Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), serta hubungannya dengan agama Islam dan lingkungan hidup. Secara garis besar, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan perkembangannya dimulai dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal HAM PBB 1948 beserta generasi-generasinya. Islam juga menjunjung tinggi HAM seperti kebebasan beragama dan
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran HAM di Indonesia meliputi kasus berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran biasa seperti pemukulan dan penganiayaan. Upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM beserta program-program seperti RANHAM, tetapi masih terjadi pelanggaran seperti Tragedi 1965, Petrus, dan pembunuhan Munir.
Dokumen tersebut membahas tentang substansi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila. Ia menjelaskan definisi HAM, ciri-ciri HAM, hubungan antara nilai-nilai Pancasila (ideal, instrumental, praktis) dengan HAM, serta contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan HAM.
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), serta hubungannya dengan agama Islam dan lingkungan hidup. Secara garis besar, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan perkembangannya dimulai dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal HAM PBB 1948 beserta generasi-generasinya. Islam juga menjunjung tinggi HAM seperti kebebasan beragama dan
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran HAM di Indonesia meliputi kasus berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran biasa seperti pemukulan dan penganiayaan. Upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM beserta program-program seperti RANHAM, tetapi masih terjadi pelanggaran seperti Tragedi 1965, Petrus, dan pembunuhan Munir.
Dokumen tersebut membahas tentang substansi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pancasila. Ia menjelaskan definisi HAM, ciri-ciri HAM, hubungan antara nilai-nilai Pancasila (ideal, instrumental, praktis) dengan HAM, serta contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan HAM.
Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup, ciri-ciri, dan macam-macam HAM. Juga dibahas mengenai HAM sebagai konsep emansipatif, instrumen HAM, kasus HAM di Indonesia, dan proses peradilan HAM internasional."
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari daerah. Makalah ini menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, cara penanggulangannya, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut.
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Agus Santoso
Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender. Dokumen tersebut menjelaskan asal kata, definisi, dan jenis-jenis HAM serta lembaga perlindungannya di Indonesia, namun penegakan hukum HAM masih belum optimal karena berbagai faktor seperti konflik, terorisme, dan globalisasi.
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Naya Ti
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menegakkan HAM. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan masukan kebijakan, atau mendukung upaya restitusi bagi korban pelanggaran HAM.
Materi subtansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pancasilaedo soehendro
Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjamin hak beragama, kesetaraan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam undang-undang yang mengatur hak asasi. Nilai praksis mel
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup, ciri-ciri, dan macam-macam HAM. Juga dibahas mengenai HAM sebagai konsep emansipatif, instrumen HAM, kasus HAM di Indonesia, dan proses peradilan HAM internasional."
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari daerah. Makalah ini menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, cara penanggulangannya, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut.
Presentasi pancasila ( hak asasi manusia )Agus Santoso
Hak Asasi Manusia merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras, atau gender. Dokumen tersebut menjelaskan asal kata, definisi, dan jenis-jenis HAM serta lembaga perlindungannya di Indonesia, namun penegakan hukum HAM masih belum optimal karena berbagai faktor seperti konflik, terorisme, dan globalisasi.
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Naya Ti
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menegakkan HAM. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan masukan kebijakan, atau mendukung upaya restitusi bagi korban pelanggaran HAM.
Materi subtansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam pancasilaedo soehendro
Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjamin hak beragama, kesetaraan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam undang-undang yang mengatur hak asasi. Nilai praksis mel
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk jenis-jenis keadilan menurut beberapa teori."
Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan diperlukan agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Upaya untuk mencegah hal tersebut meliputi penerapan asas-asas
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, serta dampak negatif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan bagi masyarakat.
KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN (pkn SMA)syifa harun
ppt ini terkait tentang keadilan bangsa indonesia, sifat-sifat dari keadilan itu sendiri, makna, serta tanggapan dari berbagai pihak mengenai keterbukaan dan jaminan keadilan indonesia.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Teks tersebut membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara ringkas, teks tersebut menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia didasarkan pada 10 pilar konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat, moralitas, kesadaran hukum, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, kemerdekaan beradilan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat
Bab 3 membahas pentingnya sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibahas pengertian keterbukaan dan keadilan, ciri keterbukaan, jenis-jenis keadilan, serta peraturan yang menjamin keadilan bagi warga negara."
Dokumen tersebut membahas tentang makna politik yang melibatkan aspek kekuatan dan kekuasaan, serta perlunya sistem nilai untuk kesejahteraan rakyat. Juga dibahas tentang dua sektor kehidupan politik, mekanisme pemerintahan, kegiatan politik, dan unsur-unsur yang terkait dengan ketahanan nasional bidang politik.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pengembangan kehidupan demokratis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penegakan HAM di tingkat global dan Indonesia serta contoh pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. A.1. Pengertian Keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan
yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas
mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi
kebenarannya.
Kaitannya dengan penyelenggaraan
pemerintahan, keterbukaan atau transparansi
berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa
memberikan informasi faktual mengenai berbagai
hal yang berkenaan dengan proses
penyelenggaraan pemerintahan.
Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia berasal darai kata adil yang berarti
kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak
berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-
wenang.
3. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :
Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu
pihak.
Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.
Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar
dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang
berlaku.
Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap
orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.
2. Macam-Macam Keadilan
1). Keradilan Komutatif (iustitia commutativa)
yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-
masing orang berdasarkan hak seseorang
(diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak
seseorang).
4. 2). Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu
keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang berdasarkan hak asas proporsionalitas atau
kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau
kebutuhan.
3). Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan
berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata
masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan
bersama (bonum Commune).
4). Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah
keadilan yang memberikan kepada setiap orang
hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran
atau kejahatannya.
5. 5). Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan
yang memberikan kepada masing-masing orang
bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai
dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai
bidang kehidupan.
6). Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah
keadilan yang memberikan perlindungan kepada
pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang
pihak lain.
7). Keadilan Sosial
Menurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah
keadilan yang pelaksanaannyatergantung dari
struktur proses eknomi, politik, sosial, budaya dan
ideologis dalam masyarakat.
6. 3. Makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka
adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama
akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai
sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga
antar individu, masyarakat dengan pemerintah.
Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap
kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara
sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan
rakayat berhak atas informasi faktual mengenai
berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan
penerapan kebijakan.
7. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan :
1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung
diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin
besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
2) Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar
penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang
benar untuk kesejahteraan rakyat.
3) Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses
bebas bebas warganegara terhadap informasi yang
pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih
sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam
menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan
rasional.
8. Ciri-ciri keterbukaan menurut David
Beetham dan Kevin Boyle :
1) Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual
mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
2) Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk
mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen
pemerintah melalui parlemen.
3) Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan
pers, termasuk rapat-rapat parlemen.
4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara
sistematik oleh pemerintah mengenai baerbagai
kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan.
9. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh
umum berdasarkan undang-undang. Menurut David
Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang
tidakboleh diketahui publik yaitu:
1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet
2) Nasehat politis yang diberikan kepada menteri
3).Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan
nasional, kelangsungan hidup demokrasi dan
keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.
4) Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta.
5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.
10. Menurut Freedom of Information Act di Amerika
Serikat, ada 9 informasi yang bersifat rahasia
namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga,
yaitu :
1) Mengenai keamanan nasional dan politikluar
negeri (rencana militer, persenjataan, data iptek
tentang keamanan nasional dan data CIA)
2) Ketentuan internal lembaga
3) informasi yang secara tegas dilarang UU untuk
diakses publik.
4) Informasi bisnis yang bersifat sukarela.
5) Memo internal pemerintah
6) Informasi pribadi (personal privacy)
7) Data yang berkenaan dengan penyidikan
8) Informasi lembaga keuangan
9) Informasi dan data geologis dan geofisik
mengenai sumbernya.
11. 4. Good Governance (pemerintahan yang baik)
Pengertian: Peraturan Pemerintah No. 101
tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah
pemerintahan yang mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi
hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.
Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good
governance menurut Masyarakat Transparansi
Indonesia (MTI) ada sembilan macam :
a.Partisipasi masyarakat
b.Tegaknya supremasi hukum
12. c. Keterbukaan
d. Peduli pada stakeholder
e. Berorientasi pada konsensus
f. Kesetaraan
g. Efektifitas dan efisiensi
h. Akuntabilitas
i. Visi Strategis
13. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
menurut UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari KKN pasal 3 yaitu:
1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
14. Dampak Penyelenggaraan yang tidak terbuka
(transparan)
1. Terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan
jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau
kelompok.
2. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif,
legislatif dan yudikatif tak berfungsi optimal.
3. Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi
yang bersinggungan dengan birokrasi
pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga
kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal.
4. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi
pendewaan materi dan konsumtif.
15. 5. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi
ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak
sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat
keamanan tidak mampu mencegah secara dini
gejolak sosial dan gangguan keamanan.
Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan
dan keadilan
1. Apresiatif terhadap keterbukaan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu upaya
untuk memahami, menilai, dan menghargai
keterbukaan dalamkehidupan berbangsa dan
bernegara, seperti :
a. berusaha mengetahui dan memahami hal yang
mendasar atau elementer tentrang keterbukaan
dan keadilan.
16. b. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan
bangsa dan negara.
c. Berusaha menilai perkembangan keterbukaan
dan keadilan
d. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak
lain yang konsisten dengan prinsip
keterbukaan
e. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang
bertentangan dengan prinsip keterbukaan
f. Menumbuhkan danmempromosikan budaya
keterbukaan dan transparansi mulai dari
keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja.
17. 2. Berpartisipasi dalam upaya peningkatan jaminan
keadilan dari lembaga yang bertugas untuk
menjamin keadilan dan prilaku positif masyarakat
dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan,
seperti :
a. Mengetahui hal-hal yangnmendasar tentang
keadilan
b. Mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat
dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan
c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas
memberikan keadilan
d. Menghargai tindakan berbagai pihak yang
memperkuat jaminan keadilan
e. Mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak
adil dan mencari solusi jaminan keadilan
f. Membiasakan diri bertindak adil dari keluarga,
masyarakat dan lingkungan kerja.