Akuntabilitas ptgjwbn keu instansi pemerintah

1. AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH
OLEH
TAUFIEQURACHMAN RUKI
ANGGOTA II
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Hotel Bidakara, 1 Maret 2011

2. 2
PAKET UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR
TTG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara

3. 3
KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

4. 4
RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud, meliputi :
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.

5. 5
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Keuangan Negara harus dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
 Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan
kegiatan di bidang keuangan negara yang
meliputi perencanaan, penguasaan,
penggunaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban .

6. 6
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
1. Akuntabilitas
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas, dan
4. Keterbukaan (transparansi),
5. Ekonomis (kehematan),
6. Efisiensi,
7. Efektifitas, serta
8. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas
dan mandiri
Penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Negara oleh
Pemerintah perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip:

7. 7
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Akuntabilitas yaitu pemenuhan kewajiban
pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut.

8. 8
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara adalah
kewajiban pemerintah untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala
aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan
uang publik, kepada pihak yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban
tersebut (DPR dan masyarakat luas).
Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme
(baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam
bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat
pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam
penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja
perilakunya.

9. 9
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Akuntabilitas atau bertanggung-jawab/bertanggung-gugat dalam
penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan
program pelayanan publik dan pembangunan (program
accountability), pembiayaannya (fiscal accountability), pelaksanaan,
pemantauan dan penilaiannya (process accountability), sehingga
program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal
mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (outcome
accountability
Aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para manajer
pemerintah dalam pertanggungjawaban keuangan negara adalah :
a) Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran negara yaitu setiap
transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya;
b) Pengelolaan (stewardship) atas penerimaan dan pengeluaran
negara yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah
terjadinya pemborosan dan salah urus.

10. 10
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Presiden menyampaikan RUU tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
 Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri
dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan
lainnya.

11. 11
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk
disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
 Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna
Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang
meliputi LRA, Neraca, dan CaLK dilampiri laporan keuangan
BLU pada K/L masing-masing.
 Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu
mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

12. 12
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.
 SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan
hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah di Indonesia.
 Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah wajib menerapkan SAP.
 Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan
yang mengacu pada SAP

13. 13
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK,
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

14. 14
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
3 (tiga) jenis pemeriksaan BPK, yaitu :
 Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini
dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah.
 Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim
dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.
 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi
antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian
intern pemerintah.

15. 15
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan didasarkan
pada suatu standar pemeriksaan.
 BPK menggunakan standar pemeriksaan yang diberi nama
‘Standar Pemeriksaan Keuangan Negara’ atau disingkat
dengan SPKN yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01
Tahun 2007.
 SPKN memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu
pelaksanaan pemeriksaan dan persyaratan laporan pemeriksaan
yang profesional bagi para Pemeriksa dan organisasi Pemeriksa
dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab Keuangan Negara.

16. 16
PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap
entitas, program, kegiatan serta fungsi yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
 SPKN ini berlaku bagi:
a. Badan Pemeriksa Keuangan.
b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan
atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.
 Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun
pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun
standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

17. 17
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran,
kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil
pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Hasil pemeriksaan BPK
meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan
kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar
pemeriksaan semester
 Perkembangan opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan
TA 2007 s.d. 2009:

18. 18
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Tabel Perkembangan Opini LKKL tahun 2007-2009
LKKL
Opini
Jmlh
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun
2007
15 19% 31 39% 1 1% 33 41% 80
Tahun
2008
34 41% 30 37% 0 0% 18 22% 82
Tahun
2009
44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78

19. 19
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa opini LKKL Tahun
2009, secara presentase menunjukkan adanya kenaikan
proporsi opini WTP dibandingkan Tahun 2008 dan 2007.
Sementara itu, proporsi opini WDP dan TMP LKKL Tahun
2009 menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2008 dan
tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan
pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga
yang mampu menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN
DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

20. 20
Tabel Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009
LKPD
Opini
Jmlh
WTP % WDP % TW % TMP %
Tahun
2007
4 1% 283 60% 59 13% 123*) 26% 469
Tahun
2008
12 3% 324 67% 31 6% 116*) 24% 483
Tahun
2009
14 4% 259 74% 30 9% 45 13% 348**
*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru yang diperiksa Tahun 2010
**) jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2010
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

21. 21
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2009
menunjukkan adanya kenaikan proporsi opini WTP dan WDP
dibandingkan Tahun 2008 dan 2007. Sementara itu, proporsi opini
TW tahun 2009 menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2008,
akan tetapi dibandingkan Tahun 2007 menunjukkan penurunan.
Proporsi opini TMP LKPD tahun 2009 menunjukkan penurunan
dibandingkan tahun 2008 dan 2007. Hal ini menunjukkan adanya
perbaikan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam
menyajikan suatu laporan keuangan secara wajar.
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN