Makalah ijarah (sewa)

1. MAKALAH
SEWA-MENYEWA
Ditunjukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perbankan Syariah di Indonesia
Dosen Pembimbing :
Bakhrul Huda, M.E.I.
Disusun Oleh:
Nabilatul Mumtazah Putri Husaein (G04219053)
Nadhifah Fairuz Salma (G04219054)
Putri Nur Vitasari (G04219062)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020

2. i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkat
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kami dapat
menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbankan
Syariah di Indonesia dengan judul makalah “Sewa-Menyewa”
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing mata kuliah
Perbankan Syariah di Indonesia, Bapak Bakhrul Huda, M.E.I, yang telah memberikan ilmunya
kepada kami semua sehingga membantu dalam penyelesaian makalah yang kami buat. Makalah
ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Perbankan Syariah di Indonesia
pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari bahwa hasil pekerjaan kami masih jauh
dari kesempurnaan, baik dalam hal penulisan maupun pembahasan materi. Oleh karena itu,
kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang diberikan pada kami untuk membantu
perbaikan makalah ini kedepannya.
Surabaya, 18 Februari 2020
Penulis

3. ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................................................ ii
BAB I...........................................................................................................................................1
PENDAHULUAN.........................................................................................................................1
A. Latar Belakang ..................................................................................................................1
C. Tujuan Masalah..................................................................................................................2
BAB II..........................................................................................................................................3
PEMBAHASAN............................................................................................................................3
A. Pengertian Sewa .................................................................................................................3
B. Dasar Hukum .....................................................................................................................4
C. Rukun dan Syarat sewa .......................................................................................................5
D. Macam-Macam Ijarah.........................................................................................................7
E. Permasalahan dan Penyelesaian dalam Perbankan Syariah.....................................................8
F. Aplikasi Ijarah Dalam Perbankan Syariah...........................................................................10
BAB III.......................................................................................................................................12
PENUTUP ..................................................................................................................................12
A. Kesimpulan ......................................................................................................................12
Daftar pustaka .............................................................................................................................13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak manusia dilahirkan di dunia, manusia telah ditetapkan sebagai makhluk
sosial dimana setiap kegiatan yang dilakukan pasti berhubungan dengan orang lain.
Manusia memiliki banyak sekali kebutuhan dan salah satunya adalah kebutuhan materi
atau harta yang digunakannya untuk keperluan sandang, pangan, dan papan. Pada
zaman dahulu, kebutuhan dan keinginan manusia tidak sebanyak saat ini. Mengingat
pada zaman dulu peradaban juga belum mengalami kemajuan yang signifikan seperti
saat ini sehingga tidak ada barang-barang lain selain barang pokok biasa yang diperjual
belikan.
Islam merupakan agama yang mudah yang telah mengatur segara jenis aspek
kehidupan manusia termasuk dalam hal perekonomian. Karena memang sejatinya naluri
manusia memang ingin memiliki harta agar dapat memenuhi keperluannya dan hal ini
juga telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang
memiliki arti “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa
yang di ingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan
hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.
Dalam agama islam, telah ada aturan-aturan dan ketentuan yang menjelaskan
tentang muamalah dimana membahas mengenai hubungan manusia dengan manusia
lain dalam sebuah masyarakat, terlebih dalam hal transaksi perekonomian pada
masyarakat. Salah satu jenis transaksi yang ada yakni mengenai Ijarah (Sewa-
menyewa). Ilmu tentang Ijarah ini sangat penting untuk dipahami oleh kalangan
masyarakat karena sangat sering dilakukan dan pastinya berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan
sewa-menyewa ini, yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah manfaat yang terdapat
pada sebuah barang/jasa yang disewakan. Mengenai pembahasan lebih lengkapnya,
makalah ini akan membantu pembaca untuk dapat lebih memahami perihal Ijarah mulai
dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan lain-lainnya.

5. 2
B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian dari Ijarah (Sewa-menyewa)?
2. Apa saja dasar hukum yang menjelaskan tentang Ijarah?
3. Bagaimana Rukun dan Syarat Ijarah?
4. Apa saja Macam-Macam Ijarah?
5. Apa saja permasalahan dan penyelesaian yang ada dalam Perbankan Syariah?
6. Bagaimana aplikasi Ijarah dalam Perbankan Syariah?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui pengertian dari Ijarah (Sewa-menyewa).
2. Untuk mengetahui apa saja dasar hukum yang menjelaskan mengenai Ijarah.
3. Untuk mengetahui dan memahami konsep atau cara-cara (rukun dan syarat) dalam
melakukan kegiatan Ijarah (Sewa-menyewa).
4. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian yang ada dalam Perbankan
Syariah.
5. Untuk memahami bagaimana pengaplikasian Ijarah dalam Perbankan Syariah.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Sewa
Sewa menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah. Sewa (ijarah)
adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah,
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang
dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, benda
tidak berkurang sama sekali yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang
disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat seperti kendaraan, rumah,
bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja1.
Dalam pengertian hukum islam orang yang menyewakan disebut mu’ajir
sedangkan orang yang menyewa disebut musta’jir dan benda yang disewakan
diistilahkan dengan ma’jur serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat
barang tersebut disebut ajran atau ujrah. Al-Ta’jiri yaitu perjanjian antara pemilik
barang dengan yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut
dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah
berakhirnya berakhir masa sewanya, maka pemilik barang menjual barang tersebut
kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak2.
Sewa menyewa sebagaimana seperti perjanjian lainnya, yakni merupakan
perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian dalam kesepakatan sewa
menyewa memiliki kekuatan hukum pada saat kegiatan sewa menyewa berlangsung.
Jika akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang
sewaan kepada penyewa. Dengan diserahkannya manfaat benda atau barang yang
disewakan maka penyewa wajib menyerahkan uang sewanya.
1 Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wadji, HukumEkonomi Syariah (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2014),Hal.155-
156
2 Djoko Muljono,Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta:2015),Hal.245

7. 4
B. Dasar Hukum
Kata Ijarah berasal dari kata Al-Ajr yang berarti kompensasi, substitusi,
pertimbangan, imbalan3. Dasar hukum Ijarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya
saling tolong menolong memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits.
Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab ra. yaitu
kompilasi sistem bagian tanah dan keberadaan langkah revolusioner dari Khalifah Umar
yang disponsori tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai
langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharraj dan
jizyalh. 4
Yang menjadi dasar hukum ljärah adalah:
1. Al-Qur'an surat al-Zukhruf ayat 32:
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami, telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,
dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian derajat, agar
sebagian mereka dapat lain beberapa yang mempergunakan sebagian yang
lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."
(QS. al-Zukhruf [43]: 32)."
2. Surat Al-Baqarah ayat 233:
"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pat ut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Baqarah [2]: 233)
3. Surat al-Qassas ayat 26:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qassas [28]: 26)
4. Hadist dari Ibnu Umar,-bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda5 :
3 Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik,(Jakarta:Gema Insani,2001),Hal:253.
4 Dra. Hj. Suqiyah Musafa’ah,M.Ag, dkk. Hukum Ekonomi dan Bisnis IslamI,(Surabaya:CV. Mitra Media
Nusantara,2013),Hal:151-153
5 Ibnu Hajar al-Asqalani,Bulughul Maram, Bab Musaqat dan Ijarat, (Surabaya:Shabahah Ilmu).Hal: 195.

8. 5
"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (Ibn Majah).
5. Hadist dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda :
"Barangsiapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (HR.
Abd. Razzaq).
6. Ijmak ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan
melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa menyewa.
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membahas tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini dapat
kit abaca dalam ketentuan Pasal ! ayat (13) yang mendefinisikan tentang
Prinsip Syariah.6
8. Pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No.6/24/PBI/2004 yang membahas tentang
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah.
9. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000
C. Rukun dan Syarat sewa
Untuk sahnya sewa, yang harus kita perhatikan paling pertama adalah orang yang
melakukan sewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk
melakukan perjanjian atau belum. Unsur terpenting untuk di perhatikan, yaitu kedua
belah pihhak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat
membedakan antara baik dan buruk (berakal). Imam Asy-Syafi’i dan Hambali
menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian yang dilakukan oleh
orang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah
berekemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk.7
1. Rukun Ijarah
Ada beberapa pendapat yang membahas mengenai rukun sewa menyewa,
diantaranya adalah:
6 Abdul Ghofur Anshori,Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2009),Hal.
119
7 Dr. Suhrawardi K.Lubis, S.H., Sp.N., M.H., Hukum Ekonomi Islam. (Jakarta:Sinar Grafika,2014).Hal:157

9. 6
a. Jumhur ulama’ berpendapat, bahwa rukun sewa menyewa (Ijarah) adalah orang
yang berakal, sewa/imbalan, manfaat serta sighah (Ijab dan qabul).8
b. Sedangkan golongan Shafi’iah, Malikiah, dan Hanabilah berpendirian bahwa
rukun Ijarah itu terdiri atas mu’ajjir (pihak yang memberikan Ijarah), musta’jir
(orang yang membayar Ijarah), al-ma’qud ‘alaih, dan sighat.
c. Menurut Abu Hanifah juga berpendapat bahwa rukun ijarah hanyalah ijab-
qabul.9
2. Syarat Ijarah
Syariat Ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hokum Islam,
sebagai berikut:
a. Syarat bagi orang yang melakukan sewa menyewa
1) Berakal sehat dan mampu membedakan. Oleh karena itu, orang yang gila
atau anak masih kecil yang belum mumayyiz tidak sah untuk melakukan
ijarah. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang
dating sakit ingatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan
sakit.
2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak dalam hokum yaitu mempunyai
kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk
(berakal).
3) Para pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan
akad ijarah itu. Andaikan salah seorang di antara keduanya terpaksa
menjalankan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana firman Allah
dalam surat An-Nisa’ ayat 29. Allah SWT berfirman:
‫ة‬ َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ج‬ِ‫ت‬ َ‫ن‬ ْ‫و‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ا‬ ٰۤ َّ‫َِل‬‫ا‬ ِ‫ل‬ِ‫ط‬ ‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ل‬ ‫ا‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ـ‬َ‫ل‬ ‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ْٰۤ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫أ‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ ‫ا‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬َ‫م‬ٰ‫ا‬ َ‫ْن‬‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫ا‬‫ـ‬ٰٰۤ‫ي‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ض‬ ‫ا‬َ‫ر‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ۗ‫ا‬ ْٰۤ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫َل‬ َ‫و‬
ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫س‬ُ‫ف‬‫ـ‬ْ‫ن‬َ‫ا‬َۗ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ك‬ َ ‫اّٰلله‬ َّ‫ِن‬‫ا‬‫ا‬‫ْم‬‫ي‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ِ‫ب‬
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamusaling memakanharta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS.
An-Nisa' 4: Ayat 29)
8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2003),Hal:231.
9Ibid, Hal: 153-154

10. 7
b. Syarat objek sewa menyewa
1) Objek ijarah harus diketahui secara jelas, baik itu jenisnya, keadaannya
ataupun sifat dari objek sewa menyewa tersebut.
2) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan
sesuatu yang tidak berwujud .
3) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan
(manfaatnya).
4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam
agama.
5) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang
ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
c. Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul
Ada tiga syarat yang ditetapkan ulama fiqih mengenai ijab qabul, syarat
tersebut adalah:
1) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu
jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dengan
hukum sebelumnya.
2) Antara ijab dan qabul itu harus ada kesesuaian, misalnya yang menyewakan
menyatakan “saya sewakan barang ini seharga Rp.5.000,00” lalu penyewa
menjawab “saya sewa dengan harga Rp.5.000,00”.
3) Pernyataan ijab qabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing
pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.10
D. Macam-Macam Ijarah
Dalam hukum Islam ada dua jenis, ijarah, yaitu:
1. Ijarah al-zimmah (ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa/upah-mengupah), yaitu
mempekerjaan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. Ijarah al-‘ain Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau property, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau property tertentu kepada orang lain
dengan imbalan biaya sewa.
10 Ibid, Hal:155-156

11. 8
Adapun, macam-macamnya ijarah dapat dirinci dalam penjelasan sebagai berikut:
1. Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan,
pakaian (pengantin).
b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan. Ijarah sejenis ini dibolehkan seperti buruh bangunan,
tukang jahit, tukang sepatu, dan lain sebagainya, yaitu ijarah yang bersifat
kelompok (serikat).
2. Dilihat dari segi metode pembayarannya, ijarah dapat dibedakan menjadi dua jenis
yaitu:
a. Ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent
to performance).
b. Ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (not
contingent to performance).
3. Dilihat dari aspek perpindahan kepemilikan (transfer of title), ada dua jenis yaitu:
a. Operating lease yaitu tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal
maupun di akhir periode sewa.
b. Financial lease yaitu di akhir periode sewa, si penyewa diberikan pilihan untuk
membeli atau tidak membeli barang yang di sewa tersebut. Jadi transfer of title
masih merupakan pilihan, dan dijalankan di akhir periode.11
E. Permasalahan dan Penyelesaian dalam Perbankan Syariah
Secara umum, permasalahan dan penyelesaian ijarah dapat dilihat berdasarkan
pada rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas. Karena semua permasalahan yang
terjadi harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam hal ini, fatwa
Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUIIV/2000 tanggal 13 April 2000 Tentang
Pembiayan Ijarah harus menjadi pegangan oleh setiap pelaku yang terlibat dalam
pelaksanaan akad ijarah. Beberapa hal yang perlu dicermati di sini adalah mengenai
11 Ibid, Hal:160-161

12. 9
permasalahan dalam ljarah Muntahiya Bi al-Tamlik, misalnya seperti pemindahan hak
milik barang dan bentuk alih kepemilikan. Pemindahan hak milik barang terjadi dengan
salah satu dari dua cara berikut12 :
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan pada
saat akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang
disewakan pada akhir masa sewa.
Bank juga dapat berfungsi sebagai pihak yang menyewa, lalu menyewakan objek sewa
yang sudah disewa bank kepada pihak lain. Apabila bank sebagai pihak penýewa, maka
ketentuan akad ljarah Muntahiya Bi al- Tamlik dan sebagaimana diat ur dalam PSAK no.
59 adalah sebagai berikut13 :
1. Perpindahan hak milik objek sewa dalam ljarah Muntahiya Bi al-Tamlik melalui hibah
diakui pada saat seluruh pembayaran sewa ljarah telah diselesaikan dan objek sewa telah
diterima penyewa. Objek sewa yang dapat diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai
wajar pada saat terjadinya. Di sisi lain, penerimaan objek sewa tersebut akan
menambah:
 Saldo laba, jika sumber pendanaan berasal dari modal bank.
 Dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan berasal dari simpanan pihak
ketiga.
 Saldo laba dan dana investasi tidak trikat secara proporsional, jika sumber
pendanaan berasal dari modal bank dan simpanan pihak ketiga.
2. Perpindahan hak milik objek sewa dalam Ijarah Muntahiya Bi al- Tamlik melalui
pembelian objek sewa dengan harga sebesar cicilan sewa sebelum berakhirnya masa
sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa. Penyewa meng-iya-kan objek
sewa yang diterima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan14.
12Dra. Hj. Suqiyah Musafa’ah,M.Ag, dkk. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya: CV. Mitra Media
Nusantara, 2013), Hal: 161
13 Faqih Nabhan, PengantarAkuntansi Bank Syariah:Implementasi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan), (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), Hal: 164.
14Dra. Hj. Suqiyah Musafa’ah,M.Ag, dkk. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya: CV. Mitra Media
Nusantara, 2013), Hal: 165.

13. 10
3. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan menyewanya kembali, maka perlakuan
akuntansi bank sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:
 Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasikan sebagai penyesuaian
terhadap beban Ijarah selama masa akad jika penyewaan kembali dilakukan
secara ljarah Muntahiya Bi al-Tamlik.
Pemilik objek sewa bisa meminta penyewa memberikan jaminan atas ljarah
untuk menghindari adanya resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus
jelas diketahui dan juga tercantum dalam akad. Perbaikan dan pemeliharaan atas obyek
sewa yang dilaksanakan oleh penyewa, dapat berupa perawatan rutin dan perbaikan
yang bersifat tidak rutin. Dalam ljarah dan ljarah Muntahiya Bi al-Tamlik, hak
kepemilikan sebuah objek sewa masih menjadi milik pemilik objek sewa, bukan
penyewa15.
Sehingga perbaikan dan pemeliharaan objek sewa sesungguhnya masih menjadi
tangungan pemilik objek sewa. Perawatan yang rutin yang dilakukan oleh seorang
penyewa dengan persetujuan pemilik obyek dapat dibebankan kepada pemilik obyek
sewa. Perbaikan yang dilakukan karena adanya kerusakan objek sewa yang disebabkan
oleh kesalahan penyewa tidak dapat dibebankan pada pemilik objek sewa. Apabila
terjadi perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalma Ijarah Muntahiya Bi
al-Tamlik dapat dilakukan dengan hibah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar
harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, penjualan pada akhir masa sewa dengan
pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan penjualan bertahap sebesar
harga yang disepakati dalam akad.
F. Aplikasi Ijarah Dalam Perbankan Syariah
Secara umum, aplikasi ijarah dalam perbankan syariah dapat digambarkan
dalam transaksi sewa-menyewa jasa, dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan
15 Ibid, Hal: 166.

14. 11
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), tanpa imbalan, atau
bagi hasil.
Bank syariah yang mengoperasikan ijarah, dapat melakukan leasing, baik dalam
bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank
tersebut lebih banyak menggunakan IMB karena lebih sederhana dari segi pembukuan.
Selain itu, bank direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing
maupun sesudahnya.16 Dalam konteks perbankan syariah leasing disebut dengan ijarah
mumtahiyah bittamlik. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau
jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.
Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasianal al-ijarah adalah Akai pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri".
Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya
pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan Ijarah
Dan ljarah Mumtahiyah Bittamlik (IMBT) Di Bank Syariah memiliki kesamaan
perlakuan dengan pembiayaan murabahah.
Dengan ijarah, bank syari'ah dapat pula melayani nasabah yang hanya membut
uhkan jasa. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan mamfaat (hak guna),
bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya perinsip ijarah sama
saja dengan perinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila
pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek teransaksinya
adalah barang maupun jasa.
16 Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Hal: 202.

15. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sewa (ijarah) menurut pengertian hukum islam, diartikan sebagai suatu jenis
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang dimaksud dengan sewa
menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, benda tidak berkurang sama
sekali yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal
ini dapat berupa manfaat seperti kendaraan, rumah, bahkan dapat juga berupa karya
pribadi seperti pekerja. Dasar hukum sewa yaitu dari Al quran, hadist, ijmak ulama,
Undang-Undang, PBI dan fatwa DSN. Kegiatan sewa-menyewa ini juga terdapat rukun
dan syarat yang mengatur. Dalam ketentuan rukun ijarah ada beberapa pendapat mulai
dari jumhur para ulama dan pendapat dari berbagai golongan, dan syarat untuk masing-
masing rukun juga telah ditentukan. Sedangkan macam-macam ijarah telah dibedakan
berdasarkan banyak hal seperti berdasarkan pada objeknya, metode pembayaran, dan
perpindahan kepemilikannya.
Permasalahan-permasalahan yang ada dalam tansaksi ijarah sesungguhnya
mengacu dan bersumber pada rukun dan syarat yang telah ditentukan. Karena
permasalahan tidak akan terjadi jika tidak ada problem pada rukun dan syaratnya. Untuk
pengaplikasian ijarah dalam perbankan syariah, bank syari'ah dapat melayani nasabah
yang hanya membutuhkan jasa. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan
mamfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya
perinsip ijarah sama saja dengan perinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah
objek teransaksinya adalah barang maupun jasa.

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram, Bab Musaqat dan Ijarat. Surabaya:
Shabahah Ilmu.
Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani.
Dr. Mardani. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Lubis, Suhrawadi K. 2014. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Lubis, Suhrawadi K dan Farid Wadji. 2014. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta Timur:
Sinar Grafika.
M. Ali Hasan. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Muljono, Djoko. 2015. Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan
Syariah. Yogyakarta.
Musafa’ah, Suqiyah dkk. 2013. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I. Surabaya: CV.
Mitra Media Nusantara.
Nabhan, Faqih. 2013. Pengantar Akuntansi Bank Syariah: Implementasi PSAK
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Salatiga: STAIN Salatiga Press.