SlideShare a Scribd company logo
HUTANG LUARHUTANG LUAR
NEGERINEGERI
• Hutang luar negeri bertujuan untuk
mengatasi kesenjangan tabungan
(saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai
tabungan dari nilai investasi
Beberapa langkah yang diambil oleh
pemerintah ORBA Untuk Mengatasi
Masalah Kekurangan Modal
• Tokyo Club tahun 1966
• Paris Meeting tahun 1967
• Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter
Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6
negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman
Barat, Jepang dan Inggris
• Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992
• Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992
Jenis Bantuan IGGI
• Bantuan Program (program aid)
• Bantuan pangan (food aid)
• Bantuan proyek (project aid)
• Bantuan teknis (technical aid)
Pembiayaan CGI
• Pengembangan sumber daya manusia yang
meliputi sektor pendidikan, kependudukan,
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi
• Pengadaaan dan pembangunan prasarana
yang meliputi sektor-sektor pertambangan,
energi, pengairan dan irigasi, perhubungan,
telekomunikasi, pembangunan perkotaan
dan air minum
Pembiayaan CGI
• Bidang pertanian dan pembangunan
daerah yang menyangkut proyek-
proyek pengembangan pertanian dan
peternakan, pengembangan pelabuhan
perikanan, peningkatan produktivitas
dan pendapatan petani
Pembiayaan CGI
• Pengembangan kualitas lingkungan hidup
yang meliputi proyek pengembangan dan
konservasi taman nasional, rehabilitasi dan
pengelolaan terumbu karang, pengembangan
kantor-kantor Bappedal
• Program pengentasan kemiskinan yang
meliputi pengembangan pertanian terpadu,
pengembangan pertanian lahan kering
terpadu dan pembangunan pengelolaan air
bersih di perdesaan
Beberapa Proyek Pembangunan Yg
dibiayai Bank Dunia, 1968-2001
Sektor Nilai (US$ juta) Proyek
Transportasi 4.652,6 31
Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20
Pendidikan 2.765,2 43
Keuangan 1.826,5 18
Oil dan gas 120 2
Rasio Hutang Terhadap
PDB
Tahun Rasio
2005 48%(21,6% Htg LN, 26,3% Htg DN)
2006 43,9%(19,3% Htg LN, 24,6% Htg DN)
2007 39,5%(16,7% Htg LN, 22,8% Htg DN)
2008 35,4%(14,4% Htg LN, 21% Htg DN)
2009 31,8%(12,6% Htg LN, 19,2% Htg DN)
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penyusunan RUU pinjaman dan hibah
luar negeri dan percepatan
pembahasannya menjadi UU
• Perbaikan perencanaan penyerapan
pinjaman dan hibah luar negeri dalam
APBN
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penguatan kelembagaan menejemn hutang
• Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga
pengelola hutang maupun di
kementrian/lembaga pusat dan daerah
• Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman
dan hibah luar negeri
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Peningkatan data base pinjaman luar
negeri
• Peningkatan transparansi dalam
pengusulan dan pelaksanaan proyek-
proyek yang dibiayai pinjaman luar
negeri
Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Peningkatan koordinasi antar lembaga
pengelola hutang, koordinasi dengan
donor dan koordinasi antar donor
Beberapa Teori Tentang
Hutang Luar Negeri Dalam
Pembangunan Ekonomi
• Model Pertumbuhan ekonomi linier
(Rostow dan Harrod-Domar)
• Teori Ketergantungan

More Related Content

Viewers also liked

BUMN
BUMNBUMN
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
Ary Efendi
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan Investasi
Ary Efendi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
Ary Efendi
 
APBN
APBNAPBN
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Ary Efendi
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
Ary Efendi
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
Ary Efendi
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
Ary Efendi
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Ary Efendi
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMN
Ary Efendi
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
Ary Efendi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
Ary Efendi
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
Ary Efendi
 
MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16
kkjjkevin03
 
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyahKelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Dnr Creatives
 

Viewers also liked (17)

BUMN
BUMNBUMN
BUMN
 
Fiskal
FiskalFiskal
Fiskal
 
Konsumsi dan Investasi
Konsumsi dan InvestasiKonsumsi dan Investasi
Konsumsi dan Investasi
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskalKeuangan publik dan kebijakan fiskal
Keuangan publik dan kebijakan fiskal
 
anggaran daerah
anggaran daerahanggaran daerah
anggaran daerah
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Keuangan publik
Keuangan publikKeuangan publik
Keuangan publik
 
Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1Sistem infirmasi akuntansi 1
Sistem infirmasi akuntansi 1
 
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor PublikPenetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
Penetapan Harga Barang dan Jasa Sektor Publik
 
Manajemen BUMN
Manajemen BUMNManajemen BUMN
Manajemen BUMN
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansisiklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansi
 
MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16MACROECONOMICS-CH16
MACROECONOMICS-CH16
 
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyahKelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
Kelas XII ekonomi chumidatus_sa'dyah
 

Similar to hutang luar negeri

Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
black511229
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
Setiono Winardi
 
Tugasan 5
Tugasan 5Tugasan 5
Tugasan 5
faiq hazmi
 
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahAkselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
NurinAfrina16
 
#pasarkarbon
#pasarkarbon#pasarkarbon
#pasarkarbon
Dicky Edwin Hindarto
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Randy Wrihatnolo
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
FarzanaAdnan
 
Bahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDFBahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDF
MYusuf271340
 
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanStatus NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Farhan Helmy
 
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Dr. Zar Rdj
 
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
nur syafiqah anati nor adzli
 
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Aida Zakiah Razak
 
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of ImplementationPresentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Atyqah Abdullah
 
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Bisnis Rental Kursi Pijat 081380783912
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
muzakir tombolotutu
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
OECD Environment
 
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundPengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
CIFOR-ICRAF
 

Similar to hutang luar negeri (20)

Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Tugasan 5
Tugasan 5Tugasan 5
Tugasan 5
 
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan DaerahAkselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
#pasarkarbon
#pasarkarbon#pasarkarbon
#pasarkarbon
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Pan...
 
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
Bahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDFBahan KLHK.PDF
Bahan KLHK.PDF
 
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanStatus NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan Pengamatan
 
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
Sinergi mendukung konektivitas untuk peningkatan, percepatan, dan pemerataan ...
 
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
Tugasan 5 BANDAR ANDA DAN AGENDA TEMPATAN 21
 
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
Agenda Tempatan 21 (Bandar Johor Bahru)
 
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of ImplementationPresentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
Presentation Mengenai Johannesburg Plan of Implementation
 
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
 
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJKPolicies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
Policies and Initiatives of OJK to Drive Sustainable Finance - Jarot Suryo, OJK
 
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundPengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment Fund
 

Recently uploaded

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
IGNATIUSOKIDEWABRATA
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
MohammadAthianManan
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
tikasianturi1410
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 

Recently uploaded (17)

Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdfMATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
MATERI-1-BIMTEK KURIKULUM 2024-PTV-LENGKAP - PESERTA-REVISI-MALANG-MEI 2024.pdf
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuanganMakalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
Makalah Kelompok 2 mengenai materi manajemen keuangan
 
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptxPPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
PPT METODE PENELITIAN YEFTIKA MUTIARA SIANTURI .pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 

hutang luar negeri

  • 2. • Hutang luar negeri bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tabungan (saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai tabungan dari nilai investasi
  • 3. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah ORBA Untuk Mengatasi Masalah Kekurangan Modal • Tokyo Club tahun 1966 • Paris Meeting tahun 1967 • Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6 negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman Barat, Jepang dan Inggris • Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992 • Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992
  • 4. Jenis Bantuan IGGI • Bantuan Program (program aid) • Bantuan pangan (food aid) • Bantuan proyek (project aid) • Bantuan teknis (technical aid)
  • 5. Pembiayaan CGI • Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi sektor pendidikan, kependudukan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi • Pengadaaan dan pembangunan prasarana yang meliputi sektor-sektor pertambangan, energi, pengairan dan irigasi, perhubungan, telekomunikasi, pembangunan perkotaan dan air minum
  • 6. Pembiayaan CGI • Bidang pertanian dan pembangunan daerah yang menyangkut proyek- proyek pengembangan pertanian dan peternakan, pengembangan pelabuhan perikanan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani
  • 7. Pembiayaan CGI • Pengembangan kualitas lingkungan hidup yang meliputi proyek pengembangan dan konservasi taman nasional, rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan kantor-kantor Bappedal • Program pengentasan kemiskinan yang meliputi pengembangan pertanian terpadu, pengembangan pertanian lahan kering terpadu dan pembangunan pengelolaan air bersih di perdesaan
  • 8. Beberapa Proyek Pembangunan Yg dibiayai Bank Dunia, 1968-2001 Sektor Nilai (US$ juta) Proyek Transportasi 4.652,6 31 Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20 Pendidikan 2.765,2 43 Keuangan 1.826,5 18 Oil dan gas 120 2
  • 9. Rasio Hutang Terhadap PDB Tahun Rasio 2005 48%(21,6% Htg LN, 26,3% Htg DN) 2006 43,9%(19,3% Htg LN, 24,6% Htg DN) 2007 39,5%(16,7% Htg LN, 22,8% Htg DN) 2008 35,4%(14,4% Htg LN, 21% Htg DN) 2009 31,8%(12,6% Htg LN, 19,2% Htg DN)
  • 10. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Penyusunan RUU pinjaman dan hibah luar negeri dan percepatan pembahasannya menjadi UU • Perbaikan perencanaan penyerapan pinjaman dan hibah luar negeri dalam APBN
  • 11. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Penguatan kelembagaan menejemn hutang • Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga pengelola hutang maupun di kementrian/lembaga pusat dan daerah • Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah luar negeri
  • 12. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Peningkatan data base pinjaman luar negeri • Peningkatan transparansi dalam pengusulan dan pelaksanaan proyek- proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri
  • 13. Langkah Strategis pengelolaan Pinjaman LN • Peningkatan koordinasi antar lembaga pengelola hutang, koordinasi dengan donor dan koordinasi antar donor
  • 14. Beberapa Teori Tentang Hutang Luar Negeri Dalam Pembangunan Ekonomi • Model Pertumbuhan ekonomi linier (Rostow dan Harrod-Domar) • Teori Ketergantungan