10. berlakunya sistem tanam paksa dan usaha swasta
1. 4. Berlakunya Sistem Tanam Paksa dan Usaha Swasta
Setelah kembali menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda
dipegang oleh 3 orang komisaris Jenderal yaitu Elout, Vander
Capellen dan Buyskes. Keuangan Belanda merosot karena selain
kerugian VOC yang harus dibayar juga karena biaya yang amat
besar untuk menghdapi perang Diponegoro dan perang Paderi. Di
Eropa, Belgia memisahkan diri pada tahun 1830 padahal daerah
industri banyak di wilayah Belgia.
Untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut maka
diberangkatkanlah Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur
Jendral Hindia Belanda dengan tugas meningkatkan penerimaan
negara untuk mengatasi masalah keuangan
Bagaimana cara Van den Bosch meningkatkan penerimaan negara?
Van den Bosch memberlakukan sistem tanam yang kemudian
menjadi tanam paksa.
Peraturan tanam paksa yang dikeluarkan Van den Bosch
mewajibkan rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian
(inatura) khususnya kopi, tebu dan nila. Dengan demikian akan
diperoleh barang eksport yang banyak untuk dikirim ke Belanda dan
dijual ke Eropa serta Amerika
Ketentuan-ketentuan pokok tanam paksa adalah sebagai berikut :
1. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk tanaman
yang laku dijual (di eksport) ke Eropa.
2.
Tanah yang dipergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang dimiliki
penduduk desa.
3. Waktu untuk memelihara tanaman tidak melebihi waktu yang diperlukan
untuk memelihara tanaman padi.
2. 4. Bagian tanah yang ditanami tersebut bebas pajak.
5. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar rakyat maka
kelebihan hasil bumi tersebut diberikan kepada rakyat.
6. Jika gagal panen yang tidak disebabkan oleh kesalahan petani maka
kerugian di tanggung pemerintah
7. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja di kebun, pabrik atau
pengangkutan untuk kepentingan Belanda.
Apakah peraturan tanam paksa tersebut dijalankan dengan baik
oleh para Bupati, Kepala desa dan pegawai Belanda yang lain? Jika
tanam paksa diterapkan sesuai peraturan tidaklah terlalu
membebani rakyat. Dalam prakteknya terjadi banyak
penyimpangan sehingga rakyat dikorbankan. Mengapa demikian?
Karena adanya iming-iming agar para Bupati, Kepala desa serta
pegawai Belanda yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan
diberi perangsang yang disebut Culture procenten yaitu bagian
(prosen) dari tanaman yang disetor sebagai bonus selain
pendapatan yang biasa mereka terima.
Contoh penyimpangan adalah tanah yang dipakai bisa lebih dari 1/5
bagian, selisih harga tidak diberikan ke petani, kegagalan panen
ditanggung petani. Rakyat masih diwajibkan kerja rodi. Dengan
penyimpangan tersebut para aparat pemerintah dan Bupati dapat
mengumpulkan Cultur procenten yang banyak untuk memperkaya
diri di atas penderitaan rakyat. Terjadi kemiskinan, kelaparan dan
kematian. Contoh di Cirebon (1844), Demak (1848), Grobogan
Purwodari (1849).
Adakah dampak positif tanam paksa? Bagi bangsa Indonesia mulai
dikenal tanaman baru serta cara memeliharanya serta
meningkatkan pengairan.
Penyimpangan terhadap aturan tanam paksa menimbulkan reaksi, berbagai
pihak menuntut dihapuskan. Reaksi terhadap penyimpangan tanam paksa
antara lain datang dari:
1.
Golongan humanis yang berjuang untuk
kemanusiaan yaitu :
- Baron Van Houvel, seorang pendeta yang
mengungkapkan kesengsaraan rakyat
akibat tanam paksa baik di majalah, forum
3. pertemuan maupun di DPR Belanda.
- Eduard Douwes Dekker dengan nama
samaran Multatuli (berarti Aku yang
banyak menderita) yang gambarnya dapat
Anda lihat pada gambar 24. Buku
karangannya berjudul Max Havelaar atau
Lelang kopi Persekutuan Dagang Belanda
tahun 1859. Ia melukiskan penderitaan
rakyat akibat tanam paksa.
2. Golongan pengusaha swasta Belanda yang
menghendaki adanya kebebasan berusaha di
Indonesia melalui sidang Parlemen di
Belanda.
Dampak kritikan tersebut tanam paksa mulai dihapuskan secara
bertahap contohnya pada tahun 1865 tanaman nila, teh dan kayu
manis yang kurang menguntungkan.
Tahun 1866 tembakau. Tebu tahun 1884, dan terakhir adalah kopi
tahun 1916. Tanam paksa berhasil menutup defisit dan
meningkatkan kemakmuran bangsa Belanda. Sehingga tepatlah
ungkapan yang berbunyi “Indonesia adalah gabus tempat
mengapung“ bagi Belanda
Setelah mempelajari tanam paksa Anda dapat melanjutnya belajar
tentang sistem usaha swasta seperti uraian berikut ini.
- Sistem Usaha Swasta
Dengan kemenangan golongan liberal di parlemen Belanda maka mulai
ditetapkan sistem ekonomi liberal yang ditandai dengan masuknya modal
asing ke Indonesia. Masa ini disebut Politik Pintu Terbuka (open door
policy) atau politik ekonomi liberal kolonial dilandasi oleh beberapa
undang-undang antara lain.
1. Indische Comptabiliteitswet tahun 1867 (UU perbendaharaan Hindia
Belanda) yang menyatakan bahwa anggaran belanja Hindia Belanda
harus ditetapkan dengan Undang-Undang, jadi dengan persetujuan
Parlemen Belanda.
4. 2. Suikerwet 1870 (UU gula) berisi ketetapan bahwa tanaman tebu sebagai
tanaman monopoli pemerintah berangsung-angsur akan dihilangkan
sehingga di pulau jawa dapat diusahakan oleh pengusaha swasta.
3. Agrarichwet 1870 (UU agraria) berisi antara lain:
- Tanah di Indonesia dibedakan menjadi 2 bagian yaitu tanah rakyat
dan tanah pemerintah.
- Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas dan
tanah desa yang tidak bebas. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada
bangsa asing, hanya boleh disewakan.
- Tanah pemerintah dapat dijual untuk tanah milik (eigendom) atau
disewakan selama 75 tahun.
Tujuan undang-undang agraria adalah melindungi petani agar tidak
kehilangan tanahnya serta membuka peluang
Orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
Bagaimana keadan Indonesia selama sistem usaha swasta berlangsung?
Mulai tahun 1870 para pengusaha swasta menanam modal di Indonesia
dengan membuka perkebunan misalnya tembakau, kopi, teh, kina, karet,
serat nenas dan kelapa sawit. Selain perkebunan berkembang pula usaha
pertambangan contoh minyak di Sumatra dan Kalimantan, batubara di
Sumatra Barat dan Selatan, timah di Pulau Bangka.
Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan usaha swasta
dibangun sarana dan prasarana yaitu Irigasi, jalan raya, jembatan dan
kereta api. Angkutan laut juga dikembangkan melalui pembangunan
pelabuhan Jakarta (Tanjung Priuk), Medan ( Belawan). Padang (Teluk
Bayur). Angkutan laut dilayani oleh perusahaan pengangkutan Belanda
bernama Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM).
Bagaimana dampak pelaksanaan sistem usaha swasta?
Bagi Belanda sistem ini telah memberi keuntungan yang besar karena
meningkatnya tanaman eksport, seperti gula, kopi, teh kopra dan kina.
Keuntungan Belanda berkisar 151 juta gulden pada tahun 1877. Bagi
bangsa Indonesia mengenal sistem ekonomi uang yaitu masyarakat
mengenal uang tunai dari hasil sewa tanah. Dampak negatifnya adalah
mundurnya kerajinan rakyat serta sarana tradisional karena digantikan
alat dan sarana yang lebih modern. Para pekerja perkebunan banyak yang
mengalami penderitaan karena sebagai kuli kontrak terkuno Poenale
Sanctic (Sanksi hukuman) yang acapkali diperlakukan semena-mena.
5. Akhirnya pelaksanaan sistem usaha swasta ini mendapat kritikan dari
berbagai pihak diantaranya dari Van De Venter yang akhirnya melahirkan
politik etika tahun 1901.
Demikianlah uraian materi mengenai sistem tanam paksa dan usaha swasta.
Untuk mengukur pemahaman Anda kerjakanlah latihan soal berikut ini:
I. Tulislah tanda v pada kolom B jika pernyatan betul dan kolom S
jika pernyatan salah.
II. 1. Jelaskan tujuan tanam paksa yang dilaksanakan di Indonesia
2. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pelaksanaaan tanam paksa?
3. Jelaskan pelaksanaan sistem ekonomi liberal kolonial yang
berlangsung di Indonesia
4. Jelaskan dampak pelaksanaan sistem ekonomi liberal kolonial bagi
bangsa Indonesia.
Setelah Anda selesai mengerjakan soal-soal tersebut, sekarang
cocokkan jawaban Anda dengan uraian di bawah ini:
I. 1. S : Tanam paksa dilaksanakan pada masa Van der Bosch.
2. S : Tanah untuk tanam paksa hanya 1/5 tanh rakyat
6. 3. B : Tanah yang ditanami selama tanam paksa bebas pajak karena
hasilnya disetorkan kepada Belanda bahkan selisih harga antara
panen dengan besarnya pajak harus dikemba-likan kepada
rakyat.
4. S : Cultuur Procenten sangat merugikan rakyat karena menyebabkan
penyimpangan dalam pelaksanaan.
5. B : Baron Van Hoevell gigih memperjuangkan nasib rakyat Indonesia
dalam forum Parlemen Belanda.
6. B : Kopi adalah tanaman yang terakhir dihapus karena dianggap
paling menguntungkan.
7. S : Politik pintu terbuka baru dilaksanakan setelah tanam paksa
ciptaan Van den Bosch dihapus.
8. B : Tahan rakyat hanya boleh disewa orang asing agar status hak
milik tidak hilang.
II. 1. Meningkatkan penerimaan negara untuk mengisi kekosongan kas
negara akibat defisit setelah VOC merugi banyak biaya peperangan di
Indonesias dan perang kemerdekaan Belgia.
2. Karena pada pegawai Bupati dan Kepala desa mengejar cultuur
procenten dengan menyelewengkan peraturan agar terkumpul lebih
banyak setoran panen rakyat
3. Sistem ekonomi liberal dilaksanakan dengan memberi kesempatan
pemilik modal asing menanamkan modal di Indonesia. Mereka
menyewa tanah untuk perkebunan, pertambangan dan melengkapi
dengan sarana prsarana yang dibutuhkan.
4. Mengenal sistem ekonomi uang, namun tetap membawa penderitaan
terutama para kuli kontrak di lokasi perkebunan.
Bagaimana jawaban Anda, apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai
berarti Anda telah mengalami banyak kemajuan. Selamat.
Selanjutnya simaklah kembali uraian berikut ini sebagai bagian
akhir dari kegiatan belajar 2.