Makalah ini membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup, ciri-ciri, dan macam-macam HAM. Juga dibahas mengenai HAM sebagai konsep emansipatif, instrumen HAM, kasus HAM di Indonesia, dan proses peradilan HAM internasional."

1. TUGAS KELOMPOK
HAK ASASI MANUSIA
DISUSUN OLEH
KELOMPOK 2
1. Indra Yanto Setiawan (1211408143)
2. Surya Riyanto (1211408056)
3. Nofi Slamet Suharjo (1211408145)
4. Hendra Chelvi Lasa (1211408085)
5. Ahmad Khoirul Anam (1221408745)
6. Mar Atus Solika (1221408743)
7. Tanaya Inggit Utami (1511405013)
8. Kiki Rizky Amaliah (510604023 )
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2015

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaran Semester Genap tahun 2015.
Berkat rahmat dan karunia-Nya, serta di dorong kemauan yang keras disertai kemampuan
yang ada, akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang ”Hak Asasi
Manusia” dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran.
Makalah ini berisi tentang ”Hak Asasi Manusia” yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu
anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karena keterbatasan ilmu
dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan demi
kebaikan dimasa mendatang dan semoga bermanfaat bagi pembaca.
Surabaya,25 April 2015
penulis

3. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................................
KATA PENGANTAR .....................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................
I. Latar Belakang.............................................................................................1
II. Rumusan Masalah........................................................................................2
III. Tujuan .........................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................
IV. Pengertian HAM ..........................................................................................3
- Ruang Lingkup HAM................................................................................3
- Ciri-ciri HAM ............................................................................................4
- Macam-macam HAM ................................................................................4
V. HAM sebagai Konsep Emansipatif..............................................................6
VI. Instrumen HAM ...........................................................................................7
VII. Kasus HAM di Indonesia.............................................................................9
VIII. Peradilan Kriminal Internasional ...............................................................12
- Proses Peradilan HAM Internasional ......................................................13
BAB III PENUTUP .........................................................................................................
IX. Kesimpulan ................................................................................................14
X. Saran...........................................................................................................14
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................

4. BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait
dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang
harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas
terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam
era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan
hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai
kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau
pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.
Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga,
dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara
individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.
Dalam kaitannya dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut yang
mana karena ia adalah seorang manusia, misal dalam Deklarasi Kemerdekaan
Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang
dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai
batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit
untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama
menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki
tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam
jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan
menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak
yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai
manusia.
Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin
ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas
internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik.
Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan
ini penulis mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

5. II. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan HAM ?
2. Apa saja macam-macam HAM ?
3. Mengapa HAM sebagai konsep Emansipatif ?
4. Apa saja yang menjadi Instrumen HAM ?
5. Apa saja kasus-kasus HAM di Indonesia?
6. Bagaimana proses peradilan HAM internasional?
III. TUJUAN
1. Mengetahui pengertian tentang HAM
2. Mengetahui macam-macam HAM
3. Mengetahui alasan HAM sebagai konsep Emansipatif
4. Menjelaskan macam-macam instrumen HAM
5. Mengetahui beberapa kasus HAM di Indonesia
6. Mengetahui proses peradilan HAM internasional

6. BAB II
PEMBAHASAN
IV. PENGERTIAN HAM
HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia,tanpa hak-hak itu manusia
tidak dapat hidup layak sebagai manusia.Menurut John Locke HAM adalah hak-hak yang
diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan
dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu,
pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan
tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagi dari manusia
secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau
melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
 Ruang lingkup HAM meliputi:
a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

7.  Ciri-ciri HAM
Ciri khusus Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil
dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada
sejak lahir.
d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status,
suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak
asasi manusia yang mendasar.
 Macam-macam Hak Asasi Manusia
Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai
berikut:
1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights/Civil Rights
Hak Asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi
pribadi ini sebagai berikut:
 Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
 Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 Hak untuk dijamin kemerdekaannya dan keselamatan dirinya (dari penangkapan dan
penahanan yang sewenang-wenang dan dari penyiksaan-penyiksaan oleh aparat negara),
atau pula untuk tidak dihukum tanpa proses peradilan yang jujur dan tak memihak
 Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
 Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang
diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik/Political Rights
Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini
sebagai berikut:
 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
 Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.

8.  Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan
kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut:
 Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini
sebagai berikut:
 Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
 Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights
Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.Hak untuk diperlakukan sama dalam tata
cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini adalah hak persamaan atas perlakuan
penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
6. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights
Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial
budaya ini sebagai berikut.
 Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
 Hak mendapatkan pengajaran.
 Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
V. HAM SEBAGAI KONSEP EMANSIPATIF
Sejarah wacana keadilan gender telah bergema sejak mulai terbukanya kran demokrasi
post-Orba. Ironisnya, wacana tersebut kelihatannya hanya berjalan ditempat. Perempuan
pada umumnya, terutama di tingkat masyarakat bawah, masih mengalami ketidakadilan, atau
bahkan penindasan. Sejauh ini masih sedikit tanda-tanda yag memperlihatkan perubahan
yang signifikan dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

9. Polarisasi ekstrim elemen sosial ke dalam dua kutub berdasarkan seks (jenis kelamin)
masih terjadi. Meminjam istilah Simone de Beaviour, perempuan masih diposisiskan sebagai
the second sex atau being for others (ada untuk orang lain).
Kalaupun terjadi perubahan, hanyalah bersifat eksklusif dan relatif kecil. Hembusan
angin emansipasi hanya dinikmati oleh kelompok perempuan elite di lingkungan perkotaan.
Hal itu ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik di perkotaan.
Sedangkan kekerasan perempuan di sektor domestik secara luas masih terus berlangsung.
Relasi antara laki-laki dan perempuan masih didominasi oleh ideologi dan system
patriarki. Konstruksi sosial yang berupa budaya patriarki yang bersifat paternalistik di
Indonesia telah menciptakan idiom-idiom yang menyebabkan ketertinggalan terhadap kaum
perempuan.
Budaya tersebut seolah menempatkan laki-laki di atas kaum perempuan. Nilai-nilai moral
dan sosial yang dianut itu sudah barang tentu bersifat male bias. Akibatnya dinamika sosial
baik di bidang politik, ekonomi, dan budaya, perempuan dinomor duakan. Dengan demikian,
secara sosiologis, perempuan tertinggal dari laki-laki. Hal ini mencerminkan ketidakadilan
dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Padahal perbedaan menjadi
tidak relevan dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi sepanjang tidak melahirkan
ketidakadilan. Situasi ini melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif
antara laki-laki dan perempuan.
Maka dari itu, peran HAM sebagai konsep Emansipatif sangat penting untuk penyetaraan
hidup dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya HAM akan menghapus diskriminatif
antara laki-laki dan perempuan dan mengubah statusnya menjadi Homo Equalis (manusia
berkesetaraan). Dimana dalam kesetaraan ini, perempuan akan memiliki persamaan hak
dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial dan politik.
VI. INSTRUMEN PENEGAKAN HAM
Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain :
a. Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek individual (pribadi) dan aspek
sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu setiap orang mengemban kewajiban untuk
mengakui dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Pancasila menjunjung tinggi
keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makluk Tuhan

10. b. Undang-Undang Dasar 1945
Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara jelas terjabar di dalam batang tubuh atau
bagian pasal-pasal UUD 1945, hak-hak tersebut diatur sebagai berikut
 Pasal 27 ayat 1 : Hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintah
 Pasal 27 ayat 2 : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
 Pasal 27 ayat 3 : Hak untuk membela dan mempertahankan negara
 Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
 Pasal 28 A sampai 28 J : Hak asasi manusia dalam berbagai bidang
 Pasal 29 ayat 2 : kemerdekaan beragama dan beribadat
 Pasal 30 : Hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara
 Pasal 31 : Hak mendapat pendidikan
 Pasal 32 : Hak mengembangkan dan memelihara kebudayaan
 Pasal 33 : Hak kehidupan ekonomi dan sosial
 Pasal 34 : Hak atas jaminan sosial terutama bagi fakir miskin dan anak-anak
terlantar
c. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia
Hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah :
 hak untuk hidup (Pasal 1)
 hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 2)
 hak mengembangkan diri (Pasal 3-6)
 hak keadilan (Pasal 7-12)
 hak kemerdekaan (Pasal 13-19)
d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di dalam bab I pasal 1 UU Nomor 39 /1999 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara,hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hukum dan martabat manusia.
 Kewajiban dasar adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,
tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

11.  Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung
atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
 Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.
 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan
belum menikah.
 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini.
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia
e. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasar UU No 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.Berdasar UU tersebut dinyatakan bahwa pengadilan
HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan
berkedudukan di daerah Kabupaten atau Kota. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan
Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia
yang berat. Secara terperinci pengadilan HAM adalah :
a. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi yang berat
b. Pengadilan khusus yag berada di lingkungan peradilan umum
c. Berkedudukan di daerah kabupaten atau kota yang daerah hukumnya meliputi daerah
hukum pengadilan negeri yang bersangkutan
d. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
e. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)

12. VII. KASUS-KASUS HAM DI INDONESIA
Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia berulang tiap dekade. Namun, hampir tak ada
satu pun kasus HAM yang benar-benar tuntas diungkap. Alih-alih ditemukan aktor
utamanya, sebagian besar kasus malah terbengkalai. Lima kasus HAM paling besar di
Indonesia yang belum pernah terungkap hingga tuntas. Para pelaku utamanya juga belum
pernah diadili. Berikut daftarnya:
1. Kasus tragedi 1965-1966
Sejumlah jenderal dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan orde baru
kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu
pemerintahan saat itu membubarkan organisasi tersebut, dan melakukan razia terhadap
simpatisannya. Razia itu dikenal dengan operasi pembersihan PKI. Komnas HAM
memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya
diasingkan, dan jutaan orang lainnya harus hidup dibawah bayang-bayang ‘cap PKI’
selama bertahun-tahun.
Dalam peristiwa ini, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan
Kemanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang
paling bertanggung-jawab.
Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun penanganannya
lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM, dengan
alasan data kurang lengkap.
2. Kasus penembakan misterius (Petrus) tahun 1982-1985
Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus alias operasi clurit adalah operasi
rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan
yang begitu tinggi.
Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap
orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat,
khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan
tak pernah diadili.
Hasil dari operasi clurit ini, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah
itu, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984,
tercatat 107 orang tewas, di antaranya 15 orang tewas ditembak. Setahun kemudian, pada
1985, tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak.

13. 'Korban ‘Tembakan Misterius’ ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan
lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang
ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan
kebun.'
3. Tragedi Semanggi dan Kerusuhan Mei 1998
Pada 13-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan massif yang terjadi hampir di seluruh sudut
tanah air. Puncaknya di Ibu Kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis
finansial Asia yang makin memburuk. Serta dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa
Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998.
Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan, kasus ini bisa
ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada
rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas
HAM.
Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti
karena DPR sudah memutuskan, bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat.
Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah
diputus oleh Pengadilan Militer pada 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua
kalinya.
4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib
Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam, pada 7
September 2004 . Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM
paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga
Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.
Saat menjabat Dewan Kontras (Komite Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan), namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang
diculik pada masa itu. Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban
penculikan Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia.
Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus
Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim Mawar.

14. Namun, hingga hari ini, kasus itu hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai
Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto. Polly mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara
karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan
menuju Amsterdam. Namun banyak pihak yang meyakini, Polly bukan otak
pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Polly malah dibebaskan
bersyarat.
'Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia
atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus tersebut
dilaporkan setelah 9 orang terbunuh.'
5. Tragedi Wamena Berdarah pada 4 April 2003
Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 01.00 waktu Papua. Sekelompok massa
tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini
menewaskankan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben
Kana (penjaga gudang senjata). Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah
pucuk senjata dan amunisi.
Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri diduga telah melakukan
penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, sehingga menimbukan
korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.
Pada pemindahan paksa ini, tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan,
serta 15 orang jadi korban perampasan. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda
tanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum.
Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini buntu. Terjadi tarik ulur antar
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.Sementara para tersangka terus menikmati
hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan
promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

15. VIII. PERADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL
Pada tahun 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal
internasional yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan
Statuta Roma memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida,
kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan perang.
Kejahatan-kejahatan terhadap perikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan :
 Pembunuhan;
 Pemusnahan
 Perbudakan;
 Pengusiran atau pemindahan penduduk
 Perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain
 Menganiaya;
 Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara
paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya ;
 Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras,
kebangsaan,etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam
artikel 3 ICC ataupun adengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai
suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional
 Penghilangan seseorang secara paksa;
 Kejahatan apartheid;
 Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga
mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan
fisiknya.

16. Proses Peradilan HAM Internasional.
Bila Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia berskala Internasional, proses peradilannya
adalah Sebagai Berikut :
1. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas
kejahatan yang terjadi, maka Pengadilan Pidana Internasional berada dalam posisi
inadmissible (tidak diizinkan) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan
tetapi, posisi inadmissible berubah menjadi admissible, apabila negara yang
bersangkutan enggan atau tidak mampu melaksanakan tugas investigasi dan
penuntutan.
2. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang
bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut.
Namun dalam hal ini, posisi inadmissible berubah menjadi admissible bila keputusan
berdasarkan keengganan dan ketidakmampuan negara untuk melakukan penuntutan.
3. Pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka
terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah mendekat asas nebis in idem. Artinya,
seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama terlebih
dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan yang tetap.
4. Perkara tidak mempunya cukup dasar hukum untuk di tindaklanjuti Peradilan
Internasional mengandung pengertian upaya penyelesaian masalah dengan
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh peradilan
internasional yang dibentuk secara teratur. Peradilan internasional ini dilakukan oleh
Mahkamah Internasional dan badan-badan peradilan lainnya.
Jika Dalam Proses peradilan terbukti adanya pelanggaran HAM internasional maka yang
bersangkutan akan memperoleh sanksi internasional berupa :
1. Diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya.
2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
3. Pemutusan hubungan diplomatik.
4. Pengurangan tingkat kerjasama.
5. Pengurangan bantuan ekonomi.
6. Pemboikotan produk ekspor.
7. Embargo ekonomi.

17. BAB III
PENUTUP
IX. KESIMPULAN
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya.Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang
perlu kita ingat bahwa ”Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain”. Dalam
kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana
setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu
instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM,
pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
X. SARAN
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan
HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM
orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM
kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu
menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
DAFTAR PUSTAKA

18. http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html
https://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
http://mgmppknkabkuburaya.blogspot.com/2012/08/modul-3-instrumen-nasional-hak-asasi.html
https://resonansbulletin.wordpress.com/2014/11/06/pappaseng-anasir-emansipatif-perempuan/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan
http://spynhara.mywapblog.com/proses-peradilan-ham-internasional-beser.xhtml
http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/77617-lima-kasus-besar-pelanggaran-
ham-di-indonesia