Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), khususnya pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja di luar negeri yang berasal dari daerah. Makalah ini menjelaskan penyebab pelanggaran HAM, cara penanggulangannya, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut.

1. MAKALAH
HAK ASASI MANUSIA (REVISI)
Dosen pengampu: Drs. Taufik, MH
KELOMPOK 3
1. Evi Nurlut Fiani (141540134250028)
2. Indalia Nupi Herawan (141540134330036)
3. Siti Apsoh (141540134660069)
4. Rifaatul Mahmudah (141540134560059)
5. Muta Aliyah (141540134470050)
6. Muji Solih Astuti (141540134450048)
7. Neli Rahayu (141540134440051)
8. Buntar Handayani (141540134030006)
9. Umi Ma’rifah (141540134720075)
10. Deni Farih Utami (141540134050008)
STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO
Jalan Raden Patah No. 100 Ledug Kembaran
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
0

2. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap
manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara
individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus
diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan
dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan
lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.
Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak
sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita
melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan
atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Maka dengan ini penulis
mengambil judul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja
Diluar Negri Yang Berasal Dari Daerah”.
B. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Memenuhi tugas yang diberikan pada mata kuliah Pendidikan Pancasil
2. Sebagai bentuk perhatian Mahasiswa terhadap masalah pelanggaran Hak
Azasi Manusia yang terjadi terhadap tenaga kerja diluar negri yang
berasal dari Daerah.
Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penegakkan Hak Azasi
Manusia terhadap tenaga kerja diluaar negri yang berasal dari Daerah.
3. Membantu dalam membahas dan menanggulangi masalah pelanggaran
Hak Azasi Manusia terhadap tenaga dikerja luar negri yang berasal dari
Daerah.
4. Untuk mengetahui apa saja penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia
terhadap tenaga kerja diluar negri yang berasal dari Daerah.

3. 5. Untuk mengatahui bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi
Manusia terhadap tenaga kerja diluar negri yang berasal dari Daerah.
6. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan
permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap tenaga kerja yang
berasal dari Daerah.
2
C. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembuatan karya tulis
ini diantaranya :
1. Apa saja penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah?
2. Bagaimana cara penaggulangan pelanggaran Hak Asasi Manusia di
Daerah?
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelesaikan
permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Daerah?
D. Metode Penulisan Makalah
Dalam menyelesaikan makalah ini, penulis melakukan metode
penelaahan melalui studi pustaka untuk melengkapi materi atau data-data
dalam penyusunan makalah ini. Penyusun melakukan studi pustaka dari
berbagai sumber buku.

4. BAB II
LANDASAN TEORI
CONTOH KASUS HAM : MARSINAH
3
A. PENYEBAB
Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa
yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi
unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana
unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo. 3 Mei 1993,
para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer
(Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para
buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan
harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250.
Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima,
termasuk oleh buruh yang absen.Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993,
Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan
perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang
perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.

5. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap
menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo.
Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh
telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah
bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan
rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar
pukul 10 malam, Marsinah lenyap.Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah
tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi
mayat pada tanggal 8 Mei 1993
4
B. HAK YANG DI LANGGAR
Kasus pembunuhan Marsinah merupakan pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) berat. Alasannya adalah karena telah melanggar hak hidup
seorang manusia. Dan juga karena sudah melanggar dari unsur penyiksaan dan
pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Dengan
demikian, kasus tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan
yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat.
Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI 1945), jelas bahwa tindakan pembunuhan merupakan
upaya berlebihan dalam menyikapi tuntutan marsinah dan kawan-kawan
buruh. Jelas bahwa tindakan oknum pembunuh melanggar hak konstitusional
Marsinah, khususnya hak untuk menuntut upah sepatutnya. Hak tersebut
secara tersurat dan tersirat ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI
tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Penyelesaian
Hak Asasi setiap manusia harus dihargai oleh manusia yang lain yang
dalam kasus ini adalah hak asasi berpendapat dan hak untuk hidup. Selain itu,
kasus marsinah yang tak kunjung usai ini diakibatkan oleh kurangnya
transparansi dan kredibilitas para penyidik. Seharusnya kredibilitas dan
transparansi penyidikan lembaga terhadap suatu kasus haruslah dijaga oleh

6. para penegak hukum sehingga tercipta keadilan dan ketentraman masyarakat
Indonesia
Sumber: Kamtoboys Cancers
C. Makna Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat
dan keadaan NegaraIndonesiaharus sesuai dengan hakikat adil, yaitu
pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini
berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu
dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam
hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (notonegoro). Keadilan ini
sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana
yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu
memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena
itu inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat adil.
Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit keadilan
social ini mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat
manusia monodualis , yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan
makhluk social. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya
dengan NegaraIndonesiasendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam
hubungan NegaraIndonesiadengan Negara lain (lingkup internasional)
Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi
(keadilan segitiga) yaitu:
1. Keadilan distributive, yaitu hubungan keadilan antara Negara dengan
warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu
wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi
haknya.
2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga Negara
terhadap Negara. Jadi dalam pengertian keadilan legal ini negaralah yang
wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya.
5

7. 3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga Negara yang satu dengan
yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga
Negara.
Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yangyang
harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan
negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi
seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.
Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan
antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban
hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi
serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).
Selain itu secara kejiwaan cita-cita keadilan tersebut juga meliputi
seluruh unsur manusia, jadi juga bersifat monopluralis . sudah menjadi
bawaan hakikatnya hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan
hidupnya baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik dari dirinya
sendiri-sendiri maupun dari orang lain, semua itu dalam realisasi hubungan
kemanusiaan selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan
Tuhannya.
D. Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat HAM
6
1. Pengertian HAM
Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimilki
oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi
hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak
dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat
diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya
semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang
Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Hak Asasi
Manusia menurut Ketetapan MPR nomor XVII/MPR/1988, bahwa
hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri

8. manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.
Adapun pengertian Hak Asasi Manusia menurut para tokoh-tokoh
lainnya, yaitu :
a. Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam
Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip
Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat
hidup sebagai manusia.
b. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
(Mansyur Effendi, 1994).]
c. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia”
7
2. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik
kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah
bagian dari manusia secara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai
HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak
melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

9. 3. HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional
Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk
hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam
konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR).
Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan
perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan
peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan
yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam
konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses
yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan
referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi
hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM
dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila
pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami
perubahan.
8
E. HAM Dalam Tinjauan Islam
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan bahwa Islam
sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan
mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia
merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya
terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu
bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi
(Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak,
yakni hak manusia (hak al insan) dan hak Allah. Setiap hak itu saling
melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga sebaliknya.
Konsep islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada
pendekatan teosentris (theocentries) atau yang menempatkan Allah melalui
ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan

10. manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga
bangsa. Dengan demikian konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran
tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia.
Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk
yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide
perikemakhlukan. Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang
HAM, ajaran islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran
islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits yang merupakan sumber ajaran normative,
juga terdapat praktek kehidupan umat islam.
Dilihat dari tingkatannya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama,
Hak Darury (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensinya
bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Sebagai misal, bila hak hidup
dilanggar maka berarti orang itu mati. Kedua, hak sekunder (hajy) yakni hak-hak
yang bila tidak dipenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer
misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka
akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga hak tersier (tahsiny) yakni
hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder (Masdar F.
Mas’udi, 2002)
Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al
Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga
negara adalah :
1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan
jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan
yang sah dan ilegal.
2. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa
dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan
secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk
mengajukan pembelaan
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan
9
masing-masing

11. 4. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa
membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada
umat Islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga
negara.
F. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan
HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk
pelanggaran HAM berat itu.
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan
genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok,
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota
kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap
penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran
atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar
(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan,
10

12. perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan
seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau
perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.
Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara
maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya
ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan
bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai
dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang
terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM
merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
G. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Parapedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM
terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki
berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
2. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada
suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM
terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang
sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada
suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan
kepada setiap mahasiswa.
4. Parapedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan
pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para
pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan
lancar.
11

13. BAB III
DATA
12
A. Lokasi
Tempat Kejadian : Daerah
Kabupaten : Daerah
Propinsi : Jawa Barat
B. Masalah Pelanggaran HAM
Di bawah ini adalah salah satu contoh Kasus yang melanggar HAM
yakni tentang pemerasan terhadap TKI/TKW asal Daerah.
LSM CSPD Daerah
Daerah, 25 Pebruari 2002 14:38
TKW asal Daerah Jabar yang jumlahnya ribuan- sepulang dari negara
tempat mereka bekerja, mengeluhkan ulah calo dari perusahaan jasa
pemulangan TKI/TKW di Kabupaten Daerah. Mereka diperas Rp 1,6 juta per
orang, dari ongkos resmi Rp 160 ribu. Demikian diungkapkan Direktur
Centra Studi Pemberdayaan Daerah (CSPD) Yudi Junadi, Senin (25/2) di
Daerah.
Menurutnya, sejak sebulan terakhir, lembaga yang dipimpinnya
kebanjiran pengaduan para TKI/TKW yang merasa diperas saat akan pulang
ke desanya.
“Kami berharap, Pemerintah Kabupaten Daerah tidak tutup mata
terhadap persoalan nasib TKI/TKW ini, karena berdasarkan pengaduan yang
kami terima, mereka dipungut biaya pemulangan hingga Rp 2,5 juta per
orang,” ungkap Yudi, yang juga mantan Ketua LBH Daerah.
Advokat Senior ini menceritakan, sejak awal 2002, broker jasa
pemulangan dan pemberangkatan TKI/TKW di Daerah terus menggembar-gemborkan,
mereka akan memberikan perlindungan terhadap para TKW/TKI.
Ironisnya, di antara mereka ada yang berkolaborasi dengan sejumlah lembaga
swadaya masyarakat (LSM), sehingga menimbulkan kerancuan.

14. Berdasarkan pemantauan CSPD, sejumlah TKI/TKW yang baru turun
dari Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, terus dibuntuti para broker dan
diminta menggunakan jasanya. Seperti sudah ada kerjasama dengan pihak
bandara, para TKI/TKW itu dibingungkan oleh sulitnya transportasi untuk
kepulangan mereka, sehingga mereka terpaksa menggunakan jasa mereka.
Namun, para pekerja yang rata-rata dari kampung itu, yang biasanya
hanya membayar Rp 160.000 per orang, ternyata diharuskan membayar
antara Rp 1,6 hingga Rp 2,5 juta per orang. Bukan hanya itu, mereka juga
dipaksa untuk menukarkan cek gajinya kepada mereka dengan nilai yang
sangat rendah.
“Salah satunya menimpa korban Ny. Komariah (34), asal Desa Peuteuy
Condong Kec. Cibeber, Kab. Daerah. Uang gajinya yang masih berupa cek
dipaksa ditukarkan dengan harga Rp 7.000 per dolar AS. Padahal, saat itu
nilai rupiah terhadap dolar lebih dari Rp 10.000, ” papar Yudi.
Menurut pemantauan CSPD, ada tiga titik penampungan sementara
TKI/TKW yang baru pulang ke Daerah, yakni di Cipanas, di samping
Harimart Daerah Kota, dan di sebuah asrama.
Anehnya, meski aksi pemerasan ini berjalan cukup lama, polisi
mengaku belum mengetahui kejadian. Padahal, berita tentang pemerasan
terhadap TKI/TKW ini hampir terjadi setiap hari, sesalnya.
13

15. Sementara itu, Agum, salah seorang pengurus Asosiasi Jasa
Pemulangan dan Pemberangkatan TKI/TKW Daerah (Apjatic), ketika
dikonfirmasi membantah pihaknya melakukan pemerasan terhadap TKI/TKW
yang baru pulang kampung. “Kami justru memberikan perlindungan terhadap
para TKI/TKW itu supaya tidak diperdaya oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggungjawab,” bela Agum.
Dia berdalih, kalau pada akhirnya seorang TKI/TKW memberikan
ongkos lebih, itu disebabkan puas atas pelayanannya, bukan berarti
pemerasan. Mereka akan merasa nyaman dan aman sampai di tempat tujuan,”
kilah Agum.
Namun demikian, Agum tidak menyangkal banyaknya pemerasan
terhadap TKI/TKW asal Daerah. Menurutnya, hal itu disebabkan tidak
adanya lembaga resmi yang mengatur pemulangan TKI/TKW, sehingga
memancing oknum untuk melakukan pemerasan.
14

16. Kabupaten Daerah merupakan salah satu daerah pemasok TKI/TKW
terbesar se-Jawa Barat. Setiap hari sedikitnya 130 TKI/TKW pulang ke
kampung halamannya di berbagai daerah di Kabupaten Daerah.
Guna menghindari pemerasan, TKI/TKW asal Daerah Selatan ada
yang memilih tinggal di rumah kerabatnya di Daerah, sebelum pulang ke
desanya. Sebab, jika langsung pulang ke desa, kata salah seorang dari mereka,
bisa-bisa dijadikan bulan-bulanan para broker pemulangan TKI/TKW.
15

17. BAB IV
PEMBAHASAN MASALAH
16
A. Sebab-Sebab Pelanggaran HA
Berikut ini adalah beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HAM
yang terjadi di Daerah, yaitu sebagai berikut :
1. Kurangnya menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Masyarakat warga yang belum berdaya.
3. Interprestasi dan penerapan yang salah dari norma–norma agama dan
perintah (intruksi)
4. Good Governence masih bersifat retorika.
5. Corporete Governence masih bersifat retorika .
B. Cara-Cara Penanggulangan Pelanggaran HAM
Berikut ini adalah Cara penanggulangan pelanggaran HAM yang
terjadi di Daerah, yaitu sebagai berikut :
1. Membawa kasus–kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan hak
asasi manusia dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.
2. Membangun budaya hak asasi manusia.
3. Berdayakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang ada dan
membentuk lembaga–lembaga khusus yang mengenai masalah masalah
khusus.
4. Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada semua kelompok dan
tingkat dalam masyarakat dengan mengikut sertakan LSM dalam
kemitraan dengan pemerintah.
5. Mencabut dan merivisi semua undang–undang peraturan yang
bertentangan dengan hak asasi manusia.
6. Memberdayakan aparat pengawas.
7. Mengembangkan managemen konflik oleh lembaga–lembaga
perlindungan hak asasi manusia.
8. Memprioritaskan penyusunan prosedur pengaduan dan penanganan kasus–
kasus pelanggaran hak asasi manusia.

18. 9. Membentuk lembaga–lembaga yang membantu korban pelanggaran hak
asasi manusia dalam mengurus kompensasi dan rehabilitasi.
10. Mengembangkan lembaga-lembaga dan program–program yang
melindungi korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia.
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Berikut ini adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah menurut
UU No. 39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam
undang-undang ini, peraturan peundang-undangan lain dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara RI.
2. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud
meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.
3. Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat
dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
menjamin pengakuan dann penghormatan terhadap hak asasi manusia serta
kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan
bangsa.
4. Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa
pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi,
merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang
diatur dalam undang-undang ini.
17

19. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
18
A. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,
tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.
Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh
perundang-undangan, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang
dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu
Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM
sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
B. Saran
Upaya agar sadar akan pentingnya Hak Asasi Manusia, maka penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri.
2. Kerjasama antara Pemerintah daerah dan warga masyarakat Daerah perlu
ditingkatkan.
3. Kita harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai
kita melakukan pelanggaran HAM dan Jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain
4. Pemerintah khususnya pihak kepolisian harus bisa menjadi sarana dalam
menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.
5. Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

20. 6. Pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia khususnya di Daerah
Jawa Barat, seharusnya ditanggapi dengan cepat dan tanggap oleh
pemerintah dan disertai peran serta masyarakat.
7. Dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi
antara HAM kita dengan HAM orang lain.
19

21. DAFTAR PUSTAKA
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.
Sadjiman, Djunaedi. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Daerah :Tanpa Nama
20
Penerbit.
Sumarsono, dkk. 2006. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama.
http://www.google.com
http://en.wikipedia.org
http://www.gatra.com
http://www.anakciremai.com