Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.

1. Assalamualaikum Wr.Wb
ANGGARAN
NEGARA
KELOMPOK 3
1. Maya Rosida
2. M. Ibnu Sauqi
3. Ulwiyatu Riv’ah
4. Ariyanto
5. Amru Rizal

2. PEMBAHASAN
1) Pengertian dan Lingkungan Anggaran
2) Klasifikasi Anggaran
3) Prinsip Prinsip Penyusunan Anggaran
4) Rancangan Penyusunan Anggaran
5) Siklus/ Daur Anggaran
Anggaran Negara

3. Pengertian Dan Lingkungan Anggaran
1. Pengertiaan anggaran
A budget, in the general sense of ter, is a financial plan for specific
period time. A goverment budget therefore, is a statement of proposed
expenditur and expeted revenues for coming period, together with data
of actual expenditur and revenues for current and past periode
Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa anggaran negara meliputi:
 rencana pengeluaran/ belanja
 Rencana penerimaan/ pembiayaan belanja
 Mencangkup jangka waktu tertentu
Sehingga pengertian anggaran atw APBN menurut UU No. 17/2003 adalah
rencana tahunan pemerintah negara yang di setujui oleh DPR , dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah , selanjutnya di sebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah ysng di detujui oleh
dewan perwakilan rakyat daerah

4. b. Lingkungan Anggaran
Sistem anggaran negara menurut sugijanto et al (1995), terdiri dari unsur unsur:
unsur pertama
kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak, sesuai dengan tujuan bangsa
unsur kedua sistem pemerintahan negara yang erat berkaitan dengan anggaran
negara:
1. majelis permusyawaratan rakyat (MPR)
2. dewan perwakilan rakyat (DPR)
3. Presikden
4. kabinet/ menteri negara
5. badan pemeriksa keuangan (BPK)
Unsur ketiga sistem administrasi negara yang sangat erat kaitannya dengan sistem
pemerintahan
1. MPR - menentukan GBHN
2. Presideen/mandataris presiden - menyusun PELITA dan RABN tahunan
3. DPR - Terima RAPBN, menentukan UU-APBN
4. BPK - memeriksa pelaksanaan APBN oleh pemerintah

5. Menurut UU. No. 25 tahun 2004 tentang perencanaan
pembangunan Nasional, antara lain di sebutkan:
pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
rangka mencapai tujuan bernegara.
Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara dan masyarakat
di tingkat pusat dan daerah.
 Hasil perencanaan pembangunan dan hasilnya:
1. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode
20 tahun
2. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 tahun
a. RPJM kementrian atau lembaga selanjutnya disebut rencana strategis kementrian adalah
dokumen perencanaan kementrian untuk periode 5 tahun
b. RPJM satuan kerja perangkat daerah (restra SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan
kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun

6. 3. Rencana pembangunan tahunan nasional atau disebut rencana kerja
pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode
satu tahun :
a. Rencana pembangunan tahunan kementrian/ lembaga ( Renja KL)
b. Rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
c. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah (renja-
SKPD)
4. Mentri menyiapkan rancangan RPJP Nasional dan kepala pabbeda
menyiapkan rancangan RPJP Daerah
5. Rancangan RPJP Nasional dan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi
musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)
6. Musrembang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti
oleh unsur unsur penyelenggaraan negara dengan mengikutsertakan
masyarakat
7. Mentri menyelenggarakan musrembang jangka panjang nasional, dan
kepala pabbeda menyelenggarakan musrembang jangka panjang daerah
8. Penyelenggaraan musrembang tersebut dilaksanakan paling lambat satu
tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

7. UUD 1995 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam
waktu relatif singkat (1999-2002) telah mengalami 4 kali perubahan. Dengan
berlakunya amandemen UUD 1995 tsb telah terjadi perubahan dalam
pengelolaan pembangunan yaitu
1. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN
2. Ditiadakan Gari-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman
penyusunan rencana pembangunan nasional
3. Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam
NKRI
FUNGSI ANGGARAN adalah sebagai berikut
1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk periode
yang akan datang
2. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
3. Alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijakan pemerintah

8. Sesuai UU. No. 17/2003, lingkungann yang
berhubungan dengan APBN (Pasal 13,14 dan 15 adalah:
1. Pemerintah pusat meliputi
a. Presiden sebagai kepala pemerintahan yan
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara
b. Menteri keuangan, selaku mengelola fiskal
dan pemegang fungsi bendahara umum negara
(BUN).
c. Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku pengguna
anggaran/ pengguna barang kementrian
negara/ lembaga
2. DPR.
3. BPK.

9. Ada tiga tahap dalam rangka penyusunan RUU
APBN sampai dengan pengesahan UU APBN
sebagai berikut:
1. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun
anggaran berikutnya kepada DPR, kemudian
melakukan pembahasan bersama dalam pembicaraan
pendahuluan RABN tahun anggaran berikutnya, dan
periotas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan
usulan negara.
2. Dalam rangka penyususnan rancangan APBN, mentri/
pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran
menyusun rancangan kerja yang akan dicapainya,
sampai ke DPR untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan, dan hasil pembahasan tersebut
disampaikan kepada mentri keuangan sebagai bahan
penyusunan RUU APBN
3. Pemerintah mengajukan RUU APBN kepada DPR
untuk dibahas, disyahkan dan ditetapkan sebagai UU
APBN.

10. Klasifikasi Anggaran
• Pembagian anggaran yhang utama sebelum adanya undang-undang baru
(UU NO. 17/2003) adalah berdasarkan:
1. Objek, menurut jenis penerimaan dan pengeluaran.
2. ORGANISASI, terbagi Departemen/ Lembaga, unit organisasi
3. FUNGSI, Seperti pengairan, perhubungan, pendidikan , dan sebagainya,
terbagi dalam sektor, sub sektor.
4. SIFAT/ KARAKTER, seperti pengeluaran operasional, belanja, modal,
pembayaran utang, dan sebagainya
5. APBN, pendapatan rutin/ pembangunan dan belanja rutin/ pembangunan

11. Berdasarkan UU APBN yang disyahkan legislatif, pembagiannya
adalah:
a) Anggaran pendapatan, berdasarkan atas objek
(jenis penerimaan)
b) Anggaran belanja, berdasarkan fungsi (sektor dan
sub sektor)
UU-APBN yang disahkan Legislatif,
dipertanggungjawabkan oleh :
a. Presiden kepada DPR, berdasarkan fungsi
b. Mentri kepada Presiden berdasarkan obyek (mata
Anggaran)

12. Ketentuan tentang anggaran ini diatur lebih lanjut dalam PP No.
20/2004 tentang rencana kerja pemerintah dan PP NO 21/
2004 tentang rencana kerja dan anggaran kementrian negara/
lembaga
1. Klasifikasi berdasarkan organisasi
2. Klasifikasi berdasarkan fungsi
3. Klasifikasi berdasarkan jenis belanja
4. Klasifikasi berdasarkan program dan kegiatan
5. Klasifikasi berdasarkan pos-pos neraca
6. Klasifikasi berdarkan arus kas

13. Perkiraan akuntansi untuk neraca, LRA dan LAK
1. ASET
11 Aset Lancar
12 Investasi Jangka Panjang
13 Aset Tetap
14 Dana Cadangan
15 Aset Lain-lain
2. KEWAJIBAN
21 kewajiban jangka pendek
22 kewajiban jangka panjang
3. EKUITAS
31 Ekuitas Dana Lancar
32 Ekuitas Dana Investasi
33 Ekuitas Dana Cadangan
4. PENDAPATAN DANA DAN HIBAH
41 Penerimaan Perpajakan
42 Penerimaan Bukan Pajak
43 Penerimaan Hibah
5. BELANJA NEGARA
51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang
53 Belanja Modal
54 Belanja Pembayaran Bunga
55 Belanja Subsidi
56 Belanja Hibah
57 Belanja Bantuan Sosial
58 Belanja Dan Lain-lain
6. BELANJA UNTUK DAERAH
61 Belanja Dana Perimbangan
62 Belanja Dana Otonomi Khusus Dan
Penyesuaian
7. PEMBIAYAAN
71 Penerimaan Pembiayaan
72 Pengeluaran Pembiayaan
8. NON ANGGARAN (untuk LAK)
81 Penerimaan Non Anggaran
82 Pengeluaran Non Anggaran

14. Prinsip- Prinsip Penyusunan Anggaran
a. Keterbukaan
b. Perioditas
c. Pembebanan anggaran pengeluaran dan menguntungkan
anggaran penerimaan
d. Fleksibilitas
e. Prealabel
f. Kecermatan
g. Kelengkapan dan universalitas
h. Komprehensif
i. Terinci

15. Ancangan penyusunan anggaran
1. Lines-itemBudgeting atau Pendekatan Tradisional, penyusunan
anggaran jenis ini berdasarkan Pos/item untuk setiap jenis pengeluaran
dan penerimaan.
2. Program Budgeting , penyusuna anggaran berdasarkan program tugas
pekerjaan, untuk efektivitasnya.
3. PerformanceBudgeting, tekanan pada pengukuran hasil
pekerjaan/kinerja, untuk efesiensiny, dari pada jumlah pengeluarannya.
4. Planning, Programming and Budgeting System (PPBS), PPBS dan Zero
Budgeying menghubungkan 3 unsur :
a. Perencanaan hasil-hasil yang diinginkan
b. Pemograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang
diinginkan
c. Penganggaran atau alokasi dana yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang dituju
d. Zero Base Budgeting

16. Siklus/ Daur Anggaran
Dalam UU. No.17/2003 ditetapkan, bahwa APBN merupakan wujud
pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan
Undang-Undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan. Pendapatan neagara terdiri penerimaan pajak, penerimaan
bukan pajak, dan hibah. Sedangakan belanja negara digunakan untuk
keperluan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan
keuangan negara pemerintah pusat dan daerah, uang diperinci menurut
obligasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan diterima dari surplus tahun
lalu dan dana cadangan, serta dugunakan untuk membayar defisit
anggaran tahun lalu, membayar hutang dan pembentukan dana cadangan.

17. Lanjutan . . .
Dasar Anggaran Pemerintah R.I dikelompokan dalam 5 tahap :
1. Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh pemerintah kepada DPR
2. Pembahasan dan pengesahan RUU-APBN dan penetapan RUU-APBN
oleh DPR
3. Pelaksaan anggran akuntansi dan pelaporan keuangan negara oleh
pemerintah
4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan
oleh BPK
5. Pembahasan dan persetujuan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dan penetapan UU-laporan Pertanggungjawaban APBN oleh
DPR

18. Tahap-I
Tahun Anggaran meliputi masa satu Tahun mulai tanggal 1 januari s.d 31
Desember (UU.No 1/2004 pasal 11).
Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh pemerintah kepada DPR (UU
No. 17/2003)
A. Pembahasan Kebijakan umum dan prioritas anggaran
 Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka
ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya
pertengahan bulan Mei tahun berjalan,
 Dibahas bersama DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN
tahun anggaran berikutnya
 Membahas bersama dengan DPR mengenai kebijakan umum dan prioritas
anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian/ lembaga dalam
penyusunan usulan anggaran.

19. B. Penyusunan rancangan undang-undang tentan APBN :
1. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, mentri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga
tahun berikutnya, yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan
perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun
2. Rencana kerja dan anggaran dimaksud disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan rancangan APBN
3. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggran disampaikan kepada Mentri keuangan sebagai
bahan penyusunan UU APBN tahun berikutnya
4. Pembahasan oleh Mentri Keuangan, Gubernur Bank Central, Mentri Tingkat Dewan Moneter,
kemudian disiapkan Nota Keuangan oleh Mentri Keuangan yang berisi antara lain :
a. Kebijakan fiskal dan moneter
b. Perkembangan harga-harga, gaji dan upah
c. Taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang
d. Jumlah uang yang beredar
e. Hubungan ekonomi dengan luar negri dan lalu lintas devisa
f. Produksi dan ekonomi nasional yang diharapkan (pertanian, industri, tambang)

20. Tahap-II
Pembahasan, Persetujuan RUU-APBN, dan penetapan UU-APBN oleh DPR
1. Pemerintah Pusat Mengajukan Rancanga Undang-Undang tentang APBN (RUU
APBN) disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya
2. Pembahasan RUU APBN dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang
mengatur susunan dan kedudukan DPR
3. DPR dapat mengajukan usul mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan
pengeluaran dalam RUU APBN
4. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya
2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakn
5. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,
program, kegiatan, dan jenis belanja
6. Apabila DPR tidak menyetujui RUU-APBN tersebut, pemerintah pusat dapat
melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBN tahun sebelumnya.

21. Tahap-III
1. Setelah APBN ditetapkan dalam Undang-Undang, pelaksanaanya ditunagkan dalam
keputusan Presiden (kepres).
2. Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan progronis
untuk 6 bulan berikutnya selambat-lambatnya akhir bulan Juli disampaikan kepada DPR
untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.
3. Penyesuaian dan/atau perubahan APBN dilakukan apabila terjdai :
a. Perkembangan Ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan
dalam APBN
b. Perubahan Pokok-Pokok kebijakan Fiskal
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.
4. Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. Pemerintah Pusat mengfajukan rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN
tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkanj perubahan pada angka 3 dimaksud
untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.

22. Tahap-IV
Laporan keuangan, sebagai pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (UU.No 1/2004 pasal 55)
1. Mentri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan keuangan Pemerintah Pusat
untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN.
2. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tersebut :
a. Mentri/Pimpinan Lembaga Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada
kementrian negara/lembaga masing- masing.
b. Laporan keuangan dimaksud huruf a) disampaikan kepada Mentri Keuangan
selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggran berakhir.
c. Mentri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas
Pemerintah Pusat .
d. Mentri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan negara yang dipisahkan
menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.
3. Laporan Keuangan dimaksud disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa keuangan paling lambat
3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Mentri/pimpinan Lembaga salaku Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakansesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
5. Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah
laporan keuangan diterima oleh BPK, dan bila belum selesai dianggap BPK menyetujui bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengawasan intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (UU.No.
17/2003 pasal 30 & 31)

23. Tahap-V
Sesuai Undang-Undang No.17/2003 pasal 30 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN disebutkan. Presiden
menyampaiakan rancangan Undang-Undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambatnya-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan
Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan
Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangasn perusahaan negara dan badan lainnya.

24. Dalam Undang-Undang No. 17/2003 pasal 36 tentang Ketentuan
Peralihan, disebutkan :
1. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
nerbasis akrual dalam undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam 5tahun. Selama pengukuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran
berbasis kas.
2. Batas waktu penyampaian laporann keuangan oleh pemrintah pusat/pemerintah
daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan pemerintah/
pemerintah daerah oleh badan pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 30 dan 31 undang-undang ini, berlaku mulai APBN/APBD tahun
2006

25. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 1/2004 pasal 70 Ketentuan Peralihan,
desebutkan :
1. Jabatan Fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
dibentuk selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang No. 1/2004
diundangkan.
2. Ketentuan mengenal pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual sebagaimana dimaksud, dilaksanakan selambat-lambatnya
pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
3. Penyimpana uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank
Sentral dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana secara penuh
selambat-lambatnya pada tahun 2006.
4. Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada Bank
yang telah ditentukan (oleh Gubernur/Bupati/Walikota), dilaksanakan secara
bertahap, sehingga terlaksana secara penuh selambat-selambatnya pada tahun
2006.