Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

18,770 views

Published on

Poverty alleviation strategy using Millennium Development Goals concept for on regional development

Published in: Technology, Business
1 Comment
27 Likes
Statistics
Notes
  • Pekerja Sosial Masyarakat at Pekerja Sosial Masyarakat
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
18,770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
27
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

    1. 1. Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Meminjam Millenium Development Goals (MDGs) Sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Randy R. Wrihatnolo
    2. 2. D AFTAR ISI <ul><li>1. Isu-isu </li></ul><ul><li>2. Kebijakan </li></ul><ul><li>3. Tabel 1: Dana Untuk Mendongkrak Kesra -kin vs Penduduk Miskin </li></ul><ul><li>4. Tabel 2: Dana Likuiditas Lembaga Keuangan vs Pinjaman-Mikro </li></ul><ul><li>5. Kebijakan Sekarang (1) </li></ul><ul><li>6. Kebijakan Sekarang (2): Empat Strategi PJM (SNPK) </li></ul><ul><li>7. Mekanisme </li></ul><ul><li>8. Pilar Strategis </li></ul><ul><li>9. Program Yang Ada </li></ul><ul><li>10. Penutup </li></ul>
    3. 3. Daftar Isi Isu-isu (1) Kepemilikan aset yang rendah . (2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar. (3) Kelompok miskin tidak berdaya dan diam karena tekanan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya. (4) Rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif. (5) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. (6) Sistem pemerintahan yang kurang baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan. (7) Bencana alam. (8) Pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah menyebabkan terjadinya korupsi mulai dari aras nasional sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan. (9) Kebijakan pembangunan pada masa lalu dirasakan belum berpihak kepada kelompok miskin ( pro-poor policy ).
    4. 4. Daftar Isi Kebijakan <ul><li>Penanggulangan Kemiskinan dilakukan di berbagai jalur: </li></ul><ul><li>Atas Biaya Negara (nir-laba): </li></ul><ul><li>Jalur pembangunan nasional (oleh departemen/lembaga negara non-departemen). </li></ul><ul><li>Jalur pembangunan daerah (oleh pemerintah daerah). </li></ul><ul><li>Jalur pembangunan khusus (mix antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). </li></ul><ul><li>Atas Biaya Lembaga Pembiayaan Komersiil: </li></ul><ul><li>Jalur bank umum dan bank perkreditan rakyat. </li></ul><ul><li>Jalur koperasi. </li></ul><ul><li>Jalur lembaga pembiayaan informal (LSM). </li></ul><ul><li>Atas Biaya Dunia Usaha (non-komersiil): </li></ul><ul><li>Jalur kemitraan dan pemberdayaan lingkungan. </li></ul><ul><li>Jalur pembiayaan Bank Indonesia (KLBI). </li></ul>
    5. 5. Kebijakan (2) Dan lain-lain. 18 60 juta jiwa Depkes 2001 Sektoral Indonesia sehat 17 20 juta jiwa Dephub 2001 Sektoral Subsidi BBM 16 12 juta jiwa Depdagri 1998-2001 Sektor-regional Jaring pengaman sosial (multi sektor) 15 30 juta jiwa Swasta (PNM) 2000-2001 Sektoral Modal usaha kecil-menengah 14 30 juta jiwa Swasta 1998-2001 Sektoral Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 13 10 juta jiwa BI, Depdagri 1993-1998 Sektoral Kredit program, kredit perbankan & pelengkapnya 12 140 juta jiwa Depdagri 1996-1999 Regional Inpres Desa Tertinggal dan pelengkapnya 11 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati II (multi sektor) 10 110 juta jiwa Depdagri 1974-1999 Regional Inpres Dati I (multi sektor) 9 45 juta jiwa Dep PU 1988-1993 Regional Pengembangan Wilayah 8 80 juta jiwa Deptan 1979-1998 Sektoral Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil (P4K) 7 1974-1993 1983-2001 1983-2001 1974-1993 1974-1998 1974-1998 Tahun 40 juta jiwa Deptan Sektoral Pembinaan masal pertanian (BIMAS/INMAS) 6 40 juta jiwa Depkes Sektoral Posyandu 5 20 juta anak Depdiknas Sektoral Wajib belajar 4 10 juta jiwa Depsos Sektoral Perlindungan sosial 3 60 juta jiwa Dep PU Sektoral Prasarana dasar 2 80 juta jiwa Debhub Sektoral Sarana transportasi dasar 1 Perkiraan Pemanfaat Koordinator Jalur Contoh Program No
    6. 6. Daftar Isi Tabel 1 Tabel 1. Dana Untuk Mendongkrak Kesejahteraan Penduduk Miskin vs Jumlah Penduduk Miskin Sumber: Depdagri, Depkeu dan BPS (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi No Tahun Anggaran Pemerintah (Triliun) Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Kota (Juta) Jumlah Penduduk Miskin Desa (Juta) 1 2002 19,212 * 38,40 13,30 25,10 2 2003 22,182 * 37,40 12,30 25,10 3 2004 28,311 * 36,10 11,50 14,60 4 2005 32,812 * 41,12 ** 10,85 ** 30,27 **
    7. 7. Daftar Isi Tabel 2 Tabel 2. Dana Likuiditas Lembaga Keuangan vs Pinjaman-Mikro Sumber: Bank Indonesia dan Depkeu (berbagai tahun, diolah) Catatan: *) Perkiraan, **) Proyeksi No Tahun Dana Likuiditas (Triliun) Jumlah Pinjaman/Kredit Mikro (Triliun) 1 2002 118,21 * 4,22 ** 2 2003 131,44 * 8,17 ** 3 2004 148,69 * 13,55 ** 4 2005 138,81 * 10,52 **
    8. 8. Daftar Isi <ul><li>Perpres 7/2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2008 </li></ul><ul><li>Mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin yang diupayakan melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah ( working together to reduce poverty ). </li></ul><ul><li>Upaya tersebut dilakukan melalui cara-cara berikut: </li></ul><ul><li>peluasan kesempatan ( promoting opportunity ) yaitu strategi yang secara tidak langsung mengarah pada kelompok sasaran, tetapi menciptakan suasana dan lingkungan yang mendukung penanggulangan kemiskinan; </li></ul><ul><li>pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ) sebagai strategi yang secara langsung mengarah pada kelompok masyarakat miskin, </li></ul><ul><li>perlindungan sosial ( social protection ) bagi keluarga miskin yang berada di wilayah terpencil melalui upaya khusus; dan </li></ul><ul><li>penguatan jaringan kerja daerah ( regional networking ) guna mengoptimalkan kemitraan antara pemerintah, swasta, masyarakat madani dalam membantu masyarakat miskin. </li></ul>Kebijakan Sekarang (1)
    9. 9. <ul><li>Kebijakan ekonomi dengan tujuan mengendalikan kebijakan ekonomi fiskal dan moneter. </li></ul><ul><li>Kebijakan Sosial dan Politik diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik ( public service ) dan good governance . </li></ul><ul><li>Kebijakan usaha kecil dan menengah ( small-medium enterprise ) diarahkan pada income generating. </li></ul><ul><li>Kebijakan pelayanan kebutuhan dasar ( basic need service ). </li></ul>Kebijakan Sekarang (2) Daftar Isi
    10. 10. ? Daftar Isi
    11. 11. <ul><li>Kembali ke UUD 1945: </li></ul><ul><li>Melindungi bangsa. </li></ul><ul><li>Memajukan kesejahteraan. </li></ul><ul><li>Mencerdaskan kehidupan bangsa. </li></ul><ul><li>Kebersamaan sosial. </li></ul><ul><li>Strategi Dasar </li></ul><ul><li>Pertama: Mengurangi Beban Pengeluaran. </li></ul><ul><li>Kedua: Meningkatkan Pendapatan/Kesejahteraan. </li></ul>Daftar Isi Strategi Dasar (Seharusnya)
    12. 12. RERATA KONSUMSI GARIS KEMISKINAN Tingkat Konsumsi dan Definisi Kemiskinan Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Konsumsi Tidak Miskin Tidak Miskin Near Poor Poor Very Poor Definisi Kemiskinan + 7 juta RT + 26 juta RT 4 juta RT 9 juta RT 5 Juta Populasi 1 Juta
    13. 13. Penanggulangan Kemiskinan = Peninngkatan Kesejahteraan = Meningkatkan Pendapatan + Meringankan Beban
    14. 14. Kesejahteraan Sosial-ekonomi Hasil Akhir Pembangunan Produktivitas Consumption Pajak/Retibusi/Kewajiban lain-lain Anggaran Negara Beban Pengeluaran/ Konsumsi Kebijakan/ Regulasi/ Income Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Tabungan/ Aset/Simpanan Intervensi Langsung Kepada RTM Intervensi Tidak Langsung Yang berdampak kepada RTM Pengaruh kepada RTM
    15. 15. Consumption Income Penghasilan tetap Penghasilan tambahan Keranjang Penghasilan (Income Basket) Makanan pokok Makanan tambahan Energi Kesehatan Pendidikan Sandang Papan Transportasi Keranjang Konsumsi (Consumption Basket) Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Penghasilan/Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Rumah Tangga Perkotaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Jasa lain-lain Ekuivalen RT Miskin
    16. 16. Pembangunan = Penanggulangan Kemiskinan = Meningkatkan Kesejahteraan
    17. 17. Siklus Kehidupan Manusia Menurut Kualitas Pencapaian MDGs.
    18. 18. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan (di Daerah) Berdasarkan Target MDGs.
    19. 19. <ul><li>Makan/kebutuhan pokok. </li></ul><ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Kesehatan </li></ul><ul><li>Transportasi </li></ul><ul><li>Prasik. </li></ul><ul><li>Dll. </li></ul>KONSUMSI PENDAPATAN Apa Kegiatan-kegiatan Yang Harus Direncanakan dan Dianggarkan Untuk Rakyat Miskin? Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat memberikan kesempatan berusaha dan menciptakan penghasilan bagi masyarakat miskin. Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat meringankan konsumsi masyarakat miskin. <ul><li>Unit simpan pinjam. </li></ul><ul><li>Kelompok usaha bersama (pertanian, perikanan, dagang dan industri mikro, dsb.) </li></ul><ul><li>Pekerjaan sektor informal. </li></ul><ul><li>Pekerjaan konstruksi. </li></ul><ul><li>Dll. </li></ul>DEMOGRAFI Menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. <ul><li>KB. </li></ul><ul><li>Kesejahteraan RTM. </li></ul>
    20. 20. KONSUMSI PENDAPATAN DEMOGRAFI Garis Kemiskinan Tidak Meningkat Tajam. Pertumbuhan Penduduk Miskin Max 1,3% Penghasilan jauh di atas garis Kemiskinan. 16,8% =Penduduk miskin tahun 2008 Sasaran Pencapaian Perencanaan dan Penganggaran Untuk Rakyat Miskin di Daerah “D”
    21. 21. Terjaminnya/meningkatnya sumberdaya untuk mendukung pencapaian Target MDG’s (?) Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Target 10: Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015. Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015 Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. Target 5: Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015. Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015. Target 3: Menjamin semua anak di manapun laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2015. Target 1: Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah USD 1 per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015 Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015. Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
    22. 22. Peta Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Menurut Kecamatan Tahun 2006 Legenda: Tingkat Kemiskinan
    23. 23. Dokumen Kebijakan  Kabupaten/Kota dan Provinsi Kesejahteraan Penduduk Miskin 0% Dalam 3 tahun Target 11 Target 10 Target 8 Target 2 Impact (n+3) Outcome Program (n+2) Instansi Pelaksana Nilai Kegiatan Output Kegiatan (n+1) Nama Kegiatan (Program) Target 1 Tujuan 1 Target 3 Tujuan 2 Target 4 Tujuan 3 Target 5 Tujuan 4 Target 6 Tujuan 5 Target 7 Tujuan 6 Target 9 Tujuan 7 Tujuan 8 Target MDG Tujuan MDG
    24. 24. Pendekatan Perencanaan Wilayah dalam Pemberdayaan Masyarakat W Economic Development W/p Economic of Locations W/f Labour Productivity and Efficiency P/w Industrial Zones and Farms P Reconstruction of Environment P/f Neighbourhoods Villages F/w Economic Rehabilitation F/p Resettlement F Comunity Education
    25. 28. Daftar Isi Mekanisme TIM TEKNIS “ PRO-POOR BODY” PRESIDEN FORUM PRO POOR SIDANG KABINET KEPUTUSAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ANGGARAN (BLM & BOP) DEPARTEMEN TEKNIS SWASTA DEPKEU BAPPENAS PROPINSI KABUPATEN/KOTA MASYARAKAT PROSES ANGGARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM POKJA TIM PEMBINA TEKNIS TIM INDEPENDEN PENYELENGGARA PROGRAM PEMANFAAT PROGRAM PEMANTAUAN EVALUASI PELAPORAN
    26. 29. Daftar Isi KUBE : Simpan Pinjam. Dilengkapi Takesra (BKKBN) dan Posyandu (Depkes). P4K : Pengembangan Pangan dan Pertanian (Deptan). Dilengkapi Kelompencapir (Deppen) IDT : Modal kerja. P3DT : Prasarana dasar. Dilengkapi WSSLIC. PPK : Ekonomi lokal. Dilengkapi KPEL, CERD Dilengkapi PEMP (DKP) dan SPADA (Men PDT). P2KP : Ekonomi masyarakat perkotaan dan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan. PKM : Pembiayaan-mikro kepada pengusaha mikro oleh Koperasi, Perbankan, dan LSM. (PKM=program keuangan-mikro) Program Yang Ada
    27. 30. Daftar Isi <ul><li>Langkah-langkah penyempurnaan: </li></ul><ul><li>Penggalian informasi dari masyarakat; </li></ul><ul><li>Mengumpulkan pengaduan; </li></ul><ul><li>Melibatkan organisasi masyarakat non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat/kelompok swadaya masyarakat yang dinilai lebih tahu tentang kemampuan masyarakat sendiri; </li></ul><ul><li>Verifikasi program oleh tim pengendali yang berfungsi untuk penyempurnaan dan penajaman program selanjutnya . </li></ul>Penutup We need an excellent Data Base…

    ×