Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

1. KELOMPOK 2
Mengevaluasi Penjajahan
Pemerintahan Hindia Belanda
FADHILAH
HAFIDHAH H.
GERI
HAFIBRALTA
MEIDIANA
MUHAMMAD
FAUZAN

2. Pemerintah Hindia-Belanda (1816-1942)
Pemerintahan itu mempunyai tugas
utamanya menormalisasikan keadaan lama
(Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa
peralihan hanya berlangsung dari tahun 1816-
1819. Sejak runtuhnya VOC di Indonesia dan
sempat diambil alih oleh pemerintahan
Inggris, suasana politik dan ekonomi yang
dihadapi Belanda sangat semerawut.

3. 1. MASA PEMERINTAHAN REPUBLIK
BATAAF
Pada tahun 1795, terjadi perubahan di
Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan
dirinya Partai Patriot. Partai ini terpengaruh oleh
semboyan revolusi Perancis : Liberte
(kemerdekaan), Egalite (persamaan), dan
Fraternite (persaudaraan). Partai Patriot Belanda
yang anti raja, atas bantuan Perancis, berhasil
merebut kekuasaan. Sehingga di Belanda
terbentuklah pemerintahan baru yang disebut
Republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Republik
ini menjadi boneka Perancis yang sedang
dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.

4. A. Pemerintahan Herman Williem Deandels
(1808 – 1811)
Louis Napoleon mengangkat Herman
Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di
Indonesia (1808 – 1811). Daendels mulai
menjalankan tugasnya pada tahun 1808
dengan tugas utama “Mempertahankan Pulau
Jawa dari serangan Inggris”.

5. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN HERMAN W. DAENDELS
a. Bidang Keamanan & Pertahanan
• Membangun jalan antara Anyer –
Panarukan. Jalan ini penting
sebagai lalu-lintas pertahanan
maupun perekonomian.
• Membangun pabrik senjata di
Gresik dan Semarang. Hal ini
dilakukan Daendels sebab tidak
lagi dapat mengharapkan
bantuan dari Eropa. Hubungan
Belanda dan Indonesia sangat
sukar sebab ada blokade Inggris
di lautan.
• Membangun pangkalan angkatan
laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
b. Bidang Pemerintahan
• Pusat pemerintahan
(Weltevreden) dipindahkan agak
masuk ke pedalaman
• Dewan Hindia Belanda sebagai
dewan legislatif pendamping
Gubernur Jendral dibubarkan dan
diganti dengan Dewan Penasehat
• Para bupati dijadikan pegawai
pemerintahan Belanda dan diberi
pangkat sesuai dengan ketentuan
kepegawaian pemerintah
Belanda.

6. c. Bidang Peradilan
Dalam bidang hukum Daendels
membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu
:
a. Pengadilan untuk orang Eropa
b. Pengadilan untuk orang Pribumi
c. Pengadilan untuk orang Timur
Asing
• Pemberantasan korupsi tanpa
pandang bulu termasuk terhadap
bangsa Eropa. Akan tetapi ia sendiri
malah melakukan korupsi besar-
besaran dalam kasus penjualan tanah
kepada pihak swasta.
d. Bidang Sosial
• Rakyat dipaksa untuk melakukan
kerja rodi untuk membangun jalan
Anyer – Panarukan.
• Menghapus upacara penghormatan
kepada residen, sunan atau sultan.
e. Bidang Ekonomi Keuangan
• Membentuk Dewan Pengawas
Keuangan Negara (Algemene
Rekenkaer) dan dilakukan
pemberantasan korupsi dengan
keras.
• Pajak In Natura (Contingenten)
dan sistem penyerahan wajb
(Verplichte Leverantie) yang
diterapkan pada zaman VOC
tetap dilanjutkan, bahkan
diperberat.
• Mengadakan Preanger Stelsel,
yaitu kewajiban bagi rakyat
Priangan dan sekitarnya untuk
menanam tanaman ekspor (kopi).

7. B. Pemerintahan Janssen (1811)
Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah
dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya, Gubernur Jendral Jansen,
tidak mampu menahan serangan musuh, sehingga terpaksa menyerah.
Akhir dari penjajahan Belanda – Perancis ini ditandai dengan Kapitulasi
Tuntang, yang isinya sebagai berikut :
1) Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
2) Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
3) Semua pegawai Belanda yang mau bekerjasama dengan Inggris
dapat memegang jabatannya terus.
4) Semua hutang Pemerintah Belanda yang dulu, bukan menjadi
tanggung jawab Inggris.
• Kapitulasi Tuntang ini ditandatangani pada tanggal 18 – 9 – 1811, oleh
S. Auchmuty dari pihak Inggris dan Janssens dari pihak Belanda.

8. 2. PEKEMBANGAN KOLONIALISME INGGRIS DI
INDONESIA (1811 – 1816)
Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang,
Tanggal 18 September 1811, raja muda (Viceroy) Lord Minto yang
berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford Raffles
sebagai Wakil Gubernur (Lieutenant Governor) di Jawa. Akan tetapi
dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Indonesia. Pusat
pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia.
Dalam rangka menjalankan pemerintahannya Raffles
berpegang pada tiga prinsip.
• Pertama segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus
• Kedua peranan bupati sebagai pemungut pajak wajib dihapuskan
dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan colonial.
• Ketiga atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik
pemerintah,maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
THOMAS STAMFORD RAFFLES
a. Bidang Pemerintahan
Langkah-langkah Raffles pada bidang
pemerintahan sebagai berikut :
2) Pulau Jawa dibagi menjadi 16
keresidenan.
3) Sistem pemerintahan feodal
oleh Raffles dianggap dapat
mematikan usaha-usaha rakyat.
4) Bupati-bupati atau penguasa-
penguasa pribumi dijadikan
pegawai pemerintah kolonial
yang langsung di bawah
kekuasaan pemerintah pusat.
b. Bidang Ekonomi dan Keuangan
1) Penghapusan pajak hasil bumi
(contingenten) dan sistem
penyerahan wajib (verplichte
Leverantie) yang sudah
diterapkan sejak zaman VOC.
Kedua peraturan tersebut
dianggap terlalu berat dan dapat
mengurangi daya beli rakyat.
2) Menetapkan Sistem Sewa Tanah
(Land rent).
3) Mengadakan monopoli garam
dan minuman keras.

10. d. Bidang sosial
1) Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
2) Penghapusan perbudakan.
3) Peniadaan Pynbank (disakiti) yaitu hukuman yang sangat kejam dengan
melawan Harimau.
e. Bidang Ilmu Pengetahuan
Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak
peninggalan yang berguna bagi Ilmu Pengetahuan, seperti :
1) Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tahun 1817 dan
dibagi dua jilid
2) Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
3) Dirintisnya Kebun Raya Bogor
• Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya
Convention of London, 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London
oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut:
· Indonesia dikembalikan kepada Belanda
· Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap ditangan
Inggris
· Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris dan Bangka
diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

11. 3. DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL
BELANDA
Tahun 1816 raffles mengakhiri pemerintahannya
di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah
menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles.
Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan konvensi
London. Salah satu isi konvensi London adalah Inggris
harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada
belanda. Dengan demikian pada tahun 1816
kepulauan nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.
Sejak itu dimulailah pemerintahan Kolonial Belanda.

12. A. Pemerintahan Komisaris Jendral
Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah
Pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan
kolektif yang terdiri dari tiga orang, yaitu : Flout, Buyskess dan Van Der Capellen. Mereka
berpangkat komisaris Jendral. Masa peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 – 1819.
Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang Gubernur Jendral Van
Der Capellen (1816-1824).
Dengan berdirinya Singapura maka timbullah perselisihan mengena batas-batas wilayah
kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda. Masalah ini kemudian diselesaikan lewat Treaty of London,
1824, yang isinya sebagai berikut :
· Kedua negeri (Belanda dan Inggris) berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-
masing.
· Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan (Benggala, Gujarat, Malaka dan
Singapura)
· Inggris menarik diri dari nusantara dan menyerahkan Bengkulu, Bangka dan Belitung.
· Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah pihak, karena Aceh dijadikan Bufferstaat
yaitu daerah pemisah antara Kekuasaan Belanda di Indonesia dan Inggris di Singapura dan Malaka.
· Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.
Pada kurun waktu 1816-1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif
terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin
memburuk. Oleh karena itulah usulan Van Den Bosch untuk melaksanakan Cultuur Stelsel
(tanam paksa) diterima dengan baik, karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang
besar bagi negeri induk.

13. B. Penerapan Sistem Tanam Paksa
Pengertian Cultuur Stelsel sebenarnya adalah kewajiban
kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku di
jual di Eropa. Menurut Van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan
atas hokum adat bahwa barang siapa yang berkuasa di sutau
daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya.

14. a. Latar Belakang
• Di Eropa Belanda terlibat dalam
peperangan-peperangan pada masa
kejayaan Napoleon, sehingga
menghabiskan biaya yang besar.
• Terjadinya Perang kemerdekaan Belgia
yang diakhiri dengan pemisahan Belgia
dari Belanda pada tahun 1830.
• Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830)
yang merupakan perlawanan rakyat
jajahan termahal bagi Belanda. Perang
Diponegoro menghabiskan biaya kurang
lebih 20.000.000 Gulden.
• Kas negara Belanda kosong dan hutang
yang ditanggung Belanda cukup berat.
• Pemasukan uang dari penanaman kopi
tidak banyak.
• Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan
liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi
tanah jajahan untuk memberikan
keuntungan besar terhadap negeri induk.
b. Aturan – Aturan
1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan
dengan penduduk agar mereka menyediakan
sebagian dari tanahnya untuk penanaman
tanaman ekspor yang dapat dijual dipasaran
Eropa.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk,
tidak boleh melebihi seperlima dari tanah
pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam
tanaman tersebut tidak boleh melebihi
pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut
bebas dari pajak tanah.
5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan
kepada pemerintah Hindia Belanda; Jika
harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang
harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu
diberikan kepada penduduk.
6. Kegagalan panen yang bukan karena
kesalahan petani, akan menjadi tanggungan
pemerintah
7. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan
dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-
pabrik milik pemerintah selama 65 hari
setiap tahun.
8. Pelaksanaan Tanam Paksa diserahkan
kepada pemimpin-pemimpin pribumi.
Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai
pengawas secara umum.

15. Di dalam praktiknya seringkali menyimpang dari ketentuan-
ketentuan pokok sehingga rakyat banyak dirugikan. Penyimpangan-
penyimpangan tersebut antara lain :
– Dilakukan dengan cara paksaan.
– Luas tanah harus disediakan penduduk melebihi ketentuan.
– Pengerjaannya jauh lebih sama.
– Pajak tanah masih tetap dikenakan.
– Petani tidak mendapat kelebihan hasil panen.
Agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik,
pemerintah kolonial memberikan perangsang yang di sebut Cultuur
Procenten.Cultuur Procenten adalah bonus dalam persentasi tertentu yang
diberikan kepada para pegawai Belanda, para bupati, dan kepala desa apabial hasil
produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan.

16. c. Pelaksanaan
Menurut Van De Bosch, Pelaksanaan sistem Tanah Paksa harus menggunakan
organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga
organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu
pengerhana tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong – royong
maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal
ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para
petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh
karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada dibawah
pengaruh dan pengawasan para pamong praja.
d. Akibat
• Bagi Belanda :
1. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di
pasaran Eropa
2. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis, pada masa
Tanam Paksa mendapat keuntungan besar
3. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta Cina,
kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya
besar.
4. Belanda mendapatkan keuntungan (batiq slot) yang besar.

17. • Bagi Indonesia :
Dampak negatif :
1. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang
berkepanjangan
2. Beban pajak yang berat
3. Pertanian utamanya padi banyak mengalami kegagalan panen
4. Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana.
5. Jumlah penduduk Indonesia menurun.
Dampak positif :
1. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman
baru
2. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang
berorientasi ekspor.
Karena reaksi-reaksi tersebut, secara berangsur-angsur
pemerintah Belanda mulai mengurangi pemerasan lewat Tanam Paksa
dan menggantikannya dengan sistem politik ekonomi liberal kolonial.
Tonggak berakhirnya Tanam Paksa adalah dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Pokok Agraria (Agrarische Wet), 1870.

18. c. Sistem Usaha Swasta
Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki
perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan
keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang
sebagai negara industri. Mulai mucul perdebatan tentang pelaksanaan
Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk
dan untung ruginya tanam paksa.
Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa.
• Pemegang saham NHM (Nederlandsche Handle Matschappij) mendukung
pelaksanaan Tanam Paksa dari Hindia ke Eropa.
• Sementara pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah
masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.
• Nederlansche Handle Matschappij : Perusahaan dagang yang didirikan
oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara
lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman dan memegang
peran penting dalam mengembangkan perdagangan Indonesia – Belanda.

19. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa
dihindia belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya
dua buku yang dikarang oleh Douwes Dekker yang
memberikan kritikan keras terhadap tanam paksa. Oleh
karena itu tanam paksa secara perlahan lahan mulai
dihapuskan dan digantikan dengan system politik liberal.
Penerapan ekonomi liberal itu memungkinkan swasta
untuk ikut mengembangkan perekonomian ditanah jajahan,
Sehingga Belanda membuat sebuah ketentuan dan peraturan
perundang undangan. Sejak dikeluarkan UU tersebut, pihak
swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan oleh karena
itu berkembanglah era imperalisme modern.
Dengan adanya system ini membuat Hindia Belanda
berkembang pesat,hal ini dapat dilihat dari pembangunan
infrastuktur seperti rel kereta, dan angkutan laut dengan
dibangunnya pelabuhan tanjung priok di Batavia.

20. d. Perkembangan Agama Kristen
• Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak
zaman Kuno. Pada tahun 650 Agama Kristen sudah mulai berkembang di
Kedah (Semenanjung Malaya) dan sekitarnya. Pada abad ke-9 Kedah
berkembang pesat menjadi pelabuhan dagang dijalur pelayaran yang
menghubungkan India – Aceh-Barus-Nias- melalui Selat Sunda-Laut Jawa dan
terus ke China. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama
Kristen dari India ke Nusantara.
• Periode berikutnya penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring
dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesiapada abad ke-16. Orang
– orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik(selanjutnya disebut
Katolik). Orang-orang belanda membawa agama Kristen
Protestan(selanjutnya disebut Protestan). Pada abad ke-16 telah terjadi
penjelajahan samuderauntuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu,
periode ini sering disebut The Age Of Discovery. Kegiatan itu dipelopori oleh
orang-orang portugiscdan spanyol dengan semboyan: Gold, Glory, Gospel.
• Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah
Timur kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak
di Sumatera. Singkatnya agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di
berbagai tempat di Indonesia , termasuk di Batavia dan Jawa pada umunya
bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa.