19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . . a. open bank offices open 12 hours a day b. speed up the time for sending money c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah 20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . . a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities b. announce where jobs are available c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia

1. APBN & APBD

2. Definisi APBN
Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
negara Indonesia yang disetujui oleh DPR, yang berisi
daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun
anggaran (1 Januari – 31 Desember).

3. Tujuan APBN
Mengatur pembelanjaan negara, mewujudkan stabilitas
ekonomi dan pemerataan pendapatan/mengembangkan
aktivitas ekonomi masyarakat.

4. Fungsi APBN
1. Fungsi Otorisasi
Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Pedoman bagi negara untuk merencanakan
kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan
Pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Lanjutan..
4. Fungsi Alokasi
Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.
7. Fungsi Pengorganisasian
Pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos
yang ada agar semua kepentingan dapat
dilaksanakan dengan baik.

6. Azas-azas dalam penyusunan APBN
1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber
penerimaan dalam negeri.
2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan
produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan,
mengutamakan pembiayaan yang lebih penting dan
bermanfaat

7. Struktur APBN
Anggaran Negara :
1. Anggaran Pendapatan (penerimaan) Negara
2. Anggaran Belanja (pengeluaran) Negara
Untuk melaksanakan tugas sehari-hari (rutin),
disusun anggaran rutin:
1. Anggaran penerimaan rutin (dalam negeri)
2. Anggaran belanja rutin
Untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin)
disusun Anggaran pembangunan:
1. Anggaran penerimaan pembangunan
2. Anggaran belanja pembangunan

8. Komponen APBN
1. Anggaran Pendapatan Negara, menurut sumbernya
- Penerimaan Dalam Negeri
a. Penerimaan pajak
PPh, PPN, PBB, BPHTB, Cukai & pajak lain.
b. Penerimaan bukan (non) pajak
SDA (Migas dan non Migas), bagian laba
BUMN, PNBP lain.
- Penerimaan pembangunan (Hibah), bantuan dari
swasta (dalam maupun luar negeri) maupun
pemerintah luar negeri
a. Bantuan program
b. Bantuan proyek

9. Lanjutan..
2. Anggaran Belanja Negara, menurut sumbernya:
- Belanja Rutin (pemerintah pusat), membiayai
kegiatan pembangunan pemerintah pusat baik yang
dilakukan di pusat maupu di daerah, seperti belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi
daerah otonom, subsidi BBM dan non BBM,
pembiayaan bunga hutang, belanja lainnya.
- Belanja Pembangunan (belanja daerah), dibagi-
bagi ke pemerintah daerah – pendapatan APBD
yang bersangkutan, seperti dana bagi hasil, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi
khusus.

10. Lanjutan..
3. Pembiayaan
a. Pembiayaan dalam negaeri: pembiayaan
perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta
penyertaan modal negara.
b. Pembiayaan luar negeri: penarikan pinjaman luar
negeri (pinjaman program & pinjaman proyek).
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Definisi :
Daftar yang sistematis tentang rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran
pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui
oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

12. Menurut UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah, bahwa di dalam melaksanakan pembangunan harus
selalu berpedoman pada tiga azas yaitu:
1. Asas Desentralisasi
Terkait dengan masalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan asas desentralisasi ini meliputi
wilayah dan bukan daerah kota atau kabupaten.
2. Asas Dekonsentrasi
Memuat masalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintahan dan atas perangkat pusat di daerah.

13. Lanjutan
3. Asas Tugas Pembantuan
Memuat tentang penegasan dari pemerintah pusat
kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan
pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia.

14. Fungsi APBD
1. Fungsi Otorisasi
Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan
Pedoman bagi negara untuk merencanakan
kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan
Pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

15. Lanjutan ..
4. Fungsi Alokasi
Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efesiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi
Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi
Alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.
7. Fungsi Pengorganisasian
Pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos
yang ada agar semua kepentingan dapat
dilaksanakan dengan baik.

16. Tujuan dan Cara Penyusunan APBD
Tujuan APBD:
Pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran
dalam melaksanakan kegiatan daerah agar peningkatan
produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan
pertumbuhan ekonomi, dapat tercapai sehingga
kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.
Cara Penyusunan APBD:
Ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah.
Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang
sah.

17. Anggaran Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-
lain
2. Bagian Dana Perimbangan
Meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU),
dan dana alokasi khusus (DAK).
3. Pendapatan lain lain
Dana hibah atau dana darurat

18. Anggaran Pengeluaran Daerah
1. Anggaran Belanja
Digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah.
2. Pembiayaan
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun tahun tahun anggaran berikutnya.