Presentasi tentang Keterbukaan dan Keadilan PKn..

1. SMAN MODAL BANGSA
ACEH

4. Keterbukaan berasal dari kata buka atau terbuka
yang berarti terlihat, kelihatan, tampak. Jadi,
pemerintahan yang terbuka transparan adalah
pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang
membuka kontrol masyarakat yang dipimpinnya.
Kontrol ini meliputi perencanaan program jangka
pendek dan jangka panjang yang melibatkan
persetujuan masyarakat, termasuk juga kontrol
keuangan yang melibatkan rakyat melalui lembaga-
lembaga kontrol. Pemerintahan yang terbuka juga siap
menerima kritik atau terbuka terhadap kritik.

10. Reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem
politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap
mental dan budaya birokrat, serta perubahan pola pikir dan
komitmen pemerintah serta partai politik.
Menurut Eko Prasojo(2005), ada dua arah yang harus dituju
oleh komitmen dan national leadership dalam penciptaan
gove governance di Indonesia. Pertama, komitmen untuk
menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran
birokratis, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kedua, komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh
pemerintah terutama presiden sebagai kepala negara, tetapi
juga oleh lembaga-lembaga tinggi lainnya. Pemerintah yang
akuntabel memiliki daya tangkap yang tinggi terhadap
kebutuhan dan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya
hanya menjadi alat penguasa.

11. Pendapat tentang penyimpangan kekuasaan
pertama kali dikemukakan oleh Lord Acton, bahwa
“the power tends to corup…” (kekuasaan
cenderung untuk korup). Bahkan, “….. And absolute
power corupts absolutely”(…. Dan kekuasaan yang
absolut menyebabkan korup yang absolut pula).
Pemerintahan yang absolut jauh dari keterbukaan
terhadap publik.
Upaya yuridis pun ditempuh untuk memberantas
korupsi di Indonesia. Pada sidang istimewa tahun
1998, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari KKN.

12. Adapun dampak dari pemerintah yang tidak
transparan adalah sebagai berikut:
1. Tumbuh dan berkembangnya KKN( Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme) pada hampir semua aspek
kehidupan yang melingkupi semua tingkatan.
2. Penjabat atau kepala daerah yang terpilih karena
politik uang, setelah memerintah akan selalu
memikirkan dan menyusun strategi bagaimana
modalnya bisa kembali.
3. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang
semakin dalam.
4. Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam
antara si kaya dan si miskin. Akibatnya, masyarakat
yang adil dan makmur semakin sulit diwujudkan.

13. Raja Mswati, Pemimpin absolut dari Swasi
Kehebohan merebak di Swasi gara-gara gaya
hidup rajanya yang luar biasa. Raja Mswati (36
tahun), raja negara miskin di afrika bagian
Selatan, baru-baru ini memerintahkan
pembangunan 11 istana baru bagi kesebelasan
permaisurinya. Ia juga menghabiskan uang jutaan
dolar AS untuk membeli sedan mewah bagi
semua ibu tirinya, yakni para istri ayahnya, Raja
Sobhusa, kecuali ibunya sendiri.
Pada tahun 2002, rakyat Swasi juga sempat
menjerit setelah Mswati mengumumkan rencana
pembelian pesawat jet kerajaan yang baru, yang

14. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan
bahwa Raja Mswati melakukan
penyimpangan terhadap kekuasaannya.
Sehingga muncullah dampak-dampak dari
pemerintahan yang tidak transparan, seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya.
Padahal, sementara negaranya sedang dilanda krisis
pangan yang membuat sebagian masyarakatnya
kelaparan.
Kehebohan baru awal tahun ini berawal dari saat dia
mengumumkan rencana merenovasi ketiga istana
utamanya dan membangun istana-istana terpisah
bagi kesebelas istrinya. Swasi, satu-satunya negara
monarki absolut yang masih tersisa di Afrika,
berpenduduk sekitar satu juta jiwa.

15. 1. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan
Bernegara
Adapun syarat-syarat bagi terwujudnya
pemerintahan yang terbuka (transparan) dan bersih
adalah sebagai berikut :
a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa
penanaman keimanan yang berdimensi akhlak atau
moral individu.
b. Perbaikan kontrol masyarakat
c. Perbaikan negara yang kondusif, dengan cara
memperbaiki budaya yang sudah rusak.
d. Perbaikan sitem politik yang menciptakan
keterbukaan dan melibatkan kontrol masyarakat
dalam penyelenggaraan negara.

16. 2. E-Government : Keterbukaan Pemerintah di
Era Digital
Secara umum, implementasi e-government
diyakini akan memperbaiki kinerja pengelolaan
pemerintahan di Indonesia.
Maraknya korupsidi Indonesia menunjukkan
rendahnya kualitas menejemen pemerintahan
Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu
menejemen yang sangat menonjolkan
transparansi, sebagai salah satu faktor penting
untuk menghilangkan KKN di pemerintahan.
Transparansi dapat diciptakan dengan sistem
pengelolaan pemerintahan secara elektronik
atau electronic government .

17. E-Government dapat meningkatkan
transparansi, meningkatkan efisiensi
(menurunkan biaya) dan efektivitas
(meningkatkan daya hasil).
Adapun negara yang sudah
menjalankan e-government adalah
Singapura, Australia, AS, Jerman, Inggris,
Malaysia, Taiwan dan Selandia Baru.
Arti E-Government pada intinya adalah
proses pemanfaatan teknologi informasi
sebagai alat untuk membantu
menjalankan sistem pemerintahan secara
lebih efisien.

18. Ada dua hal utama dalam pengertian E-
Government , yaitu:
o Penggunaan teknologi informasi (salah satunya
adalah internet) sebagai alat bantu
o Pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.
Dalam konsep E-Government , masyarakat
masih bisa berhubungan dengan pos-pos
pelayanan, berbicara melalui telepon untuk
mendapatkan pelayanan pemerintah, atau
mengirim surat, sehingga tidak mengganti cara
pemerintah berhubungan dengan masyarakat.
Kesimpulannya E-Government adalah sebagai
penggunaan teknologi informasi yang dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
pihak-pihak lain.

19. Jaring pengaman sosial (JPS) dilakukan dengan
bekerja sama dengan badan-badan dana luar negeri.
Kelebihan
Pelaksanaan di lapangan tidak lagi
dilakukan oleh aparat pemerintahan
sehingga dapat dihindari kemungkinan
hambatan birokrasi yang menumpulkan
efektifitas program.

20. Dalam UU No. 6 Tahun 1974, masyarakat diwajibkan
untuk ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.
Pasal 12 PP 42/1981
Keputusan Menteri Sosial Nomor
19 Tahun 1974

21. Masyarakat pemberi dana berhak mengetahui apa
yang terjadi pada dana yang telah mereka berikan.
Sementara masyarakat yang menerima dana tersebut
juga berhak atas transparansi , untuk memastikan bahwa
hak mereka atas kesejahteraan sosial tidak
disalahgunakan .

22. Hak-hak warga negara :
 Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial
yang sebaik-baiknya (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974)
 Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara
(Pasal 34 UUD 1945)
 Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan
rehabilitasi sosial (Pasal 2 PP RI No. 42 Tahun 1981)
Kewajiban warga negara :
 Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha
kesejahteraan sosial (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 1974)
 Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang
berpihak pada rakyat banyak (Penjelasan Pasal 33 UUD
1945)

24. Dengan ditetapkannya Sistem Jaminan
Sosial dalam perubahan UUD 1945,
maka harus diikuti dengan penerbitan
Undang-Undang (UU) oleh DPR. UU
tersebut pada dasarnya harus mengkaji
ulang perundangan yang ada, yang kini
telah melandasi penyelengaraan Sistem
Jaminan Sosial.

25. Presiden telah mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres)mengenai
terbentuknya sebuah tim yang akan
menyempurnakan konsep akademis
perundangan yang diperlukan, yang
direncanakan akan menjadi „payung‟
segenap penyelenggara jaminan sosial
di Indonesia serta konsep Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang akan
dilaksanakan. Direncanakan jaminan
tersebut meliputi jaminan hari tua dan
kematian, pensiun, pemeliharaan
kesehatan, kecelakaan kerja, serta
pemutusan hubungan kerja.

26. Kesamaan presepsi antara berbagai
pihak, misalnya para decision-
makers, anggota DPR dan kalangan
politisi, pemberi kerja, penerima kerja, dan
masyarakat umum akan menjadi kunci dari
keberhasilan Sistem Jamina Sosial Nasional.
presepsi yang harus disamakan antara lain :
 wujud kegotongroyongan yang belum
berjalan sebagaimana mestinya.
 Prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai
dengan prinsip-prinsip sebagaimana mestiya.
 Kebijakan investasi dana juga belum terarah.
 Pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial.

28. Menurut Sulastomo, sebenarnya, untuk
mewujudkan sistem Jaminan Sosial
sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 UUD
1945 tidak perlu dengan mengubah UUD
1945. namun, dengan dicantumkannya
Sistem Jaminan Sosial dalam Perubahan UUD
1945, dapat diartikan sebagai komitmen
politik yang lebih besar dari bangsa ini
tentang cara-cara dan jalan mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Siapa pun yang memagang pemerintahan
negeri ini, wajib melaksanakan prinsip-prinsip
Sistem Jaminan Sosial dalam mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

29. Prinsip Universal adalah
prinsip yang dalam
perwujudannya antara
masyarakat dan pemerintah
saling memikul tugas masing-
masing untuk tercapainya
kkesejahteraan.

30. 1. Diperlukan solidaritas sosial,
kegotongroyongan antara seluruh lapisan
masyarakat, termasuk antara pemberi kerja
dan penerima kerja, pemerintah dan
masyarakat.
2. Kepesertaan sistem jaminan sosial bersifat
wajib, sesuai perundangan yang berlaku,
walaupun pelaksanaannya harus bertahap.

31. 3. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial harus
bersifat non profit (nirlaba), meskipun harus
dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip
penyelenggaraan yang baik (good
governance).
4. Investasi dana sistem jaminan sosial harus
mengacu prinsip-prinsip yang aman, tidak
boleh menganggu likuiditas
penyelenggaraan program.

32. 5. Sistem jaminan sosial diselenggarakan melalui
mekanisme asuransi sosial, sehingga prinsip
hukum bilangan banyak (the law of large
numbers) harus dipegang teguh.
6. Sistem jaminan sosial hendaklah dibedakan
dengan “bantuan sosial”, yang seluruh
biayanya dijaminan negara.

33. Dengan prinsip-prinsip itu, sistem jaminan
sosial juga merupakan instrumen untuk
pemerataan pendapatan (redistribution of
income) dan mobilisasi dana masyarakat.
Dari aspek ekonomi makro, sistem jaminan
sosial juga merupakan instrumen untuk
memupuk dana masyarakat.

35. Keadilan secara leksikal berarti ...
a. Setara
b. Sama atau menyamakan
c. Sederajat
d. Makmur dan sejahtera
e. keleluasaan

36. Jawaban benar: B

37. Perlakuan terhadap seseorang dengan
tidak
melihat jasa-jasa yang telah diberikannya
disebut keadilan ...
a. Konvensional
b. Distributif
c. Proseural
d. Perbaikan
e. komutatif

38. Jawaban benar: E

39. Teori keadilan loyalitas atau keadilan
hukum dikemukakan oleh ...
a. Prof. Dr. Notonegoro, SH
b. Thomas Hobbes
c. Aristoteles
d. Pluto
e. Julius Caesar

40. Jawaban benar: A

41. Mencapai kesejahteraan warga negara, di
Mana negara harus memelihara kepentingan
Bersama dan membantu kemajuan nasional
Adalah tujuan negara yang ...
a. Utama
b. Asli
c. Sekunder
d. Primer
e. beradab

42. Jawaban benar : C

43. “kalau menghendaki perdamaian,
siapkanlah peperangan” (civis pacem
para bellum) dinyatakan oleh ...
a. Pluto
b. Aristoteles
c. Julius caesar
d. Thomas Hobbes
e. Soekarno

44. Jawaban benar: C

45. Pendapat tentang penyimpangan
kekuasaan pertama kali dikemukakan
Oleh........
a. John Pilger
b. Lord Acton
c. S. Pamudji
d. Dardji Darmodihardjo
e. Eko Prasojo

46. Jawaban benar: B

47. 7. Peraturan yang mengatur tentang
bantuan dan rehabilitasi sosial, disusun
dalam…
A. Pasal no.30 tahun 1964
B. Pasal no. 42 tahun 1981
C. Pasal no. 39 tahun 1978
D. Pasal no. 24 tahun 1969
E. Pasal no. 19 tahun 1989

48. Jawaban benar: B

49. 8. Tindak lanjut dari pemberian bantuan
sosial adalah rehabilitasi sosial yang
berfungsi sebagai…
A. Perluasan dan pengembangan
B. Pembinaan dan tekonstruksi
C. Refungsionalisasi dan pengembangan
D. Pembinaan kesadaran hidup
E. Pembinaan keterampilan

50. Jawaban benar: C

52. Jawaban benar: D

54. Jawaban benar: C

56. Jawaban benar: B

57. 12. Prinsip pada jaminan social ada . . . .
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 8

58. Jawaban benar: C

59. 13. Edistribution of income adalah . . . .
a. Penyaluran pendapatan
b. Pemerataan pendapatan
c. Non-penyaluran pendapatan
d. Non-pemerataan pendapatan
e. C dan D benar

60. Jawaban benar: B

61. 14. Siapa yang wajib melaksanakan prinsip-
prinsip sistem jaminan social . . . .
a. Pemerintah
b. Rakyat
c. Pekerja
d. Investor
e. Pengusaha

62. Jawaban benar: A

63. 15. Dibawah ini yang termasuk syarat-syarat bagi
terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan
bersih , kecuali…
a. Kontrol Internal Penyelenggaran negara
berupa penanaman keimanan .
b. Perbaikan kontrol masyarakat.
c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan
cara memperbaiki budaya yang sudah
rusak
d. Tidak melibatkan kontrol masyarakat dalam
penyelenggaraan negara
e. Perbaikan sistem politik yang menciptakan
keterbukaan.

64. Jawaban benar: D

65. 16. E-Government adalah aplikasi teknologi
informasi yang berbasis internet dan
perangkat digital lainnya yang dikelola
oleh pemerintah untuk keperluan
penyampaia informasi dari
pemerintah ke masyarakat,
merupakan pengertian e-government
menurut…
a. Rogers w‟O
b. Larry Caffrey
c. Soekarno Hatta
d. Kominho
e. Ketua DPR

66. Jawaban benar: D

67. 17. Pemeritahan yang terbuka dan transparan,
maksudnya....
a. Pemerintahan yang memiliki kejelasan dan
keterbukaan anggaran
b. Pemerintahan yang dalam menjalankan
kekasaannya menerapkan prinsip-prinsip yang
membuka ruang bagi kontrol masyarakat
c. Suatu pemerintahan yang melaksanakan privatisasi
pada badan Usaha Milik Negara
d. Pemerintah yang dipilih secara jujur dan adil
e. Pemerintahan yang selalu mempertimbangkan
kepentingan rakyat

68. Jawaban : B

69. 18. Keadilan dan kemakmuran hanya
dapat diwujudkan jika...
a. Pemerintahan berjalan bersih dan
transparan
b. Pemerintahan bersifat apatis
c. Rakyat harus melakukan mobilisasi
d. Masyarakat yang mengikuti
perkembangan global
e. Diperlukan kerjasama antar masyarakat
miskin dan masyarakat kaya

70. Jawaban :A

71. 19. Kewajiban bagi masyarakat untuk ikut
serta dalam usaha-usaha
kesejahteraan sosial dibebankan oleh
...
a. Pasal 34 UUD 1945
b. UUD No.6 Tahun 1974
c. Pasal 33 UUD 1945
d. PP RI No.42 Tahun 1981
e. UU No.28 Tahun 1998

72. Jawaban : B

73. 20. Langkah yang harus dilakukan agar
efisiensi bantuan dapat terjamin yaitu ...
a. Partisipasi
b. Rehabilitasi
c. Transparansi
d. Jaring Pengaman Sosial
e. E-Government

74. Jawaban : C