Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia timbul setelah kekalahan Prancis dalam Perang Koalisi dan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda melalui Konvensi London 1814. Belanda menerapkan kebijakan seperti sistem tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis yang menyebabkan penduduk Indonesia menderita akibat eksploitasi dan diskriminasi.

1. Kekuasaan Pemerintah
Hinda Belanda di Indonesia

2. Made in XI IPS 2 :
Ghaza Mustafa
Hikmah Fajar
Joy Agustian
Rahmadi
Tito Amirul Ihsan

3. Kekuasaan Kolonial Pemerintahan Hindia
Belanda di Indonesia
 Keadaan Perang Koalisi di Eropa tahun 1814 mulai terbalik. Prancis
mulai terdesak dalam perang, bahkan Napoleon berhasil ditangkap.
Kekalahan Prancis dalam Perang Koalisi menyebabkan Belanda sudah
tidak lagi berada di bawah pengaruh Prancis.
 Hubungan antara Belanda dan Inggris yang sebelumnya bermusuhan
(Belanda menjadi jajahan Prancis sehingga harus menjadi sekutu
Prancis) mulai membaik.

4.  Untuk menyelesaikan permasalahan, Inggris dan Belanda pada tahun
1814 mengadakan suatu pertemuan yang menghasilkan suatu
kesepakatan yang dinamakan Konvensi London 1814 (Convention of
London 1814). Konvensi tersebut berisi:
 Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu
direbut Inggris, dan
 Indonesia juga harus diserahkan kembali kepada Belanda.

5.  John Fendall menyerahkan kekuasaan wilayah Indonesia ke pihak
Belanda, dan diterima oleh sebuah komisi jenderal. Komisi jenderal
ini terdiri atas tiga orang yaitu Mr. Elout, van der Capellen, dan
Buyskes.
 Tugas komisi jenderal sangat berat yaitu dituntut memperbaiki sistem
politik dan ekonomi. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah
kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda denganVan der Capellen
diangkat sebagai Gubernur Jenderal

6.  Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van der Capellen masa itu
menghadapi tantangan seperti:
 Menghadapi perekonomian yang buruk,
 Persaingan perdagangan dengan Inggris, dan
 Sikap bangsa Indonesia yang memusuhi Belanda.

7. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda
 Dalam kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terdapat 3 kebijakan
yaitu :
a. Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa
b. Politik Pintu Terbuka
c. Politik Etis

8. A. Cultuurstelsel atau Sistem Tanam
Paksa
 Cultuurstelsel oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa,
adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den
Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian
tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan
tarum (nila).
 Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia
Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem
monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat
dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi
tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus
menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam
paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman
keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

9. Dampak Negatif dari Sistem Tanam Paksa
 Penderitaan fisik dan mental kerena bekerja terlalu keras.
 Pajak yang besar
 Pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen.
 Kelaparan dan kematian dimana-mana
 Menurunnya jumlah penduduk Indonesia

10. Dampak Positif dari Sistem Tanam Paksa
 Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman
baru.
 Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.

11. B. Politik Pintu Terbuka
 Pada tahun 1860-an politik batig slot (mencari keuntungan besar)
mendapat pertentangan dari golongan liberalis dan humanitaris. Kaum
liberal dan kapital memperoleh kemenangan di parlemen. Terhadap
tanah jajahan (Hindia Belanda), kaum liberal berusaha memperbaiki
taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870.

12. Isi Undang – Undang Agraria tahun 1870 :
 Pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha
swasta, serta
 Pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75
tahun.
 Tanah milik penduduk dikuasai berdasarkan hukum adat hanya dapat disewa
oleh pengusaha swasta selama lima tahun.

13. Tujuan Dikeluarkannya Undang – Undang
Agraria tahun 1870 :
 Memberi kesempatan dan jaminan kepada swasta asing (Eropa) untuk
membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia, dan
 Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang (dijual).
UU Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu
membuka Jawa bagi perusahaan swasta. Kebebasan dan keamanan para
pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para
pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan
agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan
untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa.

14.  Politik pintu terbuka yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat,
justru membuat rakyat semakin menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber
pertanian maupun tenaga manusia semakin hebat. Rakyat semakin menderita dan
sengsara.
Adanya UU Agraria memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat, seperti berikut.
 Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
 Rakyat menderita dan miskin.
 Rakyat mengenal sistem upah dengan uang, juga mengenal barang-barang ekspor
dan impor.
 Timbul pedagang perantara. Pedagang-pedagang tersebut pergi ke daerah
pedalaman, mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.
 Industri atau usaha pribumi mati karena pekerja-pekerjanya banyak yang pindah
bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik.

15. C. Politik Etis
 Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan
bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi
kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam
paksa.
 Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran
De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata
pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang
terbelakang.
 Pencetus Politik Etis adalah Van Deventer

16.  Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan
dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda
mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa
pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi
ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van
deventer yang meliputi:
 Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan
bendungan untuk keperluan pertanian
 Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
 Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan
Ratu Wilhelmina

17.  Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan
membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan
dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan
pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
 Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali
dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia
Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah
Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan
selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik
untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
 Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara
orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa
prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk
mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar
melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat,
yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

18. Kesimpulan
 Kekuasaan Pemerintah Hinda Belanda di Indonesia timbul akibat Prancis mulai
terdesak dalam perang, dan Napoleon berhasil ditangkap. Kekalahan Prancis
dalam Perang Koalisi menyebabkan Belanda sudah tidak lagi berada di bawah
pengaruh Prancis.Dan melahirkan sebuah Konvensi London yang salah satunya
Indonesia harus diserahkan kembali kepada Belanda.Akibat dari Belanda
menduduki Indonesia, Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan Pemerintah
Hindia Belanda.Kebijakan tersebut ialah Sistem Tanam Paksa,Politik Pintu
Terbuka,dan Politik Etis.Dari Kebijakan tersebut,Penduduk Indonesia
mendapatkan derita yang amat dalam akibat kependudukan Belanda di
Indonesia