Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

1. CIVIC EDUCATION
(Mr. Darsana & Miss. Reza)

2. BAB 1
HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI
MANUSIA
Konsep Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia
Substansi Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia
Kasus Pelanggaran Hak
Asasi Manusia
Upaya Penegakan Hak Asasi
Manusia

3. • Hak : Kekuasaan untuk berbuat sesuatu
• Kewajiban : Sesuatu yang menjadi tugas
manusia yang harus dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab
1. Makna Hak Asasi Manusia
 HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah
Tuhan YME
 Aturan tentang HAM diatur dalam : UU No.39 Tahun 1999 Tentang
HAM
 Sifat-sifat HAM:
1. Universal Menyeluruh (Berlaku untuk semua orang)
2. HAM tidak dapat dibagi
3. Hakiki Dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian
Tuhan YME
A. Konsep Hak dan Kewajiban
Asasi Mnausia

4. 2. Makna Kewajiban Asasi
Manusia
Kewajiban Asasi Manusia merupakan bentuk
pembatasan atas hak asasi manusia (HAM) yang
dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme
individu
Kewajiban Asasi Manusia yang harus dipenuhi:
1. Kewajiban sebagai manusia
2. Kewajiban sebagai masyarakat
3. Kewajiban sebagai mahluk Tuhan YME

5. B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam
PancasilaHak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar
Pancasila:
 Sila 1: Menjamin Hak Kemerdekaan untuk memeluk
agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati
setiap perbedaan agama
 Sila 2: Menempatkan setiap warga Negara pada
kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki
kewajiban dan hak-hak yang sama untuk
mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum
 Sila 3: Mengamanatkan adanya unsur pemersatu
diantara warga Negara dengan semangat rela
berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa
dan Negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan
 Sila 4: Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan,
bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis
 Sila 5: Mengakui hak milik dan jaminan social secara
perorangan yang dilindungi oleh Negara serta
berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan

6. C. Kasus Pelanggaran HAM di
Indoensia
KASUS PELANGGARAN
HAM DI INDOENSIA
PELANGGARAN HAM PADA MASA
LALU DAN SETELAH ADANYA UU
NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG
HAM
PENYEBAB PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA
FAKTOR EKSTERNAL DAN
INTERNAL

7. Faktor Internal:
1. Sikap Egois
2. Rendahnya Rasa
Toleransi
3. Rendahnya
Kesadaran akan
HAM
Faktor Eksternal:
1. Penyalahgunaan
Kekuasaan
2. Ketidaktegasan
Aparat Penegak
Hukum
3. Penyalahgunaan
Teknologi
4. Kesenjangan Sosial
dan Ekonomi
PENYEBAB PELANGGARAN HAM DI
INDOENSIA
CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI
INDONESIA
1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September
1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka
berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim
kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan
bebas.
2. Penculikan aktivis, pada bulan April 1997-April
1999. Dalam kasus ini 20 orang aktivis dinyatakan
hilang (9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang
dinyatakan hilang).
3. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November
1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian
terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September
1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
4. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada
tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 (lima) orang
tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini
memvonis dua terdakwa dengan hukuman 4 (empat)
bulan penjara, empat terdakwa divonis 2-5 bulan penjara
dan sembilan orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun.

8. PELANGGARAN HAM PADA
MASA LALU DAN SETELAH
ADANYA UU NO. 39 TAHUN
1999 TENTANG HAM
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah
2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi
3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia
kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
4. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa
di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh
melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai
dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang
benar.
Selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Indonesia juga terdapat komisi
nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komnas Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan, dan
Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha serta Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN)

9. D. UPAYA PENEGAKAN HAM
1. UPAYA PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HAM:
 Upaya Penegakan (Preventif)
 Pembentukan peraturan perundang-undangan
tentang HAM dan pengadilan HAM
 Penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada
masyarakat
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap
Perempuan
Tujuan: Menyebarluaskan pemahaman tentang
bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
mencegah tindak kekerasan pada perempuan
Kementerian Hukum dan HAM
Tugas: Membantu presiden dalam
menyelenggarakan tugas di bidang hokum dan
HAM
Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
Fungsi: Pengkajian & Penelitian, Penyuluhan,
Pemantauan, Serta Mediasi
Tujuan: Mengembangkan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan HAM
Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI)
Tugas: Melakukan sosialisasi dan advokasi
tentang peraturan berkaitan dengan
perlinungan anak, memberikan masukan yang
berkenaan dengan perlindungan anak pada
pemerintah.
Tujuan: Memberikan jaminan terhadap hak
anak

10. UPAYA PENINDAKAN (REPRESIF):
 Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat
 Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM
 Menangani kasus pelanggaran HAM mengalami pengadilan
 Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM
 Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
pandangan ahli
(Terhadap korban HAM, pemerintah memberikan hak konpensasi , resitusi, dan hak
rehabilitasi
MEMBANGUN HARMONISASI HAK DAN
KEWAJIBAN ASASI MANUSIA
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM
1. Supremasi hukum dan demokrasi harus
ditegakkan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk
mencegah terjadinya berbagai bentuk
pelanggaran HAM oleh pemerintah
3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan
lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya
penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah
4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip
HAM kepada masyarakat melalui lembaga
pendidikan formal maupun nonformal
5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar
kelompok dan golongan dalam masyarakat
Membangun harmonisasi hak dan kewajiban
asasi manusia bisa diwujudkan dengan cara
memiliki sikap toleransi terhadap sesama,
juga menjunjung tinggi rasa persatuan dan
kesatuan. Membangun harmonisasi bisa
dimulai dari aspek keluarga, aspek
masyarakat, dan aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara.

11. THANK YOU 