Politik etis adalah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memiliki tanggung jawab moral atas kesejahteraan rakyat pribumi, berlawanan dengan politik tanam paksa. Pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda bertujuan untuk pendidikan, irigasi, dan transmigrasi, namun seringkali hanya menguntungkan Belanda dan tidak merata bagi rakyat pribumi. Akibatnya, politik etis gagal memenuhi harapan dan menim

1. POLITIK ETIS

2. Apa yang dimaksud politik etis ?
Politik etis atau politik balas budi adalah
pemikiran yang menyatakan bahwa
pemerintahan kolonial memegang tanggung
jawab moral bagi kesejahteraan pribumi.
Pemikiran ini merupakan kritik terhadap
politik tanam paksa.

3. Latar Belakang Terbentuknya
Politik Etis
• Adanya pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan keuntungan
berlimpah bagi pihak Belanda dan penderitaan bagi rakyat Indonesia telah
menggugah hati nurani sebagian orang Belanda
• Rakyat kehilangan hak miliknya yang utama yaitu (tanah), bahkan rakyat
terdesak
• Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda (Kaum Etis) terhadap praktik
liberal kolonial.
• Upaya pemerintah Belanda untuk memperkuat pertahanan negeri jajahan
yang dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
• Eksploitasi terhadap tanah dan pendduk Indonesia bdengan sistem
ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat pribumi, sedangkan kaum
apitalis Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Cina, dan Jepang memperoleh
keuntungan yang besar.

4. PELAKSANAAN POLITIK ETIS
Golongan liberal di negeri Belanda yang mendapat dukungan
yang besar dari kalangan masyarakat, mendesak pemerintah Belanda
unuk meningkatkan kehidupan diwilayah jajahan.Salah satu penganut
politik liberal adalah Van Deventer. C.Th. Van Deventer, merupakan
salah satu seorang tokoh pengajur (pencetus) Politik Etis
Desakan ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Wihelmina
mengatakan:
“Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan
kemakmuran dari penduduk Hindia”
Belanda”Pidato tersebut menandai awal kebijakan memakmurkan
Hindia Belanda yang dikenal sebagi politik etis atau politik balas budi

5. 5 Tokoh Belanda yang mewarnai politik etis
1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
2. Pieter Brooshooft (1845-1921)
3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)
4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)
5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)

6. Isi Politik Etis
(Trias Van Deventer)
Adapun tujuan (isi) politik etis :
1. Edukasi : menyelenggarakan
pendidikan
2. Irigasi : membangun sarana
dan jaringan pengairan
3.Transmigrasi/imigrasi :
mengorganisasi perpindahan
penduduk

7. Penyimpangan Politik Etis
1.Irigasi
Pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk
perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik akyat tidak dialiri air dari irigasi.
2.Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk
mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka
untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukan kepada anak-anak pegawai negeri dan
orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di
sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berharga, dan di
sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
3. Migrasi
Migrasi ke luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan
Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di
daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di
Deli, Suriname, dll. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai
tujuan menetap. Karena mgrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga
kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri.

8. Kegagalan Politik Etis
Pada tahun 1914 mulai muncul reaksi terhadap pelaksanaan politik etis.
Masyarakat mulai bergolak dan melancarkan kritik terhadap politik etis yang
dianggap telah gagal. Kegagalan tersebut terlihat dalam hal-hal berikut:
a. Pegawai negeri dan golongan pribumi hanya digunakan sebagai alat
sehingga dominasi Belanda tetap besar.
b. Sejak pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda mendapatkan
keuntungan yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi
tetap rendah.
c. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh keuntungan dan
kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial (golongan pegawai
negri)

9. THANK YOU 