Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan diperlukan agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Upaya untuk mencegah hal tersebut meliputi penerapan asas-asas

1. Aliya Nurhasana
By:

2. Keterbukaan dan Jaminan
Keadilan

3. A. Pengertian dan pentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
1. Analisis Makna Keterbukaan dalam Pembangunan Nasional
a. Makna keterbukaan dalam pembangunan Nasional
Keterbukaan merupakan sikap jujur,rendah hati, dan adil menerima pendapat orang lain. Dalam
pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia sebagaimana yang di amanatkan UUD 1945
diperlukan sikap keterbukaan.
Agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, perencanaan
dan pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan sosial.
Keterbukaan dalam berbangsa dan bernegara tercermin dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik.

4. b. Keterbukaan dan keadilan melalui kebijakan negara
Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Public Policy kebijakan publik adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sama sekali (whatever
government choose to do or not to do) Artinya, pemertintah memiliki pilihan terhadap suatu hal yang terdapat
dalam masyarakat untuk menjadi hal yang diperhatikan kemudian menjadi keputusan tertentu, atau keputusan
yang dilahirkan adalah tidak melakukan apapun terhadap hal tersebut.
Menurut David Easton, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan negara bersumber pada
kenyataan bahwa kebijakan itu di rumus kan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik,
yakni para ketua adat, para ketua suku, para eksekusif, para legislator, para hakim, para administrator, dan para
monarki.
Menurut Fisterbusch (1983) membagi kebaikan publik itu dalam 5 (lima) unsur, yaitu keamanan
(security), hukum dan ketertiban umum ( law and order), keadilan (justice), kebebasan (liberty) serta
kesejahteraan (welfare)

5. B. Dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan

6. 1. Faktor penyebab dan dampak penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan
a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan
bernegara oleh sebagian masyarakat
b. Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah
disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
c. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku,budaya, dan agama yang tidak dikelola
dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.
d. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa
sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persoalan hak warga negara dihadapan
hukum,
e. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berpihak
pada sekelompok pengusaha besar.

7. 2. Upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan
pemerintah yang tidak transparan
Adapun yang termasuk penyelenggaraan negara, yaitu sebagai
berikut:
a. Pejabat negara pada
lembaga tertinggi negara
b. Pejabat negara pada
lembaga tinggi negara
c. menteri d. gubernur

8. C. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya
bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat
baik dan menghindari perbuatan tercela.
2. Terwujudnya sila persatuan Indonesia yang merupakan
sila ketiga dari pancasila sebagai landasan untuk
mempersatukan bangsa.
3. Terwujudnya penyelenggaraan negara yang mampu
memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara
baik dan adil.
4. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil.
5. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada
penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat
sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan
dalam hidup bernegara.
A. Sikap Positif dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

9. b. Sikap Positif
Sikap yang mendorong lahirnya keterbukaan dan keadilan adalah sebagai berikut:
 Menjalankan nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai pembentuk perilaku.
 Saling bertoleransi dan menghargai perbedaan untuk persatuan.
 Peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar terwujud demokrasi rakyat.
 Menuntut ilmu dan pengetahuan dengan baik demi kualitas diri yang baik untuk
kemajuan bernegara.
 Bersikap dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku,agama,dan ras agar terjalin
persatuan bangsa yang majemuk ini.
 Meningkatkan kualitas diri agar dapat berdaya saing sehingga lebih jujur dan
terbuka.
 Berani mengungkapkan keberanian demi kemaslahatan masyarakat.

10. 2. Sikap Positif terhadap upaya peningkatan jaminan keadilan
1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles
a. Keadilan Komutatif
b. Keadilan Distribusi
c. Keadilan Kodrat alam
d. Keadilan Konvensional
e. Keadilan perbaikan
Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas
Hobbes.
3. Teori Menurut Thomas Hobbes
Menurut thomas Hobbes, suatu perbuatan di katakan adil apabila telah di dasarkan
pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian
yang di sepakatinya bisa di katakan adil.
a. Konsep keadilan
2. Teori Menurut plato
a. Keadilan Moral
b. Keadilan Prosedural

11. b. Asas Etika Administrasi pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan jaminan keadilan.
Dwight Waldo, dalam buku The Enterprise of Public Administration (1980) menyatakan bahwa petugas negara
memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical obligations) yang lebih banyak dalam kaitan dengan kelakuannya
ketimbang orang swasta.
Berikut ini beberapa asas etis yang pokok dalam administrasi pemerintahan:
1) Pertanggung jawaban (responsibility)
2) Pengabdian (dedication)
3) Kesetiaan (loyality)
4) Kepekaan (sensitivity)
5) Persamaan (equality)
6) Kepantasan (equity)

12. c. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dan Menjamin Keterbukaan dan Keadilan.
Asas-Asas umum pemerintahan adalah:
1) Asas Kepastian Hukum.
2) Asas Keseimbangan.
3) Asas Kesamaan.
4) Asas Larangan Kesewenang-wenangan.
5) Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang.
6) Asas Bertidak cermat.
7) Asas Motivasi.
8) Asas Perlakuan yang Jujur.
9) Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar.
10) Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup.
11) Asas Kebijakan.
12) Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal.
13) Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.
Hal ini tidak mengabaikan asas “jus suum cuique tribuere”, yaitu
memberikan hak mutlak pada hak-hak pribadi.

13. a. Partisipasi dalam bentuk pengawasan.
Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen. Pengawasan sebagai fungsi
manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat apapun.
sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas,
dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.
Adapun sasarannya sebagai berikut:
1. Agar pelaksaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajarann penyelenggaran pemerintahan agar tercapai daya
guna,hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksaan pembnagunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta perturan
perundangan yang berlaku sehingga tercapau sasaran yang di tetapkan.
3. Agar hasil pembangunan dapat menjadi umpan bakik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap
kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam
penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan serta perlengkapan milik negara.
3. Berpastisipasi dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan.

14. Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang memiliki
kewenangan dalam penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya
wewenang menbuat kebijakan, kemudian masyarakat adalah pihak
pelaksana atau subjek kebijakan negara. Di dalam masyarakat
terdapat unsur swasta yaitu pihak yang cenderung memiliki
kepentingan ekonomi, hal ini harus menjadi perhatian karena ekonomi
tidak jarang nenjadi penyebab penyelenggaraan negara yang tidak
bersih, yang melahirkan ketidakadilan.

15. That’s all. Thank you! 
Aliya Nurhasana