Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa APBN dan APBD.

1. Alfiya Zahra Yustisia
Aliya Rahmawati
Mery Amanda
Rahayu Puspita Sari
Reni Trisnawaty
Shafira Dyah Pratiwi
EKONOMI

2. APBN&APBD DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI

3. APBN
PENGERTIAN,PERIO
DE, FUNGSI
TUJUAN,ASAS
KEBIJAKAN, DAMPAK
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBN
ASAS
PENYUSUNAN&UUD
1945 pasal 23 ayat 2
PENGAWASAN
PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWA
BAN, PAN
LANGKAH
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN APBN

4. SUMBER PENDAPATAN
NEGARA
PENERIMAAN
PERPAJAKAN
PERMINTAAN NEGARA
BUKAN PAJAK, HIBAH,
PENERIMAAN LUAR
NEGERI
JENIS PEMBELANJAAN NEGARA
PENGERTIAN&
BELANJA
PEMERINTAH
PUSAT
PEMBIAYAAN
LAIN&
BERDASARKAN
SIFAT

5. APBD
PENGERTIAN,
FUNGSI,TUJU
AN
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
APBDDASAR HUKUM,
LANGKAH
PENYUSUNAN PELAKSANAAN
,PENGAWASAN
PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJA
WABAN

6. SUMBER PENDAPATAN DAERAH
 Pendapatan asli daerah
 Dana perimbangan (dari APBN)
 Pinjaman daerah
JENIS PEMBELANJAAN
DAERAH-Belanja daerah beragam tergantung kebutuhannya masing-masing
karena adanya otonomi daerah dan sistem desentralisasi.
-Belanja pemerintah daerah Pengeluaran rutin
Pengeluaran pembangunan

7. KESIMPULAN
Rumah tangga negara memiliki berbagai macam penerimaan
dan pengeluaran negara yang pengelolaannya diatur dalam
keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini
dituangkan oleh pemerintah dalam bentuk anggaran berupa
APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja
Negara adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-
sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran
negara dalam waktu satu tahun. APBD atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu daftar yang memuat
perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan jenis-jenis
pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD sama
saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup yang
lebih kecil.

9.  APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah suatu
daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara
dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun.
APBN dapat dikatakan pula sebagai program kerja pemerintah.
 Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada 1 April
dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya.
Periode APBN berubah sejak masa reformasi tahun 2000, yaitu
dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
 Fungsi APBN:
Fungsi alokasi APBN
Fungsi distribusi APBN
Fungsi stabilitas APBN
Fungsi pertumbuhan APBN
Fungsi pengendali APBN

10.  Tujuan APBN termuat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
 Asas kebijakan APBN:
-Anggaran berimbang Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara sama
dengan jumlah pengeluaran negara.
-Anggaran surplus Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara lebih besar
daripada jumlah pengeluaran negara. Contoh: APBN pada masa inflasi.
-Anggaran defisit Kebijakan dimana jumlah pendapatan negara lebih kecil
daripada jumlah pengeluaran negara. Contoh: APBN pada masa
pembangunan.
 Dampak adanya APBN antara lain:
Tercipta dan terlaksananya pembangunan.
Mempengaruhi dunia usaha dan tingkat harga pasar.
Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta.

11.  Penyusunan APBN berasaskan kemandirian,
penghematan dan penajaman prioritas
pembangunan.
 Penyusunan APBN termuat dalam UUD 1945
pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:
“Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara (RAPBN)
diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama
DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.”

12. Langkah penyusunan APBN:
-RAPBN disusun oleh departemen dan lembaga pemerintah dalam
Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP).
-RAPBN kemudian diajukan presiden ke DPR.
-DPR membahas untuk menerima atau menolak ajuan RAPBN.
-Jika RAPBN diterima, maka RAPBN akan ditetapkan sebagai undang
undang atau APBN.
-Jika RAPBN ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun
sebelumnya. UUD 1945 pasal 23 ayat 3 berbunyi:
“Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden,
maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.”
Pelaksanaan APBN berupa penggunaan anggaran dilakukan
menggunakan Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP)
yang dibayarkan oleh KPKN dalam bentuk Surat Perintah Membayar
Uang (SPMU).

13. Pengawasan pelaksanaan APBN:
 Pengawasan internal, dilakukan oleh pihak-pihak
berwenang dalam suatu lembaga atau departemen,
misalnya sekretaris jenderal atau biro keuangan.
 Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengawasan yang dilakukan meliputi:
Pengawasan APBN
Pengawasan APBD
Pengawasan anggaran milik BUMN
Pengawasan seluruh kekayaan negara
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan
oleh pemerintah kepada BPK yang disebut Perhitungan
Anggaran Negara (PAN).
PAN adalah pengecekan terhadap penggunaan dan
realisasi anggaran yang telah dilakukan dan disusun
dalam bentuk buku Hasil Pemeriksaan Tahunan.

14. Penerimaan perpajakan
 Pajak dalam negeri:
Pajak penghasilan migas dan nonmigas
Pajak pertambahan nilai (PPn)
Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM)
Pajak bumi dan bangunan (PBB)
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Cukai
 Pajak perdagangan internasional:
Bea masuk
Pajak ekspor

15.  Penerimaan negara bukan pajak
a.Penerimaan SDA berupa minyak bumi,
gas,pertambangan, kehutanan dan perikanan.
b.Laba BUMN.
c.Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
 Hibah
Adalah bentuk pendapatan negara berupa hadiah atau
bantuan yang diterima negara yang tidak perlu
dikembalikan.
 Penerimaan luar negeri
Terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek.

16.  Belanja negara adalah semua
pengeluaran negara untuk
membiayai belanja pemerintah
pusat dan daerah.
 Belanja pemerintah pusat
terdiri dari:
-Pengeluaran rutin
-Belanja pegawai (gaji)
-Belanja barang
-Belanja modal
-Pembayaran bunga utang
dalam dan luar negeri
-Subsidi
-Pengeluaran rutin lainnya
-Pengeluaran pembangunan
-Pembiayaan pembangunan
-Pembiayaan proyek
-Dana perimbangan (untuk
daerah
-Dana bagi hasil
-Dana alokasi umum (DAU)
-Dana alokasi khusus (DAK)
-Dana otonomi khusus dan
penyesuaian

17.  Pembiayaan lain yang dimasukkan ke dalam APBN antara lain:
-Perbankan dalam negeri
-Privatisasi
-Penjualan aset program restruktur perbankan
-Surat Utang Negara
Pembiayaan luar negeri, misalnya nilai tukar rupiah, produk
domestik bruto (PDB), dan harga minyak dunia.
 Berdasarkan sifat, belanja negara terdiri dari:
Belanja ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa
yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.
Contoh: kegiatan belanja pengadaan bahan bakar dan vaksin untuk
imunisasi.
Belanja transfer, yaitu belanja untuk kegiatan-kegiatan sosial yang
tidak produktif. Contoh: sumbangan untuk korban bencana alam,
subsidi, beasiswa, dan lain-la

18.  APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah suatu
daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah
dan jenis-jenis pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun.
APBD sama saja dengan APBN, namun dalam skala atau lingkup
yang lebih kecil, yaitu pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 Fungsi APBD:
-Fungsi alokasi APBD
-Fungsi distribusi APBD
-Fungsi otorisasi APBD
-Fungsi pengawasan APBD
-Fungsi perencanaan APBN
 Tujuan APBD yang utama adalah sebagai pedoman penerimaan
dan pengeluaran negara di daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

19.  Dasar hukum mengenai penyelenggaraan keuangan daerah dan APBD:
UU No. 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah.
UU No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah.
PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.
Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan dan
penyusunan keuangan daerah dan APBD.
 Langkah penyusunan APBD:
1.RAPBD disusun oleh pemerintah daerah.
2.RAPBD kemudian diajukan pemerintah daerah ke DPRD.
3.DPRD dan pemerintah daerah membahas RAPBD, dengan:
4.Dari pihak pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif
beranggotakan sekretaris daerah dan Bappeda.
5.Dari pihak DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran beranggotakan anggota tiap
fraksi.
6.DPRD membahas untuk menerima atau menolak ajuan RAPBD.
7.Jika RAPBD diterima, maka RAPBD akan ditetapkan sebagai peraturan
daerah atau APBD.
8.Jika RAPBD ditolak, maka pemerintah daerah akan menggunakan APBD
tahun sebelumnya.

20.  Pelaksanaan APBN berupa penggunaan anggaran dilakukan
menggunakan Daftar Isian Kegiatan Daerah (Dikda) dan Daftar Isian
Proyek Daerah (Dipda) yang dibayarkan dalam bentuk Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Keputusan Otorisasi
(SKO).
 Pengawasan pelaksanaan APBD:
Pengawasan internal, dilakukan oleh instansi-instansi dalam
pemerintahan daerah.
Pengawasan eksternal, adalah pengawasan tertinggi yang
dilakukan oleh DPRD dan BPK.
 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan oleh
pemerintah daerah kepada DPRD setiap selesai tahun anggaran
dan setiap tiga bulan sekali (triwulan).