Yang
termasuk ke dalam tarif pajak tetap antara lain bea
materai cek, giro bilyet.
Kena Pajak Beban Pajak
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

44. Perbandingan Penerapan Berbagai Tarif Pajak
No.
Jml Kena Proporsional Progresif Regresif Tetap
Pajak % Nilai Rp % Nilai Rp % Nilai Rp Nilai (Rp)
1 1.000.000 10 100.000 10 100.000 10 100.000 6.000
2 2.000.000 10 200.000 11 220.000 9 180.000 6.000
3 3.000.000 10 300.000 12 360.000 8 240.000 6.000
4 4.000.000 10 400.000 13 520.000 7 280.000 6.000
5 5.000.000 10 500.000 14 700.000 6 300.000 6.000

45.  Asuransi Pengangguran
a. Di berbagai negara maju, para pekerja diharuskan untuk membayar
sejumlah uang iuran tertentu yang dinamakan asuransi pengangguran
atau asuransi jaminan sosial.
b. Program asuransi pengangguran ini termasuk sebagai salah satu
jenis penstabil otomatik karena program tersebut dapat mengurangi
besarnya gerak naik turun pendapatan nasional yang berlaku dalam
jangka panjang.
 Kebijakan Harga Minimum
a. Kebijakan harga minimum digunakan untuk menjamin agar ada
kestabilan harga hasil petani dan terutama utnuk menjaga agar
pendapatan petani tidak mengalami penurunan ke tingkat yang
sangat rendah sekali.

46. b. Pada waktu kemerosotan harga suatu barang pertanian adalah
serius dan telah berada di bawah tingkat harga minimum yang
ditetapkannya, pemerintah akan membeli barang pertanian itu pada
harga minimum yang ditetapkannya. Disamping menstabilkan
pendapatan para petani juga akan mengurangi besarnya gerak naik
turun kegiatan ekonomi.
c. Penstabil otomatik bukanlah kebijakan fiskal utnuk mengatasi
masalah makroekonomi yang utama (pengangguran, inflasi dan
tingkat pertumbuhan ekonominyang lambat). Penstabil otomatik
memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan
ekonomi yang selalu dicita-citakan oleh setiap masyarakat.

47. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah pemerintah
untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan
tujuan untuk (i) mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi
dari waktu ke waktu, dan (ii) menciptakan suatu tingkat kegiatan
ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi,
tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan
yang memuaskan.
Terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk
menjalankan kebijakan tersebut antara lain: (i) membuat perubahan-
perubahan atas pengeluarannya; (ii) membuat perubahan-perubahan
atas pajak yang dipungutnya.

48. PERANAN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menstabilkan tingkat
kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah yang
dikehendaki. Terdapat tiga jenis sistem anggaran yang dapat diterapkan dalam
kebijakan fiskal.
1. Anggaran Surplus. Anggaran disebut surplus bila pemerimaan
diperkirakan lebih besar daripada pengeluaran.
2. Anggaran Defisit. Anggaran disebut defisit jika pengeluaran pemerintah
diperkirakan lebih besar daripada pendapatan.
3. Anggaran Seimbang atau Berimbang. Definisi anggaran berimbang
yang umum diterapkan di dunia berdasarkan GFS dan NSA adalah
keseimbangan antara penerimaan (tanpa pinjaman) dengan total
pengeluaran.

49. Tiga Kemungkinan Bentuk Anggaran
pengeluaran
a n g g a r a n d e fis it
P e n d a p a ta n
A n g g a r a n B e r im b a n g
P a ja k
A n g g a r a n
S u r p lu s ( D > T )
P e n g e lu a r a n P e m e r in ta h

50. Kebijakan Fiskal Nasional
P e m e r in t a h
o t o r it a s
S u m b e r P e n d a n a a n
P e m e r in t a h
D a e r a h
I m p le m e n t a s i
O t o r it a s
D e s e n t r a lis a s i
D e k o n s e n t r a s i
T u g a s P e m b a n t u a n
D a r i P e m e r in t a h P u s a t
k e P e m e r in t a h D a e r a h
A P B D
P e n d a p a t a n A s l i D a e r a h ( P A D )
D a n a P e r im b a n g a n
P e n d a p a t a n L a i n n y a
P e n g e lu a r a n
S u r p lu s / D e f is it
P e m b ia y a a n
A P B N
A P B N
D a n a B a g i H a s i l
( R e v e n u e S h a r i n g )
D A U / G e n e r a l
A ll o c a t io n F u n d
( D B H )
D A K / S p e c if i c
A ll o c a t io n F u n d
( D B H )
P e n g g u n a a n S I L P A
D a n a C a d a n g a n D a e r a h
D a n a P e n ju a l A s e t - a s e t
D a e r a h
P in ja m a n D a e r a h

51. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan fiskal
mengalokasikan dana APBN ke daerah melalui APBD.
Sumber pendapatan berasal dari dana desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah.
Menurut UU No. 33 tahun 2004, dalam pasal 84 dikatakan
bahwa ketika APBD diperkirakan defisit, maka pembiayaan
defisit APBD bersumber dari:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
2.Dana Cadangan.
3.Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4.Pinjaman Daerah.