Dokumen tersebut membahas tentang hutang luar negeri Indonesia, termasuk tujuan, jenis bantuan, pembiayaan, rasio hutang terhadap PDB, langkah pengelolaan hutang, dan teori-teori terkait hutang luar negeri.
Buku ini menjelaskan tentang bagaimana metode pengurangan emisi GRK dengan menggunakan model pembiayaan mekanisme berbasis pasar.
Seperti diketahui, perubahan iklim mengharuskan kita untuk menurunkan emisi GRK agar pemanasan global tidak semakin berlanjut. Mitigasi perubahan iklim akan membutuhkan aneka model pembiayaan sehingga kelayakan investasi untuk implementasi bisa terjangkau. Hal-hal inilah yang akan dijelaskan di dalam buku ini, tentang bagaimana mekanisme berbasis pasar itu bisa diimplementasikan untuk mitigasi perubahan iklim.
Di dalam buku ini yang akan menjadi contoh bukan hanya negara-negara maju, tetapi juga inisiatif mekanisme berbasis pasar yang dilakukan di negara berkembag termasuk Indonesia. Beberapa contoh kegiatan mekanisme berbasis pasar kemudian juga ditampilkan dan dijelaskan di dalam buku ini.
Status NAMAs dan Tantangan Kedepan: Beberapa Catatan PengamatanFarhan Helmy
Presentasi ini menggambarkan mengenai status NAMAs (National Appropriate Mitigation Actions) baik darievolusi konsep, respon pemerintah Indonesia serta masa depan implementasninya. Paparan ini disampaikan pada Workshop Peningkatan Kapasitas Pengenalan NAMAs, 3-4 Juli 2012 yang difasilitasi oleh Bappenas dan GIZ.
APBN
2016
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Asumsi Dasar Ekonomi Makro
PENDAPATAN NEGARA Rp1.822,5triliun
1.360,1
Triliun
Rp
186,5
Triliun
Rp
273,8
Triliun
Rp
2,0
Triliun
Rp
Arah Kebijakan Umum Perpajakan
• Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga
iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat;
• Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan
regulasi, administrasi, serta akuntabilitas;
• Dukungan Insentif Fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
nilai tambah ekonomi nasional.
• Penyempurnaan peraturan perundangan termasuk revisi UU KUP dan
penyiapan revisi UU PPh dan UU PPN;
• Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;
• Memperkuat kerangka hukum dan implementasi di bidang kepabeanan;
• Implementasi penuh billing system Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.
Kebijakan Teknis Perpajakan
• Optimalisasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di
sumur migas baru;
• Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan);
• Melanjutkan renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Batu
Bara dan melakukan reviu atas tarif iuran produksiroyalti mineral logam dan
batu bara;
• Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan
kegiatan penangkapan ikan;
• Mengenakan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan
peranannya sebagai agen pembangunan;
• Perbaikan tarif PNBP KL serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.
Arah Kebijakan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak
PAJAK
PNBP Lainnya
SDA Migas
Non Migas
Pendapatan Bagian Laba Lainnya
Pendapatan BLU
PPh Non Migas
Pajak Pertambahan NIlai
PPh Migas
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak lainnya
715,8
Triliun
Rp
571,7
Triliun
Rp
19,4
Triliun
Rp
11,8
Triliun
Rp
41,4
Triliun
Rp
KEPABEANAN DAN CUKAI
Cukai
Bea Masuk
Bea Keluar
37,2
Triliun
Rp
2,9
Triliun
Rp
146,4 Triliun
Rp
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
46,3
Triliun
Rp
35,4
Triliun
Rp
79,4
Triliun
Rp
78,6
Triliun
Rp
34,2
Triliun
Rp
BELANJA NEGARA Rp2.095,7triliun
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas
Pengelolaan dana REDD+: Indonesian Environment FundCIFOR-ICRAF
Presented by Endah Tri Kurniawaty, Environment Fund Management Agency (BPDLH), at "Science and Policy Dialogue III: How are benefits from REDD+ finance shared?", Jakarta-Indonesia, on 4 Aug 2022.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. • Hutang luar negeri bertujuan untuk
mengatasi kesenjangan tabungan
(saving gap) yaitu lebih kecilnya nilai
tabungan dari nilai investasi
3. Beberapa langkah yang diambil oleh
pemerintah ORBA Untuk Mengatasi
Masalah Kekurangan Modal
• Tokyo Club tahun 1966
• Paris Meeting tahun 1967
• Den Haag tahun 1967 yang mengasilkan Inter
Governmental Group on Indonesia (IGGI). 6
negara anggota yaitu AS, Belanda, Italia, Jerman
Barat, Jepang dan Inggris
• Fast disbursing assistance (FDA) tahun 1992
• Consultatif Group on Indonesia (CGI) tahun 1992
4. Jenis Bantuan IGGI
• Bantuan Program (program aid)
• Bantuan pangan (food aid)
• Bantuan proyek (project aid)
• Bantuan teknis (technical aid)
5. Pembiayaan CGI
• Pengembangan sumber daya manusia yang
meliputi sektor pendidikan, kependudukan,
kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi
• Pengadaaan dan pembangunan prasarana
yang meliputi sektor-sektor pertambangan,
energi, pengairan dan irigasi, perhubungan,
telekomunikasi, pembangunan perkotaan
dan air minum
6. Pembiayaan CGI
• Bidang pertanian dan pembangunan
daerah yang menyangkut proyek-
proyek pengembangan pertanian dan
peternakan, pengembangan pelabuhan
perikanan, peningkatan produktivitas
dan pendapatan petani
7. Pembiayaan CGI
• Pengembangan kualitas lingkungan hidup
yang meliputi proyek pengembangan dan
konservasi taman nasional, rehabilitasi dan
pengelolaan terumbu karang, pengembangan
kantor-kantor Bappedal
• Program pengentasan kemiskinan yang
meliputi pengembangan pertanian terpadu,
pengembangan pertanian lahan kering
terpadu dan pembangunan pengelolaan air
bersih di perdesaan
8. Beberapa Proyek Pembangunan Yg
dibiayai Bank Dunia, 1968-2001
Sektor Nilai (US$ juta) Proyek
Transportasi 4.652,6 31
Pembangunan Perkotaan 1.931,2 20
Pendidikan 2.765,2 43
Keuangan 1.826,5 18
Oil dan gas 120 2
10. Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penyusunan RUU pinjaman dan hibah
luar negeri dan percepatan
pembahasannya menjadi UU
• Perbaikan perencanaan penyerapan
pinjaman dan hibah luar negeri dalam
APBN
11. Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Penguatan kelembagaan menejemn hutang
• Peningkatan kapasitas SDM baik di lembaga
pengelola hutang maupun di
kementrian/lembaga pusat dan daerah
• Penguatan monitoring dan evaluasi pinjaman
dan hibah luar negeri
12. Langkah Strategis
pengelolaan Pinjaman LN
• Peningkatan data base pinjaman luar
negeri
• Peningkatan transparansi dalam
pengusulan dan pelaksanaan proyek-
proyek yang dibiayai pinjaman luar
negeri
14. Beberapa Teori Tentang
Hutang Luar Negeri Dalam
Pembangunan Ekonomi
• Model Pertumbuhan ekonomi linier
(Rostow dan Harrod-Domar)
• Teori Ketergantungan