pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara

1. PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
OLEH :
SURACHMIN, SH., MH

2. 2
Tanggung jawab Entitas yang Diperiksa
a) Mengelola keuangan negara secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
b) Menyusun dan menyelenggarakan
pengendalian intern yang efektif
c) Membuat laporan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara
d) Menindaklanjuti rekomendasi pemeriksa

3. Pengawasan :
adalah segala usulan atau
kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenar-
nya mengenai pelaksanaan tugas
atau kegiatan, apakah sesuai
dengan yang seharusnya.

4. 4
Pemeriksaan
UU 15/2004 & UU No. 15/2006 menyatakan
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Pemeriksaan adalah membandingkan:
- Dassen >< Dassollen
atau
- Kondisi >< Seharusnya/Ideal

5. 5
Objek yang diperiksa
Entitas (satu orang atau lebih unit
kerja/pemerintah) yang diserahi tugas untuk
mengelola keuangan daerah atas:

6. 6
Pelaksanaan & Pelaporan
• Data; → dokumen SPPLS/SPPUP/GU/TU
• Catatan; → akuntansi/laporan
• Dan/atau keterangan yang berkaitan
dengan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara baik tertulis maupun
terekam dalam bentuk apapun yang
didukung dengan kebenaran formal dan
materiil.

7. 7
Kegiatan Fisik Atas:
Program - Pengadaan barang/jasa
Kegiatan - Hasil
Lain-lain - (Penerimaan/Belanja)

8. 8
Apa yang diperiksa
Pengelolaan Keuangan yaitu keseluruhan
kegiatan pengelola keuangan sesuai
dengan kedudukan dan kewenangannya,
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban

9. 9
Kriteria Pemeriksaan
• Peraturan Per-UU-an
• Hal-hal yang berlaku umum/universal
• Pendapat para ahli
• Perkembangan IPTEK
• Kinerja tahun sebelumnya/entitas sejenis

10. 10
Lingkup yang diperiksa
Meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara, antara lain:
- pemungutan dan penyetoran pajak;
- kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintah
dan membayar tagihan pihak ketiga;
- penerimaan dan pengeluaran;
- kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak
lain;
- kekayaan pihak lain yang dikuasai untuk
menyelenggarakan tugas dan/atau kepentingan
umum.

11. 11
Jenis Pemeriksaan
(Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2004)
• Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan Kinerja
• Pemeriksaan dengan tujuan tertentu:
- Pemeriksaan Khusus;
- Pemeriksaan Investigatif;
- Pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan
dengan keuangan (FIRA).

12. 12
Pemeriksaan Keuangan » pemeriksaan atas laporan
keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah →
dalam rangka memberikan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.
Tujuan pemeriksaan:
Memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan
perundangan
Lingkup Pemeriksaan:
1) Laporan Realisasi;
2) Neraca;
3) Laporan Arus Kas;
3) Catatan atas Laporan Keuangan.

13. 13
Pemeriksaan Kinerja » pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek
ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Tujuan Pemeriksaan: (seperti)
Untuk mengetahui dan menilai apakah upaya pelayanan
kesehatan oleh Pemda, telah dilaksanakan, telah
tersedia secara optimal sesuai dengan indikator
pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, sarana
prasarana telah tersedia sesuai persyaratan yang
ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukkannya serta biaya kegiatan telah dilaksanakan
secara ekonomis, efisien dan efektif.

14. 14
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu » pemeriksaan
yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan
kinerja.
Tujuan pemeriksaan:
Untuk menguji dan menilai apakah SPI atas pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan telah dirancang dan
dilaksanakan secara memadai dan telah mematuhi
persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan tertentu.

15. 15
Opini
Merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada kriteria:
1. Kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

16. 16
4 jenis opini
• Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
• Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
• Tidak wajar (adversed opinion)
• Pernyataan menolak memberikan opini
(disclaimer of opinion)

17. 17
TEMUAN PEMERIKSAAN
Temuan Pemeriksaan atau audit finding adalah
himpunan dan sintesa dari data dan informasi yang
dikumpulkan dan diolah selama melakukan pemeriksaan
tentang ekonomi dan efisiensi dan atau pemeriksaan
atas program maupun pemeriksaan atas laporan
keuangan (catatan pemeriksaan) pada entitas tertentu
yang disajikan secara analitis dan sistematis yang
meliputi unsur-unsur :
- kondisi,
- kriteria,
- akibat dan
- sebab serta
- komentar entitas yang diperiksa.

18. 18
UNSUR-UNSUR TEMUAN
PEMERIKSAAN
• KONDISI
• KRITERIA
• AKIBAT
• SEBAB
• KOMENTAR/TANGGAPAN INSTANSI

19. 19
KONDISI
Kondisi adalah gambaran tentang situasi
yang ada.
Hal tersebut sudah ditentukan dan
didokumentasikan selama audit

20. 20
KRITERIA
Kriteria adalah standar yang digunakan untuk menentukan
apakah suatu program dapat mencapai atau melebihi harapan.
Kriteria merupakan suatu alat atau cara untuk dapat memahami
hasil audit.
Kriteria dapat berupa:
1. Ketetapan perundang-undangan
2. Hal yang bersifal universal
3. Standar atau norma
4. Pendapat ahli
5. Kinerja tahun sebelumnya
6. Kinerja entitas sejenis
7. Harga pasar

21. 21
AKIBAT
Akibat (Effects) adalah suatu ukuran terhadap
konsekuensi nyata atau potensial
• Akibat dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif.
• Akibat bisa terjadi dimasa lampau, terjadi
sekarang atau bahkan bisa terjadi dimasa
yang akan datang.

22. 22
AKIBAT
• Penyimpangan administrasi
• Pemborosan : - in efisiensi
- in ekonomis
- in efektifitas
• Dugaan Kerugian Negara
• Dugaa Kerugian Negara Yang Mengandung
Unsur-unsur TPK

23. 23
SEBAB
Sebab adalah alasan suatu kinerja yang jelek
(atau baik)
• Dengan mengetahui “sebab” suatu masalah
dapat membantu auditor membuat
rekomendasi yang bersifat membangun atau
perbaikan.

24. 24
PROSES PENGUNGKAPAN TEMUAN
TPK
Hasil Pemeriksaan atas:
 Pemeriksaan Laporan Keuangan
 Pemeriksaan Kinerja
 Pemeriksaan Tujuan Tertentu
 Pemeriksaan Investigatif

25. 25
Kerugian Negara Yang
Mengandung Unsur-Unsur TPK
Temuan yang sering diungkap dari
pemeriksaan yang mengandung unsur TPK
adalah
TPK yang memenuhi rumusan pasal 2 ayat
(1) dan pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun
1999 sebagaimana yang dirubah dengan
dengan UU No. 20 Tahun 2001 →
perbuatan melawan hukum dan
penyalahgunaan kewenangan dan.

26. 26
PROSES PERUMUSAN
TEMUAN TPK
Tim Pemeriksa
Konsulen Hukum
Pendapat Hukum
Memenuhi Unsur-Unsur
TPK
KPK > 1 Miliar
Kejaksaan
Kepolisian
Investigatif
TP/TGR

27. 27
Hasil Pemeriksaan &
Tindak Lanjut
 Hasil pemeriksaan disusun dan disajikan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 LHP keuangan digunakan oleh pemerintah
untuk melakukan koreksi dan
penyesuaian sehingga laporan yang telah
diperiksa (audited financial statements)
memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPR/DPRD.

28. 28
 Entitas diberi kesempatan menanggapi
temuan dan kesimpulan yang dikemukakan
dalam laporan hasil pemeriksaan.
 Tanggapan disertakan dalam laporan hasil
pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada
DPR/DPRD.
 Entitas diminta menindaklanjuti rekomendasi
BPK.

29. KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH