MATERI KELAS XI SMA

1. APBN DAN APBD

2. INDIKATOR
1. Memahami pengertian APBN dan APBD
2. Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN dan APBD
3. Mengklasifikasi sumber-sumber penerimaan
negara dan daerah
4. Merinci jenis pengeluaran negara dan daerah
5. Memahami mekanisme penyusunan APBN dan
APBD
6. Menganalisis pengaruh APBN dan APBD terhadap
perekonomian
7. Memahami anti korupsi dalam perekonomian

3. PENGERTIAN APBN
Rencana penerimaan dan belanja (pengeluaran)
pemerintah dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan dalam waktu satu tahun,

4. Pasal 23
Salah satu bentuk Uang Indonesia
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun yang lalu.***)

5. PENGERTIAN APBD
suatu daftar yang secara sistematis membuat sumber-
sumber penerimaan daerah dan alokasi pengeluaran
daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu
tahun). Periode APBD sama dengan APBN, yaitu dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

6. FUNGSI APBN DAN APBD
A. Fungsi Alokasi
Dalam APBN/APBD ditentukan besar anggaran
pengeluaran di setiap bidang. Dengan demikian,
melalui APBN/APBD, dapat diketahui besar alokasi
penempatan dana yang diperlukan untuk setiap
sektor pembangunan, departemen, atau lembaga.
Melalui APBN/APBD pula, dapat diketahui sasaran
dan prioritas pembangaunan yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah pusat dan daerah dalam tahun
anggaran bersangkutan.

7. B. Fungsi Distribusi
Pendapatan negara/daerah yang dihimpun dari
berbagai sumber penerimaan akan digunakan kembali
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara/daerah di berbagai sektor pembangunan dan
departemen. Penggunaan dana keuangan negara
tersebut tidak boleh hanya terpusat di satu sektor,
departemen, atau daerah, tetapi harus merata ke
seluruh sektor departemen, serta ke seluruh pelosok
daerah, baik desa maupun kota.

8. C. Fungsi Stabilisasi
Sebagai pedoman agar segala tindakan penerimaan dan
pengeluaran keuangan negara/daerah teratur dan
terkendali, pemerintah pusat/daerah menetapkan
APBN/APBD. Hal ini bertujuan agar program
pembangunan sesuai dengan aturan yang telah digariskan
di dalam APBN/APBD sehingga dapat mempermudah
pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Dengan
disusunnya APBN/APBD, diharapkan pemerintah pusat
atau daerah dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus
barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang
tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan
perekonomian (resesi).

9. TUJUAN APBN DAN APBD
Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman
pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi
keseimbangan yang dinamis, dalam rangka
melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi
tercapainya peningkatan produksi, peningkatan
kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi.

10. SUMBER PENERIMAAN APBN
a) Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber.
Secara umum penerimaan negara dibedakan menjadi
tiga sumber yaitu:
1) Penerimaan Pajak
Penerimaan perpajakan berasal dari dalam negeri dan
pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri
terdiri dari pajak pengahasilan migas dan nonmigas,
PPN dan PPnBM, cukai, dan pajak lainnya. Pajak
perdagangan internasional berasal dari bea masuk dan
pajak/pungutan ekspor.

11. 2) Penerimaan negara bukan pajak
berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah
atas laba BUMN, dan penerimaan negara bukan pajak
lainnya.

12. 3) Hibah
Bantuan berupa uang , barang dan atau jasa yang
berasal dari pemerintah ,masyarakat dan badan usaha
dalam negri atau luar negri yang tidak mengikat

13. Sumber Penerimaan Negara di dalam
APBD
Pendapatan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah.
Sumber PAD adalah Pajak daerah, retribusi daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2) Pendapatan Asli Daerah lainnya
terdiri dari:
a. Penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga.
b. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
c. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
3) Dana perimbangan
1) Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (Dana bagi hasil
bersumber dari pajak dan sumber daya alam), dan alokasi umum dan
dana alokasi khusus.

14. Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
1) Menurut organisasi/bagian anggaran
Rincian belanja negara menurut organisasi
disesuaikan dengan susunan kementrian
negara/lembaga pemerintah pusat
2) Menurut Fungsi
Rincian belanja negara/daerah menurut fungsi antara
lain terdiri atas pelayanan umum, pertahanan,
ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan
hidup, perumahan dan fasilitas umum,kesehatan dll

15. Cara Penyusunan APBN dan APBD
Proses penyusunan APBN dapat dikelompokan 2
tahap
1) Proses pembicaraan pendahuluan antara
pemerintah dan DPR
2) Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN,

16. 3) Menurut Jenis Belanja
a) Belanja pegawai
b) Belanja barang
c) Belanja modal
d) Pembayaran bunga utang
e) Subsidi
f) Belanja hibah
g) Bantuan sosial dll

17. Langkah-langkah penyusunan APBN
1) Pemerintah menyusun RAPBN (Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
2) Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR
untuk dibahas
3) DPR membahas RAPBN dengan tujuan diterima
atau ditolak
4) Memutuskan , jika diterima RAPBN akan disahkan
menjadi APBN dan disampaikan kepada
pemerintah untuk dilaksanakan, namun jika
ditolak pemerintah harus menggunakan APBN
sebelumnya

18. Langkah – langkah penyusunan APBD
1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan
peraturan daerah tentang APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD
2. Setelah disetujui oleh DPRD , RAPBD kemudian
ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan
daerah
3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah
,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan
keputusan gubernur/walikota/walikota

19. Pengaruh APBN dan APBD terhadap
perekonomian
APBN dan APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal
pemerintah akan berpengaruh terhadap
perekonomian nasional , karena melalui APBN/APBD
dapat diketahui arah ,tujuan, serta prioritas
pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan
pemerintah
APBN dan APBD memiliki pengaruh terhadap
beberapa sektor diantaranya sektor moneter, neraca
pembayaran, sektor produksi

20. Sektor Moneter
APBN/APBD disektor moneter jelas besar,
mengingat anggaran negara merupakan salah satu
komponen dari uang primer , perubahan dalam
komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang
yang beredar dimasyarakat

21.  Neraca Pembayaran
APBN/APBD mempengaruhi neraca pembayaran
karena:
a) Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari
penerimaan sektor migas
b) Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh
utang luar negri , sebagian komponen pengeluaran
rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan
bunga
c) Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi
impor yang besar misalnya bantuan proyek yang
merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN

22. Sektor Produksi
Bagi sektor produksi , pengaruh APB/APBD terlihat
dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan
pengeluaran pemerintah

23. Memahami anti korupsi dalam
perekonomian
Setiap organisasi negara daerah mempunyai kebutuhan
yang harus selalu dipenuhi, pemenuhan kebutuhan harus
disesuaikan dengan besarnya penerimaan ,
Oleh karena itu harus disiplin dalam mengeluarkan biaya
untuk memenuhi kebutuhan agar tidak terjadi sifat
konsumtif yang dapat merugikan diri sendiri
Sikap jujur sangat penting diterapkan dalam mengelola
anggaran pendapatan yang diperoleh dan mengatur biaya
yang dikeluarkan karena jujur akan berdampak pada
ketaan kita ddalam mengelola anggaran , anggaran tidak
lantas dimanipulasi untuk kepentingan dirinya
sendiri,maka sikap jujur dan disiplin sangat penting agar
tidak terjadinya korupsi.