Alhamdulillah ini adalah makalah yang elsa susun tentang Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan. Semoga makalah yang saya susun ini bermanfaat untuk semua orang.Amiiin

1. i
KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN
Disusun oleh:
Elsa Mayora
SMK IT-MIFTAHUL AZIZ
Kp.Batukarut Rt 01/04 Desa Tugu Jaya Kec.Cigombong Kab.Bogor

2. ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “KETERBUKAAN DAN JAMINAN KEADILAN”.
Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak-pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini,
Penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini sangatlah kurang dari sempurna.
Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi
sempurnanya makalah ini.
Semoga makalah ini dapat berguna bagi generasi muda serta bagi pembaca pada
umumnya.
Cigombong, 19 Oktober 2017
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Tujuan Pembahasan Masalah ......................................................... 1
C. Rumusan Masalah ............................................................................ 1
BAB 11 PEMBAHASAN .............................................................................. 2
A. Pengertian dan Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ............................................ 2
1. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan .................................... 2
2. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan .................................... 3
3. Ciri dan Sikap Terbuka Dalam Kehidupan Berbangsa .......... 5
B. Dampak Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan 6
1. Karakteristik Pemerintah Yang Tidak Transparan ............... 6
2. Dampak Pemerintah Yang Tidak Transparan ........................ 6
3. Upaya Pencegahan Pemerintah Yang Tidak Transparan ...... 8
BAB 111 PENUTUP ..................................................................................... 9
A. Kesimpulan ........................................................................................ 9
B. Saran .................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 10

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat
di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal
adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya.
Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal
seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga
berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi
penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat
berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.
B. Tujuan Pembahasan Masalah
1. Ingin mengetahui karakteristik pemerintahan yang tidak transparan (tertutup),
2. Ingin mengetahui akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan,
3. Ingin mengetahui upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang
tidak transparan,
4. Ingin mengetahui karakteristik keterbukaan dan jaminan keadilan,
5. Ingin mengetahui macam-macam keadilan.
C. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dari keterbukaan?
2. Apa pengertian dari keadilan?
3. Bagaimana mencegah terjadinya pemerintahan yang tidak transparan?
4. Bagaimana dampak dari adanya pemerintahan yang tidak transparan?

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Pentingnya Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan
Berbangsa Dan Bernegara
1. pengertian keterbukaan dan keadilan
Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan, yang
secara harfiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak
sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian Keterbukaan atau transparansi adalah
tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak
disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini
merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Keterbukaan atau transparansi berarti
kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal
yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai contoh adalah keterbukaan arus informasi di bidang hukum. Keterbukaan
arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan
keadilan. Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat
dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur fisik dan mental aparat sangat
menentukan jalannya “jaminan keadilan”.
Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal darai kata adil yang
berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak
sewenang-wenang.
Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :
 Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.
 Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
 Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut
aturan yang berlaku.

6. 3
 Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan
kewajibannya.
Sesungguhnya keadilan bermula dari adanya pertentangan antara kepentingan
individu dan kepentingan kelompok. Pertentangan kepentingan akan menyebabkan
pertikaian, bahkan peperangan antara sesama manusia. Oleh sebab itu, keberadaan keadilan
adalah untuk mempertimbangkan pertentangan secara teliti melalui perangkat peraturan-
peraturan (hukum) untuk mewujudkan suatu perdamaian. Dengan kata lain, dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam
rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, keadilan merupakan hak mutlak bagi setiap
warga negara. Pemerintah harus mampu menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya.
Keadilan tersebut harus menyangkut semua aspek kehidupan, baik keadilan hukum, politik,
maupun kesejahteraan ekonomi. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau
kepemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh
pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau
kepemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan
pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.
Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat
digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat
atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.
2. Pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan
Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :
1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan
semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.
2) Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,
agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk
kesejahteraan rakyat.
3) Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara
terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih
sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang
konstruktif dan rasional.

7. 4
1. Ciri-ciri keterbukaan:1
 Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan
dan sudah dibuatnya.
 Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai
dokumen pemerintah melalui parlemen.
 Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat
parlemen.
 Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah
mengenai berbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan.
2. Macam-Macam Keadilan
 Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan
kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak
seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).
 Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikan
kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas
proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.
 Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang
(obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum
Commune).
 Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan
kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran
atau kejahatannya.
 Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada
masing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan
kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.
 Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan
perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.
 Keadilan Sosial
Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur
proses eknomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat.2 Maka
1 menurut David Beetham dan Kevin Boyle
2 Menurut Franz Magnis Suseno

8. 5
struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan
sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut
melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi
masyarakat.
3. Ciri dan Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernergara
Keterbukaan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan panjelasan tersebut, maka ciri-ciri
keterbukaan adalah :
1. Terbuka dalam proses maupun kebijakan publik.
2. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi.
3. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan
orang lain.
4. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.
5. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi dari mana
punsumbernya.
6. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
7. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan.
8. Sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.
9. Mau berkerja sama dan menghargai orang lain.
10. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi.
Sikap terbuka adalah sikap untuk bersdia memberitahukan dan sikap untuk bersedia
menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan
dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers
diharapkan akses informasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai
contoh setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh
warga negara. Pers sendiri diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat
kepada warga negara. Selain itu, sikap netral harus terus dipertahankan oleh pers. Pers
diharapkan tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam
hal menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi, serta untuk menghindari
konflik.

9. 6
B. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
1. Karakteristik Pemerintahan Yang Tidak Trasparan (tertutup)
Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintah adalah cenderung bersifat otoriter
dan dictator. Adapun secara definitif, karakater pemerintahan tertutup tersebut adalah sebagai
berikut :
1) Budaya politik secara personal dan kelembagaan negara cenderung elitis dan
eksklusif,
2) Kekuasaan ekonomi terpusat pada golongan elite politik,
3) Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan,
4) Kebijakan politik pemerintah cenderung bersifat mendikte.,
5) Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak,
6) Kegiatan organisasi politik dibatasi,
7) Kebebasan pers sangat dikebiri,
8) Pengambilan kebijakan negara cenderung sentralistik atau Top Down.
2. Dampak Dari Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan
Sedangkan secara khsusus, penyelenggaraan yang tidak transparan akan berdampak:
 Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga Negara terhadap
pemerintahan,
 Rendahnya partisipasi warga Negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat
pemerintah,
 Sikap apatis warga Negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan
dengan kebijakan publik,
 Jika warga Negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuatdan
lemahnya fungsi legislative, KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang
mendarah daging (nilai dominan),
 Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum
dan hak asasi manusia.dll

10. 7
Perbedaan Pemerintahan Transparan Dan Tidak Transparan
Pemerintahan Transparan Pemerintahan Tidak Transparan
Pengambilan keputusan secara adil tidak
memihak
Pengambilan keputusan bersifat memihak
Kekuasaan ekonomi terpusat pada
kebutuhan rakyat
Kekuasaan ekonomi terpusat pada
golongan elite politik
Kegiatan organisasi politik tidak di batasi Kegiatan organisasi politik sangat dibatasi
Penyelesaian politik cenderung bersifat
musyawarah dan mufakat
Penyelesaian politik cenderung bersifat
kekerasan

11. 8
Dampak yang paling besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan adalah korupsi. Istilah “korupsi” dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak
jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya,
korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannnya dengan jabatan tanpa
ada catatan admnistratif.
3. Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak
Transparan
Upaya menghindari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sehingga
melahirkan “budaya” korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dilakukan, antara lain
melalui:
a. Formal pemerintah/ kekuasaan,
b. Organisasi non-pemerintah dan media massa,
c. Pendidikan dan masyarakat.

12. 9
BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam
menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung
dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat.
Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan Transparan (terbuka), apabila
dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam
berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat
digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat
atau lambat cendrung akan menuju kepemerintahan yang korup, otoriter, atau diktatur.
B.Saran
Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan
inginmengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih
membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul
“Keterbukaan Dan Jaminan keadilan’’
Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan
dankesempurnaan Makalah kami.Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat
mendorong para mahasiswa/mahasiswi berfikir aktif dan kreatif.

13. 10
DAFTAR PUSTAKA
Sumber – sumber terkait:
http://google.karakteristik pemerintahan yang tidak trasnparan.com
http://wordpress.akibat penyelenggaraan pemerintaan yang tidak transparan.com
http://okezone.upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan.com
http://wikipedia.dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.com
http://lhosgibol.blogspot.com
http://google.kondisi dalam bidang politik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan.com
http://okezone.penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.com
http://wikipedia.penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.com
http://gatra.tinjauan teoritis penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan.com
http://kafeilmu.com
Vivi, Januari 2000, Informasi, Ghalia Indonesia, Jakarta
Gaffar, Oktober 2002, Kepentingan Umum Misi Organisasi Politik, Ganeca, Bandung
Effendi, Oktober 2005, Ketersediaan Informasi, Yudistira, Bogor
Yuwanto, Juli 1997, Kondisi Hukum, Ui Press, Bogor
Sumardjan, Februari, Kondisi Politik, Rajawali, Jakarta
Harris, Oktober 2001, Politik dan Hukum, LP3ES, Jakarta
Yuwanto, Oktober 1996, Pendidikan dan Masyarakat, Undip, Semarang
Eko, Desember 1998, Media Massa, Pilar Daya Ratma, Solo
Budi, Oktober 1999, Kekuasaan, Gramedia, Jakarta
Suprapto, Oktober 2003, Akibat Korupsi, Bumi Aksara, Jakarta
Joeniarto, Oktober 1989, Dampak pemerintahan tertutup, Bina Aksara, Jakarta
Kanguwes, November 2007. Wordpress.com
Indarsi, Erlyn, Agustus 2006, Realitas Kebijakan Pemerintah, Semarang.