APBN dan APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun. APBN disusun pemerintah pusat dan diajukan ke DPR, sedangkan APBD disusun pemerintah daerah dan diajukan ke DPRD. Keduanya meliputi sumber pendapatan seperti pajak dan pengeluaran seperti belanja pemerintah, dan diawasi pelaksanaannya.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
APBN dan APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara/daerah. APBN disusun untuk lingkup nasional sedangkan APBD untuk daerah. Keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang efektif.
TUGAS EKONOMI Aliya Rahmawati 11 IPA 5 Ranti Pusriana APBN dan APBD Dalam Pem...aliya rahmawati
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara sedangkan APBD adalah anggaran serupa di tingkat daerah. Keduanya disusun berdasarkan proses yang sama yaitu diajukan oleh pemerintah ke lembaga perwakilan rakyat untuk disetujui menjadi anggaran tahunan.
APBN dan APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk satu tahun. Dokumen tersebut menjelaskan rencana penerimaan dan pengeluaran serta tujuan dan fungsi anggaran tersebut. Terdapat perubahan format APBN sejak 2003 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita Sari,XI MIPA 5,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pemba...Rahayu Puspita Sari
APBN dan APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara/daerah. APBN disusun untuk lingkup nasional sedangkan APBD untuk daerah. Keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang efektif.
TUGAS EKONOMI Aliya Rahmawati 11 IPA 5 Ranti Pusriana APBN dan APBD Dalam Pem...aliya rahmawati
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara sedangkan APBD adalah anggaran serupa di tingkat daerah. Keduanya disusun berdasarkan proses yang sama yaitu diajukan oleh pemerintah ke lembaga perwakilan rakyat untuk disetujui menjadi anggaran tahunan.
APBN dan APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk satu tahun. Dokumen tersebut menjelaskan rencana penerimaan dan pengeluaran serta tujuan dan fungsi anggaran tersebut. Terdapat perubahan format APBN sejak 2003 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui DPR. APBN berisi daftar sistematis penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. APBN disusun berdasarkan prinsip hemat, efisien, dan sesuai kebutuhan serta mengutamakan sumber daya dalam negeri. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi perekonomian.
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Ruang lingkupnya meliputi bidang pajak, moneter, dan kekayaan negara. Asas-asas pengelolaannya antara lain akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi peran pemerintah daerah, DPRD, dan satuan kerja perangkat daerah. APBD merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan visi-misi pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menjelaskan pengertian, siklus penyusunan dan mekanisme, fungsi, prinsip penyusunan, sumber pendapatan dan pengeluaran, serta jenis belanja pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
Penyusunan APBN melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penetapan oleh DPR, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan oleh BPK. Prosesnya dimulai dari perencanaan kementerian, penetapan asumsi makro, hingga disahkannya rancangan APBN menjadi UU oleh DPR.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum pajak dan kebijakan fiskal. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, kebijakan fiskal digunakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi, dan kebijakan fiscal berfungsi untuk alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nasional yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD. Keduanya berisi pendapatan dan pengeluaran serta berfungsi sebagai pedoman keuangan. APBN mencakup penerimaan perpajakan, nonperpajakan, hibah, sedangkan APBD bersumber dari PAD, dana perimbangan, DAU, DAK dan lainnya
APBN menggunakan sistem I-account yang mencatat penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam satu kolom. Pada 2000 terjadi perubahan mendasar yaitu tahun anggaran menjadi kalender, sistem menjadi defisit, dan format berubah menjadi T-account. Perubahan lain adalah pengelompokan ulang item anggaran dan penambahan item baru sejalan dengan desentralisasi fiskal. Keseimbangan primer lebih penting dari keseimbangan um
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, ruang lingkup, dan asas-asas pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta barang milik negara. Ruang lingkupnya meliputi bidang pajak, moneter, dan kekayaan negara. Asas-asas pengelolaannya antara lain akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas.
Mekanisme penyusunan apbd & pengaruh apbd terhadap perekonomian (Ekonomi XI ...Nurul Khairani Firnia
Dokumen tersebut menjelaskan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi peran pemerintah daerah, DPRD, dan satuan kerja perangkat daerah. APBD merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan visi-misi pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menjelaskan pengertian, siklus penyusunan dan mekanisme, fungsi, prinsip penyusunan, sumber pendapatan dan pengeluaran, serta jenis belanja pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, lingkungan, klasifikasi, prinsip-prinsip, perancangan, dan siklus anggaran negara. Secara ringkas, anggaran negara adalah rencana tahunan pemerintah tentang pendapatan dan belanja yang disetujui oleh parlemen, dan melibatkan berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan BPK.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan fiskal Indonesia dan perkembangannya. Secara ringkas, kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, terdiri atas pajak, penerimaan non-pajak, dan pengeluaran rutin serta pembangunan. Perkembangannya telah mengalami beberapa dinamika sejak era Orde Baru hingga reformasi, dengan peran pemerintah yang semakin besar di masa krisis.
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
Penyusunan APBN melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penetapan oleh DPR, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan oleh BPK. Prosesnya dimulai dari perencanaan kementerian, penetapan asumsi makro, hingga disahkannya rancangan APBN menjadi UU oleh DPR.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan meliputi bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar hukum pajak dan kebijakan fiskal. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, kebijakan fiskal digunakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi, dan kebijakan fiscal berfungsi untuk alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nasional yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui DPRD. Keduanya berisi pendapatan dan pengeluaran serta berfungsi sebagai pedoman keuangan. APBN mencakup penerimaan perpajakan, nonperpajakan, hibah, sedangkan APBD bersumber dari PAD, dana perimbangan, DAU, DAK dan lainnya
Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), termasuk tujuan, prinsip penyusunan, dan komponen-komponen utama pendapatan serta pengeluarannya seperti pajak, retribusi, hibah, DAU, DAK, dan lainnya.
Tugas Ekonomi Shafira Dyah Pratiwi XI Mipa 5 Ranti Pusriani APBN dan APBD SMA...Shafira Dyah
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara sedangkan APBD adalah anggaran serupa di tingkat daerah. Keduanya disusun berdasarkan proses yang sama yaitu diajukan oleh pemerintah ke lembaga perwakilan rakyat untuk disetujui menjadi anggaran tahunan.
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang lebih kecil.
Tugas Ekonomi, Rahayu Puspita,Ibu Ranti,APBN &APBD dalam Pembangunan EkonomiRahayu Puspita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang APBN dan APBD. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur sumber pendapatan dan pengeluaran negara sedangkan APBD adalah anggaran serupa di tingkat daerah. Keduanya disusun berdasarkan proses yang sama yaitu diajukan oleh pemerintah ke lembaga perwakilan rakyat untuk disetujui menjadi anggaran tahunan.
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
Tiga kalimat ringkasan:
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, mencakup prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran serta struktur anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Indonesia. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR dan berisi sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran negara. APBN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal untuk mencapai target pembangunan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tiga undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, serta p
Dokumen tersebut membahas tiga undang-undang terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut mengatur penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah, serta p
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait, serta mengatur lembaga-lembaga pengelola seperti Kementerian Keuangan, bank sentral, dan BPK. Dokumen ini juga membahas asas-asas dan masalah dalam pengelolaan keuangan negara.
APBN & APBD 20. Monetary policy can increase employment opportunities by .pptxvinatahara1
19. Monetary policy can maintain economic stability by: . . .
a. open bank offices open 12 hours a day
b. speed up the time for sending money
c. open Automated Teller Machines (ATMs) in every mall
d. regulate the circulation of money so that economic activities can run smoothly
e. provide the amount of foreign currency when the price of foreign currency decreases against the rupiah
20. Monetary policy can increase employment opportunities by . . . .
a. regulate the money supply in such a way that companies can invest and create job opportunities
b. announce where jobs are available
c. provide employment education and training at the expense of Bank Indonesia
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan anggaran pembangunan daerah meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Dibahas pula tantangan pembangunan daerah, prioritas program, prinsip-prinsip penyusunan anggaran daerah, serta langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
6. SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan asli daerah
Dana perimbangan (dari APBN)
Pinjaman daerah
JENIS PEMBELANJAAN
DAERAH-Belanja daerah beragam tergantung kebutuhannya masing-masing
karena adanya otonomi daerah dan sistem desentralisasi.
-Belanja pemerintah daerah Pengeluaran rutin
Pengeluaran pembangunan
7. KESIMPULAN
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan
dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam
keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini
dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa
APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja
Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-
sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran
negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat
perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis
pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama
saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang
lebih kecil.
8.
9. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu
daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara
dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun.
APBN dapat dikatakan pula sebagai program kerja pemerintah.
Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada 1 April
dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya.
Periode APBN berubah sejak masa reformasi tahun 2000, yaitu
dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
Fungsi APBN:
Fungsi alokasi APBN
Fungsi distribusi APBN
Fungsi stabilitas APBN
Fungsi pertumbuhan APBN
Fungsi pengendali APBN
10. Tujuan APBN termuat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
Asas kebijakan APBN:
-Anggaran berimbang Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara sama
dengan jumlah pengeluaran negara.
-Anggaran surplus Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara lebih besar
daripada jumlah pengeluaran negara. Contoh: APBN pada masa inflasi.
-Anggaran defisit Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara lebih kecil
daripada jumlah pengeluaran negara. Contoh: APBN pada masa
pembangunan.
Dampak adanya APBN antara lain:
Tercipta dan terlaksananya pembangunan.
Mempengaruhi dunia usaha dan tingkat harga pasar.
Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta.
11. Penyusunan APBN berasaskan kemandirian,
penghematan dan penajaman prioritas
pembangunan.
Penyusunan APBN termuat dalam UUD 1945
pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:
“Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (RAPBN)
diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama
DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.”
12. Langkah penyusunan APBN:
-RAPBN disusun oleh departemen dan lembaga pemerintah dalam
Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP).
-RAPBN kemudian diajukan presiden ke DPR.
-DPR membahas untuk menerima atau menolak ajuan RAPBN.
-Jika RAPBN diterima, maka RAPBN akan ditetapkan sebagai undang
undang atau APBN.
-Jika RAPBN ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun
sebelumnya. UUD 1945 pasal 23 ayat 3 berbunyi:
“Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden,
maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.”
Pelaksanaan APBN berupa penggunaan anggaran dilakukan
menggunakan Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP)
yang dibayarkan oleh KPKN dalam bentuk Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU).
13. Pengawasan pelaksanaan APBN:
Pengawasan internal, dilakukan oleh pihak-pihak
berwenang dalam suatu lembaga atau departemen,
misalnya sekretaris jenderal atau biro keuangan.
Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengawasan yang dilakukan meliputi:
Pengawasan APBN
Pengawasan APBD
Pengawasan anggaran milik BUMN
Pengawasan seluruh kekayaan negara
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan
oleh pemerintah kepada BPK yang disebut Perhitungan
Anggaran Negara (PAN).
PAN adalah pengecekan terhadap penggunaan dan
realisasi anggaran yang telah dilakukan dan disusun
dalam bentuk buku Hasil Pemeriksaan Tahunan.
14. Penerimaan perpajakan
Pajak dalam negeri:
Pajak penghasilan migas dan nonmigas
Pajak pertambahan nilai (PPn)
Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM)
Pajak bumi dan bangunan (PBB)
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Cukai
Pajak perdagangan internasional:
Bea masuk
Pajak ekspor
15. Penerimaan negara bukan pajak
a.Penerimaan SDA berupa minyak bumi,
gas,pertambangan, kehutanan dan perikanan.
b.Laba BUMN.
c.Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
Hibah
Adalah bentuk pendapatan negara berupa hadiah atau
bantuan yang diterima negara yang tidak perlu
dikembalikan.
Penerimaan luar negeri
Terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek.
16. Belanja negara adalah semua
pengeluaran negara untuk
membiayai belanja pemerintah
pusat dan daerah.
Belanja pemerintah pusat
terdiri dari:
-Pengeluaran rutin
-Belanja pegawai (gaji)
-Belanja barang
-Belanja modal
-Pembayaran bunga utang
dalam dan luar negeri
-Subsidi
-Pengeluaran rutin lainnya
-Pengeluaran pembangunan
-Pembiayaan pembangunan
-Pembiayaan proyek
-Dana perimbangan (untuk
daerah
-Dana bagi hasil
-Dana alokasi umum (DAU)
-Dana alokasi khusus (DAK)
-Dana otonomi khusus dan
penyesuaian
17. Pembiayaan lain yang dimasukkan ke dalam APBN antara lain:
-Perbankan dalam negeri
-Privatisasi
-Penjualan aset program restruktur perbankan
-Surat Utang Negara
Pembiayaan luar negeri, misalnya nilai tukar rupiah, produk
domestik bruto (PDB), dan harga minyak dunia.
Berdasarkan sifat, belanja negara terdiri dari:
Belanja ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa
yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.
Contoh: kegiatan belanja pengadaan bahan bakar dan vaksin untuk
imunisasi.
Belanja transfer, yaitu belanja untuk kegiatan-kegiatan sosial yang
tidak produktif. Contoh: sumbangan untuk korban bencana alam,
subsidi, beasiswa, dan lain-la
18. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu
daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah
dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun.
APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup
yang lebih kecil, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Fungsi APBD:
-Fungsi alokasi APBD
-Fungsi distribusi APBD
-Fungsi otorisasi APBD
-Fungsi pengawasan APBD
-Fungsi perencanaan APBN
Tujuan APBD yang utama adalah sebagai pedoman penerimaan
dan pengeluaran negara di daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
19. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan keuangan daerah dan APBD:
UU No. 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah.
UU No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah.
PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan
penyusunan keuangan daerah dan APBD.
Langkah penyusunan APBD:
1.RAPBD disusun oleh pemerintah daerah.
2.RAPBD kemudian diajukan pemerintah daerah ke DPRD.
3.DPRD dan pemerintah daerah membahas RAPBD, dengan:
4.Dari pihak pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif
beranggotakan sekretaris daerah dan Bappeda.
5.Dari pihak DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran beranggotakan anggota tiap
fraksi.
6.DPRD membahas untuk menerima atau menolak ajuan RAPBD.
7.Jika RAPBD diterima, maka RAPBD akan ditetapkan sebagai peraturan
daerah atau APBD.
8.Jika RAPBD ditolak, maka pemerintah daerah akan menggunakan APBD
tahun sebelumnya.
20. Pelaksanaan APBN berupa penggunaan anggaran dilakukan
menggunakan Daftar Isian Kegiatan Daerah (Dikda) dan Daftar Isian
Proyek Daerah (Dipda) yang dibayarkan dalam bentuk Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Keputusan Otorisasi
(SKO).
Pengawasan pelaksanaan APBD:
Pengawasan internal, dilakukan oleh instansi-instansi dalam
pemerintahan daerah.
Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi yang
dilakukan oleh DPRD dan BPK.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan oleh
pemerintah daerah kepada DPRD setiap selesai tahun anggaran
dan setiap tiga bulan sekali (triwulan).