Makalah ini membahas tentang konsep jasa dalam perbankan syariah yang mencakup lima prinsip dasar yaitu wakalah, kafalah, hawalah, al-rahn, dan al-qard. Konsep jasa mencakup layanan non-pembiayaan seperti pengiriman uang, letter of credit, dan jaminan bank. Aplikasi jasa dalam perbankan syariah meliputi letters of credit, syariah charge card, dan sharf.

1. MAKALAH
JASA (FEE BASED SERVICE ) DALAM PERBANKAN SYARIAH
Dosen Mata Kuliah :
Bakhrul Huda, M.E.I
Disusun Oleh :
Muizzatul Laili (G04219050)
Nadifa Rizky Amalia Hs (G04219055)
Gilang Ilham Firdaus (G94219150)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
EKONOMI SYARIAH
2020

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan makalah sesuai dengan rencana. Shalawat
serta salam semoga teta terhanturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang telah
membawa umatnya dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang berupa agama islam.
Makalah disusun bertujuan untuk memenhi salah satu tugas mata kuliah Perbankan
Syariah Di Indonesia dengan judul “JASA (FEE BASED SERVICE ) DALAM
PERBANKAN SYARIAH ”
Dengan terselesaikannya penulisan makalah ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Allah Swt,karena hanya dengan seizin-Nya makalah ini dapat terselesaikan
2. Bapak Bakhrul Huda, M.E.I selaku dosen dari mata kuliah Perbankan Syariah Di
Indonesia
3. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Surabaya,20 Februari 2020
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii
DAFTAR ISI..............................................................................................................................iii
BAB I .........................................................................................................................................1
PENDAHULUAN .....................................................................................................................1
A. Latar Belakang ..................................................................................................................1
B. Rumusan Masalah..............................................................................................................1
C. Tujuan Pembahasan...........................................................................................................1
BAB II........................................................................................................................................2
PEMBAHASAN ........................................................................................................................2
A. PRINSIP JASA ...............................................................................................................2
1. Wakalah.......................................................................................................................2
2. Al-Kafalah...................................................................................................................3
3. Hawalah.......................................................................................................................4
4. Al-Rahn.......................................................................................................................5
5. Al-Qard........................................................................................................................7
B. KONSEP JASA .................................................................................................................9
C. APLIKASI JASA DALAM PERBANKAN SYARIAH ................................................14
1. Letters Of Credit (L/C) .................................................................................................14
2. Syariah Charge Card.....................................................................................................15
3. Sharf..............................................................................................................................16

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini
didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan
bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang
dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau
minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan lain sebagainya). Di mana hal ini
tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.
Beberapa bentuk akad fikih yang dipraktekkan dalam Perbankan Syari’ah yang
digunakan untuk jasa perbankan, seperti wakalah, kafalah, dan hiwalah.
Penggunaan menurut Zainul Arifin, akad fikih pada jasa perbankan merupakan
suatu adopsi yang dilakukan oleh Perbankan Syari’ah yang didasarkan kepada akad jasa
yang berlaku pada Perbankan Konvensional.
Penanaman akad tersebut dilakukan dengan penyesuaian akad fikih terhadap
bentuk jasa yang berlaku pada bank konvensional. Seperti Bank Garansi, Letter of
Creddit, dan sebagainya dicarikan term yang ada pada akad fikih seperti al-Rahn,
Kafalah, dan sebagainya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa Konsep Jasa dalam prinsip-prinsip dasar Perbankan Syariah ?
2. Apa saja Konsep Jasa/Ujroh dalam Perbankan Syariah ?
3. Apa saja yang termasuk dalam Aplikasi Jasa dalam Perbankan Syariah ?
C. Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui apa saja Konsep Jasa dalam Prinsip Dasar Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui Konsep Jasa/Ujroh dalam Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui Aplikasi Jasa dalam Perbankan Syariah.

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. PRINSIP JASA
Bank berdasarkan Prinsip Syariah biasa disebut bank syariah atau bank Islam,
seperti bank konvensional, yaitu berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi
(intermediary institution) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalutkan
kembali dana tersebut pada masyarakat yang lebih membutuhkan untuk fasilitas
pembiayaan. Bedanya dengan bank syariah yaitu melakukan kegiatan usahanya tidak
berdasarkan bunga atau bebas bunga (interest free), tetapi pada prinsip pembagian
keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS principle). Sama
seperti bank konvensional selain memberikan jasa-jasa atau fasilitas pembiayaan,
bank syariah juga memberikan jasa-jasa lainnya, seperti jasa kirim uang, pembukaan
letter of credit, jaminan bank, dan jasa-jasa lain yang diberikan oleh bank
konvensional. Selain itu jasa yang diberikan oleh bank syariah jauh beragam daripada
jasa yang diberikan oleh bank konvensional.1 Jasa pembiayaan yang diberikan oleh
bank syariah bukan pembiayaan dalam bentuk yang biasanya disebut dalam istilah
bank konvensional yaitu kredit, melainkan memberikan jasa pembiayaan yang
biasanya diberikan oelh lembaga pembiayaan (multifinance company), s.perti leasing,
hire purcase, pembelian barang oleh bank syariah berdasarkan pemesanan kepada
perusahaab manufaktur yang dilakukan dengan pembayaran di muka untuk
membiayai pembuatan barang tersebuut, pernyataan modal, dan lain-lain. Sama
seperti halnya dengan bank konvensional yang dapat memberikan kredit sindikasi,
bank syariah juga memberikan pembiayaan sindikasi.2
Jasa (Fee Based Service), prinsip jasa meliputi layanan non-pembiayaan yang
diberikan oleh bank kepada nasabah. Adapun layanan non-pembiayaan yaitu,
1. Wakalah
Wakalah yaitu perwakilan, penyerahan, pemberian. Akad wakalah adalah akad
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh
1 Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini,S.H.,“Perbankan Syariah Produ-produk dan Aspek Hukumnya”
(Jakarta:prenadamedia,2014) hlm.35
2 Ibid., hlm.36

6. 3
diwakilkan.3 Hal ini disyariatkan dalam Islam karena pada dasarnya manusia
memerlukan dan tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan
menguasai segala urusannya. Maka dari itu memerlukan pendegelasian kuasa atau
wewnang kepada orang lain atas nama dirinya. Wakalah tidak sah apabila tanpa
ijab qabul, walaupun tidak ada syarat harus menggunakan lafaz tertentu, namun
boleh dalam bentuk apa saja untuk menunjukkan akad tersebut, baik petkataan
maupun perbuatan.4 Syarat yang perlu diperhatikan dalam akad yaitu bahwa yang
berakad itu harus mempunyai kemampuan untuk bertindak yaitu dewasa, berakal,
dan tentunya diperlakukan pada objek-objek yang boleh diakadkan, seperti jual
beli, sewa menyewa, berutan, berdamai, perkawinan, talak, mengatur harta,
pinjaman, dan lain sebagainya.5
Rukun dan syarat wakalah yaitu :
 Adanya pemberi kuasa (muwakkil)
 Pihak penerima kuasa (wakil)
 Obyek yang dikuasi (taukil)
 Ijab qabul (sighat)
Adapun beberapa macam wakalah, yaitu :
1. Wakalah al mutlaqah, yaitu mewakili secara mutlak, tanpa batas waktu dan
segala urusan.
2. Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas
namanya dalam segala urusan tertentu.
3. Wakalah al amah, yaitu perwakilan yang luas dari al muqayyadah tetapi
lebih sederhana dari al mutlaqah.6
2. Al-Kafalah
Al-Kafalah dalam pengertian bahasa yaitu beban, jaminan, dan tanggungan.
Tetapi menurut pengertian syara’ al-kafalah adalah jaminan yang diberikan
penanggung (kafil) pada pihak ketiga (makfulahu) untuk memenuhi kewajiban
pada pihak kedua (makfulbih). Dalam maksud lain, yaitu istilah ini bermaksud
3 Ahmad Ifham, “Ini lho Bank Syariah!” (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2015) hlm.275
4 Syukti Iska,“Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,2014) hlm.190
5 Ibid., hlm.191
6 Ismail,“Perbankan Syariah” (Jakarta:Kencana 2011) hlm.105

7. 4
mengalihkan tanggung jawab seseorang yag dijamin dengan berpegang teguh
pada tanggung jawab orang lain yang sebagai peminjam.7
Kafalah adalah akad dari pihak pertama dan kedua berupa perjanjian yang
mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, pihak penjamin bisa
mendapatkan imbalan dari pihak yang tergantung selama hal itu tidak
memberatkan pihak yang tertanggung. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN
No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.
Pembagian kafalah menurut Sayyud Sabiq ada dua yaitu :
a. Al-kafalah bi al-Nafs
Kafalah ini dikenal dengan jaminan wajah, yaitu pihak yang menjamin
menghindarkan orang yang ditanggung. Menurut al-Syafi’i hal ini dibolehkan
dalam Islam asal persoalannya berkaitan dengan hak manusia. Beda halnya
jika kafalah berkaitan dengan masalah hak Allah misalnya, had khamar dan
menuduh berzina, jika masalah seperti itu tidak boleh ada yang memberikan
jaminan maupun tanggungan.
b. Al-kafalah bi al-Mal
Kafalah ini adalah kewajiban yang harus ditanggung kepada pihak
yang menjamin dalam bentuk harta. Syarat dalam masalah hutang kafalah ini
yaitu hendaknya barang tersebut tetap pada masa berlakunya transaksi jaminan
seperti upah dan mahar. Selain itu barang harus diketahui ,tidak sah jika
menjamin barang yang tidak diketahui karena dikategorikan gharar.8
Rukun dan syarat kafalah yaitu
 Orang yang menjamin
 Orang yang berpiutang
 Orang yang berhutang
 Obyek jaminan hutang
 Ijab qabul
3. Hawalah
Hawalah atau biasanya disebut dengan pengalihan hutang dari orang yang
berhutang kepada orang lain yang berhutang dengan nilai nominal utangnya.
Rukun hawalah terdiri atas : a. muhil/peminjam; b. muhal/pemberi pinjaman; c.
muhal ‘alaih/ penerima hawalah; d.muhal bihi/utang; e. akad. Akad hawalah ini
7 Syukti Iska,“Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,2014) hlm.194
8 Ibid., hlm.196

8. 5
dinyatakan oleh pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. Ada dua jenis hawalah,
yaitu hawalah muqayyadah dan hawalah muthlaqah. Hawalah muqayyadah adalah
hawalah dengan peminjam sekaligus berpiutang kepada penerima hawalah.
Sedangkan hawalah muthlaqah adalah hawalah dengan peminjam tapi tidak
berpiutang kepada penerima hawalah.9
Manfaat dari hawalah yaitu :
a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang
b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
c. Dapat menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank
syariah
Syarat-syarat sah hawalah adalah :
a. Adanya kerelaan semua pihak yang berhutang
b. Harus kesamaan antara jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu,
dan baik buruknya.
c. Kedua-dua utang piutang itu diketahui dengan jelas.
Aplikasi Al-Hawalah Dalam Perbankan Syariah
Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :
a. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada
pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang
tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
b. Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu
piutang tersebut.
c. Bill discounting. Secara prinsip bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja,
dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee
tidak didapati dalam kontrak hawalah.
4. Al-Rahn
Al-rahn secara bahasa tetap dan lestari, atau bisajuga diartikan menahan.
Pengertian secara terminology, al- rahn adalah menjadikan barang yang
mempunyai nilai menurut pandangan syara’ sebagai jaminan agar pemilik barang
9 Ahmad Ifham, “Ini lho Bank Syariah!” (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2015) hlm.279

9. 6
bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut atau
diistilahkan secara popular dengan gadai (collateral)10
Gadai dalam syara’ hukumnya dibolehkan (jaiz). Dapat dipahami bahwa
penggadaian bahwa penggadaian atau memberikan barang jaminan dalam Islam
hanya terdapat pada transaksi utang piutang atau dalam jual beli yang tidak
tunai.11
Adapula rukun dalam al-rahn yaitu :
a. Barang yang dijadikan jaminan (marhun)
b. Adanya hutang
c. Aqid yaitu yang menggadaikan/ rahin dan yang menerima gadai/ murtahin.
d. Ijab qabul
Aplikasi Ar-Rahn Dalam Perbankan
Kontrak Rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut :
 Sebagai Produk pelengkap
Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai kad tambahan
(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba’i al-
murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad
tersebut.
 Sebagai Produk Tersendiri
Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahn telah
dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan
pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga: yang dipungut dari
nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.
Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga
yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali
dan ditetapkan di muka.
10 Syukti Iska, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,2014) hlm.180
11 Ibid., hlm.181

10. 7
5. Al-Qard
Al-Qard secara bahasa adlah potongan atau terputus. Sedangkan secara
terminology adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk
dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Atau dalam pengertian lain adalah
hutang yang melibatkan barang yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti
timbangan, sukatan atau bilangan.12
Kontrak qard adalah kontrak kepemilikan dan tidak akan sah kecuali
dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang dalam kontrak
bay. Dalam pelaksanaannya, transaksi ini harus menggunakan akad qard, salaf,
dan ungkapan-ungkapan yang semakna dengan itu. Akad qard dimaksudkan hanya
untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam
kesusahan.13
Tujuan al-Qard yaitu :
1. Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi pada umumnya
melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan pegadaian gelap , dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah yang membantu
masyarakat untuk kebutuhan dana yang mendesak tidak lagi dijerat oleh
pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.14
Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan
1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan
bonafiditasnya yang membutukkan dana talangan segera untuk masa yang relative
pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang
dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa
menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
12 Syukti Iska, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,2014) hlm.178
13 Ibid., hlm.179
14 Dr. Mardani “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (Jakarta:Kencana, 2015) hlm.179

11. 8
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu
sector social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk
khusus yaitu qardhul hasan.15
Qardhul Hasan merupakan akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada
pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan
jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pinjaman ini merupakan wujud peran sosial
lembaga keuangan syariah (LKS) untuk membantu masyarakat muslim yang
kekurangan secara financial untuk modal usaha yang berkelanjutan. Disamping
itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak artinya jika
nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan,
maka lembaga keuangan syariah harus memberikan dispensasi atau keringanan
dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku
pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai
kemampuan untuk membayarnya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah
benar-benar pailit lembaga keuangan syariah dapat membebaskan nasabah dari
segala tanggungan hutang.
Secara mikro, qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang
meminjamkan. Namun secara makro, qard akan memberikan manfaat tidak
langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena
pemberian qard membuat velocity of money (percepatan perputaran uang) akan
bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian,
sehingga pendapatan nasional (National Income) meningkat. Dengan peningkatan
pendapatan nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula
pendapatannya. Demikian pula pengeluaran Shadaqah juga akan memberikan
manfaat yang lebih kurang sama dengan pemberian qard.16
15 Muhammad Syafi’I Antonio,Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Depok:gema Insani,2017) hal.127-133
16 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001.

12. 9
B. KONSEP JASA
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan oran
lain. Setiap manusia juga memliki kebutuhan dan keinginan yan tidak terbatas. Setiap
Individu pastilah membutuhkan orang lain dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan
hidupnya. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan dibutuhkan suatu produk bukan hanya
dalam bentuk barang saja tetapi dapat juga berbentuk jasa. Menurut Dhamesta (1999)
disebutkan bahwa jasa adalah suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud
yang dilakukan untuk melayani konsumen. Jasa merupakan hubungan atau kegiatan timbal
balik antara penyedia jasa atau pemberi jasa dan penerima jasa atau konsumen melalui suatu
kegiatan dan beberapa aktivitas untuk memenuhi keutuhan konsumen. Setiap konsumen
ingin mendapatkan pelayanan yang setimpal dan sebaik mungkin dari penyedia jasa sesuai
dengan uang yang di keluarkan konsumen, jadi setiap konsumen akan mencari penyedia jasa
yang baik dan bermutu sesuai yang mereka butuhkan, oleh karena itu setiap penyedia jasa
harus menyediakan jasa yang berkualitas baik sesuai dengan pasarnya supaya jasa mereka
laku. Dalam buku Darmadi (2004) definisi mutu atau kualitas adalah fungsi dari suatu produk
yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera serta kebutuhan konsumen dengan
memuaskan sesuai uang yang di keluarkan. Semakin baik mutu atau kualitas suatu jasa maka
semakin banyak uang yang harus dikeluarkan oleh para konsumen.17
 Definisi jasa menurut Phillip Kotler (Lupiyoadi 2006 : 6) :
Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak
kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak
mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau
sebaliknya.
 Sedangkan definisi jasa menurut Rangkuti (2006 : 26) :
Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu
pihak ke pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsikan secara bersamaan
sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa
tersebut.
17 Rahmi Yuliana, AnalisisPengaruh Strategi Service Recovery yang Dilakukan Perbankan Terhadap
Kepuasan Nasabah di Kota Semarang, Jurnal STIE Semarang, Vol. 4, No. 2, 2012,hal.41

13. 10
 Definisi jasa Menurut Mursid (1993:116) :
“Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, pada hakikatnya
bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan
produk atau jasa lain.
 Dan definisi jasa menurut Lehtien (1983):
Jasa adalah suatu aktivitas atau runtutan aktivitas yang terjadi dalam interaksi dengan
seseorang atau mesin untuk menyediakan kepuasan konsumen.18
Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja yang pada dasarnya tidak berwujud dan
cepat hilang, jasa dapat dirasakan akan tetapi tidak untuk dimiliki, dimana pelanggan lebih
dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Jasa menciptakan
manfaat bagi konsumen atau penerima jasa pada waktu dan tempat tertentu sesuai persetujuan
kedua belah pihak, dan hasilnya berupa sesuatu perubahan yang diharapkan oleh pelanggan
atau penerima jasa. Keadaan cepat atau lambatnya pertumbuhan dan perkembangan penyedia
jasa sangat bergantung kepada penilaian pelanggan atau konsumen terhadap kinerja atau aksi
yang ditawarkan oleh pihak produsen atau penyedia jasa. Dalam jasa selalu ada interaksi
antara pelanggan atau konsumen dengan produsen atau penyedia jasa, meskipun kadang tidak
disadari jasa merupakan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.19
Penyaluran atau yang biasa disebut dengan pembiayaan pada perbankan syariah,
melalui skema pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, akad
murabahah, akad salam, akad istishna’, akad qardh, atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah.
Dalam kegiatan usaha dibidang jasa, bank umum syariah dapat melakukan kegiatan
menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah
berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
pengamnil alihan utang berdasarkan akad hawalah, melakukan usaha kartu debit atau
pembiayaan, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga
yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata antara lain seperti akad musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah, berdasarkan prinsip Syariah. Dan juga kegiatan jasa lain
18 E-journal.uajy.ac.id diaksestanggal 15-Februari-2020 pukul 21.15
19 Arif Wibowo, Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan
Konsumen, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 11, No. 2, 2014,hal.70

14. 11
yang sesuai dengan prinsip Syariah dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank
Indonesia dan ketentuan perundang-undangan. 20
Kemudian Johns (1999) dalam Tjiptono (2011) menegaskan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara sudut pandang penyedia jasa dan sudut pandang pelanggan
terhadap konsep jasa. Berdasarkan sudut pandang penyedia jasa, proses jasa mencakup
bagian-bagian penyampaian inti dan kinerja interpersonal. Bagian-bagian ini berbeda antara
industri dan proses jasa, dan juga pengelolaannya menggunakan cara-cara yang berbeda pula
tergantung dari bagian yang dikelola. Sedangkan berdasarkan dari sudut pandang pelanggan,
jasa lebih dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, yang
bagiannya berbeda-beda antara output jasa atau produk jasa dan service encounters serta
berkontribusi secara berbeda-beda terhadap pengalaman masing-masing individu pelanggan.
Dengan kata lain, penyedia jasa memandang jasa dari sudut pandang proses yang terkait
dengan operasi jasa, sedangkan pelanggan lebiih mempersepsikan jasa sebagai fenomena atau
bagian dari pengalaman hidup. Sebagai proses, jasa mencerminkan penyampaian jasa inti,
interaksi personal, kinerja (performance) dalam arti luas serta pengalaman jasa.21
Jasa memiliki empat karakteristik yang membedakannya dengan barang yakni
Intangibility, Inseparability, Variability, dan Perishability.
1. Intangibility (tidak berwujud)
Jasa merupakan suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan. Jasa bersifat tidak
nyata dalam arti dalam prosesnya tidak dapat disentuh, dilihat, atau dirasakan dengan
indra sebelum pelanggan mencoba atau membeli. Oleh karena jasa tidak dapat
disentuh, dirasakan, dan merupakan sesuatu yang tidak mudah di definisikan dan
dipahami, maka para penyedia jasa dalam hal ini menghadapi tantangan untuk
memberikan bukti-bukti nyata dan perbandingan pada penawaran abstraknya.
Pelanggan atau konsumen jasa tidak dapat memiliki jasa yang dibelinya melainkan
hanya dapat menggunakan, merasakan, memanfaatkan hasil dari kerja penyedia jasa
atau bisa dikatakan menyewa jasa. Pelanggan atau konsumen jasa tidak dapat menilai
hasil dari jasa sebelum menikmati dan merasakan sendiri hasilnya. Hal ini
dikarenakan jasa mengandung unsur experience quality, yaitu karakteristik-
karakteristik yang dimiliki jasa dan hanya dapat dinilai pelanggan atau konsumen
20 Fatikul Himami,Sri Wigati, Perbankan Syariah, Surabaya :UIN Sunan Ampel Surabaya,2014
21 Eprints.undip.ac.id,diakses tanggal 15-Februari-2020pukul 22.10

15. 12
setelah mengkonsumsinya. Nilai yang terdapat dari sifat atau karakteristik jasa
intangible adalah nilai tak terwujud yang dialami konsumen dalam bentuk
kenikmatan.22
2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan)
Barang pada umumnya diproduksi terlebih dulu kemudian dijual lalu
dikonsumsi. Berbeda dengan barang, jasa pada umumnya dijual terlebih dahulu
kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Jasa
berkarakteristik Inseparability ini diartikan bahwa dalam pemberian jasa diperlukan
interaksi langsung antara produsen dan pelanggan atau konsumen jasa. Jasa memiliki
karakteristik Inseparability maksudnya jasa tidak dapat terpisahkan dari penyedia
jasanya. Karena pelanggan atau konsumen turut hadir saat jasa diproduksi atau
diproses, interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan pelanggan atau konsumen
merupakan sifat khusus dari pemasaran jasa. Baik dari pihak penyedia jasa dan
pelanggan yang membeli jasa, keduanya akan mempengaruhi hasil dari jasa tersebut.
Jasa berkarakteristik tidak dapat dipisahkan, hal itu dapat dilihat dari faktor faktor
pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian perhatian khususnya pada
tingkat partisipasi atau keterlibatan pelanggan dalam proses jasa, fasilitas pendukung
dan juga pemilihan lokasi yang akan didatangi. 23
3. Variability (Keragaman jasa)
Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan standardized output berarti banyak
variasi bentuknya, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa
tersebut dihasilkan. Dalam melakukan pembelian atau penyewaan jasa konsumen atau
pelanggan harus menyadari tingginya variasi dari jasa yang akan dibeli. Penyedia jasa
dalam hal ini dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengendalian kualitas jasa
yakni :
a. Melakukan investasi dalam seleksi
b. pelatihan personalia yang baik
c. melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa.
22 Op.Cit, Rami Yuliana,hal.42
23 Op.Cit, Arif Wibowo, hal.70

16. 13
Dalam hal ini dapat dilakukan dalam diagram jalur dengan tujuan untuk
mengetahui faktor-faktor potensial apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan
dalam jasa, dan dapat memantau kepuasan pelanggan melalui sistem sarana dan
keluhan survey pelanggan atau konsumen sehingga pelayanan yang kurang baik dapat
dideteksi dan dikoreksi untuk selanjutnya diperbaiki. Menurut Bovee et al. (1995) ada
tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa yaitu :
a. Kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa
b. Moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan,
c. Dan beban kerja perusahaan.
4. Perishability (tidak tahan lama)
Suatu jasa tidak dapat disimpan untuk kegiatan penjualan atau pemakaian yang akan
datang seperti barang karena jasa bukan merupakan komoditas yang tahan lama dan
tidak dapat disimpan serta jasa ada berbagai macam atau bervariasi dalam proses
pemasaran jasa yang biasanya dipengaruhi faktor musiman. Oleh karena hal ini
perusahaan penyedia jasa seringkali merancang suatu strategi agar lebih
menyesuaikan permintaan dan penawarannya. Kualitas jasa memiliki hubungan yang
erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas jasa dalam suatu organisasi jasa tertentu
bukanlah sesuatu yang mudah untuk didefinisikan, karena hal itu sangat berhubungan
erat dengan pandangan konsumen tentang kualitas jasa. Secara umum dapat dikatakan
bahwa kualitas adalah karakteristik produk atau jasa dari perusahaan penyedia jasa
yang ditentukan oleh pemakai dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui
perbaikan yang berkelanjutan.24
24 Op.Cit, Arif Wibowo, hal.71

17. 14
C. APLIKASI JASA DALAM PERBANKAN SYARIAH
Aplikasi jasa dalam Perbankan Syariah salah satunya yaitu :
1. Letters Of Credit (L/C)
Letters Of Credit adalah salah satu jasa perbankan yang penting,terutama dalam
perdagangan internasional. Bukan saja jasa L/C dapat ditawarkan oleh bank-bank
konvensional,tetapi bank-bank syariah juga dapat menyediakan pelayanan jasa L/C kepada
para nasabahnya.
Letter of credit berbasis syariah tidak hanya harus mematuhi aturan perdagangan
internasional dan aturan perbankan, tetapi juga harus mematuhi hukum Islam (Lahsasna,
2013). Berdasarkan penelitian sebelumnya, akad L/C impor maupun ekspor berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dalam berbagai bentuk, yaitu wakalah bil ujrah,
wakalah bil ujrah dan qard, murabahah, dan salam (Khoiruddin, 2011). Dalam penelitian
lainnya disebutkan bahwa akad L/C yang tepat untuk praktik di perbankan syariah adalah
akad wakalah bil ujrah (Khoiruddin, 2010; Syahriyah, 2017). Melalui akad wakalah bil ujrah
importir atau nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya (wakalah)
dalam pengurusan dokumen-dokumen maupun pembayaran kepada eksportir. Setelah
transaksi selesai bank akan memperoleh fee(ujrah) sebagai imbalan atas jasa yang diberikan
sesuai dengan kesepakatan antara bank dan importir di awal akad. Alim (2018) menyatakan
bahwa akad letter of credit pada perbankan syariah adalah wakalah bil ujrah. Fatwa Dewan
Syariah Nasional dalam Alim (2018) menyebutkan bahwa ujrah atau fee yang ditetapkan
perbankan syariah dalam produk letter of credit haruslah disepakati diawal akad dan dalam
bentuk nominal bukan persentase. Dalam penelitian lainnya disebutkan bahwa akad produk
letter of credit adalah wakalah, namun ada beberapa modifikasi dalam akad wakalah ini
tergantung dari situasi yang terjadi dan kesepakatan antara nasabah dan bank (Nuhyatia,
2013). Letter of credit impor syariah dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah, wakalah bil
ujrah dan qard, wakalah bil ujrah dan mudharabah, serta wakalah bil ujrah dan hiwalah.
Letter of credit ekspor syariah dapat menggunakan akad wakalah bil ujrah, wakalah bil ujrah
dan qard, serta wakalah bil ujrah dan mudharabah. Penelitian Nugraheni (2017) juga
menyatakan bahwa produk letter of credit dalam lembaga keuangan syariah menggunakan
akad wakalah bil ujrah, dimana kedudukan bank atau lembaga keuangan syariah sebagai

18. 15
wakil atau penerima kuasa dari nasabah dan setelah tugas yang diwakili selesai dilaksanakan
akan mendapatakan ujrah atau fee.25
2. Syariah Charge Card
Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh
pemegang kartu (hamil al-bithaqoh) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada
tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang diberikan talangan (
mushdir al-bithaqah) pada waktu yang ditetapkan.
Syariah Charge Card tidak menimbulkan riba,tidak mengakibatkan utang yang tidak
pernah lunas (ghalabah al-dayn). Keberadaan kartu kredit syariah ini juga bertujuan untuk
mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan menetapkan pagu.
Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
Ada beberapa fee yang boleh dikenakan dalam kartu kredit syariah ini. Pertama, Iuran
kenaggotan (Membership Fee),yaitu penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan
termasuk perpanjangan masa kartu keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin
menggunakan fasilitas kartu.
Kedua, adalah Merchant Fee (Ujrah),yaitu penerbit kartu yang boleh Menerima fee yang
diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan,pemasaran dan
penagihan.
Ketiga,Fee pnarikan uang tunai,yaitu penerbit akartu boleh menerima fee penarikan uang
tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan
dengan jumlah penarikan.
Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan membayar yang akan diakui
sebagai dana social. Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu
melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetuuan pemegang kartu dan
diakui sebagai dana social.
25 Shinta Widyastuti, AKUNTANSI PRODUK LETTER OF CREDIT (L/C) BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS PADA PT
BANK XYZ, JIAFE, Vol. 5 No. 1, 2019,hal 67

19. 16
3. Sharf
Sharf adalah pertukaran mata uang ,baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang
berlainan jenis.
Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat :
1) Tidak untuk spekulasi (Untung-untungan)
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3) Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis maka nilainya harus sama.
4) Apabila berlainan jenis maka harus sesuai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada
saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Transaksi valuta Asing (Valas) ini terdiri dari transaksi spot,forward,swap dan option.
Transaksi spot yaitu,transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada
saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat 2 hari. Hukumnya adalah
boleh,karena dianggap tunai,sedangka waktu 2 hari dianggap waktu penyelesaian yang tidak
bisa dihindahri dan termasuk tansaksi internasional.
Transaksi Forward, yaitu transaksi penjualan dan pembelian valas yang nilai
ditetepkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24
jam hingga satu tahun. Hukumnya adalah Haram, karena harga yang digunakan adalah harga
yang dijanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan pada saat dikemudian
hari,padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang
disepakati,kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak
dapat dihindari.
Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga
spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan yang sama dengan harga
forward. Hukumnya Haram,Karna mengandung Unsur maisir (spekulasi).
Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau
hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga
dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya Haram,karna mengandung Unsur
maisir (spekulasi).26
26 Ahmad Ifham, “Ini lho Bank Syariah!” (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2015) hlm.289

20. 17
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Produk jasa yang ada di dalam perbankan yaitu:
a. Al-Wakalah

21. 18
b. Al-Kafalah
c. Al-Hiwalah
d. Ar-Rahn
e. Al-Qardh
Wakalah yaitu penyerahan, pemberian Mandat pada suatu instansi perbankan untuk
disalurkan kepada nasabah yang memerlukan jasa itu.
Al-kafalah yaitu jaminan yang diberikan bank atau penanggung kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung.
Al-Hawalah adalah perpindahan hutang/pengalihan hutang dari orang yang
berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
Rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya.
Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu
(muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Ifham, “Ini lho Bank Syariah!” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015) hlm.289
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani,
2001.
Arif Wibowo, Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap
Kepuasan Konsumen, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 11, No. 2, 2014, hal. 70

22. 19
Dr. Mardani “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” (Jakarta: Kencana,
2015) hlm.179
E-journal.uajy.ac.id diakses tanggal 15-Februari-2020 pukul 21.15
Eprints.undip.ac.id, diakses tanggal 15-Februari-2020 pukul 22.10
Fatikul Himami, Sri Wigati, Perbankan Syariah, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya,
2014
Ismail, “Perbankan Syariah” (Jakarta: Kencana 2011) hlm.105
Muhammad Syafi’I Antonio,Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Depok:gema Insani,2017)
hal.127-133
Op.Cit, Arif Wibowo, hal. 70
Op.Cit, Rami Yuliana, hal. 42
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.,“Perbankan Syariah Produ-produk dan Aspek
Hukumnya” (Jakarta:prenadamedia,2014)
Rahmi Yuliana, Analisis Pengaruh Strategi Service Recovery yang Dilakukan Perbankan
Terhadap Kepuasan Nasabah di Kota Semarang, Jurnal STIE Semarang, Vol. 4, No.
2, 2012, hal. 41
Syukti Iska, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,
2014) hlm.190
Syukti Iska, “Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: Fajar Media Press,
2014) hlm.178