Dokumen ini membahas tuntutan Forum Warga Kaliwiru agar Pemer kota Semarang bersikap terbuka dalam kebijakan tukar guling lapangan golf, menyoroti perlunya transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keterbukaan dan keadilan dianggap esensial untuk good governance, termasuk partisipasi publik dan akuntabilitas. Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko korupsi politik serta ketidakadilan sosial.

1. BAB III
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
DALAM KEHIDPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA

2. Pendahuluan
forum warga kaliwiru semarang menuntut agar pemkot dan wali kota semarang bersifat terbuka dalam
kebijakan tukar guling ( Ruislag) sebuah lapangan golf. Kompas , 8 mei 2003
Warga, karyawan, dan para Caddy yang tergabung dalam Forum warga kaliwiru yang selama ini di kenan
sebagai penyelamat lapangan golf(Semarang Golf Club ) menuntut agar pemerintah kota semarang
bersikap terbuka dalam melakukan tukar gulingtsb. Jelas tujuan nya dasar hukumnya warga yakin tanah
tersebut adalah warisan kolonial yang derahkan kepada pemerintah indonesia pada tahun 1930 an.
Ketua FWK Ari Yudianto , mengatakan sejak isu itu digulirkan awal oktober 2002 pemkot semarang
belum menunjukan keterbukaan nya kepada masyarakat perihal tukar guling tsb. Warga kaliwiru dibuat
bingung, karena pemkot langsung menyetujui tukar guling trb dengan dalih kaliwiru di peruntukan
perumahan dan kota semarang membutuhkan lapangan golf bersekala international. Kesimpulan
pemkot semarang tidak transparan dalam hal ruislag . Mdngalihkan peruntukan lahan tidak hanya
bermodal boleh atau tidak tetapi harus di dasarkan pada tujuan yang jelas hukum yang kuat.

3. • Pengertian keterbukaan
• Kata keterbuakaan dalam pengetian (KUBI) berasal dari kata buka/tebuka yang
berarti : dalam keadaan tidak tertutup, dalam bhs inggris yaitu transparent yang
berarti : jernih, tembus cahaya , nyata, jelas, mudah dipahami, tidak ada kekliruan,
tidak ada kesangsian/ keragu – raguan.
• Berbagai negara berusaha untuk melakukan pemerintahan yang terbuka /
transparan , yang sekaligus berprinsip pada good governance .
• Pemerintahan good governance menurut UN ESCAP , ada delapan macam:
• 1. partisipasi dari rakyat ( participation )
• 2. supremasi hukum ( Rule of Law )
• 3. keterbukaan ( Transparency)
• 4. kepedulian ( responsiveness)
• 5. berorientasi pada konsensus ( Consensus oriented)
• 6. kewajaran dan inklusivitas ( equity and inclusiveness)
• 7. efektivitas dan efisiensi ( effectiveness and efficiency )
• 8. akuntabilitas ( accountability)
• Sedangkan menurut masyarakat trnsparansi indonesia ( MTI ) ada sembilan macam.
• Sama , hanya pada MTI menambahkan adanya Visi yang strategi dalam pemimpin
dan masyarakat memiliki :

4. • 1. harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan
• 2. kepekaan akan apa yang ada yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.
• 3. pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perpektif
tersebut.
Kesimpulan bahwa antara UN ESCAP dan MTI sepakat bahwa pemerintahan dilaksanakan secara terbuka/
transparan, artinya berbagai kebijakan harus jelas, baik perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban.
Mengapa harus trnsparan : ada beberapa alasan :
1. Kekuasaan pada dasarnya ada kecenderungan diselewengkan. OKI dalam penyelenggaraan pemerintahan
harus trbuka denga tujuan agar tidakterjadi penyelewengan kekuasaan ( abuse of power ) dan agar tidak
terjadi pemerintahan yang jelek ( Bad Governance )
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berprinsip pada : from the people by the people for the people ,
pendapat seorang filsup AS Abraham lincoln ( Mantan Pres, yang ke. 16 )
3. Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas dari setiap warga negara terhadap berbagai sumber
informasi.
Secara umum pemerintahan yang demokrasi adalah sbb :
1. Adanya pemilu yang bebas dan adil
2. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
3. Adanya jaminan hak – hak politik dan sipil
4. Adanya masyarakat demokratis atau berkeadaban.
ke empat unsur tersebut dinamakan piramida demokrasi

5. • Piramida Demokrasi indonesia:
Pemerintahan yang terbuka
dan bertanggung jawab
Pemilu yang bebas dan
adil
Hak-hak sipil dan politik
Masyarakat Demokratis

6. • Ciri penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka:
1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan – kebijakan yang akan dan sudah
di buatnya.
2. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan / mengakses berbagai dokumen pemerintah.
3. Terbukanya rapat – rapat pemerintah bagi publik dan pers.
4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistimatik oleh pemerintah.
Dari ke empat ciri tsb dapat di tarik suatu kesimpulan :
a. Pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang menjamin adanya kebebasan informasi
b. Bila pemerintahan di selenggarakan secara terbuka, maka berbagai kebijakan pemerintah akan menjadi
jelas.
c. Bila pemerintahan di selenggarakan secara terbuka, maka publik akan memiliki informasi yang mencukupi,
untuk bisa menilai dan menentukan sikap secara rasional dan obeyektif terhadap kinerja pemerintah.
Apakah rakyat akan mendukung / menolak kebijakan pemerintah.
Tidak semua informasi tersebut boleh di akses oleh publik/ ada pengecualiaan, yang meliputi :
1. Pertimbangan – pertimbangan kabinet
2. Nasehat politis yang di berikan kepada menteri
3. Informasi – informasi tertentu yang apabiala di publikasikan akan berdampak buruk dan lebih luas.
4. rahasia-rahasia perdagangan dari perusahaan-perusahaan swasta.
5. arsip-arsip pribadi .

7. Keadilan.
Dalam pengertian KUBI keadilan kata dasarnya adalah Adil , yang berarti kejujuran, kelurusan dan keiklasan,
tidak berat sebelah. Dalam ensiklopedi indonesia , “kata adil” dalam bahasa arab “ Adl” yang berarti :
1. Tidak berat sebelah
2. memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak masing-masing
3. mengetahui hak dan kewajiban
4, orang yang berbuat adil lawan dari fasek ( orang yang suka membuat kerusakan/situasi yang gak nyaman)
Jenis – jenis keadilan menurut beberapa ahli :
A. Aristoteles. Membagi keadilan ada lima jenis meliputi :
1. keadilan komutatif
2. keadilan distributif
3. keadilan kodrat alam
4. keadlan konvensional
5. keadilan menurut teori perbaikan
B. Menurut plato.
1. keadilan moral
2. keadilan prosedural
C. Menurut Thomas Hobbes.
1. Sesuatu dikatakan adil bila sesuai dengan perjanjian.
D. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro , SH, menambahkan adanya keadilan legalitas, yaitu keadilan hukum

8. Definisi keadilan menurut beberapa filsuf :
1.Menurut Aristoteles : keadilan adalah merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu
banyak dan terlalu sedikit.
2.Menurut Ulpianus : kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing masing haknya( Justitia
est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi)
3.Menurut pieper : sikap yang didasarka pada kehendak yang tetap dan ajeg untuk mengakui hak masing –
masing.
4.Menurut Frans Magnis suseno : keadilan adalah keadaan antarmanusia di mana semua manusia di perlakukan
dengan sama.
Macam – macam keadilan.
1.Keadilan Komutatif. Keadilan yang memberikan kepada masing masing oran apa yang menjadi bagian nya.
keadilan menekankan hubungan antar individu , di mana prestasi harus sama dengan kontra
prestasi.
2.Keadilan Distributif : adalah keadilan yang memberikan kepada masing masing orang apa yang menjadi
haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu , sedangkan subyek kewajaiban adalah masyarakat.
Keadilan menekankan hubungan antara individu dan masyarakat dengan menggunakan azas proporsionalitas /
kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa / kebutuhan.
3.Keadilan legal adalah keadilan yang didasarkan pada undang-undang / hukum yang berlaku, tujuan nya
adalah untuk mencitakan kebaikan bersama ( Bonum Commune )
4. Keadilan vindikatif keadilan yang memberikan kepada masing orang hukuman yang sebanding
dengan apa yang merka lakukan.

9. 5. Keadilan Kreatif. Adalah Keadilan Yang Memberikan Kepada Masing Masing Orang Bagian
Nya. Setiap Orang Bebas Untuk Berkreatifitas Sesuai Dengan Kemampuannya.
6. Keadilan Protektif Adalah Keadilah Yang Memberikan Perlindungan
Kepada Pribadi – Pribadi.
Menurut Montesquieu , Untuk Mewujudkan Keadilan Protektif Diperlukan Tiga Hal:
1. Tujuan Sosial Yang Harus Di Wujudkan
2. Adanya Jaminan Hak – Hak Asasi Manusia
3. Konsekwensi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum.
Dari Uraian Diatas Ada Berbagai Jenis Keadilan, Namun Yang Lazim Di Bicarakan Hanya Ada
Tiga Macam :
1. Keadilan Komutatif
2. Keadilan Distributif
3. Keadilan Legal
Yang Lazim Disebut Keadilan Dasar Yang Erat Hubungannya Dengan Struktur Dasar
Masyarakat Meliputi:
A. Hubungan Pribadi Dengan Pribadi ( Ordo Partium Ad Partes )
B. Hubungan Keseluruhan Masyarakat Dengan Pribadi Pribadi( Ordo Totius Ad Partes)
C. Hubungan Pribadi-pribadi Dengan Keseluruhan Masyarakat(ordo Partium Ad Totum )

10. Ketiga jenis keadilan itu bersifat umum, tidak kasuistik. Obyektif dan lugas
tidak tergantung pada masing-masing pihak. Tetapi sifat keadilan yang lugas
kadang menimbulkan ketidak adilan. Seperti ungkapan “ Summum ius ,
summa iniura “ ( Penerapan hukum secara penuh, penuh ketidak adilan )
OKI dalam mewujudkan keadilan harus memperhatikan azas aequitas/ azas
kepatutan
Masyarakat
ManusiaManusia
Keadilan
legal
Keadilan komutatip
Keadilan
distributif

11. • Keadilan sosial ,keadilan ini tidak hanya meliputi keadila komutatif, distributif dan
legal namun mencakup banyak segi , yang jelas keadilan ini tidak hanya
mewujudkan keadilan sosial saja tetapi juga soal kepatutan dan pemenuhan
kebutuhan hidup yang wajar.
• Menurut Frans Magnis Susena , keadilan sosial adalah keadilan yang
pelaksanaanya tegantung kepada struktur proses ekonomi, politis, sosial, budaya
dan idiologis dalam masyarakat.
 Dasar hukum keadilan sosial :
• Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
• Pembukaan alenia ke 2 yaitu merdeka , bersatu berdaulat adl dan makmur
• Pembukaan alenia ke 4 yaitu serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia
 Mengapa jaminan keadilan sosial itu penting:
• Berdasarkan pendapat John Rowls haruss memberlakukan dua prinsip :
• 1. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya( Principle of the greatest equal liberty )
• contoh : beragama, untuk menjadi dirinya sendiri, beribadah dll
• 2.Prinsip perbedaan ( the difference principle) serta prinsip persamaan yang adil
atas kesempatan ( the principle of fair equality of
opportunity ).

12. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu suatu lembaga (Menurut meriem budiardjo ) ada lima lembaga :
1.Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
2.Dewan perwakilan rakyat yang refresentatif
3.Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih parpol
4.Pers atau media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5.Sestem peradilan yang bebas untuk menjaminn hak hak asasi dan mempertahankan peradilan
Kesmp.: Jaminan keadilan adlah upaya menjinakan kekuasaan,kek. Yg tdk di jinakan akan akan menimbulkan ber
bagai ketidak adilan, termasuk ketidak adilan sosial.
Indikatornya
a.sejauh mana lembaga- lembaga tersebut memberikan perhatian secara kongkrit terhadap adil tidaknya praktik-praktik lembaga
yang ada dalam masyarakat
b.Sejauh mana prinsip – prinsip keadilan benar-benar membimbing lembaga lembaga tsb dalam mengembangkan kebijkan –
kebijakan dalam struktur masyarakat.
PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERBUKA:
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diselenggarakan secara terbuka,namun kenyataan nya semenjak negara
indonesia merdeka hingga sampai kini belum ada pemerintahan yang terbuka dalan arti yang sebenarnya. Sebagai contoh pada masa
pemerintahan ORBA penuh dengan represi dan kekerasan dari aparat pemerintah kepada rakyat.
Akibat penyelenggaraan pemerint. Yg tdk terbuka akan terjadi korupsi politik, maksudnya penyalahgunaan jabatan publik utk
kepentingan pribadi/kelompok. Dari korupsi politik akan mengakibatkan berbagai krisis
dalam berbagai bidang kehidupan.
1.Dalam bidang politik : berbagai lembaga Negara : Eksekuti , legeslatif , yudikatif belum bisa menghasilkan kinerja yg diharapkan
oleh masyarakat.
Contoh : Eksekutif sedikit menghasilkan kebijakan – kebijakan yg berpihak pada kepentingan umum.
Legslatif seditit menghasilkan UU yg konsisten terhadap kepentingan rakyat.
yudikatif sedikit menghasilkan keputusan yg adil , karena hukum bisa dibeli oleh mereka yg punya uang.

13. 2. Dibidang Ekonomi : tidak berjalan dengan wajar, karena penuh dengan lika – liku/peraturan yg menyulit-
para pelaku ekonomi shg para investor enggan utk menanamkan modalnya.
3. Di bidang sosial dan agama : di warnai oleh adanya pendewaan materi2/ adanya menkultuskan paham2mrk
sendiri. ( Sukuisme ) atau dalam kehidupan berama hanya bersifat forma-
listik , artinya disatu sisi orang tekun beribadah disisi lai orang tidak
mersa salah melakukan dosa. ( korupsi, renterner,menipu dll )
Orang semacam ini oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif dikatakan “ orang
beragama tapi hatinya tumpul “
4. Dalam bidang hankam : terjadi ketinggalan aparat keamanan dalam menguasai IPTEK, terbukti berbagai
hal/kejadian di masyarakat yg sifatnya kekerasan / anarkhis tidak segera di atasi oleh aparat keamanan.
UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TERBUKA:
Dalam penyelenggaran pemerintahan yg terbuka amatlah penting. Hal ini sesuai dengan UU No 28 th 1999
( tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN.
Dalam UU tsb mengamanatkan agar dalam penyelenggaran pemerintahan didasarkan pada asas yg tersebut
Dalam UU tsb.” Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat utk memperoleh informasi yg benar
,jujur, dan tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
Asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara “

14. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan yg terbuka tidak hanya menyandarkan niat
baik oleh pemerintah, sebab niat baik pemerintah bisa hialang dengan berlalunya waktu. Contoh ketika
orang mencalonkon menjadi kep-
ala Desa pada saat kampanye dengan mengutarakan janji-janji yg muluk2, namun setelah beberapa saat
merekatak mempedulikan janji-janji yg mereka ucapkan.
Hal ini sesuai dengan kata baron inggris : Lord Acton ,kekuasaan cenderung disalahgunakan, semakin
besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan untuk disalah gunakan.
Begitu pula seperti apa yang di katakan oleh Larry Diamond : “cenderung menutup-nutupi
kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam selubung kerahasiaan dan prosedur-prosedur yang buram” namunkebebasan pers
belummenjamin terwujudnya pemerintahan yang terbuka, hal ini sebagaimana yang di ungkapkan di
depan dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung utk menutup-nutupi kegiatan – kegiatan faktual
yang semestinya di ketahui publik.
Guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka diperlukan perundang-undang mengenai informasi.
1.Mewajibkan pemerintah untuk bersikap terbuka
2.Menjamin hak publik utk memiliki akses terhadap berbagai dokumen pemerintah
3.Mewajibkan rapat2 lembaga dilakukan secara terbuka
4.Memberi jaminan thdp mereka yang mengungkapak adanya ketidak beresan dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
5.Memungkinkan adanya sumber informasi alternatif, yang bisa dimanfaatkan baik , pemerintah, parlem
en dan publik.
6. Memberikan rincian yg jelas mengenai pengecualian terhadap kebebasan informasi.

15. BERSIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN
1.Apresiatif terhadap keterbukaan dan jaminan keadilan.
Apresiatif adalah upaya utk memahami, menilai dan menghargai sesuatu. Dalam katannya dengan keterbukaan –
dan jaminan keadilan yaitu: memahami , memahami dan menghargai keterbukaan dan jaminan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila sikap memahami , menilai dan menghargai WN terhadap kehidupan
berbagsa dan bernegara rendah dapat dipastikan iklim keterbukaan dan jaminan keadilan tdk akan berkembang
dan bahkan akan mengalami surut. Tetapi sebaliknya bila apresiasi WN baik dapat dpastikan iklim keterbukaan
dan jaminan keadilan akan menjadi lebih baik dan kehidpan berbangsa dan bernegara lebih demokratis.
ADAPUN LANGKAH – LANGKAH YG DIPERLUKAN DALAM APRESIATIF ADALAH :
1.Mengetahui berbagai hal yg mendasar/elementer yg berkenaan dg keterb.J. Keadilan
2. bersedia mencermati berbagai kebijakan yg berkaitan dg keterbukaan
3. berdasarkan informasiyg dimiliki, berusaha menilai perkembangan keterb.J.keadilan
4. menghargai berbagai tindakan pemerintah dan berbagai pihak yg konsisten thdp pelak-
sanaan keterbukaan dan jaminan keadilan.
5. melalui berbagai sarna yg ada, mengajukan kritik thdp pelaks. Keterb. J. Keadilan.
6. menumbuhkan dan mempromosikan budaya keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Berpartisipasi dalam khdp keterbukaan dan jaminan keadilan.