Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Ruang lingkupnya meliputi bidang pajak, moneter, dan kekayaan negara. Asas-asas pengelolaannya antara lain akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.

2. PENGERTIAN
Hukum Keuangan Negara: Sekumpulan kaidah
hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
uang dan barang milik negara terkait dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. PENGERTIAN
Keuangan Negara: Semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu,
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara yang berkaitan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No
17/2003)

4. Substansi Keuangan negara
Dlm arti luas, mencakup: APBN, APBD dan Keuangan
negara pada badan usaha milik negara/ BUMD.
Dlm arti sempit, mencakup: keuangan negara yang
dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan
dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.

5. Ruang lingkup Keuangan Negara
1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan
melakukan
pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara
dan
membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang,
surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
tugas
pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan
pemerintah.

6. Ruang Lingkup Keu di kelompokan
Bidang pengelolaan pajak
Bidang pengelolaan moneter
Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

7. Landasan hukum Keu
• Ps 23 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun
dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak
menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah
menjalankan anggaran tahun yang lalu.
• (2) Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-
undang.
• (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
• (4) Hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang.
• (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara
diadakan suatu
• Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
Undang-
• undang.
• (6) Hal pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

8. Landasan Hukum Keuangan Negara
UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
UU 1/2004 tt perbendaharaan negara
UU 3/2004 ttg perubahan uu 23/1999 ttg BI
UU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
UU 15/2006 ttg BPK
UU APBN yang tiap tahun diundangkan

9. Sumber Keuangan Negara
Pajak Negara
Bea dan Cukai
PNBP

10. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pengelolaan Keuangan Neg adl keseluruhan kegiatan
pejabat penglola keuangan negara sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya, mencakup:
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengawasan
Pertanggungjawaban

11. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara
Asas Sebelum UUKN:
1. kesatuan: menghendaki agar semua pendapatan
dan belanja negara disajikan dlm satu dokumen
anggaran
2.Universalitas; mengharuskan agar setiap transaksi
keuangan neg ditampilkan sec utuh dlm dokumen
anggaran
3.Tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran
untuk suatu tahun tertentu
4.Spesialitas, mewajibkan agar kredit anggaran yg
disediakan terinci sec jelas peruntukan

12. Asas dalam UUKN
Akuntabilitas berorientasi pada hasil adl setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan
keuangan negara harus dapat dipertanggungjawbkan
kepada rakyat.
Proporsionalitas adl yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola
keu neg.
Profesionalitas, adl mengutamakan keahlian berdasar
kode etik dan ketentuan peraturan per uu an yg
berlaku

13. Asas dalam UUKN
Keterbukaan, adl membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yg benar,
jujur, dan tidak diskriminatif ttg pengelolaan
keuangan negara memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, gol, danrahasia neg
Pemeriksaan oleh badan yang bebas dan mandiri, adl
memberi kebebasan bagi BPK utk melakukan
pemeriksaan dg tidak boleh dipengaruhi oleh
siapapun.

14. Pengelola Uang Negara
Ada dlm tanggungjawab menteri Keuangan selaku
bendara umum negara.
Uang Negara: uang yang dikuasai oleh bendahara
umum negara meliputi uang rupiah dan valuta asing,
Uang negara terdiri dari uang dlm kas negara dan
uang pada bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran kementerian neg/lembaga pemerintah
non kementerian dan lembaga negara.