Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan prinsip-prinsipnya, meliputi pengertian demokrasi, prinsip universal seperti partisipasi warga negara dan kebebasan berpendapat, serta penerapan demokrasi di Indonesia."

1. BAB 2
BUDAYA DEMOKRASI
TIFANNY ELLIES
XI.IPS 2

2. STANDAR KOMPETENSI DAN
KOMPETENSI DASAR
Pelajaran 2
• Budaya
Demokrasi
Standar
Kompetensi
• Menganalisis
budaya demokrasi
menuju
masyarakat
madani
Kompetensi
Dasar
• 2.1Mendeskripsikan
pengertian dan prinsipprinsip budaya demokrasi
• 2.2 mengidentifikasi ciriciri masyarakat madani
• 2.3 menganalisis
pelaksanaan demokrasi
sejak Orde Lama, Orde
Baru, dan Reformasi
• 2.4 Menanpilkan perilaku
budaya demokrasi dalam
kehidupan sehari- hari

3. PETA KONSEP
Pe l a j a r a n B ab 2
Prinsipprinsip
Budaya
Demokrasi
Definisi dan
perkembangan
singkat
Demokrasi
Perilaku
Budaya
Demokrasi
Budaya
Demokrasi
Pelaksanaan
Demokrasi di
Indonesia
Proses Demokrasi
Menuju Masyarakat
Madani
Pemilu di
Indonesia

4. BUDAYA DEMOKRASI
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang
berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau
kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan
negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan
rakyat. Demokrasi adalah suatu cara pembentukan kebijaksanaan.
Demokrasi bukan suatu ideologi. Sudah tentu ada bermacam-macam
hubungan antara demokrasi dan ideologi-ideologi.
Demokrasi adalah suatu pengertian yang mempunyai tingkatantingkatan. Ada kemungkinan adanya lebih banyak dan lebih sedikit
demokrasi. Mungkin perbedaan antara sistem yang lebih demokrasi dan
sistem yang kurang demokratis lebih berarti dari pada perbedaan antara
sistem demokratis dan sistem non-demokratis.

5. BEBERAPA SUMBER MENYEBUTKAN BAHWA PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
YANG MERUPAKAN DASAR UNTUK MENJALANKAN NEGARA DEMOKRASI
SEBAGAI BERIKUT
Jaminan hak asasi.
Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.
Persamaan kedudukan di depan hokum.
Pasal 27 ayat 1UUD 1945
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

6. • Pengakuan terhadap hak-hak polotik, seperti berkumpul dan beroposisi, bebas
berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 dan Pasal 28 E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
• Pengawasan (kontrol) dari rakyat terhadap pemerintah.
Keppres no 4 thn 2000
• Pemerintahan berdasar konstitusi.
UUD 1945
• Pemerintah membiarkan segala tindakannya dinilai.
UU NO.4 TAHUN 1999
• Pemilih umum yang bebas, jujur, dan adil.
• Adanya kedaulatan rakyat.

7. MENURUT DASAR WEWENANG DAN
HUBUNGAN ANTARA ALAT KELENGKAPAN
NEGARA, DEMOKRASI DIBEDAKAN ATAS
1 . D e m o k r a s i S i s t e m Pa r l e m e n t e r
Sistem parlementer adalah
sebuah sistem pemerintahan di
mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan.
Dalam hal ini parlemen memiliki
wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan
parlemen pun dapat menjatuhkan
pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak
percaya.

8. 2. Demokrasi Sistem Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak
bertanggung jawab pada parlemen atau badan perwakilan rakyat.
Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada
pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden
menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin
departemenya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab
kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak bergantung dari
badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan
dari badan perwakilan rakyat, maka menteri pun tak bisa diberhentikan
olehnya.

9. 3. DEMOKRASI SISTEM REFERENDUM
Demokrasi Referendum yaitu tug as badan legislatif
berada dalam peng awasan langsung oleh rakyat
Referendum Obligate yaitu
setiap pembuatan UUD atau UU
oleh badan legislatif berlaku
apabila mendapatkan
persetujuan dari rakyat secara
langsung
Referendum Fakultatif yaitu
legislatif langsung dapat
membuat UU yang di anggap
kurang penting tanpa persetujuan
dari rakyat terlebih dahulu. Akan
tetapi apabila sewaktu-waktu
rakyat merasa dirugikan dengan
adanya UU tersebut dan tidak
menyetujuinya maka diadakan
referendum (persetujuan dari
rakyat)

10. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA
DEMOKRASI
Menurut dasar prinsip ideologi, dibedakan menjadi :
Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang
kekuasaannya terbatas dan tidak bertindak sewenangwenang terhadap warga negaranya.
Demokratis Proletar (Demokrasi Rakyat)
Demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan
marxisme. Paham ini tidak mengakui hak asasi warga
negaranya

11. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI SECARA UNIVERSAL
Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal
a.Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan Politik
Dalam pembentukan keputusan politik, rakyat atau warga negara selalu
dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam
pelaksanaan prinsip ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu
istrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses
pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis).
b.Tingkat Persamaan (Kesetaraan) di antara warga Negara
Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda
– bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan sama untuk
mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Pada umumnya tingkat
persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di
hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan
persamaan sosial atau persamaan hak.

12. c.
Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai warga Negara
Kebebasan dan persamaan adalah fondasi, demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai
sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa
adanya pembatasan dari pengusaha. Demokrasi adalah sitem politik yang melindungi
kebebasan warganya sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin
kebasan tersebut :
Contoh kebebasan warga negara yang diakui oleh negara seperti berikut
1) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok, dan
berserikat
2) Kebebasan yang menyangkut hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi,
kesetaraan di depan hukum dan pemerintah, ekspresi kebudayaan, dan dak pribadi).
d.
Supremasi Hukum
Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai
pedoman tertinggi Penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum.
Artinya, penguasa dan rakyat pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di
hadapan hukum, tanpa kecuali. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap
hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang
demokratis.
e.
Pemilu Berkala
Pemilu merupakan salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya
suatu proses pembentukan pemerintah yang baik (demokratis). Dapat dikatakan bahwa
pelaksanaan pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi.

13. PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI PANCASILA
Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi
Artinya : Rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan”
keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu.

14. Demokrasi Pancasila sebagai suatu sistem pemerintah yang berdasarkan
kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi
pemerintahan.
Oleh karena itu, rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemeritahan yang
dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dengan konteks ini, pemerintah
berkewajiban memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak
dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang merata dan berkeadilan.
Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan
dengan bertumpu pada :
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.
c. Kebebasan yang bertanggung jawab.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

15. Makna Setiap Alinea Dalam Pembukaan UUD 1945
Alinea Keempat,
Yang berbunyi :’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.
Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada aline keempat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa
Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
Keharusan adanya Undang-Undang Dasar,
Adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat,
adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

16. Pa s a l ya n g m e n g a t u r t e n t a n g
K eb eb a s a n
Pasal 19 Ayat 1 dan 2, berbunyi:
1. Setiap orang berhak untuk
meyakini pendapatnya tanpa
campur tangan pihak lain.
2. Setiap orang berhak atas
kebebasan untuk menyatakan
pendapat; hak ini juga termasuk
kebebasan untuk mendapatkan,
menerima, dan memberikan
informasi dan ide apa pun, tanpa
memerhatikan medianya, baik
secara lisan, tertulis atau dalam
bentuk cetakan, dalam bentuk
seni, atau melalui media lainnya,
sesuai dengan pilihannya.
Al-Qur’an dijelaskan mengenai
kebebasan yang menjadi hak ba gi
setiap individu, yaitu dalam surat AlQalam ayat 38-39, berbunyi:
Ayat 38: “inna lakum fihi lama
takhayyaruna”
(bahwa di dalamnya kamu benar-benar
boleh memilih apa yang kamu suka
untukmu).
Ayat 39: “am lakum aimanun alaina
baligatun ila yaumil qiyamahti
innalakum lama tahkumana”
(atau apakah kamu memperoleh janjijanji yang diperkuat dengan sumpah
dari Kami, yang tetap berlaku sampai
hari Kiamat; sesungguhnya kamu
benar-benar dapat mengambil
keputusan (sekehendakmu)).

17. PROSES DEMOKRATISASI MENUJU MASYARAKAT MADANI (CIVIL
SOCIETY)
1 . Pe n g e r t i a n M a s ya r a k a t M a d a n i
Masyarakat madani adalah
sebuah kelompok atau tatanan
masyarakat yang berdiri secara
mandiri di hadapan penguasa
dan negara, memiliki ruang
publik (public sphere) dalam
mengemukakan pendapat, dan
memiliki lembaga-lembaga
yang mandiri yang dapat
menyalurkan aspirasi dan
kepentingan publik.
2 . K a i t a n a n t a r a M a s ya r a k a t
Madani dengan Demokrasi
Berkaitan dengan cita-cita bangsa menuju
masyarakat madani, sebenarnya demokrasi
pancasila sudah searah dan sejalan dengan
hal itu, tetapi untuk mencapai konsep
masyarakat madani dengan manusia yang
bersumber daya tinggi, harus dimulai
dengan konsep manusia yang benar, yaitu
dengan manusia sebagai makhluk organis
ciptaan Tuhan yang baik. Jika masyarakat
tidak mau menjaga dan menegakkan
moral maupun akhlaknya berarti
masyarakat sendirir tidak lagi mau
memelihara demokrasi

18. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
(MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE
REFORMASI)
a. Masa Orde Lama
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan
1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde
Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin.
Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain
a) Adanya rasa gotong royong.
b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.
Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua
keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal
ini mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara, misalnya DPR
dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko pemimpin partai
banyak yang ditangkapi.

19. b. M a s a O r d e B a r u
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.
1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan
UUD 1945 Alinea keempat.
2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden
begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.
b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini
mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

20. c. Masa Refor masi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi
Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga
lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga
negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak
mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun
dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang
diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila
(cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

21. PEMILU DI INDONESIA
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk
memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD
1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula
dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat
sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai
bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari
rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk
kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang
diadakan setiap 5 tahun sekali.

22. 1 . L a n d a s a n Pe m i l u
Landasan Pemilu di Indonesia yaitu
sebagai berikut:
Landasan idiil: Pancasila
Landasan Konstitusional: UUD 1945
Landasan Operasional:
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol
c. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
2 . F u n g s i Pe m i l u
Memiliki tiga fungsi :
Sarana Memilih Pejabat Politik
Sarana Pertanggungjawaban Pejabat
Publik
Sarana Pendidikan Politik

23. PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI
a. Lingkungan Keluarga
1.
2.
3.
4.
Membiasakan diri untuk
menempatkan anggota keluarga
sesuai dengan kedudukannya.
Membiasakan mengatasi dan
memecahkan masalah dengan jalan
musyawarah mufakat.
Saling menghargai perbedaan
pendapat masing-masing anggota
keluarga.
Mendahulukan kepentingan bersama
daripada kepentingan pribadi.
b. L i n g k u n g a n S e ko l a h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Berusaha selalu berkomunikasi
individual.
Ikut serta dalam kegiatan politik di
sekolah seperti pemilihan ketua
OSIS, ketua elas, maupun kegiatan
yang lain yang relevan.
Berani mengajukan petisi
(saran/usul).
Berani menulis artikel, pendapat,
opini di majalah dinding.
Selalu mengikuti jenis pertemuan
yang diselenggarakan OSIS.
Berani mengadakan kegiatan yang
merupakan realisasi dari program
OSIS dan sebagainya.

24. c . L i n g k u n g a n M a s ya r a k a t
1)
2)
3)
4)
5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.
Mengikuti kegiatan rembug desa.
Mengikuti kegiatan kerja bakti.
Bersama-sama memberikan ususlan demi kemajuan masyarakat.
Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsipprinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut :
Menghindarkan perbuatan otoriter.
Melaksanakan amanat rakyat.
Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.
Mengembangkan toleransi antarumat beragama.
Menghormati pendapat orang lain.
Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR
dan sebagainya.
Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima
perbedaan pendapat.