Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai dasar, instrumental, dan praksis yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjamin hak beragama, kesetaraan, persatuan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam undang-undang yang mengatur hak asasi. Nilai praksis mel

1. Hak dan kewajiban asasi dalam nilai dasar
Pancasila
Hak dan kewajiban warga negara dalam pancasila terkandung di dalam kelima sila,
yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Oleh karena
itu, pancasila menjadi dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk
menjalankan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar terwujud kehidupan yang
sejahtera.
Pengertian Substansi dan Hak Asasi Manusia
Untuk mengenal dan memahami hakikat yang terkandung di dalam substansihak
dan kewajiban asasi manusia dalam pancasila, tentu kita perlu memahami apa itu
yang dimaksud dengan substansi. Merujuk definisi atau pengertian di dalam kamus
besar bahasa Indonesia, substansi adalah isi, pokok, inti, unsur, zat, atau watak
yang sebenarnya dari sesuatu. Sedangkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-Undang No.
39 Tahun 1999).
Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
dalam Pancasila
Sebagaimana judul yang telah sama-sama kita lihat. Kali ini kita akan membahas
mengenai Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila.
Diharapkan dengan materi yang kami hadirkan ini, dapat membantu para pelajar
dimana pun berada dalam memahami materi kewarganegaraan.
Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal.
Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib
dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa,
agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan
hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia
berbeda-bedaantara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi,

2. kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan memengaruhi
pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya di Indonesia, dalam
proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu
Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusian.
Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasisetiap warga negara
maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu
semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi
tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
> Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi
manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.
1. Substansi Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar
Pancasila
Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai Ketuhanan Yang Maha
Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di
dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini
bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.
> Hubungan antara substansihak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila
dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :
a. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama,
melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama.
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan
yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat
jaminan dan perlindungan hukum.
c. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan
semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini
sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama
lainnya dalam semangat persaudaraan.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa
adanya tekanan, paksaan, atau pun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi

3. masyarakat.
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi
pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
2. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai
Instrumental Pancasila
Nilai instrumental merupakanpenjabarandari nilai-nilaidasarPancasila.Nilaiinstrumental sifatnyalebih
khususdibandingkandengannilaidasar.Dengankatalain,nilai instrumental merupakanpedoman
pelaksanaankelimasilaPancasila.Perwujudannilai instrumental padaumumnyaberbentukketentuan-
ketentuankonstitusional mulai dari Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945
sampai denganperaturandaerah.Hak dankewajibanasasi manusiajugadijamindandiaturolehnilai-
nilai instrumental Pancasila.Adapun,peraturanperundang-undanganyangmenjaminhakasasi manusia
di antaranya sebagai berikut.
a) Undang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945
terutama Pasal 28 A – 28 J.
b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di
dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
c) Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:
a) Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor5Tahun 1998 tentangKonvensi Menentang
PenyiksaandanPerlakuanatauPenghukumanyangKejam, TidakManusiawi,atau
MerendahkanMartabat Manusia.
b) Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor39 Tahun1999 tentangHakAsasi Manusia.
c) Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor26 Tahun2000 tentangPengadilanHakAsasi
Manusia.
d) Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor11 Tahun2005 tentangKovenanInternasional
tentangHak-hakSipil danPolitik.
e) Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor12 Tahun2005 tentangKovenanInternasional
Hak-hakEkonomi,Sosial danBudaya.
d) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
e) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah :
1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap
Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi,
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

4. f) . Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres).
1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia.
2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.
3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri
Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53
Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5) Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009
g) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
h) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap
Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi,
Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
3) . Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres) :
a) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia.
b) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi
Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk
Berorganisasi.
c) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri
Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.
d) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres
Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi
Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
e) Keputusan Presiden Nomor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 – 2009.

5. 3. SubstansiHak dan Kewajiban AsasiManusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila
Pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan
dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan
Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila
dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila
setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari- hari.
“ Jangan lupa salin ke buku catatan kalian ya !” 
TUGAS !
“ Kerjakan soal Hal 10 Bagian Tabel, Tulislah dibuku tugas kalian masing-
masing! “ 